Dokumen Penawaran itu Rahasia?

2 Agu

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia lain yang tidak menjadi pemenang? Sedangkan pernyataan dari penyedia adalah kami berhak tahu dari sisi mana penyedia pemenang memiliki penawaran yang lebih baik dari kami. Ini sesuai dengan prinsip persaingan, terbuka dan transparansi!

Saya yakin dilapangan pasti lebih banyak argumen lain yang lebih hebat. Dan dari sisi Pokja tentu akan dilematis dan membingungkan.

Penulusuran paling dasar, dimulai dari mengupas unsur kerahasiaan dalam Perpres 54/2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan 7 prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 6 bagian etika pengadaan huruf b dan c berbunyi sebagai berikut :

  1. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  2. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Pada huruf b disebutkan tentang “menurut sifatnya harus dirahasiakan”. Maka kalau dirunut pasal 66 ayat 3 disebutkan: “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang tentang BAHP kita juga menemukan kata rahasia yaitu “BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang“.

Setidaknya dua hal ini yang secara tegas disebutkan sifatnya rahasia. Dengan kesimpulan ini apakah berarti dokumen penawaran dari pemenang bersifat tidak rahasia?

Tentu kita tidak bisa serta merta mengambil kesimpulan. Perpres 54/2010 tidak terlepas dari peraturan lain yang lebih tinggi. Setidaknya ada dua peraturan setingkat Undang-Undang (UU) yang dapat dijadikan acuan yaitu UU no.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan UU KIP apakah dokumen penawaran dari penyedia termasuk dalam kategori informasi publik? Karena pasal 1.b menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan pengertian ini maka jawabannya adalah Ya, dokumen penawaran termasuk informasi publik! Alasannya dokumen penawaran menjadi informasi yang diterima oleh badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun ketika ditelaah lagi pada pasal 2 ayat 4 terdapat ketentuan pengecualian yaitu Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Rinciannya ada pada pasal 6 ayat 1 bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikecualikan, dalam pengadaan barang/jasa, ada pada ayat 3.b yaitu “informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat“.

Sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu penting memperdalam maksud persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang.

UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi acuan. Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kata kuncinya terdapat pada Pasal 23 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai tambahan referensi pembanding pada draft Pedoman Penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa yang disebut dengan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi.

Sebutan rahasia perusahaan kadang juga disamakan dengan rahasia dagang yang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information“, “trade secret“, atau “know how“. Di negara kita pengaturan mengenai rahasia dagang diatur secara tersendiri. Pengaturan ini dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang rnenyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka. Hal ini dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, rnetode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini:

  1. Informasi bersifat rahasia , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
  2. Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
  3. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-Iangkah yang layak dan patut.

Dari sisi ini maka dapat diambil satu analisa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga berpotensi memenuhi syarat disebut rahasia perusahaan.

Kemudian penetapan apakah dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia mengandung atau tidak mengandung unsur “rahasia perusahaan” dan/atau unsur sebagai informasi publik yang
dikecualikan, harus diputuskan oleh Komisi Informasi setempat sebagai pelaksana tugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang langsung diberikan kepada pihak lain atau penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh.

Disamping itu tidak ada satu pasalpun dalam Perpres 54/2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain.

Lagipula kepentingan setiap penyedia terkait informasi penawaran terbatas hanya pada nilai penawaran dan proses evaluasi yang dilakukan pokja melalui BAHP. Apabila terdapat hal yang tidak jelas atau tidak benar maka penyedia yang tidak terpilih sebagai pemenang dapat memanfaatkan hak sanggah atau sanggah banding bahkan aduan, gugatan perdata atau laporan pidana apabila memenuhi klausul pidana.

About these ads

54 Tanggapan to “Dokumen Penawaran itu Rahasia?”

  1. Ikak G. Patriastomo Agustus 2, 2012 pada 2:05 pm #

    Analisis yang luar biasa..

  2. riefs Agustus 2, 2012 pada 2:10 pm #

    makasih info nya…menteppp….

  3. samsulramli Agustus 2, 2012 pada 2:11 pm #

    Sama-sama…

  4. samsulramli Agustus 2, 2012 pada 2:12 pm #

    Terimakasih Pak Ikak..mohon koreksinya

  5. rusdie Agustus 2, 2012 pada 2:55 pm #

    UU no.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu bukan berarti Menelanjangi/Membuka semua informasi yang bersifat rahasia.

    Slm

  6. samsulramli Agustus 2, 2012 pada 10:08 pm #

    Itu yang sy ulas dalam artikel ini Pak Rusdie terimakasih telah berkunjung…

  7. wira Agustus 11, 2012 pada 10:46 am #

    Selamat siang mas Samsul,

    Saya setuju dengan ulasan mas Samsul bahwa dokumen penawaran pemenang lelang tidak boleh diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain.

    Namun saya ada pertanyaan :
    “Apakah dokumen kontrak pengadaan bagi pihak pemenang dan instansi terkait juga termasuk ke dalam dokumen yang dikecualikan dari keterbukaan publik ”

    Mengingat dokumen tersebut muncul setelah proses lelang selesai dan berakhir.

    Terima kasih

  8. samsulramli Agustus 11, 2012 pada 2:07 pm #

    Pada intinya yg dilarang adalah apabila terdapat upaya atau dampak terjadinya persaingan tidak sehat…. Dokumen penawaran pemenang selama itu diminta dalam kerangka audit misalnya oleh pemeriksa maka tidak termasuk rahasia atau dokumen yang dikecualikan…. Demikian juga dengan kontrak selama hal ini diminta dalam wilayah yg tidak berdampak pada persaingan usaha yg tidak sehat atau hal2 lain yang dikeculikan oleh UU maka boleh saja dibuka…

  9. titieprihananti Agustus 13, 2012 pada 11:46 am #

    kereen…

  10. samsulramli Agustus 13, 2012 pada 11:59 am #

    Komennya keren juga mba..makasih ya..

  11. bonny Agustus 14, 2012 pada 1:16 am #

    Ijin Share Pak?

  12. samsulramli Agustus 14, 2012 pada 5:41 am #

    Silakan mas semoga manfaat…

  13. Aman Agustus 14, 2012 pada 6:53 am #

    analisa saudara sudah tepat, informasi yang wajib di sampaikan oleh badan publik berkenaan dengan penyelenggaraan negara tidak serta merta menjadi hak publik, ini semua harus dilihat dari kompetensinya, yang di kecualikan Contohnya Dokumen kontrak tentang Alutsista TNI atau yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan sedangkan Yang serta merta, berkala , dst. Dokumen Kontrak antara Pemerintah dengan Perusahaan asing, Contoh dokumen kontrak antara Freeport dg pemerintah yang wajib diberikan kepada perseorangan (WNI) atau badan perdata Indonesia yang memintanya.

  14. samsulramli Agustus 14, 2012 pada 7:14 am #

    Terimakasih atas pengayaannya Pak Didik…

  15. Aman Agustus 14, 2012 pada 7:30 am #

    @ samsulramli……. coba kunjungi situs KOMISI INFORMASI ada beberapa putusan informasi publik yang berkaitan dengan proses lelang. yang pasti proses lelang adalah rahasia termasuk dokumen didalamnya, bilamana masih Proses !. bila selesai itu semua hak publik. masalahnya kepada “siapakah” masyarakat meminta infomasi yang diperlukan tersebut, mengingat ULP memiliki kewajiban khusus “menyimpan Dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa ” sesuai pasal 17 ayat 2 Huruf g Perpers 54. mohon pencerahannya ” Ditujukan kepada siapakah bila masyarakat meminta “

  16. Miftah Ridho Anshari Agustus 14, 2012 pada 8:17 am #

    analisis yang keren dan mudah dipahami.
    pasti penulisnya juga keren. pasti!

  17. samsulramli Agustus 14, 2012 pada 9:11 am #

    Saya coba tanggapi ya Pak Didi.. artikel saya tidak merujuk kepada dokumen pengadaan secara keseluruhan tapi hanya pada dokumen penawaran penyedia/pemenang yang dikirimkan serta klausul persaingan usaha yang sehat.. sehingga saya sepakat bahwa semua dokumen dalam proses lelang setelah selesai akan menjadi informasi publik seperti yang saya ulas pada artikel saya…
    Hanya saja ada untuk akses publik terhadap dokumen diatur sesuai dengan sifatnya.. untuk itu ada beberapa pengecualian.. terkait dengan prosedur permintaan informasi publik secara general dapat dilihat pada UU KIP seperti pada BAB III pasal 4 terdapat hak pemohon informasi publik… kemudian BAB IV pasal 21 dan 22…

    Sehingga ULP sebagai Badan Publik juga harus mematuhi UU KIP ini apabila klausul dan permintaan informasi publik ini memenuhi kaidah dan ketentuan yang diatur UU KIP dan turunannya… Untuk informasi yang dikecualikan juga dapat dipublish atau diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18.. Misal ayat (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
    a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
    b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik.

    Serta ayat2 lainnya sehingga untuk pertanyaan kepada siapa ULP harus menujukan pemberian informasi apabila masyarakat meminta tentu ditujukan kepada pihak yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU KIP dan peraturan dibawahnya… Demikian semoga bisa menjawab ya Pak..

  18. samsulramli Agustus 14, 2012 pada 9:12 am #

    Nah Pagi-pagi sudah dapat nikmat pujian..Subhanallah..:D makasih Miftah, jauh lebih keren nang komen kayanya nah…:D

  19. Ndt Aja Agustus 14, 2012 pada 11:57 am #

    Ijin copas om…

  20. Denny Yapari, ST. SH. MH. Agustus 15, 2012 pada 10:21 pm #

    Saya berbeda pendapat dengan pemikiran ini, dengan alasan sebagai berikut :
    1. Surat penawaran dalam pengadaan barang dan jasa hanya berisikan 4 (empat) elemen penting yaitu :tanggal penawaran, kepada siapa penawaran ditujukan, penawaran harga dan masa penawaran. Keempat elemen tersebut bukanlah salah satu kegiatan usaha dan juga bukan juga informasi yang terkait dengan kegiatan usaha. Malah harga barang dan jasa haruslah sama untuk semua pembeli sebagaimana yang tersirat jelas dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu adalah tidak tepat mengklasifikasikan surat penawaran sebagai informasi kegiatan usaha apalagi menaikkan derajatnya menjadi rahasia perusahaan. Justru kalau harga dirahasiakan maka potensi pelanggaran tergadap pasal 6 UU No. 5 tahun 1999 kemungkinannya lebih besar sehingga mengarah kepada persaingan tidak sehat.
    2. Surat penawaran bukanlah bentuk tertulis dari perikatan/perjanjian, karena sifatnya yang hanya menawarkan, belum ada perikatan yang lahir antara orang yang memberikan penawaran dengan orang yang menerima penawaran. Semua yang ada dalam surat penawaran bukanlah sesuatu yang disepakati sebagai perjanjian dan tidak secara otomatis menjadi perjanjian. Walaupun surat penawaran hanya ditujukan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP tetapi surat penawaran bukan wujud dari hubungan antara penyedia dan panitia/ Pejabat pengadaan/ULP, karena belum ada “ikatan” atau hubungan hukum yang lahir antara keduanya. Dengan demikian tidak dapat dikatakan surat penawaran merupakan informasi kegiatan usaha yang hanya bisa dibuka kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
    3. Demikian juga jika kita mengaitkan Surat penawaran dengan pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang diancam pidana dengan dasar pengaduan pengurus perusahaan. Kata kunci dalam pasal 323 adalah hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, sedangkan isi surat penawaran tidaklah memuat mengenai hal-hal khusus tentang perusahaan sehingga tidak tepat mengaitkan surat penawaran sebagai surat yang memuat hal-hal khusus tentang perusahaan.
    Saya berpendapat bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa memang ada beberapa dokumen yang dirahasiakan seperti rincian HPS dan BAHP ataupun dokumen lain yang dinyatakan dalam Perpres beserta lampiran dan perubahannya sebagai rahasia, tetapi bersifat rahasia disini bukanlah rahasia mutlak. Rincian HPS pada dasarnya bersifat rahasia namun menjadi tidak rahasia bila telah dicantumkan dalam dokumen anggaran berdasarkan perpres 70 tahun 2012. BAHP pun menjadi tidak rahasia setelah pengumuman pemenang. Jadi pada dasarnya hampir semua dokumen pengadaan bersifat terbuka, dan seharusnya ULP/panita/pejabat pengadaan harus dan berani terbuka dalam hal informasi pengadaaan agar prinsip transparan dalam pengadaan tercapai.

  21. samsulramli Agustus 15, 2012 pada 10:29 pm #

    Pak Denny yang terhormat tersanjung sekali Bapak mau berkunjung dan berkomentar dalam blog sederhana saya… Saya sepakat dgn uraian Bapak…

    Tapi ulasan Bapak dengan tulisan saya berbeda scope nya… Bapak mengulas hanya tentang SPH atau Surat Penawaran Harga… Sedangkan saya membahas Dokumen Penawaran…. Kiranya tidak perlu saya jelaskan perbedaannya karena Pak Deny pasti lebih paham dibanding saya…

    Sekali lagi terimakasih atas pengayaannya Pak Denny..jangan bosan berkunjung…

  22. Denny Yapari, ST. SH. MH. Agustus 15, 2012 pada 11:59 pm #

    salam kenal pa ramli…

    saya hanya berbagi pendapat pribadi, bagi saya ini bisa dikatakan sebagai diskusi ilmiah walaupun tidak ketemu langsung…

    melanjutkan tanggapan bapak, saya berpendapat kalaupun dokumen penawaran mau dianalisa satu demi satu sebagaimana analisa saya dalam hal surat penawaran, maka saya pun masih tetap memegang pendapat bahwa dokumen penawaran pada dasarnya terbuka walaupun itu adalah dokumen penawaran pemenang lelang, kecuali jika ada bagian dari dokumen penawaran tersebut yang secara jelas dinyatakan sebagai rahasia oleh peraturan perundang-undangan.

  23. samsulramli Agustus 16, 2012 pada 12:14 am #

    Silakan pak Deny diskusi terbuka kok…

    Dokumen penawaran terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan harga kesatuan dokumen ini dilingkupi oleh metode yang disusun secara khusus oleh penyedia dalam menanggapi dokumen pengadaan… Tentu akan berbeda2 terkait value of quality, quantity, time, place or price antar satu penyedia dengan penyedia yang lain….

    Kemudian yang perlu dilihat juga adalah bahwa klausul rahasia perusahaan apabila melanggar prinsip persaingan usaha…

    Mungkin perlu saya pertegas bahwa artikel ini utk menjawab pertanyaan apakah dokumen penawaran boleh diserahkan atau dibuka kepada penyedia lain? Bukan utk menjawab pertanyaan apakah dokumen penawaran itu rahasia buat semua pihak…

  24. adin Agustus 17, 2012 pada 5:47 am #

    ** nyimak … diskusi nya mantabs,,**

    kenapa tidak dibuat aja aturan yang jelas bahwa dokumen penawaran mana saja yg boleh diakses (diperlihatkan jika ada permintaan guna transparasi ) oleh pihak yg memerlukan, seperti halnya HPS dan BAHP..
    menurut saya,, ketika dokumen penawaran telah diterima ulp maka tidak akan mempengaruhi terjadinya persaingan usaha tidak sehat sesama penyedia.. kan dokumenya sudah diterima dan tidak bisa dirubah lagi,, masing masing telah menawarkan sesuai dengan motode dan spek teknisnya.. justru kalau tidak dibuka oleh yg meminta maka dapat dicurigai terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara ULP dan Penyedia ..

  25. samsulramli Agustus 17, 2012 pada 7:33 am #

    Terimakasih mas Adin.. Namun satu hal yg perlu saya luruskan bahwa persaingan usaha hanya terjadi apple to apple atau penyedia dengan penyedia..supplier vs supplier…

    Antara ULP dan Penyedia bukan persaingan tetapi hubungan antara pembeli dan penjual atau buyer dan supplier..

  26. aman Agustus 17, 2012 pada 2:47 pm #

    yang disampaikan oleh Pak Yapari itu ada dasar hukumnya Pak Ramli, klo tidak salah menyimpulkan dokumen penawaran menurut anda Informasi ang dikecualikan, bila selama proses lelang saya sependapat bila telah selesai itu wajib hukumnya diserahkan salinannya bila di minta, mohon dengan hormat anda kunjungi situs Komisi informasi, disana ada putusan sidang ajudikasi yang mengabulkan permohonan perolehan Informasi segala bentuk dokumen / surat / berkas yang berkaitan dengan Proses Pengadaan Barang / jasa yang dilaksanakan oleh Kementrian PU, yang inti dari putusannya memerintahkan Kementrian PU untuk menyerahkan salinan salah satunya adalah Dokumen Penawaran itu sendiri,

    dengan segala hormat, dan kerendahan hati, tulisan yang saudara ulas mohon ada kesesuaian dengan putusan Ajudikasi yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bentuk implemaentasi pendapat yang saudara ulas di blog saudara.

  27. samsulramli Agustus 17, 2012 pada 3:20 pm #

    Terimakasih Pak Aman atas pengayaannya.. Justru keterangan Komisi informasi tersebut menegaskan kerahasiaan dokumen penawaran.. Bahwa dokumen penawaran tidak bisa serta merta dibuka namun harus berdasarkan keputusan hukum dan ini diatur oleh UU KIP tentang prosedur dan tata cara pemberian informasi publik…

    Keputusan tersebut menurut saya bersifat kasuistik tidak bersifat generalistik..

    Meskipun begitu sangat terbuka ruang diskusi yg lebih mendalam dan luas sehingga dibangun pemahaman yg mungkin lebih baik dari sisi Procurement unit (ULP) dan Supplier (Penyedia)…

  28. septianto Agustus 24, 2012 pada 5:16 am #

    Ada yg sy mau tanyakan kepada pak Samsul Ramli , mohon dijawab berdasarkan asas keadilan. Apakah seorang Jaksa dapat menjadi ketua panitia pada pelelangan pekerjaan yg bukan pada instansinya ? Dia di angkat menjadi ketua panita lelang , karena dia (jaksa) tsb juga mempunyai pekerjaan sebagai pengurus kegiatan tertentu pada dinas A misalnya , dan jg dinas A tsb mempunyai biro hukum ,Jaksa itu jg menjadi bagian di dalam biro hukum dinas A. Kalau memang bisa, tolong apa dasar hukumnya , dan jikalau tidak bisa , apa jg dasar hukumnya ?

    Sekian , dan terimakasih sy ucapkan kepada bpk Samsul Ramli

  29. samsulramli Agustus 24, 2012 pada 8:29 am #

    Terimakasih pak septianto
    Secara eksplisit Pasal 17 ayat 4 menyatakan anggota pokja/pejabat pengadaan boleh dari instansi lain selama yg bersangkutan memenuhi syarat pasal 17 ayat 1 dan dalam penjelasan disebutkan apabila unit kerja yg bersangkutan memiliki keterbatasan sumber daya personil dan ini tidak berubah dalam P70/2012.

  30. samsulramli Agustus 24, 2012 pada 9:09 am #

    Silakan…

  31. Aman Agustus 26, 2012 pada 6:01 pm #

    Pak Ramli, bapak sepertinya tidak membaca Putusan sidang ajudikasi yang berkaitan Pengadaan di kementrian PU. coba bapak baca dan pahami, putusan sidang ajudikasi tersebut, kemudian kaitkan pasal demi pasal dalam UU KIP.

    tulisan ini mohon penjelasan dasar hukumnya
    ” dokumen penawaran tidak bisa serta merta dibuka namun harus berdasarkan keputusan hukum dan ini diatur oleh UU KIP tentang prosedur dan tata cara pemberian informasi publik…”

    Pak Ramli UU KIP merupakan pintu gerbang lain pemberantasan korupsi.

  32. samsulramli Agustus 26, 2012 pada 9:32 pm #

    Ysh, Pak aman

    Semoga artikel yang saya baca sama dengan yang Pak Aman maksudkan yaitu perkara ajudikasi no. 361/X/KIP-PS/2011 yang melibatkan Kemen PU RI sebagai termohon.

    Apabila benar kasus ini yang Bapak maksudkan maka demikian pendapat dari saya, obyek sengketa yang ada dalam perkara ini adalah dokumen kontrak. Kemudian landasan acuan dari KemenPU mengklasifikasikan sebagai rahasia adalah berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 391/KPTS/M/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.. Kemudian didasarkan pula pada Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (3) undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

    Ini menurut saya kelemahan yg dimiliki Kemen PU karena tidak mengacu pada pemahaman UU KIP…

    Kemudian apakah kasus ini sama dengan materi artikel saya… Definisi dokumen kontrak ditetapkan dalam Pokok Surat Perjanjian yaitu:
    Pokok Perjanjian
    Addendum surat perjanjian
    Surat penawaran
    Daftar kuantitas dan harga
    SSUK
    SSKK
    Spesifikasi khusus
    Spesifikasi Umum
    Gambar dan
    Dokumen lain seperti jaminan, sppbj, BAHP, BAPL.

    Dari sini jelas sangat berbeda dengan definisi Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan harga plus dilengkapi dengan dok kualifikasi. Dari sini saya memahami obyek perkara diatas berbeda dengan obyek tulisan saya… Memang benar Surat Penawaran, Spesifikasi dan Gambar bagian dari dokumen penawaran namun bukan bagian utuh dari dokumen penawaran.

    Sehingga mohon dipahami artikel saya tidak hanya soal surat penawaran atau bagian dari penawaran tapi keseluruhan materi berdasarkan sifatnya….

    Mengenai pendapat saya bahwa dokumen penawaran yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan harus melalui sebuah putusan hukum utk bisa diakses saya pahami salah satunya dari UU KIP pasal 18 ayat 3.., selain juga pada bab VII tentang komisi informasi…

    Terakhir yang saya mohon bantuan dari Bapak.. Artikel yang saya baca dari website Komisi Informasi terkait kasus ini hanya berupa artikel bukan keputusan ajudikasi dari komisi informasi dimana dibagian akhir belum dinyatakan sebagai keputusan…. Mungkin Bapak bisa memberikan referensi tentang keputusan akhir perkara ini, kalau ada mohon dikirimkan ke email saya : samsulramli@yahoo.com

  33. Aman Agustus 27, 2012 pada 10:10 am #

    anda lupa telah menyimpulkan
    ” ….. Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh ….. ”

    coba baca kembali Juknis Perpers apakah ada kalimat yang tertulis sebagai berikut
    ” ……. Kelompok Kerja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :…….. ”

    apakah tidak kontra produktif kesimpulan saudara yang telah saudara tulis tersebut ?????

  34. samsulramli Agustus 27, 2012 pada 10:32 am #

    Pak Aman yang baik terimakasih,
    Insya Allah saya tidak lupa dengan kesimpulan saya, terimakasih telah mengingatkan kembali..
    Silakan Pak Aman cek lagi dalam proses manual tersebut proses memeriksa dan menunjukkan dalam kerangka proses pembukaan penawaran dan Dokumen Penawaran tetap dalam wewenang Pokja tidak diberikan kepada penyedia.

    Kemudian substansi yang diperiksa adalah Kelompok Kerja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran. Apakah ini kemudian dapat dimasukkan dalam kategori “persaingan usaha tidak sehat” jelas tidak karena telah diatur oleh Peraturan.

    Tolong dicermati lagi tulisan saya dimana saya menuliskan “Sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu penting memperdalam maksud persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang.”

    Jadi saya mohon Pak Aman mau meredam semangat untuk secara runtut memahami artikel saya.. saya sama sekali tidak hantam kromo mengambil kesimpulan. Semangat transparansi saya sama dengan Bapak..dan menurut saya Transparansi bukan soal “Ketelanjangan”. Kalaupun ada koreksi saya akan betulkan kalau itu memang benar… sekali lagi terimakasih atas attensi Bapak…

  35. Aman Agustus 27, 2012 pada 1:21 pm #

    pendapat hukum anda tidak konsisten silakan dilihat dari tulisan saudara berikut

    kesimpulan anda pertama yang pada pokoknya menyebutkan :

    ” ….. Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh ….. ”

    kata-kata yang saudara gunakan adalah ” atau” yang bermakna memilih salah satunya yaitu Pertama diperlihatkan tidak boleh. yang kedua Dipublikasikan tidak boleh.
    bila diperlihatkan tidak boleh maka ini bertentangan dengan juknis perpers karena .
    bila dipublikasikan saya sependapat dengan anda, karena tidak ada perintah undang-undang yang mengharuskan untuk mempublikasikan dokumen penawaran kecuali diminta oleh pemohon informasi itu sendiri.

    yang saya sesalkan anda sebagai seorang AHLI PENGADAAN telah mengkonotasikan keterbukaan informasi dengan ketelanjangan informasi.

    persepsi yang tanpa didasari oleh pemahaman, kemudian disebarluaskan akan menjadi sesuatu yang dianggap benar bila di sampaikan oleh seorang yang AHLI PENGADAAN seperti anda seorang kalid mustafa saja tidak akan berani gegabah mengartikan sesuatu seperti anda.

    sangat disayangkan seorang dengan potensi jurnalistik seperti anda tetapi memiliki pemahaman seperti yang telah saudara tulis di blog ini, semangat saudara dalam tulisan tersebut, saya secara pribadi mengangap kontra produktif dengan semangat para komisioner KIP.

    alangkah bijak sana saudara membandingkan pendapat saudara dengan PUTUSAN AJUDIKASI yang belum saudara baca secara cermat dan teliti tersebut.

    terimakasih telah memberikan masukan semoga para pembaca lebih bijaksana menilai.

  36. samsulramli Agustus 27, 2012 pada 2:00 pm #

    Pak Aman sebelumnya saya minta maaf kalau ada kalimat saya yang menyinggung.. karena saya sama sekali tidak menganggap diri saya pintar dan Ahli Pengadaan yang terlepas dari kesalahan sehingga Bapak begitu bernafsu sekali memberi komentar dengan membandingkan saya dengan Pak Khalid atau lainnya.. bahkan menyinggung bakat jurnalistik saya… sedangkan saya tidak pernah menyinggung pribadi Bapak seperti misalkan maaf menyembunyikan nama asli Bapak Didik Pramono. Saya jadi terpikir apa makna transparan buat Bapak.

    Yang bisa saya tanggapi terkait membangun kerangka pemahaman tentang artikel saya yang mungkin Bapak Pahami dengan cara yang berbeda dengan saya…

    Kalimat saya jelas bukan judgement atau vonis ” ….. Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh ….. ”

    Ada kata “dapat” yang saya sisipkan yang bermakna buat saya harus memenuhi klausul-klausul yang saya jelaskan. Dengan bahasa yang semoga bisa dipahami dengan gambalan…

    Apakah Dokumen penawaran pemenang lelang boleh diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain? Selama berpotensi melanggar prinsip persaingan yang sehat terkait rahasia perusahaan maka jawabannya tidak boleh.

    Maksud saya dengan keterbukaan adalah bukan “ketelanjangan” saya pahami dari Pasal 2 UU KIP dimana ayat 1 dan 2 menyebutkan :
    (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
    (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

    Sehingga menurut saya Keterbukaan bukanlah “ketelanjangan” dalam artian semua hal kemudian bisa dibuka tanpa proses. Buktinya ayat UU KIP masih memasukkan pasa Informasi Publik yang dikecualikan. Saya tidak tau kalau kata ini menjadi semacam kemarahan bagi Bapak. Untuk itu saya mohon maaf.

    dan mohon maaf juga apabila komentar Bapak masih berkutat terkait pribadi saya, saya tidak akan tanggapi. Karena saya sangat menghormati privasi Bapak untuk tidak mengungkap identitas diri Bapak.

  37. novrydotulong September 12, 2012 pada 10:58 pm #

    Sorry, Argumentasi hukum yang Pak Samsul Ramli paparkan untuk mendukung pendapat bapak diatas adalah mungkin keliru, khususnya ketika bapak mengklasifikasikan “ Dokumen Penawaran” dari penyedia jasa sebagai “Rahasia Perusahaan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU. No 5 Tahun 1999.

    Sy telah melakukan konfirmasi secara lisan kepada pihak KPPU di selah penandatangan berita acara pemeriksaan dengan pihak KPPU terkait laporan sy atas pelanggaran Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 yang terjadi daerah kami, dimana pihak KPPU menjelaskan bahwa pemberikan dokumen penawaran kepada public bukanlah pelanggaran terhadap pasal 23 UU No. 5 tahun 1999. Yang dimaksudkan dengan “rahasia perusahaan ” menurut pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 tsb misalnya “ strategi pemasaran (marketing strategy)”. Pasal larangan yang terkait dengan tender /pelelangan pada UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasal 17, pasal 19 dan Pasal 22.
    Pasal 23 UU. No 5 tahun 1999 tidak terkait dengan tender , sehingga dalam bunyi ketentuan pasal 23 tsb tidak pernah terdapat kata “tender” .

    Pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan sbb : “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. “

    Selain itu, menurut penjelasan KPPU, Pedoman penjelasan Pasal 23 UU. No. 5 Tahun 1999 “ yang bapak sertakan dlm artikel ini, barulah berupa draft dan sampai saat ini belum disahkan oleh KPPU, sehingga sangatlah tidak etis apabila Pak Samsul Ramli menyertakan pedoman pasal 23 UU No. 5 thn 1999 sebagai salah satu referensi hukum.
    Oleh karena tidak berkaitan dengan tender, maka begitu juga pada draf penjelasan pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, tidak pernah menyinggung tentang kata “tender” didalamnya. mengapa ??? karena masalah “tender” telah dijelaskan secara gamblang oleh KPPU pada penjelasan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999.

  38. samsulramli September 15, 2012 pada 6:05 pm #

    Maaf sekali Pak Novry saya baru bisa balas dan approve komen bapak sekarang dan terimakasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu mengkonfirmasi apa yang saya tulis dengan pihak KPPU saya sangat menghargai sekali… dari sekian banyak komentator yang menanggapi tulisan saya ini saya memberikan penghargaaan kepada Bapak Aman, Pak Deny Yapari dan kali ini Pak Novry karena menyadarkan saya bahwa tulisan saya masih kurang jelas pesannya… meski pada artikel saya tulis jelas sekali

    Sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu penting memperdalam maksud persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang.

    Jadi saya tidak memvonis semua dokumen penawaran adalah rahasia.. poin utamanya adalah Pokja tidak punya hak dan kewajiban memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain… mudah2an poin ini bisa dipahami

    Dan beberapa poin artikel telah saya perbaiki supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, harapan saya dengan semakin jelasnya maksud tulisan saya ini juga bisa dipahami dengan baik..

    sekali lagi terimakasih atas perhatiannya terhadap artikel saya… mohon jangan bosan untuk berkunjung…

  39. Rahfan Mokoginta September 16, 2012 pada 1:51 pm #

    Artikel dan Diskusi yang sangat menarik. Sungguh sangat memberikan pencerahan dan pembelajaran buat insan pengadaan. Boleh berbeda pendapat karena perbedaan itu adalah rahmat. Sesama Profesor bidang hukum saja kadangkala berbeda pendapat/penafsiran mengenai suatu hal. Salut buat Pak Samsul Ramli dan pengunjung yang lain yang telah menghidupkan diskusi ini.

  40. samsulramli September 16, 2012 pada 3:25 pm #

    Terimakasih Mas Rahfan semoga membawa manfaat..aamiin

  41. Febri Arianto November 6, 2012 pada 3:19 pm #

    Sangat setuju dengan pak Rahfan..
    Saya pendatang baru di ranah pengadaan, baru lulus sertifikasi dan baru ikut terlibat dalam kegiatan pengadaan, sangat berterima kasih kepada tuan rumah dan juga pengunjungnya yang telah memberikan wawasan bermanfaat untuk saya. Dan mohon izin ya pak samsulramli copas artikel dan komennya

  42. samsulramli November 6, 2012 pada 4:19 pm #

    Terimakasih Pak Febrianto.. ‎​الْحَمْدُ للّهِ رَبّالْعَالَمِي jika bermanfaat.. Silakan semoga semakin banyak kebaikan yg terbagikan..salam kenal dari Banjar..Kalsel

  43. hary November 16, 2012 pada 1:52 am #

    selamat malem pak samsul…..mau nanya klu ada panitia ulp sengaja membocorkan dokumen penawaran apakah bagian dari tindakan melawan hukum, pasal berapa dan acamanya apa menurut KUHP mohon di bantu penjelasanya

  44. samsulramli November 16, 2012 pada 5:11 am #

    selamat malem pak samsul…..mau nanya klu ada panitia ulp sengaja membocorkan dokumen penawaran apakah bagian dari tindakan melawan hukum, pasal berapa dan acamanya apa menurut KUHP mohon di bantu penjelasanya

    Pagi pak… Seperti yang saya tuliskan dalam artikel ini bahwa Dokumen Penawaran mengandung potensi Rahasia Perusahaan/Rahasia Dagang yang berdampak pada terpengaruhnya peta persaingan usaha yang sehat sehingga pelanggaran baru terjadi apabila potensi ini dapat dibuktikan secara hukum salah satu pasal KUHP sdh saya ungkap dalam tulisan ini…

    Nah ketika potensi ini tidak terbukti maka pokja ULP tersebut tidak dapat disebut mebocorkan…namun yang pasti P54/2010 dan seluruh perubahannya tidak menyebutkan satu ayatpun bahwa tugas pokkja termasuk memberikan dokumen penawaran kepada penyedia lain… Tentu karena tidak diatur pokja harus mempertanggungjawabkan sendiri tindakannya….

    Demikian pak semoga menjawab…

  45. hary November 17, 2012 pada 12:19 am #

    maaf tak sambung lagi ya pak <<<<pembocoranya terbukti dan ada buktinya dan ada saksi…..apakan dokumen penawaran termasuk dokumen rahasia negara,,dan klu tidak salah pasal 322 ,adalah acaman membocorkan dokumen negara….

    1.pak klu ada masalah dalam tender lelang panitia meng gagal kan tender,,terus salah satu peserta ada yg menyurati aduan menayakan dan mengadukan ke ULP terus ULP tersebut tidak menanggapi aduan salah satu peserta terus mengadukan ke LKPP tentang surat ULP daerah itu dan surat salah satu peserta meminta uji forensik karena ketidak telitinya panitia dalam dokumen ada dinyatakan tidak ada,,,dan LKPP mempelajari aduan itu terus LKPP menanggapi surat itu dan LKPP memnyurati inspektorat daerah itu untuk meminta ULP meng uji forensik tentang permalahan tender itu,,,dalam jangka 1 minggu panitia sudah mengulang tender projek yg sedang jadi pemerisaan itu…surat LKPP turu pada waktu jadwal evaluasai atau 4 hari sebelum pengumuman tender yang di ulang itu terus inspektoratmeminta pokja atau ULP untuk menunda atau mengundur jadwal pengumuman sampai masalah pemerisaan itu selesai kurang lebih 1 minggu. panitia hanya mengundur 2 hari..dan pengumuman pemenag di umumkan tender yang ke dua itu kemarin..apakah ini keselahan,,

    sekarang inpektorat dalam masa pemeriksaan atau menanggapi surat LKPP untuk mengujiforensik projek tender itu atau tender yang lama dan bedasarkan penawaran yang lama…dan tahapan inpektorat besok hari senin baru mau memeriksa atau mengklarifikasi membuktian mengundang peserta yang dirugikan itu atau bedasarkan surat LKPP tp jadwal tender yang pertama masi berjalan ….apakah tender itu harus di batalkan padahal sudah di umumkan pemenang….

    dan apa bila dalam pemerisaan tender itu di benarkan bedasarkan pemeriksaan RKS dan dokumen penawaran yang lama oleh rekanan yg dirugikan menurut espektorat dan LKPP gimana dgn tender yang di ulang yg sudah ada pemenag itu ?

    2. pak dalam tender projek dalam LPSE apakah LKPP punya bekapan dokumen penawaran LPSE daerah tender itu ?
    menurut salah satu panitia LKPP tidak punya becapan dokumen tender itu apakah benar atau tidak, dan klu ada permasalahan atau kenakalan ULP atau pokja daerah harus kemana harus mengadukanya ?

    mohon di bantu penjelasanya dan terimakasih banyak atas bantuanya…..

  46. samsulramli November 17, 2012 pada 2:45 am #

    Mengacu ke Perpres 54/2010 Dokumen penawaran dan berita acara hasil pelelangan dinyatakan rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. Setelah batas waktu tersebut dokumen tersebut dapat diberikan kepada pihak berwenang, kecuali dokumen penawaran yang di dalamnya terkandung hak cipta dan/atau hak pribadi.

    1. Yang dapat menghentikan proses adalah Sanggahan Banding… menurut saya Gagal Lelang merupakan bagian dari pengumuman pemenang sehingga Hak Sanggah masih melekat didalamnya namun karena dalam kebiasaan kita sanggah hanya apabila ada pemenang maka hal ini sering dilewatkan dan memang dalam peraturan masih berupa penafsiran. Namun membaca runtutan kronologis yang disampaikan jelas Pokja tidak mengindahkan surat dari LKPP dan Inspektorat yang dalam hemat saya sudah merupakan indikasi bahwa lelang bermasalah maka tindakan Pokja tidak dapat dibenarkan. Apabila hasil uji forensik dari inspektorat ditemukan bukti bahwa pelelangan memang bermasalaha maka pelelangan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan penetapan pemenang lelang ulang tersebut tidak sah menurut peraturan yang berlaku.

    2. Dokumen Lelang tersimpan dengan rapi dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan seperti Komisi Informasi, Auditor bahkan pihak LKPP atau siapapun setelah melalui jalur hukum yang berlaku. Pelaporan yang sudah dilakukan sudah sesuai ke APIP dan LKPP atau apabila cukup bukti dan tidak diindahkan penyedia yang merasa dirugikan dapat melaporkan secara perdata dan/atau mengadukan secara pidana apabila mengandung unsur pidana/melanggar hukum.

  47. abiyulianto November 17, 2012 pada 5:33 am #

    terimakasih pak atas jawaban solusinya

  48. samsulramli November 17, 2012 pada 11:07 am #

    Sama2 pak semoga bermanfaat…

  49. abi yulianto November 20, 2012 pada 11:19 pm #

    selamat malem pak….maaf ganggu lg…
    pak mau konsultasi
    dalam suatu daerah ada pekerjaan DAK fisik itu di kerjakan rekanan lang mengalami gendala dalam pembangunan.
    gedung RKB yang baru di bangun roboh,,alhamdulillah nya tidak ada korban,dan belem ada pembayaran…dan ppkom pekerjaan meminta rekanan tersebut untuk membetulkan RKB tersebut sesuwai sepek dan gambar sesuan dalam perjanjian kontrak…
    dan rekanan tersebut sudah sepakat membangunkembali dan sekarang sudah jadi kembali, sampai sekarang pun rekanan yg mengerjakan belum ada pembayaran.
    di satu sisi kejaksaan wilayah itu mempermasalahkan/memanggil ppkom /panitia yg ada dlm peker jaan tersebut.
    Apakah perkerjaan tersebut merupakan salah satu pelanggaran melanggar hukum.dan termasuk pidana…dalam hal ini siapa yang termasuk salah pak.

  50. samsulramli November 20, 2012 pada 11:34 pm #

    Untuk kasus seperti ini memerlukan data dan rincian kronologis yang jelas sehingga bisa dipelajari dan dipahami duduk persoalan yang terjadi.

    Namun dari apa yang saya bisa baca adalah bahwa Bangunan sudah selesai dibangun dan mungkin dalam masa pemeliharaan kemudian roboh.

    Dalam kasus seperti ini semestinya yang harus dilakukan adalah identifikasi permasalahan sehingga bangunan tersebut roboh. Sehingga dapat diidentifikasi titik kesalahan apakah di konsultan perencana, pelaksana atau kondisi-kondisi lain.

    Sebelum identifikasi ini beres semestinya perbaikan gedung ini tidak dilakukan. Maka wajar kalau kemudian pemeriksa beranggapan ada “sesuatu” apabila proses perbaikan dilakukan tanpa kajian yang komprehensif.

    Misalkan kesalahan terletak di dok perencanaan sehingga kalaupun dibangun lagi, tetap dengan dok perencanaan yang sama hasilnya juga tidak akan jauh berbeda. Konsultan perencana harus dikenakan sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

    Untuk itu sangat susah untuk menjawab salah siapa sebelum identifikasi lengkap dilakukan.

  51. ali Assyafiq Maret 11, 2013 pada 3:11 pm #

    sangat bermanfaat….. semoga share diatas banyak memberikan pencerahan tak masalah berbeda tapi yang penting mengajarkan saling menghargai

  52. samsulramli Maret 11, 2013 pada 3:16 pm #

    Terimakasih Pak Ali.. sangat menyejukkan…

  53. oktavian Januari 9, 2014 pada 3:24 pm #

    izin share ya pak..

  54. samsulramli Januari 9, 2014 pada 5:11 pm #

    silakan Pak Eko semoga bermanfaat…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: