Monografi Desa, Tempelan Dinding yang (harusnya) Bermakna

9 Apr

(Antologi Ide: Tata Kelola Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi)
Oleh : Samsul Ramli

Sekitar tahun 2003, sebagai staf honor Bappeda Kab. Banjar, saya terlibat dalam kegiatan monitoring program P2D (Pengembangan Prasarana Perdesaan). Dalam kegiatan ini alhamdulillah saya berkesempatan melakukan kunjungan ke desa-desa yang menjadi obyek, terus terang inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Banyak pengalaman berharga dari perjalanan ini dan menjadi material ide dalam sebagian besar tulisan saya nantinya.

Pada beberapa kantor desa sering dijumpai tempelan dinding yang berisi grafik atau tabel berisi data dasar kondisi desa. Tempelan dinding ini ada yang terbuat dari bahan triplex ada juga yang hanya terbuat dari kertas karton biasa. Jangan berbicara kualitas dulu, karena memang banyak content yang perlu dibenahi, seperti tanggal updating dan lain sebagainya. Bayangkan saja saat itu masih terpampang data desa bertahun 1998 padahal kan sudah 2003. Apalagi kalau dicek perbandingan angka grafik dan luasan wilayah desa, tentu akan semakin parah.

Semua kenyataan di atas bukanlah sepenuhnya kealfaan aparat desa. Wong di kecamatan aja ada kok yang seperti itu, atau jangan-jangan di kabupaten juga ada ya? Fenomena ini terjadi menurut saya karena belum tertanamnya kesadaran akan pentingnya data bagi institusi pemerintahan. Data-data dibuat hanya untuk memenuhi kewajiban administratif yang sedikit atau mungkin sama sekali tidak bermakna bagi kualitas pekerjaan.

Kesadaran terhadap data terikat pada keterpakaian data itu sendiri. Kalo kata orang betawi, “buat ape ngerjain data kalo ga dipake juga”. Maka dari itu saya berani menyatakan bukan sepenuhnya kesalahan aparat desa, karena sampai saat ini tidak ada satu mekanisme pun yang menjamin bahwa data itu terpakai ditingkat yang lebih tinggi. Kalaupun terpakai paling bersifat momentum saja.

Bukan maksud ingin membandingkan negeri kita dengan negeri lain, tapi dalam proses belajar mencari referensi merupakan salah satu jalan yang layak digunakan. Di luar negeri kesadaran akan data sedemikian tinggi. Pernahkah kita sadar bahwa internet adalah cara mereka mendapatkan data secara massal dengan biaya yang sangat murah. Bahkan data menjadi komoditas yang harganya mengalahkan komoditas lainnya.

Buat apa Yahoo memberikan fasilitas email gratis bagi jutaan orang? Bolehlah kalau ada yang menjawab bahwa Yahoo mendapat penghasilan dari pemasang iklan. Tapi yang lebih menguntungkan adalah terbangunnya sebuah database besar profil jutaan user dalam server Yahoo. Database ini menjadi bahan dasar kebijakan pengembangan aplikasi lainnya. Dengan kecanggihan sistem survey, mereka mampu membangun produk yang menghasilkan keuntungan besar. Intinya mereka jualan data!

Membangun Sistem Informasi Itu Mudah

Tidak perlu silau dengan image teknologi informasi yang selalu identik dengan mahal, rumit dan bersifat massal. Teknologi informasi dilihat dari dampak dapat bersifat massal, namun membangunnya dapat dimulai dari hal-hal kecil tapi mendasar. Seperti halnya data yang dimiliki oleh Yahoo berasal dari sebuah formulir pendaftaran yang sangatlah sederhana. Daya tarik yang dibangun, agar orang mau dengan sukarela mengisi formulir tersebut, juga sangatlah sederhana yaitu fasilitas pencarian dan email gratis.

Mengapa teknik ini tidak kita terapkan dalam membangun satu database profil desa bahkan profil penduduk. Data profil ini menjadi fondasi data pokok daerah yang terjamin kehandalannya. Dalam beberapa diskusi bersama teman-teman di Tim TIKDA saya sering bermimpi, bagaimana kalau setiap penduduk mengisikan profil diri dalam Portal Rukun Tetangga yang dapat diakses dari rumah masing-masing. Melalui aplikasi ini, Ketua RT tidak perlu repot-repot menyampaikan pemberitahuan kepada warganya. Demikian juga warga tidak perlu repot-repot datang ke rumah RT utk melaporkan salah seorang kerabatnya menginap 1×24 jam. Dan berapa biaya yang dihemat oleh warga kalau undangan kawinan dapat di tampilkan pada portal layanan RT yang dapat diakses secara luas. Utopis memang, karena perlu SDM, Infrastruktur dan taraf hidup yang memadai untuk mewujudkan ini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau, iya kan?

Oke kembali ke ide membangun database desa. Membangun sistem informasi berbasis desa tidak perlu mahal dan rumit. Jargon yang mungkin bisa dipakai adalah Sistem Informasi Monografi kalau mau sedikit keren bisa menggunakan eMonografi. Bahan dasar yang dimanfaatkan sudah tersedia yaitu sumber daya kelembagaan, manusia, sistem dan infrastruktur. Mari kita bahas satu persatu :

a. Sumber Daya Kelembagaan

Pemerintahan Desa, mengacu pada teori strukturasi pemerintahan desa yang diturunkan dari pemikiran Giddens (1984), adalah representasi proses interaksi pola bolak-balik yang terus menerus antara dua entitas yang tidak terpisahkan yaitu ”human actors” (aparat desa dan individu warga desa) di satu sisi dengan “organisasi pemerintahan desa” sebagai struktur yang dibentuk oleh masyarakat warga-desa dalam rangka falisitasi pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di tingkat desa.

Sayangnya dua sisi ini semakin terlemahkan sejak lama. Peran organisasi desa masih terpinggirkan, ini menyebabkan peran individu pengelolanya juga luput dari perhatian. Terkadang aparat desa dibutuhkan hanya pada saat pesta politik atau ada program-program tertentu saja. Akibatnya image ‘negatif’ bahwa pengelola desa hanyalah pelayan kepentingan pemerintah diatasnya sangat lekat dan menurunkan citra aparat desa. Degradasi citra ini kembali berdampak pada degradasi kelembagaan pemerintah desa yang harusnya menjadi garda depan pelayanan publik.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintahan Daerah” sebagai gerbang otonomi daerah melahirkan PP 72/2005 Tentang Desa. PP ini mempunyai misi besar yaitu mengalirkan otonomi ke desa, yang digadang-gadang mampu mempercepat pembangunan pedesaan dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Meski perangkat hukum ditingkat atas telah relatif cukup untuk memberdayakan desa namun pada kenyataanya masih banyak PR yang belum terselesaikan di daerah.

Momentum yang paling mendasar dari UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah meletakkan miniatur pemerintahan kabupaten pada struktur pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pejabat politik sekaligus pejabat desa dan disisi struktural perangkat desa di koordinir oleh Sekretaris Desa. Untuk itulah kemudian Sekdes diberikan hak menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/walikota.

PP 72/2005 Pasal 25 mensyaratkan Sekretaris Desa wajib 1). berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; 2) mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; 3). mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; 4). mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; 5). memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan 6). bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Syarat-syarat diatas idealnya cukup menjadikan Sekdes bersama perangkat dibawahnya mampu menjadi koordinator pengelolaan sistem informasi manajemen monografi desa yang handal. Dan secara kewenangan, telah diatur oleh PP 72/2005, seorang Sekdes dapat berkoordinasi dengan unsur pelayanan lain di desa seperti Bidan Desa, Puskesmas/Pustu, Sekolah dan lainnya. Terkhusus lagi mengenai pengelolaan sistem informasi di tingkat desa.

b. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia perangkat desa masih sangat mungkin ditingkatkan, khususnya penguasaan teknologi informasi dan manajemen pengelolaan data. Selain terpaan gelombang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merambah sampai ke wilayah terpojok , seperti televisi dan hand phone bahkan internet, penguasaan TIK juga bisa di intervensi langsung oleh pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pengkondisian yang gradual.

Peningkatan kualitas SDM ini juga harus dibarengi oleh perbaikan sistem sallary dan penghargaan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan, tidak hanya untuk urusan data tapi juga yang lainnya. Ide tentang sistem renumerasi yang dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS mungkin dapat diwacanakan di ranah ini.

Asumsi desa wajib diberdayakan karena dianggap bodoh, sudah usang. Idealnya yang perlu dibenahi oleh pemerintah kabupaten/kota adalah melepas sekat-sekat penghalang bagi desa untuk berkembang. Karenanya kriteria aparatur desa juga perlu dibenahi. Tidak menutup kemungkinan aparatur desa minimal berpendidikan S1 atau S2 tergantung dari fungsi, peran yang di emban kedepan, juga tergantug dari kemauan dari pemerintah daerah.

c. Sumber Daya Sistem

Seperti yang saya tulis pada artikel “Membangun Sistem Informasi Berbasis Desa”, sistem yang dipakai untuk memanajemen informasi desa cukup memanfaatkan sistem yang telah familiar dengan aparat desa saat ini. Sistem itu adalah Monografi Desa! Sistem ini mempunyai posisi yang istimewa dalam proses kerja sehari-hari para aparat desa. Hanya saja pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih kepada kualitas baik content maupun format sehingga benar-benar mampu memenuhi kebutuhan data dasar daerah. Tentu ini memerlukan monitoring, evaluasi dan development secara berkesinambungan.

Yang lebih utama lagi adalah pemerintah daerah harus membuat sistem ini menjadi bagian integral yang terpenting dalam Sistem Informasi Manajemen Monografi Daerah, yang dalam usulan saya eMonografi. eMonografi juga bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor lain sebagai sumber data dasarnya. Seperti untuk Sistem Informasi Kesehatan (SIK/eHealth) atau juga Sistem Informasi Pendidikan Nasional (SIDIKNAS/eEducation) dan lainnya.

Untuk itu format dan kapabilitas aplikasi eMonografi di tingkat desa harus benar-benar bisa di development, tentunya tetap dengan mengutamakan prinsip murah dan mudah. Prinsip ini saya pikir hanya bisa didapat apabila material dasar aplikasi memanfaatkan sistem Open Source seperti LAMP (Linux, Apache, MySql dan Apache) atau varian lainnya. Open Source system juga tidak mensyaratkan hardware yang terlalu tinggi.

d. Sumber Daya Infrastruktur

Bagian inilah yang sering dijadikan excuses bagi penggunaan teknologi informasi ditingkat desa. Pernah pada satu even sosialisasi tentang pembuatan blog bagi SKPD pertanyaan yang mengemuka justru lebih kepada ketiadaan sarana komputer/laptop. Bukan bermaksud menyalahkan karena kepemilikan perangkat di kantor desa/kecamatan di jaman seperti ini wajib sifatnya.

Kepemilikan perangkat (komputer) bagi individu di saat ini dan 3-4 tahun mendatang akan juga menjadi kebutuhan utama. Tentu kita masih ingat dengan penetrasi parabola dan handphone, siapa yang pernah membayangkan bahwa warga dipelosok desa mempunyai HP dengan merk yang tidak boleh dikatakan murahan. Saya optimis beberapa tahun ke depan penetrasi teknologi informasi, yang makin konvergen, akan melibas pola hidup manual secara masif.

PR besar pemerintah pusat dan daerah adalah memperluas jangkauan layanan jaringan komunikasi. Pembangunan infrastruktur komunikasi di daerah akan mampu mempercepat penetrasi teknologi informasi ke desa-desa. Ditingkat pusat perluasan infrastruktur jaringan ditingkat pedesaan ini dikomando oleh Depkominfo melalui program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO (Universal Service Obligation). Menurut release portal www.depkominfo.go.id pengadaan paket pekerjaan 3 meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan telah selesai dan dimenangkan PT Telkomsel.

Ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota juga harus mempersiapkan pengembangan infrastruktur ini secara serius dan komprehensif melalui penyusunan dan implemantasi Masterplan Manajemen Infrastruktur TIK. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan adalah infrastruktur SIAK ditingkat Kecamatan dan juga mengambil benefit dari pendirian BTS telekomunikasi swasta di daerah. Misalkan konsep tower bersama atau ide kapling perangkat jaringan daerah pada BTS. Kan daerah yang menerbitkan IMB masa ga boleh nebeng!

Ditingkat desa pengembangan jaringan telekomunikasi yang paling murah dan mungkin adalah konsep RT/RW Net. Konsep yang digagas Pak Onno W Purbo dkk ini sudah terbukti keandalannya, tentu dengan dukungan backbone jalur komunikasi ditingkat atas.

Apakah konsep ini mungkin dijalankan. Jawabannya BISA! Secara teknis dan kondisi secara penuh mendukung, tinggal komitmen dari semua pihak. Jangan sampai tempelan dinding di kantor-kantor desa itu hanya menjadi tempelan usang tak bermakna seperti yang telah puluhan tahun ini terjadi. AYO!!

*Anggota Tim TIKDA Kabupaten Banjar

About these ads

2 Tanggapan to “Monografi Desa, Tempelan Dinding yang (harusnya) Bermakna”

  1. dedi bambang November 27, 2010 at 4:17 pm #

    Ass. sungguh bahagia menemukan tulsan ini yg begitu spektakuler. salah satu kesulitan meningkatkan ekonomi daerah adalah ketiadaan data di kabupaten tentang potensi produksi, sumber daya alam. manusia, buatan, kondisi masyarakat dll yang up date. Salah satu contoh di satu kabupaten kami dapat data bahwa jumlah ternak sapi hanya satu ekor… ?? apa iya ? hmmm ada yang tidak nyambung data di desa/kelurahan/kabupaten sampai tingkat propinsi dan pusat..bagamana investor akan masuk kalau datanya demikan. Bagaimana akan mempromosikan ?? bagaimana akan nyambung dengan sarana prasarana ekonomi yang diajukan ?? rpjm ???
    Mari sama-sama kita fikirkan dan realisasikan ide/gagasan dari teman2 kab banjar secepatnya. mohon kontak saya. dedi
    081384517724 , 085882234319, 085715386507

  2. samsulramli November 27, 2010 at 8:43 pm #

    Terimakasih banyak mas dedi bambang.. sebenarnya malu juga lama banget sambungan tulisan tentang ide ini belum juga rampung.. mohon dukungannya semoga tahun depan realisasi emonografi ini dapat dijalankan minimal pilot projectnya dari sisi aplikasi sudah ada volunteeer yang bersedia.. saya lagi coba cari koneksi ke kelurahan untuk pilot projecnya juga beberapa pejabat yang mau mendukung bukan disisi dana tapi minimal dukungan moriil agar ide ini bisa jalan… semoga semakin banyak teman yang bergabung..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.163 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: