Lika-Liku Menyusun HPS

    Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam ranah perencanaan pelaksanaan pengadaan, menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 66 Perpres 54/2010 secara gamblang menegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya.

    Seperti dikemukakan dalam artikel Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan bahwa faktor harga dalam 5 prinsip value for money (VFM) selalu yang paling bontot. Karena harga sangat tergantung pada hukum permintaan dan penawaran didalam pasar. Semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula harga barang/jasa. Semakin tinggi atau banyak penawaran maka harga akan semakin turun. Disisi lain ada faktor produksi, jumlah penyedia dan jumlah pembeli yang juga turut mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa harga didalam pasar sebagai indikator kompetisi.

Tag:ahli pengadaan, ahli pengadaan barang, akhir tahun, cost, dana alokasi khusus, e procurement, Estimate, Harga, Harga Perkiraan, Harga Perkiraan Sendiri, HPS, Owner, Owner Estimate, pengadaan barang dan jasa' pengendalian kontrak, Perkiraan, Perkiraan Sendiri, samsulramli, Sendiri

Spesifikasi Performance vs Conformance

    Sesuatu yang jelas akan lebih mudah diukur. Yang terukur akan mudah dikendalikan. Dalam kerangka filterisasi keinginan agar menjamin tercapainya kebutuhan disusunlah spesifikasi. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja (performance) barang/jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia (conformance) barang/jasa.

Tag:ahli pengadaan, ahli pengadaan barang, akhir tahun, asli, bumi, cost, dak, digital security system, e procurement, juknis DAK, juknis dak 2012, pengadaan barang dan jasa' pengendalian kontrak, perpres 54/2010, procurement specialist, samsulramli

Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai kewenangan untuk rencana pelaksanaan pengadaan. Rencana pelaksanaan pengadaan ini secara gradual dimulai dari penyusunan dan penetapan spesifikasi, penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penyusunan rancangan kontrak.

Langkah persiapan ini merupakan bagian penting dari keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa; persiapan, pelaksanaan, kontrak dan serah terima bahkan juga disposal. Rencana pelaksanaan harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang disebut dengan sasaran kegiatan.

Tag:ahli pengadaan, ahli pengadaan barang, akhir tahun, asli, bumi, cost, dak, kontrak, korupsi, kpk, Opini Radar Banjar, pengadaan barang dan jasa' pengendalian kontrak, procurement specialist

Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?

Artikel ini boleh dibilang sekuel dari artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli yang dipancing Kang Heldi melalui artikel Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…) . Ini tidak lain dari sebuah upaya value analysis dan value engineering dari sebuah proses pengadaan untuk menuju hal yang lebih baik.

Seperti yang telah terjelaskan dalam artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli, jaminan dalam pengadaan adalah surety kemudian sertifikatnya dinamakan surety bond. Dan sifat jaminannya adalah assurance.

Kapan sebuah proses pengadaan memerlukan surety bond atau mudahnya kita sebut surat jaminan? Jawaban yang didapat pastilah seluruh proses pengadaan. Karena dalam P54/2010 menyebutkan dengan tegas tentang jaminan. Pada proses pemilihan penyedia ada yang disebut jaminan penawaran. Pada proses kontrak ada jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka. Pada proses handover ada jaminan pemeliharaan.

Tag:ahli pengadaan, ahli pengadaan barang, bond, cost, forum diskusi, Jaminan, jaminan penawaran, konfirmasi, kontrak, korupsi, kpk, penawaran, pengadaan barang dan jasa' pengendalian kontrak, perpres 54, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, ppk, price, Terlambat, ulp, unit layanan pengadaan, want

Isu Sustainability dalam Pengadaan Barang/Jasa

Satu langkah adalah bagian utuh dari ribuan langkah yang membangun jarak. Tidak akan ada Indonesia yang besar seperti saat ini apabila tidak ada keinginan kecil pendahulu kita tentang sebuah bangsa yang merdeka, maju dan sejahtera.

Dalam berbagai diskusi tentang ‘sustainability‘, kesinambungan, keberlanjutan atau keberlangsungan dapat disimpulkan bahwa perlu ‘langkah strategis’ untuk mencapai nilai sustainability.

Langkah strategis merujuk pada rangkaian tindakan yang terukur dan goals yang 99% bisa dijelaskan dengan baik. Maka dalam cerita tentang rangkaian tindakan, langkah demi langkah memiliki value yang sama pentingnya, sama besar perannya dalam mencapai goals tersebut.

Tag:ahli pengadaan barang, akhir tahun, bumi, e procurement, forum diskusi, lingkungan, pengadaan barang dan jasa' pengendalian kontrak, perpres 54, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, procurement specialist, ramah, samsulramli, sustainability, wants

Consolidated Procurement dan Framework Agreement

Konsep value analysis dan value engineering sama halnya dengan proses kehidupan. Hal abadi dalam kehidupan adalah perubahan. Wajib untuk selalu sadar mau dibawa kemana perubahan itu terjadi. Demikian juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses yang saat ini ada harus terus di analisis dan diperbaiki.

    Salah satu caranya adalah memahami 4 elemen penting proses pengadaan barang jasa dalam hubungannya dengan total cost of ownership (TCOO) yaitu acquisition, operational, maintenance, disposal. Keempat area ini perlu didekati dengan pola pikir value for money (VFM). Dimana disetiap elemen kebutuhan diupayakan memiliki add value bukan add cost. Setiap element harus mempunyai manfaat ekonomis yang besar. Elemen tersebut adalah kualitas, kuantitas, tempat, waktu dan harga.

Tag:ahli pengadaan, ahli pengadaan barang, cost, e procurement, juknis DAK, kontrak, korupsi, kpk, penawaran, pengadaan barang dan jasa' pengendalian kontrak, perpres 54, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, ppk, procurement specialist, samsulramli, unit layanan pengadaan, want

Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli

Di beberapa forum diskusi tentang pengadaan barang/jasa mengemuka topik yang cukup hangat terkait perbedaan perlakuan antara sistem pengadaan manual dan elektronik atau dikenal eProcurement.

Perbedaan ini adalah tentang masih perlukah jaminan penawaran asli dalam eProcurement?

Sebagian praktisi pengadaan  beranggapan tidak diperlukan lagi jaminan penawaran asli yang dipahami sebagai hardcopy dalam sistem e-Procurement. Hal ini dikaitkan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen/file yang telah dilindungi oleh sebuah digital security system yang kita sebut public key, private key dan digital certificate yang telah diakui sama status hukumnya dengan dokumen hardcopy.

Sehingga  ada asumsi bahwa kewajiban pengiriman jaminan asli adalah hal yang membuat sistem elektronik menjadi tidak sederhana atau dianggap melanggar prinsip efisien dan efektif.

Tag:asli, digital security system, e procurement, forum diskusi, penawaran, perka