Tanya dan Jawab Saya tentang Jaminan dan OJK

14 Apr

    Sejak diterbitkan artikel tentang dampak surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 tentang Pencantuman Klausula dalam Suretyship untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengalirlah diskusi yang lebar, dalam, panjang dan melelahkan.

    Berbagai persfektif bermunculan dari yang pro, kontra bahkan galau. Akhirnya sambil menunggu penerbangan menuju Jakarta untuk kesekian kalinya saya mencoba menuliskan remah-remah yang tercecer dalam diskusi tentang ini, sembari mengingat kembali simpulan saya. Baca lebih lanjut

Ada PP 46/2013, Segera Update syarat Perpajakan

15 Mar

Tadinya ingin kembali menulis roman picisan seperti jaman dulu, sudah lama sekali bab kisah khayalan tidak terisi. Namun pikiran tetap tak mau pergi dari pengadaan barang/jasa. Sebuah BBM dari sahabat barat Indonesia mengusik untuk segera dicarikan jalan keluar. Dan sebuah kekhawatiran tiba-tiba saja muncul, jika hal ini tidak segera dituliskan takutnya banyak lagi kawan-kawan pokja pengadaan yang akan mudah dijebak. Dijebak atau terjebak aturan dan kebiasaan. Meski ini hanyalah soal administratif namun saat ini administratif mudah sekali dipidanakan. Maka mengalah lah roman Markemblung dan Mayzaida oleh pengadaan barang/jasa.

Berikut BBM mengusik hati tersebut. “Bang, ne ada kasus baru bagi kami. Mengenai Pasal 25. Pada isian kualifikasi rekanan tidak mengisi PPh pasal 25. Tetapi ruupanya ada aturan dr Kantor Pakja bahwa perusahaan yg memiliki omset dbawah 4,8m membayar Pajak sesuai pasal 4 ayat 2. Nah yg jd masalah mereka tdk mengisi pasal 4 ayat 2 tsb sbg pengganti pph pasal 25, krn menurut mereka tdk diminta dlm dokumen. Kami gugurkan. Disanggah bang. Menurut abang bgmn..?”

    Tersadar bahwa aturan pajak adalah aturan yang nomer wahid dalam perubahan. Ibarat iklan kendaraan bermotor “perubahan tiada henti“. Maka pastilah peraturan pengadaan juga akan terpengaruh akibat perubahan peraturan perpajakan ini. Baca lebih lanjut

Jadi PPK harus Sakti Mandraguna

10 Mar

(Tribute to : Guskun yang Kini Menghuni Rutan Medaeng, Surabaya)

 Kuatkan saudaraku ya Rabb...Rapat Kerja Nasional Pusat Kajian Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (P3I) di Ubud, Bali selain menghasilkan program kerja dan spirit baru bagi organisasi, ternyata juga menyisakan kenangan menyedihkan. Menyedihkan karena tepat sehari setelah berakhir rakernas P3I, ketakutan yang sama-sama dirasakan oleh seluruh anggota P3I menjadi nyata.

Tepat tanggal 4 Maret 2014 salah seorang anggota dewan pendiri P3I harus pasrah digiring ke dalam penjara, setelah beberapa lama menyandang status tersangka. Ya,  Agus Kuncoro atau lebih dikenal dengan panggilan Guskun kini menghuni rumah tahanan Medaeng, Surabaya.

    Sontak peristiwa ini mengingatkan saya pada percakapan online di awal-awal Guskun menerima pinangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya. Waktu itu Guskun katakan, “saya bulatkan tekad untuk mengambil tugas ini agar saya tau pasti bagaimana denyut nadi sebagai PPK. Apalagi ini adalah paket konstruksi bangunan dengan nilai yang cukup besar”. Baca lebih lanjut

SE Kementerian PU tentang Jaminan yang bikin Galau

28 Feb

Mengisi waktu menunggu penerbangan menuju Bali dari Bandara Juanda, Surabaya, terpikir untuk sedikit mempelajari 2 surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berkaitan dengan jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Artikel Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah? seolah mendapat counter keras akibat dari keluarnya dua surat edaran ini.

Sontak SE ini menjadi isu hangat dalam diskusi baik melalui Forum Diskusi Pengadaan Kalimantan, @239FA608 dan blog ini. Para pokja sontak menjadi galau, karena merasa SE ini seolah menempatkan Pokja pada posisi yang dilematis menerima Jaminan terbitan asuransi atau tidak. “Alamat panen sanggahan tahun ini”, ujar salah seorang anggota pokja.

    Surat edaran tersebut adalah SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 tentang Jasa Asuransi untuk Jaminan Penawaran Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Dirjen Bina Marga dan Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014 tentang Surat Jaminan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Bidang Pekerjaan Umum. Baca lebih lanjut

Usaha Kecil Mengerjakan Paket diatas 2,5 Milyar

25 Feb

    Ada dua pertanyaan via bbm @239FA608 yang hampir serupa. Pertanyaan tersebut adalah apakah usaha kecil yang menawar pada paket diatas 2,5 milyar diwajibkan memenuhi persyaratan KD?

    Pertanyaan ini muncul karena pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 19 ayat 1 huruf h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

    Kalimat “Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil” rupanya menimbulkan pemahaman bahwa KD adalah persyaratan sebagai usaha non kecil. Benarkah demikian? Menurut saya cara membacanya harus diluruskan. KD bukanlah persyaratan sebagai usaha non kecil, namun persyaratan untuk mengikuti paket yang dikhususkan untuk usaha non kecil. Dua mainstream ini dapat kita pilah dengan membagi dua kutub kategori. Baca lebih lanjut

Update Artikel : Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis?

24 Feb

Artikel ini merupakan updating dari artikel berjudul sama yaitu Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis? sifatnya menambah bahasan didapatkan dari diskusi mendalam pada case yang berhubungan dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 19 ayat 1 huruf c .

Ada satu pertanyaan dari salah seorang penyedia tentang adanya persyaratan memiliki pengalaman sejenis pada pekerjaan untuk pengadaan barang, menarik saya untuk sedikit menelusuri.

Pasal 19 ayat 1 berisi tentang persyaratan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Setidaknya ada 13 poin persyaratan.

Pasal 19 ayat 1 huruf c berbunyi : memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Entah dari mana datangnya kata “sejenis” terselip sehingga pada beberapa dokumen pemilihan kalimat pasal 19 ayat 1 huruf c menjadi berbunyi seperti memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan “sejenis” sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Berikut contoh penggunaan kalimat “sejenis” dalam pasal 19 ayat huruf c pada suatu paket pengadaan barang.

Sebagai pembuka bahasan tentang ini ada baiknya kita bahas klasifikasi unsur dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi terdiri dari 2 unsur yaitu unsur administratif dan unsur teknis. Sisipan ini kemudian merubah essensi dan tujuan dari pasal 19 ayat 1 huruf c, adalah unsur administratif.

Huruf c pada pasal ini merupakan persyaratan administratif sebagai penyedia secara umum, bukan persyaratan teknis sebagai penyedia pada pekerjaan. Tujuannya adalah memastikan penyedia adalah penyedia yang badan usahanya aktif selama 4 tahun terakhir, terkecuali untuk badan usaha/perorangan yang berdiri baru 3 tahun. Dengan persyaratan ini maka penyedia yang meskipun berdiri sudah 4 tahun atau lebih, namun usahanya tidak aktif, baik untuk pemerintahan ataupun non pemerintahan, tidak layak menjadi penyedia barang/jasa pemerintah. Toleransi ketidakaktifan hanya sampai 3 tahun sejak berdiri, setelah itu penyedia barang/jasa pemerintah harus badan usaha/perorangan yang aktif.

Penambahan kata sejenis pada pasal ini membuat persyaratan kualifikasi administratif ini menjadi syarat teknis. Unsur teknis lebih selektif dan berorientasi pada pekerjaan. Sehingga dapat disebutkan bahwa unsur teknis adalah persyaratan sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan sejenis sama dengan pengalaman sejenis atau pengalaman pada pekerjaan sejenis yang bersifat teknis. Sehingga tidak tepat didekatkan dengan pasal 19 ayat 1 huruf c.

Adapun persyaratan kualifikasi teknis telah diatur didalam pasal 19 ayat 1 huruf :

b.     memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

e.     memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g.     memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h.     memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i.     khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;

j.     khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Telaahan pasal 19 ayat 1 huruf c ini ternyata memancing diskusi yang luas. Diantaranya pertanyaan tentang apakah memang kalimat “sejenis” sama sekali tidak boleh muncul dalam persyaratan kualifikasi?

Artikel ini sama sekali bukan untuk mengharamkan persyaratan atau kalimat “sejenis”. Namun mendudukan persyaratan sesuai pasal pembangunnya. Hal ini penting agar substansi pasal 19 tentang persyaratan kualifikasi penyedia tidak bergeser dan menimbulkan pemahaman yang keliru atau terlanjur terbiasa keliru. Apalagi kalau kemudian menjadi bahan pertentangan dari sisi aturan.

Seperti dijelaskan sebelumnya kalimat “sejenis” bersifat kualifikasi teknis sehingga penempatannya bukan atas dasar pasal 19 ayat 1 huruf c melainkan lebih tepat atas dasar pasal 19 ayat 1 huruf b yang berbunyi, “memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa“.

Sejurus dengan itu perlu diingat juga bahwa dalam menentukan persyaratan wajib tidak mengandung makna yang bias, sehingga kalimat “sejenis” juga harus bisa dijelaskan dengan baik dan dijustifikasi secara aturan. Ini agar penempatan persyaratan tidak menjadi persyaratan yang tidak akuntabel bahkan mungkin mengada-ada.

Seperti dapat kita lihat pada persyaratan kualifikasi paket pelelangan pembangunan gedung kantor LKPP sebagai berikut:

Meski tidak memperoleh akses terhadap dokumen pengadaan namun saya yakin penempatan persyaratan kualifikasi, “Memiliki pengalaman minimal pembangunan gedung perkantoran dengan jumlah lantai diatas 8 lantai dengan luasi minimal 15.000 m2″, adalah pemenuhan pasal 19 ayat 1 huruf b. Ditambah lagi paket di atas adalah paket pengadaan dengan kualifikasi usaha non kecil sehingga unsur kualifikasi teknis menjadi sangat penting.

    Semoga bisa didiskusikan lebih mendalam.

Tentang Kebutuhan atau Need

17 Feb

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 5)

Identifikasi Kebutuhan

    Peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Umum Pengadaan, menempatkan identifikasi kebutuhan sebagai salah satu tahapan dari penyusunan rencana umum pengadaan.

  1. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa
  2. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
  3. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan
  4. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan
  5. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan
  6. Penyusunan KAK
  7. Penyusunan jadwal Pengadaan
  8. Pengumuman RUP

Identifikasi kebutuhan barang/jasa dibangun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam formulasi 4 W + 1H . What, When, Where, Why dan How.

Proses pengadaan barang/jasa terdiri dari empat tahapan utama; persiapan, pelaksanaan, kontrak dan disposal. Identifikasi barang/jasa berada dalam ranah persiapan, sehingga menjadi penting disusun dengan singkat, tepat, menyeluruh, jelas dan konsisten.

Misal kebutuhan akan ballpoint, maka untuk mengidentifikasi ballpoint yang mampu memenuhi kebutuhan harus dijawab pertanyaan berikut. Apakah ballpoint yang dibutuhkan berbahan plastik atau besi? Ballpoint berbahan dasar besi lebih tahan lama sehingga lebih efisien dan efektif untuk menunjang pekerjaan rutin. Kemudian ballpoint berbahan plastik lebih cocok untuk kebutuhan short term semisal pendidikan dan pelatihan. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.074 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: