Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat

12 Feb

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan, akuisisi, kontrak dan disposal. Tidak berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan ruang lingkupnya sejak persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima/hand over. Meski sebenarnya posisi hand over tidak bisa disepadankan dengan disposal. Disposal tidak hanya soal serah terima tapi juga manajemen aset. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi perbaikan regulasi kedepan.

Dalam ruang lingkup diatas para pihak yang terlibat adalah end user/user, purchaser/engineer, supplier/contractor. Dalam konteks P54/2010 para pihak yang disebutkan mempunyai korelasi sebagai berikut; Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai user/end user. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja)/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai entitas purchaser/engineer dan penyedia sebagai supplier/contractor.

Triangle user, purchaser dan supplier inilah yang menentukan proses pengadaan sebenarnya. Sehingga adalah sangat naif kalau ada pihak yang menyebutkan proses pengadaan hanya soal bagaimana memilih penyedia saja. Pemahaman ini adalah pemahaman simplikasi tentang purchase, yaitu hanya soal pembelian saja. Kalau begini pemahamannya memang tidak perlulah sebuah sertifikasi atau kompetensi dasar. Karena siapapun yang tahu uang pasti tahu cara berdagang dan mencari untung.

Proses pengadaan barang/jasa bukan hanya soal untung dan rugi, tapi berbicara tentang efisiensi dan efektifitas pencapaian manfaat. Apalagi pengadaan barang/jasa pemerintah menyangkut hajat hidup masyarakat, tentu tidak  sederhana. Sedikit saja kesalahan dalam proses pengadaan publik dampaknya akan dirasakan secara luas dalam waktu yang relatif lama.

Posisi PPK menjadi sangat vital. PPK berfungsi sebagai jembatan antara PA/KPA dan Penyedia. PA/KPA membebankan pencapaian kebutuhannya (need) kepada PPK. PPK bertugas diawal hingga akhir proses. Sedangkan Pokja/pejabat pengadaan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia saja. Posisi PPK menjadi kunci diawal dan diakhir proses pengadaan.

Tahap awal, PPK harus memastikan bahwa barang/jasa yang diminta oleh PA/KPA adalah benar-benar barang/jasa yang dibutuhkan oleh PA/KPA, dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan. Penting bagi PPK melakukan proses identifikasi kebutuhan yang ujungnya menghasilkan spesifikasi. Menyusun spesifikasi dalam siklus pengadaan harus mempertimbangkan nilai tambah (add value) yang bisa didapatkan dalam konsep total cost of ownership (TCOO). Ada 4 area nilai tambah yang harus dipertimbangkan yaitu terkait sourcing, inventory, contracting dan price and cost analysis. Pada intinya pencapaian value for money harus dipertimbangkan sejak awal oleh PPK selaku manajer pengadaan.

Menyusun spesifikasi bukanlah pekerjaan yang singkat, sehingga menjadi urgent saat ini segera membangun database standar spesifikasi yang memudahkan PPK untuk menyusun spesifikasi. Seperti kata pepatah bersakit dahulu senang kemudian. Spesifikasi menentukan kualitas dari tahapan selanjutnya.

Spesifikasi menjadi dasar menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Perpaduan spesifikasi dan HPS kemudian menjadi landasan menyusun rancangan kontrak yang nantinya akan ditetapkan Pokja/Pejabat dalam dokumen pengadaan.

Dalam proses pemilihan penyedia PPK menyerahkan sepenuhnya kepada pokja/pejabat pengadaan. Essensinya adalah PPK hanya berkepentingan dengan tersedianya barang/jasa yang dapat memuaskan kebutuhan user/end user. Persoalan siapa penyedianya adalah wilayah profesional pokja/pejabat pengadaan. Meski PPK berhak berkeberatan dengan penetapan penyedia keputusan akhir berada pada PA/KPA selaku user/end user.

Begitu penyedia telah tetapkan dan kontrak telah ditandatangani maka PPK mengambil peranan penting sebagai dalam pelaksanaan kontrak. Sekali lagi misi dari PPK adalah memenuhi need user/end user. Maka wajar jika tugas PPK tidak lantas selesai hanya pada proses penandatangan kontrak, tapi juga mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diatur dalam dokumen kontrak. Secara singkat apabila spesifikasi telah mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan resiko tidak tercapainya kebutuhan dengan jelas, maka pengendalian pelaksanaan kontrak akan menjadi lebih mudah.

Manajemen pengendalian kontrak sendiri memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup dalam memahami peraturan tidak hanya P54/2010 tapi juga peraturan-peraturan lain. Selain itu PPK juga harus memiliki kemampuan manajerial yang cukup dalam mengambil keputusan. Kondisi unforseen dan unforseable harus dapat di forecast/diperkirakan dengan baik sehingga dapat dideteksi dan ditanggulangi agar pencapaian need tidak terganggu. Inilah yang membuat secara praktek pengendalian kontrak sangat dinamis dan variatif.

Dari gambaran diatas sangat tidak beralasan mendiskreditkan bahwa peranan PPK tidak lebih penting dari Pokja/Pejabat Pengadaan, sehingga tidak diperlukan standar kompetensi yang cukup memadai. Desakan dihapusnya pasal 127 yang mewajibkan PPK memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak awal tahun 2012 tentu menjadi sangat tidak beralasan.

Komponen PPK wajib dibekali dengan skill yang memadai agar memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya. Begitu standar sertifikasi dihapuskan maka dorongan peningkatan profesionalisme PPK akan kembali jatuh ketitik nadir. Soal dampak dari rendahnya skill PPK sepertinya tidak perlu dilakukan penelitian. Banyaknya permasalahan penyelesaian pekerjaan selama ini cukup sebagai buktinya.

Meniadakan syarat kompetensi dasar sebagai PPK bukanlah jalan yang tepat untuk mempercepat penyerapan anggaran. Mereka yang menjadi PPK harus dilindungi dengan skill, pengetahuan dan kewenangan yang cukup dalam menjalankan tugas pengadaan. Ini kalau kita mau setiap rupiah yang dikumpulkan dari uang rakyat dan kemudian dianggarkan dalam APBN/D, memiliki nilai manfaat optimal. Kalau itu bukan tujuannya silakan saja PPK tidak bersertifikat.

About these ads

23 Tanggapan to “Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat”

  1. sikampong Februari 14, 2012 pada 2:06 pm #

    lulusnya ppk dlm ujian sertifikasi juga bukan jaminan bahwa dia dah dibekali dg kill, pengetahuan, kan? siapa tau dlm proses ujian ppk nya nyontek atau ketiban kunci jawaban.. kan sm aja kasusnya dengan UN, toh.. siswa yg dlm rapornya dg nilai rata diatas 80 s/d semester 5 “bisa aja ga lulus UN”, entah disebabkan krn salah ngisi biodata ke’ atau sebab lainnnya, disisi lain siswa yg bego’ dg IQ jongkok yg kbetulan berlatarblakang kluarga yg mapan kan bisa beli kunci jawaban joky.. nah parameter penentuan kualitas ppk yg lulus ujian sertifikasi mnurut saya sangat tdk kuat dan kurang bermamfaat, ditengah fenomena PNS yg lusing motivasi jadi bagian dr stakeholders purchaser, dimana dlm benak mreka takutnya dg “honor 250rb” berujung dihotel prodeo, sbg buah dr hasil rekayasa pngadaan yg diintervensi pihak tertentu..

  2. samsulramli Februari 14, 2012 pada 2:19 pm #

    Sederhananya saja pak yang bersertifikat saja sudah salah2 apalagi tidak… Cukup 20% saja ppk yang bersertifikat sangat bagus maka pengadaan kita tentu menjadi lebih baik… Analoginya sama seperti program pendidikan 12 tahun..batas terendah harus ditetapkan… Kalau kemudian dihilangkan atau diturunkan maka kita tidak punya standar….

  3. sikampong Februari 15, 2012 pada 2:08 pm #

    sy ini orangnya malas bimtek, mas… dan media seperti inilah yg lebih efektif buat saya, jadi mohon maaf jika sy banyak tanya n jikalo kalimatnya ga tersusun rapi mohon dimaklumi krn kasian dari kampung.. nah pertanyaannya sekarang begini, di unit kerja saya meskipun dah ikut ujian sertifikasi berulang kali tapi gak lulus2 juga, hehehe.. termasuk saya!!.. permasalahannya adalah PNS yg dah lulus sertifikasi ga ada yg mau jadi ppk di bidang saya.. dan memang jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan paket seluruh unit kerja.. jadi faktanya skr bahwa yg menjadi ppk tetap pejabat tertinggi walopun statusnya ga lulus ujian PBJ, dan sy yaqin banyak daerah seperti itu kondisinya.. dan terkadang muncul dlm benak kampungan saya, ..”knapa PPK ga dipihak ketigakan sj!! Rekrut aja dr unsur terpercaya semisal bpk, bpkp, lkpp atau lembaga lain yg telah didik teknis PBJ, biar PNS daerah lebih fokus ke tupoksi melayani masyarakat, cukuplah cakupan tugas kami saat akomodir keinginan user.. krn jika pns yg harus terjun dlm stakeholders purchaser yg notabene sbg “bawahan” yg diberikan kewenangan oleh PA tntunya mau tdk mau, seneng atau tdk senang “etika sbg bawahan” versi orang kampung pasti mampus, maka sebaik apapun nilainya di ujian PBJ tetep aja akan menjadi budak atasan, alasannya sederhana pimpinan mampu menekan bawahan karena pertaruhannya terkadang adl jabatan, lucunya beberapa pns yg ngredit dibank memasukkan tunjangan jabatan juga sbg dasar perhitungan pendongkrak jumlah nilai kredit, jika bawahan dituntut idealis menerapkan aturan maka pertaruhannya adalah jabatan dicopot (non eselon), maka nantinya akan minus tagihan bank dong.. hehehe

  4. samsulramli Februari 15, 2012 pada 3:51 pm #

    Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam belajar pak..yang penting tetap rajin belajar.. Tugas menjadi ppk atau pokja atau tugas2 lainnya ketika sumber daya belum lengkap maka menjadi tugas wajib menurut saya… Wajib mau ikut ujian..wajib berniat utk lulus..wajib mau jadi ppk dan apapun saja yg mengikat dgn tugas sebagai pns… Saya pernah tulis tentang pandangan saya terkait pns http://samsulramli.wordpress.com/2009/12/13/sedikit-coretan-tentang-titel-pns/

    Karena ketika kita bersumpah menjadi pns maka seluruh kewajiban sebagai abdi negara melekat termasuk menjadi ppk… Karena kalau kita tidak mau jadi ppk atau tugas pengadaan masih banyak diluar sana orang yg ingin jadi pns dan bersedia menjadi ppk dan berharap sekali berada diposisi kita ribuan bahkan jumlahnya… Itu pendapat saya sih pak dan ini jg jadi bahan introspeksi buat saya….

    Tujuan dibentuknya ULP seperti yang mas harapkan kedepan ppk, pokja dan pejabat adalah profesional dibidang pengadaan dan fungsional sehingga kedepan struktural gak ngurus pengadaan lagi..gak ngurus jadi ppk atau pokja lagi.. Saat ini lkpp sedang mempersiapkan kelembagaan, aturan dan juga standar kompetensi dan penghasilan…

  5. sikampong Februari 17, 2012 pada 11:05 am #

    o ya, itu berita bagus pak.. yg pasti sy secara pribadi sangat setuju atas usaha pak samsul dkk., mudah2an wacana tsb cepat menjadi satu knyataan, bukannya sy ga mau jadi ppk n kurang mampu bertanggungjawab tp sy mrasa tupoksi sy yg terjabar dlm perda kelembagaan kami, tdk satupun poinnya yg menjelaskan bekerja sesuai amanah perpres 54 ttg tupoksi ppk, kecuali hny menyentuh sedikit terkait perencanaan kebutuhan dan tentunya bertanggung jawab kepada kepala unit kerja.. jika nantinya semua pokja, ppk, pejabat pengadaan difungsionalkan dan diberi pendapatan yg layak, sy kira orang tdk lagi mengatakan “SAY NOT FOR PPK”, krn libido kestrukturalannya telah dikebiri.. tapi satu kuncinya seperti yg bapak utarakan di tulisan lain bahwa “kesadaran hukum lebih tinggi kedudukannya ketimbang taat aturan”, jika org diberi gaji rendahpun jika punya ksadaran sy kira akn bekerja seikhlas2nya, apaguna gaji diberi, apaguna tunjangan lain ditambahkan jika bukan utk mengabdi dan bekerja, krn mengharap yg lebih dari yg sebenarnya maka bisikan iblis banyak menggoda, ada banyak jalan menuju surga tapi lebih banyak lagi godaan kenikmatan sesaat yg membawa qt jauh dari harumnya nirwana..

    maaf mas sy juga mau curhat sedikit..
    jujur pd awalnya sy ga ikhlas mas jadi pns, krn impian saya pingen jadi karyawan bank after graduet PT, sekian lama dikejar tp tak kunjung untung tiba, tp sy ga perna berenti mngejar hingga satu waktu sy diterima pd 2 lembaga skaligus dlm bulan yg sama pula, satu yg sy idam2kan n satunya lagi yg parents impi2kan.. tentunya menjadi satu dilema tersendiri, dimana keinginan sy yg ingin sehari2nya make dasi dan kemeja, n tentunya setiap harinya liat teller cantik pake make up dan sesekali senyum membuat motivasi sy meninggi, hny yg menjadi soal kemudian sy dibenturkan oleh keinginan ibu yg telah melahirkan saya, ibu ga mau jauh dr saya, krn kbetulan t4 sy diterima disalahsatu bank tenar itu diluar provinsi kami, sehingga saat sy dah berkemas hendak mewujudkan impian ibu menangis sejadi2nya, hingga ayah saat itu berujar dan saya ingat sekali kata2nya “nak, sebaik apapun kerjamu dan setinggi apapun gajimu itu tak berguna jika ortu ga restu..!!, sy luluh dan menyerah walo impian itu menjadi dambaan sy selama bertahun2 lamanya.. ortu segalanya bagi saya saat itu dan sampai kapanpun..

  6. samsulramli Februari 17, 2012 pada 4:32 pm #

    Mungkintidak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya pun dulu seperti itu…saat kita harus memilih Allah selalu baik dengan kita dengan memberikan alternatif.. Dan apapun yang kita pilih adalah yang terbaik yang telah disediakan-NYA mungkin jalannya lewat kehendak ortu tapi ada rencana besar yang lain yang pasti demi kebaikan kita..jadi lakukan yang sedang kita tekuni dengan sungguh-sungguh dan saya yakin manfaatnya besar..

  7. boy Maret 2, 2012 pada 11:03 am #

    usul pak ,,, salah satu persyratan PPK adalah berpendidikan paling kurang sarjana strata satu (S1). padahal dalam pelaksanaan banyak yg mempunyai gelar sarjana tetapi yg sering melakukan pelanggaran terhadap P 54 2010. oleh sebab itu persyaratan tersebut perlu ditinjau kembali atau dihilangkan yang penting PPK wajib memiliki sertifikat barang dan jasa.

  8. samsulramli Maret 2, 2012 pada 11:34 am #

    Ketentuan minimal S1 adalah upaya kita untuk memberikan standarisasi yang tujuannya semata kuantifikasi tapi memang tidak selalu menjamin kualitas. Analoginya sederhana apabila yang S1 masih banyak pelanggaran apalagi yang tidak S1..jadi fenomena ini bukan kemudian membuat kita menghilangkan standar karena sama saja kita mundur lagi.. Bagaimanapun juga kita harus percaya bahwa standarisasi pendidikan kita dapat dijadikan jaminan kualitas kalau bukan kita siapa lagi.. PR besarnya bagaimana kita semua membangun kualitas itu dengan membina, mengawasi dan usaha-usaha lain yang konstruktif…

  9. Taufik Maret 3, 2012 pada 7:18 pm #

    Menurut saya yg dibutuhkan ppk lebih dr sekedar sertifikat PB/J, tapi lebih komprehensif lagi yaitu sertifikat diklat/kursus manajemen proyek. Ujian sertifikasi PB/J itu (menurut pengakuan dr salah satu deputi LKPP sendiri) saking mudahnya dapat di jawab oleh cpns setelah ikut bimtek,99%lulus. Jadi batas bawahnya terlalu rendah untuk seorang PPK.

  10. samsulramli Maret 4, 2012 pada 8:01 am #

    betul sekali untuk itu dikombinasikan dengan S1 dan berpengalaman 2 tahun dibidang pengadaan… Kemudain ditambah lagi persyaratan leadership…

    Usaha terbaik kita adalah memberikan standar kompetensi namun kualitas harus berasal dari individu masing2…

  11. hadza April 13, 2012 pada 4:29 pm #

    mohon ijin gabung di forum ini meskipun sudah telat krn sy baru tau ada forum yg membahas hal ini : yang mau saya sampaikan adalah sehubungan dgn kewajiban PPK utk bersertifikat akhirnya LKPP menurunkan standar kelulusan utk sertifikasi pengadaan hingga saya menyebut saya sebagai korban peraturan tsb. ketika di instansi kami ada undangan utk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan dikirimlah 7 orang sekaligus dr kantor kami agar nantinya kantor punya stock peg. yg punya sertifikat..akan tetapi ketika kemudian ujian saya kerjakan dengan tanpa bekal apapun krn sy belum pernah mengikuti diklat2 tentang pengadaan (kebetulan sy juga bukan peg. di bagian umum)…tapi lho kok saya bisa lulus padahal sy cuma “itung kancing” dlm menjawab toh soalnya cuma pilihan ganda…dan akhirnya saya diminta atasan untuk menjadi PPK…lho piye to…saya bingung ini pak….apa ya cuma krn sy punya sertifikat ya trus sy harus jadi PPK…semudah itu kah? padahal resikonya kan tidak mudah?

  12. samsulramli April 13, 2012 pada 9:09 pm #

    Saya tidak pernah mendengar tentang aturan menurunkan standar kelulusan sertifikasi pengadaan kecuali dulu ada istilah L2, L4 dan L5 dan sekarang sejak 2010 mulai dirubah menjadi Tingkat dasar, menengah dan lanjut… Kalaupun Mas lulus saya dengan metode hitung kancing sangat mungkin sekali karena Ujian Sertifikasi bersifat ujian dengan pilihan, bukan dengan ujian dengan ukuran kualitatif seperti wawancara ataupun ujicoba kasus…
    Ini juga menjadi permasalahan lanjutan karena sebenarnya sertifikasi bukan modal utama untuk menjadi PPK tapi ada dua syarat lain yaitu minimal setara S1 dan berpengalaman 2 tahun dalam pengadaan…

    Kalau mas ada bukti otentik tentang kebijakan penurunan standar kelulusan mohon di share disini atau kealamat email saya samsulramli@yahoo.com

  13. hadza April 16, 2012 pada 5:50 pm #

    Reply ttg sertifikasi PPK pak :
    mohon maaf saya telah salah dlm menyebutkan “menurunkan standar kelulusan” yang saya maksudkan adalah begini : sejauh yg saya tahu..teman2 di kantor sebelum saya (sebelum th 2010) mereka memiliki sertifikat krn dulu pernah ikut bimtek/diklat pengadaan dgn waktu seminggu atau lebih dan saya lihat soal-soal yang harus dikerjakan sangat teknis (ada contoh kasus dsb) jadi kalo soal-soal yg periode sekarang pilihan ganda…mungkin itu yg saya maksudkan, kok soal2nya agak lebih mudah begitu..
    sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan tsb.

  14. Elfarid April 17, 2012 pada 9:57 am #

    ” …PPK berfungsi sebagai jembatan antara PA/KPA dan Penyedia. PA/KPA membebankan pencapaian kebutuhannya (need) kepada PPK. PPK bertugas diawal hingga akhir proses. Sedangkan Pokja/pejabat pengadaan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia saja. Posisi PPK menjadi kunci diawal dan diakhir proses pengadaan.”

    Struktur tersebut bisa berjalan untuk organisasi satker pusat dan vertikalnya sedang untuk pemerintah daerah KPA merangkap PPK dan dibantu PPTK. Akhirnya keluar juga aturan “sementara” mengatasi hal itu:

    http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/22032011195127Surat%20Edaran%20Bersama.pdf

  15. samsulramli April 17, 2012 pada 10:03 am #

    Baiklah kalau begitu.. terkait dengan hal tersebut LKPP telah menyusun standar kompetensi yang dapat diakses pada website LKPP dan persyaratan sertifikasi dibagi menjadi tiga tingkatan, Dasar, Menengah dan Lanjutan sehingga harapannya jenjang inilah yang dilalui sesuai dengan besaran tanggungjawab yang dibebankan.

  16. samsulramli April 17, 2012 pada 10:14 am #

    Terimakasih Pak Elfarid.. sepertinya perlu ditelaah lebih jauh lagi tentang ini dan Surat Edaran tersebut sudah diperbaharui oleh keluarnya Permendagri 21 tahun 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.. silakan dibaca pada pasal 10a. Dan perlu saya koreksi bahwa tidak ada istilah KPA merangkap PPK, yang ada adalah PA/KPA bertindak sebagai PPK ini sangat berbeda pengertiannya secara filosofis. KPA merangkap PPK mengandung pengertian kewenangan ke PKK-an sebagai given atau pemberian, padahal sebenarnya kewenangan ke-PPK-an adalah satu kesatuan kewenangan yang dimiliki oleh PA/KPA yang dapat didelegasikan kepada personil lain yang memenuhi persyaratan. Sehingga bahasa jelasnya apabila tidak ada personil lain yang memenuhi persyaratan sesuai P54/2010 pasal 12 a dan b maka PA/KPA tidak dapat mendelegasikan kewenangan ke-PPK-an dan melaksanakannya sendiri.

    Dengan pemahaman seperti ini maka dapat kita pahami secara utuh bahwa misi keluarnya Permendagri 21 tahun 2011 adalah untuk menghindari bottleneck pelaksanaan pembangunan disisi pengadaan barang/jasa. Berbarengan dengan itu harus segera dipersiapkan personil dengan persyaratan yang ada sehingga apa pengadaan dapat dilaksanakan oleh ahlinya dengan proporsi waktu yang memadai dan kemampuan yang memadai. dan idealnya PA/KPA tidak melaksanakan sendiri tugas ke-PPK-an terkait beban kerja dsb… tapi didelegasikan kepada personil yang memang profesional dalam pengadaan. Demikian pendapat saya…

  17. Yunizar Noor Milanta Mei 4, 2012 pada 12:09 am #

    Assalamualaikum wr wb..
    Setelah googling kemana-mana mencari informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa, akhirnya ketemu dengan bloger ‘sabanua’ karena ulun urang banua, kebetulan satker ulun di daerah Kab.Banjar jua. Kebetulan TA 2012 ini kami dapat belanja modal. Sayangnya di satker kami Madrasah Negeri (dibawah lingkungan Kementerian Agama) tidak memiliki PPK yang bersertifikat. Ada yang ulun handak takunakan :
    1. Bisa lah kami menunjuk PPK dari satker lain atau dari Dinas lain diluar Kementerian Agama dan siapa yang meng SK kannya ?
    2. Ulun ni handak jua pang baisi sertifikat profesi tu, ikut test sertifikat profesi di LKPP Jakarta, tapi asa takutan kalu kada lulus, jauh-jauh mendatangi kalu kada lulus. Menurut pian amun ulun umpat jua .. Apa yg harus ulun siapkan ?
    3. Atau amun cucuk pandirnya pian kena jadi PPK atau ULP, gasan belanja modal di satker kami.. biar kaina KPA kami yg bapandir dgn pian, kebetulan KPA kami urang Teluk Selong, Martapura

    Terima kasih banyak amun pian balas,..

  18. samsulramli Mei 5, 2012 pada 6:08 am #

    1. Tidak ada larangan ataupun anjuran menunjuk PPK dari instansi lain, terpenting pertimbangan efe3ktifitas dan efisiensi.
    2. Kalau maksudnya untuk ikut ujian sertifikasi maka yang dipersiapkan harus pernah mengikuti sosialisasi atau bimtek P54.
    3. Untuk sementara ini selain menjadi Pokja di Kab. Banjar, tugas struktural dan menjadi trainer sudah cukup menyita waktu dan tenaga jadi kemungkinan kalo menjadi PPK atau ULP ditempat lain akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan sebaiknya berkonsultasi dengan ULP Provinsi, Kota Banjarbaru atau ULP Kabupaten Banjar barangkali ada ahli pengadaan yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi PPK atau ULP di tempat Mas…

  19. efendi Juli 12, 2012 pada 5:35 pm #

    kalau mau berfikir logis siapa sih yang mau jadi PPK ? uang belum tentu dapat masalah sudah pasti menunggu. Hanya karena tugas lah makanya mau tidak mau harus jadi PPK, permendagri 21/2011 jelas jelas menyebutkan PA itu adalah PPK, namun dapat di limpahkan kewenangannya kepada KPA yang secara otomatis adalah PPK, wewenang itupun dilimpahkan tidak sembarangan tapi hanya kepada kepala unit kerja pada SKPD. berarti tugas PPK menempel pada jabatan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja di SKPD. nah kalau bukan karena tugas saya yakin tidak ada satupun yang mau lulus ujian sertifikasi.
    Sekarang sebenarnya harus sinkron dulu antara mendagri dengan LKPP , karena antara perpres dengan permendagri jelas jelas berbeda, harus duduk bersama dulu lah, jangan masing masing membuat aturan, kemudian di bawah bingung, gak lama ada pula yang ngambil untung.

  20. samsulramli Juli 14, 2012 pada 10:42 pm #

    Tugas menjadi PPK menurut saya adalah konsekwensi ketika kita mengambil keputusan ingin menjadi PNS jadi orientasinya lebih kepada tanggungjawab… untuk itu setiap PNS harus mempersiapkan diri untuk diberi tanggungjawab tidak saja sebagai PPK tapi juga tugas2 lain dan ini ada dalam sumpah janji sebagai aparatur negara..

    Permendagri dan Perpres 54/2010 pada essensinya inline dan sepemahaman hanya saja kita memahaminya kadang tidak sama.. PA sebagai pemegang kewenangan pengelolaan barang dan Pengelolaan Keuangan… karena beban tugas yang luas PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA. Kemudian terkait kompetensi KPA bisa saja melimpahkan wewenangnya kepada staf dibawahnya yang mempunyai kompetensi. Apabila tidak ada maka PA wajib meningkatkan kompetensi stafnya agar dapat mengelola pengadaan dengan baik salah satunya. Apabila sdh ada maka kewenangan ke-PPK-aan dapat diserahkan kepada staf yang kemudian disebut PPK….

  21. gading September 2, 2012 pada 9:21 pm #

    bisakah seorang
    CPNS menjabat PPK ? Apakah seorang CPNS yang diangkat menjadi PPK sudah dapat menandatangani Kontrak mewakili Pemerintah? Bagaimana akibatnya jika hal ini terjadi,..

  22. samsulramli September 2, 2012 pada 9:39 pm #

    Pasal 12 disebutkan bahwa PPK adalah PNS. Sampai saat ini perdebatan tentang CPNS mendekati kesimpulan bahwa CPNS bukan PNS meskipun 90% statusnya sudah PNS. Kemudian jabatan, tugas pokok dan wewenang PPK sangat penting dalam kegiatan untuk itu haru memiliki syarat managerial seperti tertuang pada pasal 12 khususnya ayat 3. Jadi menurut saya CPNS tidak memenuhi persyaratan sebagai PPK. Apabila terjadi maka kemungkinan besar kontrak yang ditandatangani cacat hukum karena bertentangan dengan P54/2010 dan perubahannya pada pasal 12.

    Apabila tidak ada personil PNS yang memenuhi syarat menjadi PPK maka a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Pasal 12 ayat 2 huruf b.

Trackbacks/Pingbacks

  1. PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi | BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya - Maret 23, 2012

    [...] Seperti tertuang jelas pada Permendagri 21/2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 11.2 : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Jadi pelimpahan wewenang kepada PPK adalah tentang kompetensi, beban kerja dan rentang kendali. (Lihat Artikel: Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat) [...]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: