Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

2 Okt

Masih banyaknya pertanyaan mengenai kualifikasi penyedia dan klasifikasi paket usaha, seperti apakah boleh usaha kecil menang di paket non kecil atau di atas 2,5 Milyar? Mendorong untuk mengupas ini dalam bentuk tulisan sederhana. Kalau dikaitkan dengan 2 hal pokok yang dicari dalam pengadaan barang/jasa yaitu penyedia dan barang/jasa, maka kualifikasi penyedia mengarah pada kompetensi penyedia. Sedangkan klasifikasi paket usaha mengarah pada barang/jasa-nya yang diorientasikan pada nilai/value harga.

Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 (P54/2010) dan seluruh perubahannya mengenal istilah usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, usaha menengah
dan usaha besar untuk kualifikasi penyedia. Kemudian paket usaha kecil dan paket usaha non kecil untuk klasifikasi paket usaha.

KUALIFIKASI PENYEDIA

Definisi usaha mikro ada pada P54/2010 pasal 1 ayat 33 yaitu usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

    Kemudian usaha kecil pada P54/2010 pasal 1 ayat 34 yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 menerangkan:

  1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan definisi usaha besar ada pada UU No. 20/2008 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

KLASIFIKASI PAKET USAHA

    Untuk klasifikasi paket usaha dapat kita telusuri pada P54/2010 sebagai acuan pelaksanaan pengadaan. Pasal 24 ayat 2 berbunyi Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

    Paket usaha ini sangat lekat dengan kebijakan umum terkait pemaketan. Seperti tertuang pada pasal 22 ayat 3 tentang rencana umum pengadaan (RUP) dimana pada huruf c angka 1 bahwa salah satu kegiatan RUP adalah Pemaketan Pekerjaan. Kemudian di jelaskan pada Penjelasan Pasal 22 ayat 3 Huruf c Angka 1 bahwa Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket usaha kecil atau non kecil.

    Kemudian pada Bab VIII tentang Peran Serta Usaha Kecil tepatnya di Pasal 100 ayat 3 diuraikan bahwa Nilai
paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali
untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

    Kalau dikaitkan dengan UU 20/2008 pasal 6 ayat huruf b maka angka 2,5 Milyar ini dikaitkan dengan batasan kemampuan usaha dari usaha kecil yang diukur dari hasil penjualan tahunan. Kalau kita flashback pada Keppres 80 tahun 2003, tentu kita masih ingat bahwa nilai paket pekerjaan yang ditujukan pada usaha kecil maksimal adalah 1 Milyar. Hal ini juga dikaitkan dengan hasil penjualan tahunan yang diatur oleh Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada pasal 5 ayat 1 huruf b bahwa kriteria usaha kecil salah satunya adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jadi formulasi dasarnya tidak berbeda.

KESIMPULAN

Dengan ditetapkannya nilai paket pekerjaan yang ditetapkan sebagai paket usaha kecil adalah maksimal 2,5 Milyar maka nilai paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar adalah paket usaha non kecil.

    Namun yang perlu dipahami adalah paket usaha berbeda dengan kualifikasi usaha. Paket usaha mengikat
pada nilai paket pekerjaan. Sedangkan kualifikasi usaha mengikat pada kriteria kompetensi usaha yang diukur melalui kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan tahunan.

Bahwa P54/2010 pasal 100 ayat 3 menyatakan bahwa nilai paket pekerjaan sampai dengan 2,5 M atau paket usaha kecil diperuntukan hanya untuk usaha mikro, kecil dan koperasi kecil. Bukan berarti usaha kecil dilarang menjadi penyedia pada paket usaha non kecil atau paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar.

    Karena kalimat diperuntukan bukan untuk membatasi kualifikasi usaha tapi membatasi paket usaha. Paket Usaha Kecil hanya untuk maksimal kualifikasi usaha kecil, sedangkan paket usaha besar tidak dibatasi. Kualifikasi usaha apapun bisa menjadi penyedia selama memiliki sumber dana dan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan baik secara administratif, teknis dan keuangan.

    Lagi pula tidak ada satupun pasal dalam P54/2010 yang secara tersurat maupun tersirat tidak membolehkan usaha kecil untuk bisa memenangkan paket usaha non kecil atau paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar. Ketika usaha mikro, kecil dan koperasi kecil berhasil memenangkan kompetisi di dalam paket usaha non kecil, bukankah saat itu usaha kecil sedang bertumbuh menjadi usaha menengah atau besar.

Tidak mungkin negara menghambat perkembangan usaha kecil untuk menjadi lebih maju. Karena sejatinya pembinaan usaha kecil bukan membina usaha kecil untuk tetap kecil selamanya!

About these ads

26 Tanggapan to “Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil”

  1. Aman Oktober 3, 2012 at 1:14 pm #

    masuk daftar hitam kok bisa menang pengadaan….. Bpk Samsul ramli Di ULP tempat bapak

  2. samsulramli Oktober 3, 2012 at 1:27 pm #

    Mohon dikirimkan datanya pak agar bisa diteliti dan ditindaklanjuti… Terimakasih….

  3. Hendra Yani Oktober 5, 2012 at 4:14 pm #

    Mantaps Pak Samsul Ramli, ditunggu tulisan selanjutnya…

  4. samsulramli Oktober 5, 2012 at 4:32 pm #

    Terimakasih Pak Hendra Yani dukunganya…

  5. Aman Oktober 6, 2012 at 1:15 pm #

    informasinya ada di http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=4449&p=29248#p29248 untuk perusahaan masuk dahtar hitam tetapi bisa menang

  6. samsulramli Oktober 6, 2012 at 1:22 pm #

    Baik pak aman lgsg ke tkp… Terimakasih informasinya…

  7. Usaha Kecil Desember 16, 2012 at 12:19 pm #

    tidak adil ya bagi usaha kecil. Usaha kecil sudah terbukti kuat, dan menghidupi sebagian besar masyarakat. manfaatnya di terima langsung oleh masyarakat

  8. samsulramli Desember 22, 2012 at 9:01 am #

    Bisa dijelaskan maksud Bapak bagian yang tidak adil untuk usaha kecil?

  9. HAMZAH Maret 1, 2013 at 3:11 pm #

    Senang sekali menemukan tulisan ini, titip pertanyaan juga, kalau usaha kecil dimungkinkan untuk mengikuti pelelangan yang mensyaratkan usaha non kecil, bagaimana kalau mensyaratkan usaha kecil tetapi yg mendaftar pada paket pengadaan semua berklasifikasi non kecil? terima kasih, sangat ditunggu jawabannya…

  10. samsulramli Maret 1, 2013 at 3:16 pm #

    Berarti Pelelangan gagal Pak.. karena secara kualifikasi seluruh penyedia tidak memenuhi syarat… lelang diulang dengan mempelajari sebab kegagalan lelang yang mungkin saja tidak tepat menetapkan sebagai paket kecil, meski nilainya tidak sampai 2.5M.. Pada lelang ulang dianggap seperti pelelangan baru dengan mengubah dokumen pengadaan, yaitu menetapkan paket sebagai paket non kecil sehingga semua kualifikasi usaha bisa melakukan penawaran….

  11. Endy Aizal Maret 14, 2013 at 10:36 am #

    Dapatkah usaha Non kecil Menang pada Paket kecil dengan alasan tidak ada penyedia usaha kecil yang memenuhi kualifikasi/ syarat teknis pada paket kecil, kl untuk pengadaan Jasa konsultan apakah sama kriteria Kecil dan non Kecil…… selanjutnya saya juga mau bertanya apa yg di maksud dengan Jasa konsultan Perorangan dan kapan kita menggunakan konsultan perorangan ini, maaf pak pertanyaannya agak panjang……

  12. samsulramli Maret 14, 2013 at 11:33 am #

    Penyedia Non kecil tidak dapat menawar pada paket pekerjaan yang ditetapkan paket kecil.. apabila analisa akibat gagal lelang atau paket pekerjaan memerlukan kompetensi teknis yang tidak mungkin dipenuhi oleh usaha kecil maka paket ditetapkan dulu sebagai paket non kecil atau terbuka untuk usaha menengah dan besar baru bisa…

    Untuk konsultan tidak ada pengklasifikasian kecil non kecil…

    Konsultan perorangan dilihat dari kompleksitas pekerjaannya apakah bisa dikerjakan hanya oleh satu orang atau teamwork.. kalau teamwork biasanya tergabung dalam badan usaha.. sedangkan pekerjaan yang dapat dikerjakan satu orang dapat dikategorikan konsultan perorangan…

  13. Endy Aizal Maret 14, 2013 at 11:51 am #

    Apakah Pengadaan Lansung Jasa Konsultan yang sifat nta sederhana Misalanya Konsultan Ren/Was pembangunan Rumah Dinas yang nilai nya di Rp. 50 jt dapat dilaksanakan oleh konsultan Perorangan

  14. samsulramli Maret 14, 2013 at 11:52 am #

    Tidak ada larangan apalagi sifatnya sederhana dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung…

  15. wanda SMASHBLAST Mei 28, 2013 at 10:43 am #

    pg pak Sd sy baca bahwa perushaan kecil boleh mengikuti pekerjaan 0-2.5 m tetapi dalam laporan tahunan hasil tdk lbh dr 2.5 M brarti perusahaan kecil bila mendapat pek yg mencapai 2.5m hanya satu kerjaan tdk bisa lg menang pekerjaan apabila laporan tahunan yg lalu melebihi 2.5 M.pertanyaan apakah dlm peredaran usaha yg thn lalu menjadi patokan untuk thn skrng ( 2013)
    Pengalaman sy dikalahkan akibat thn yg lalu peredaran usaha sy melebihi 2.5 M ini bukti sy dikalahkan (Peredaran Usaha Rp. 3.573.857.116 ( UU 20 tahun 2008 Usaha Mikro,Kecil dan Menengah ) BAB IV Kriteria Pasal 6 (2)b )

  16. samsulramli Mei 28, 2013 at 2:37 pm #

    UU 20 tahun 2008 Usaha Mikro,Kecil dan Menengah ) BAB IV Kriteria Pasal 6 (2)b. memiliki “hasil penjualan tahunan” lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kalau membaca kalimat pasal ini maka dihitung dari Hasil Penjualan dalam 1 tahun, artinya penghasilan yang dihitung adalah penghasilan tahun sebelumnya…

  17. Uyung Wahyudi Juni 1, 2013 at 12:35 pm #

    1. Pembelian langsung (e-purcashing) untuk alat pertanian tetapi pada e-catalog hanya ada satu produk/merk tanpa pembanding produk/merk yang lain apakah bisa dilaksanakan? hanya untuk menghindari proses lelang bagi usaha kecil, karena bisa saja ini menjadikan PA/KPA atu PPK berperan sebagai tenaga pemasaran terselubung suatu produk tertentu.
    2. Boleh LPSE menetapkan jaminan penawaran hanya dikeluarkan olehi Bank Umum dalam proses lelang pengadaan barang? apakah peserta yang jaminan penawarannya dikeluarkan oleh asuransi dapat digugurkan?

  18. samsulramli Juni 2, 2013 at 12:13 am #

    1. ePurchasing menggunakan eCatalog adalah metode pengadaan tersendiri seperti tertuang pada pasal 1 ayat 41 kemudian juga pasa 110 dan petunjuk teknisnya diatur dalam Perka 17/2012. Tingkat persaingan sudah terjadi pada saat LKPP melaksanakan kontrak payung dengan pabrikan jadi tidak ada istilah PA/PPK atau PPK menjadi agen pemasaran terselubung karena yang menentukan distributor/dealer adalah kontrak payung yang dilakukan LKPP… kemudian yang menjadi catatan adalah apabila mesin pertanian dalam eCatalog tidak sesuai dengan kebutuhan bisa dilakukan dengan metode pengadaan lain semisal pelelangan umum. Pertimbangan utamanya adalah efisien dan efektif.

    2. LPSE tidak punya kewenangan dalam pemilihan penyedia. LPSE hanya unit layanan yang memfasilitasi pengadaan secara elektronik sehingga tidak berhak mengatur proses pemilihan penyedia termasuk menentukan jaminan penawaran. Kemudian yang perlu diingat kewenangan menetapkan bahwa jaminan hanya boleh diterbitkan oleh siapa adalah kewenangan Kementerian terkait dalam hal ini Kemenkeu bukan ULP/Pokja/Pejabat pengadaan… jadi tidak boleh dibuat syarat jaminan harus dari bangk saja atau asuransi saja…

  19. Govinda Juli 22, 2013 at 4:01 pm #

    Untuk Usaha kecil menawar paket diatas 2,5 M apa harus di hitung KD juga pak.. Terima Kasih..

  20. Govinda Juli 22, 2013 at 4:28 pm #

    Apabila perusahaan kecil yang telah mengerjakan pekerjaan di atas 2,5 M apakah wajib harus naik kualifikasi Usaha@ ke Non Kecil,, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008, pasal 40.. Terima Kasih..

  21. samsulramli Juli 23, 2013 at 12:30 am #

    pasal 19 ayat 1 huruf h memang berbunyi memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil… sehingga ketika muncul pertanyaan kalau ada usaha kecil yang menawar pada paket yang ditujukan untuk usaha non kecil apakah juga dipersyaratkan ada yang berpendapat tidak diperlukan.

    Apabila ditelaah secara kalimat menurut saya wajar ada argumen seperti ini. Namun kalau ditelaah secara filosofis mempersyaratkan KD adalah terkait dengan kompleksitas pekerjaan yang memerlukan penyedia berpengalaman. Sehingga untuk paket seperti ini wajar bagi penyedia baik usaha kecil maupun non kecil wajib memiliki pengalaman yang dirumuskan lewat nilai KD.

    Kemudian penetapan paket hanya ada dua yaitu paket usaha kecil yang bisa diikuti hanya usaha mikro, kecil dan koperasi kecil dan Paket Usaha Non Kecil yang tidak dibatasi bisa diikuti oleh kualifikasi usaha apa saja asal mampu. Dari sini ketika paket ditetapkan untuk usaha non kecil maka berlakulah ketentuan KD baik itu untuk kualifikasi usaha mikro, kecil, koperasi kecil, menengah dan besar…

    Jadi jawaban saya tetap dipersyaratkan KD utk usaha kecil yang ingin memenangkan paket untuk usaha non kecil….

  22. samsulramli Juli 23, 2013 at 12:33 am #

    Bukan wajib pak tapi ketika perusahaan kecil memenangkan paket usaha non kecil maka otomatis pada tahun bersangkutan omset usaha dapat dipastikan melebihi 2,5 M dimana dalam ketentuan UU UMKM salah satu kriteria usaha kecil adalah omset tidak lebih dari 2,5 M. Sehingga tahun depan penyedia ini otoamatis memasuki kualifikasi non kecil dilihat dari sisi omset usaha.

    Jadi P54 hanya patuh dan tunduk pada UU UMKM yang menyatakan ini.

  23. andy Agustus 20, 2013 at 5:32 pm #

    pasal 19 ayat 1h jelas kalo KD hanya untuk usaha non kecil sedangkan usaha kecil tidak ada KD, apakah pengalaman usaha kecil itu bisa langsung dikategorikan KD..? pada bagian belakang SBU jelas tertera KD yang harus di isi. jadi kalo kita telaah pasal 19 ayat 1h KD itu hanya ada pada usaha non kecil jadi menurut saya pengalaman usaha kecil tersebut bukan KD. tetapi hanya pengalaman bekerja saja.

  24. samsulramli Agustus 22, 2013 at 6:12 am #

    Pengalaman usaha 10 tahun terakhir untuk semua kualifikasi usaha dapat saja disebut sebagai “nilai pengalaman” dan “dihitung” sebagai KD untuk yang tertinggi. Namun perhitungan ini tidak digunakan untuk usaha kecil kalau kita mengacu pada pasal 19 ayat 1 huruf h. Jadi kalau ada informasi KD pada SBU menurut saya tidak menyalahi. Sepakat interpretasi Bapak karena KD usaha kecil tidak digunakan dalam penilaian kualifikasi maka hanya dinilai aktifitas usahanya saja… dan untuk Bidang/Sub Bidang dilihat dari klasifikasi yang tertuang pada Ijin Usaha seperti IUJK yang dilengkapi informasi dari SBU.

  25. d2noah Juli 16, 2014 at 4:36 am #

    Mau tanya pa, apakah Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi s/d Rp . 750 jt, boleh diikuti oleh Penyedia Jasa Konsultansi Non Kecil?????

  26. samsulramli Juli 16, 2014 at 8:34 am #

    d2noah: Jika melihat permen PU 14/2013 s/d 750jt diperuntukkan untuk usaha kecil (catatan: untuk jasa konstruksi atau konsultan konstruksi).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.358 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: