Ada eCatalog masih Mewah-Mewahan Mobil Dinas, Terlalu!

22 Agu

    Virus gaya kepemimpinan merakyat ternyata belum menular ke banua ini. Hanya sebagian kecil pejabat daerah yang merasa malu melintas di depan rakyatnya dengan mobil dinas super mewah. Selebihnya ya begitulah.

    Investasi politis kepemimpinan mestinya jauh lebih mahal dibanding keinginan material ketika menududuki jabatan publik. Setidaknya hal ini telah dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin reformis yang dikenal rakyat. Di Kota Bandung ada Ridwan Kamil yang jauh lebih bangga ketika memakai sepeda ontel. Kemudian di Kota Surabaya ada Tri Rismaharini yang lebih tertarik dengan mobil dinas “Molina ITS” atau mobil listrik karya mahasiswa ITS. Yang sedang populer adalah Jokowi yang lebih suka mengendarai Toyota Innova.

    Bisa dilihat betapa “harta” kepercayaan publik yang didapatkan ketiganya dengan berinvestasi murah meriah. Kesederhanaan laku dan kebersahajaan, mereka jadikan hiasan kepemimpinan. Kiranya tidak perlu bukti untuk ini karena kita semua sudah tahu berapa besar hasil kepercayaan publik yang diraih.

    Sayangnya kesuksesan ini tidak kemudian lantas menjadi cermin dan benchmark sebagian besar pejabat di daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, sebagai trainer pengadaan barang/jasa pemerintah, masih saja ada keluhan personil kelompok kerja (pokja) pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat pusing dengan pengadaan mobil dinas pejabat daerah.
Baca lebih lanjut

Cadangan 1 dan 2 Apa Harus di Undang Pembuktian Kualifikasi?

20 Agu

    Seorang teman Pokja galau ketika mendapat sanggahan dari salah seorang penyedia yang sudah masuk peringkat 2 dan 3 atau cadangan 1 dan 2 tapi tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi. Yang jadi masalah adalah klausul dalam dokumen pengadaan terkait tata cara pembuktian kualifikasi. Berikut bunyi Standar Dokumen Pengadaan (SDP) menurut Perka LKPP 15/2012.

“Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).”

Praktiknya temen pokja ini mengundang calon pemenang (Peringkat 1) untuk pembuktian kualifikasi. Dengan pemikiran jika calon pemenang memenuhi syarat pembuktian kualifikasi maka cadangan 1 dan 2 tidak perlu diundang. Pertimbangannya adalah pertama, alasan efisiensi waktu mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan. Kedua, karena cadangan 1 dan 2 berada di luar daerah maka pembuktian kualifikasi akan memakan biaya besar buat penyedia. Sementara pemenang sudah ditemukan dan dapat ditetapkan.

Dua pertimbangan ini sebetulnya sangat kuat dan tidak ada unsur negatif. Namun apa lacur kalau kemudian putusan ini ternyata tidak diterima penyedia yang merasa tidak ditetapkan sebagai pemenang. Maka disampaikan lah sanggahan bahkan kabarnya memasuki proses sanggah banding.

Untuk mengurai ini saya mencoba menelusuri substansi dari adanya proses pembuktian kualifikasi. Saya coba mencari definisi terkait pembuktian kualifikasi dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Dari batang tubuh dan penjelasan yang saya temukan hanyalah terkait tahapan pembuktian kualifikasi yang selalu ada menyertai evaluasi kualifikasi atau evaluasi sampul 2 dimana didalamnya terdapat juga form isian kualifikasi. Baca lebih lanjut

SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

12 Agu

    Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah hubungan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Kalau berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat pernikahan kedua mempelai mengadakan akad nikah dengan landasan saling curiga. Maka bisa dibayangkan rumah tangga yang akan terjadi :D. Lha malah bicara nikah hehehe..

    Salah satu yang kerap menjadi topik “pertengkaran” adalah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam pekerjaan konstruksi. SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja, dengan kata kunci “ahli”. Sedangkan SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja dengan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya luar biasa.

Penyedia menganggap PPK mempersyaratkan SKA dan SKT sebagai salah satu cara untuk mengunci paket untuk penyedia tertentu. Apesnya pokja yang terkena getahnya. Dalam setiap kesempatan diskusi dengan teman-teman penyedia selalu saja pokja yang dipersalahkan karena mempersyaratkan SKA dan SKT yang cenderung berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga sebagai perwakilan pengguna beralasan bahwa penyedia kebanyakan hanya pinjam meminjam tenaga yang memiliki SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal akan berdampak pada pekerjaan.
Baca lebih lanjut

Ini tentang Usaha Kecil Konstruksi yang Menawar pada Paket Non Kecil

8 Agu

(Diskusi tentang Permen PU 14/2014 versus Permen PU 8/2011)

 Beberapa hari ini disibukkan dengan pertanyaan tentang kualifikasi usaha jasa konstruksi. Diantaranya tentang kualifikasi usaha jasa konsultan dan boleh tidaknya kualifikasi usaha kecil menjadi penyedia pada paket usaha diatas 2,5 milyar.

Terus terang mengingat pengetahuan teknis konstruksi saya yang terbatas maka menggali referensi adalah jalan terbaik untuk mencoba mencarikan bahan pertimbangan tema-teman dalam memutuskan solusi.

Dari sekian banyak file yang ada dalam pustaka pengadaan saya akhirnya saya temukan folder kiriman dari salah seorang teman, Mba Posmaria dan juga pak Khalid Mustafa, terkait Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014 . Salah satu materi paparan dapat diunduh disini. Baca lebih lanjut

Kurikulum Kelas Pengadaan Barang/Jasa Non Sertifikasi

4 Agu

Pada beberapa obrolan seringkali teman-teman menanyakan tentang kurikulum kelas pelatihan pengadaan barang/jasa non sertifikasi yang bisa dilaksanakan. Menurut mereka ketidaktahuan tentang materi bahasan yang dibutuhkan dan bisa diadakan kadang menjadi kendalam dalam menyusun program peningkatan kompetensi bagi pelaksanaan pengadana barang/jasa pemerintah.

Sedikit artikel ringan ini semoga bisa memberikan gambaran kelas seperti apa saja yang dapat dibangun dan diprogramkan dalam rangka peningkatan kompetensi. LKPP-RI sebenarnya telah menyusun berbagai silabus dan kurikulum resmi tidak hanya untuk pelatihan tingkat dasar tapi juga tingkat menengah. Bahkan khusus untuk jabatan fungsional pengadaan telah disusun kurikulum khusus yang sangat sistematis. Informasi lengkap dapat diakses pada website http://www.lkpp.go.id.

Kesempatan kali ini saya mencoba menginformasikan beberapa materi bahasan atas dasar pengalaman mengajar selama ini. Teman-teman didaerah kerapkali terkendala pada faktor pendanaan dan juga regulasi terkait pelaksanaan pelatihan oleh unit kerja non badan diklat/BKD dalam melaksanakan pelatihan. Untuk itu seringkali dari permintaan yang ada umumnya alokasi waktu pelatihan non sertifikasi yang diprogramkan hanya 2 hari saja.

Berbeda dengan bimtek tingkat dasar yang saat ini minimal 30 jam (umumnya 3 hari) s/d 50 jam (umumnya 5 hari). Dengan adanya regulasi Perka LKPP-RI No. 9/2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa hanya Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan pada K/L/D/I yang dapat melaksanakan fasilitasi ujian sertifikasi maka pelaksanaan bimtek tingkat dasar juga mengikuti aturan ini.

Berikut sharing beberapa materi bahasan yang mungkin dapat dijadikan benchmark buat unit kerja non pendidikan/pelatihan seperti ULP, Biro/Bagian Bina Program dan lain-lain dalam menyusun program pelatihan peningkatan kompetensi. Hal ini berdasarkan pengalaman dan bahan yang telah tersedia dalam silabus saya pribadi.
Baca lebih lanjut

Diskon dalam HPS

8 Jun

    Beberapa bulan terakhir diskusi tentang diskon dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengemuka dalam forum aktivis P3I. Pemicunya adalah dalam berbagai temuan audit, yang disampaikan oleh beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), persoalan kemahalan harga menjadi trend topic.

    Sebenarnya ada beberapa kasus kemahalan harga yang dikemukakan dan layak dibahas. Namun untuk tahap awal, disela kesibukan mempersiapkan buku saya yang ke-4, topik diskon sepertinya patut didahulukan.

    Ilustrasi kasus yang disampaikan oleh PPK adalah temuan kemahalan diperhitungkan oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan harga beli penyedia pemenang ke distributor. Baca lebih lanjut

Tanya dan Jawab Saya tentang Jaminan dan OJK

14 Apr

    Sejak diterbitkan artikel tentang dampak surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 tentang Pencantuman Klausula dalam Suretyship untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengalirlah diskusi yang lebar, dalam, panjang dan melelahkan.

    Berbagai persfektif bermunculan dari yang pro, kontra bahkan galau. Akhirnya sambil menunggu penerbangan menuju Jakarta untuk kesekian kalinya saya mencoba menuliskan remah-remah yang tercecer dalam diskusi tentang ini, sembari mengingat kembali simpulan saya. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.292 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: