P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda

27 Des

ilustrasi: http://wakakapedia.comAda hal baru yang sangat menarik ketika mencoba memperdalam pemahaman melalui buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang saya susun. Hal ini dikaitkan dengan ketertarikan membahas langkah-langkah akhir tahun dari berbagai versi.

    Temuan ini tentang essensi dari “denda” dan “keterlambatan” dan penggunaannya dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Salah satu yang saya sangat yakini adalah bahwa ilmu pengadaan itu adalah cabang ilmu manajemen, bukan cabang ilmu hukum. Procurement is a part of Supply Chain Management. Hal ini sangat kontras dengan yang terjadi saat ini, seolah-olah pengadaan identik hanya dengan persoalan hukum sehingga sering saya menyebutkan Procurement be a part of Supply Chain Law. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pembicaraan seputar pengadaan lebih banyak terkait kasus hukumnya.

    Sindrom inilah yang kemudian membuat seorang Said Didu, mantan Sekretaris menteri BUMN, berpendapat bahwa “Langkah Kementerian BUMN Gandeng LKPP, Dinilai Kurang Tepat“. Menurutnya, “Kalau dilihat dari sisi LKPP, maka kemungkinan yang akan terjadi proses proyek pengadaan itu akan aman tetapi belum tentu efektif, dan belum tentu efisien…”. Aman ini menurut pandangan saya adalah identik dengan persoalan “hukum”. Said Didu mungkin tidak salah karena yang mengelilingi pengadaan barang/jasa pemerintah masanya adalah hanya soal hukum. Said Didu tidak sadar bahwa peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang tidak seperti era Keppres 80/2003 atau sebelumnya.

    Prinsip manajemen terkait efektif, efisien dan kompetitif lebih diutamakan dalam Perpres 54/2010 yang telah diubah untuk ke-2 kalinya melalui Perpres 70/2012. Misalkan terkait pengadaan langsung, saya menemukan bahwa konsep Supply Positioning Model (SPM) salah satu jurus andalan Purchase and Supply Chain Management (PPSCM) diakomodir dengan sangat baik. Lihat artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box. Juga tentang konsolidasi kebutuhan atau consolidated demand yang diterapkan dalam definisi paket pekerjaan dan paket pengadaan lihat artikel Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan.

Sekarang saya menemukan “sesuatu”, meminjam icon-nya Syahrini, pada pasal 93 P54/2010 yang diperbaharui dalam P70/2012. Meski tidak bisa memastikan bahwa ini akan membawa perbaikan atau tidak dimasa datang. Namun yang jelas ada tekanan yang berbeda terkait klausul pemutusan kontrak.

    Untuk mempermudah kajian saya mencoba membuat matrik perbandingan dari 3 peraturan, utamanya yang membahas pemutusan kontrak dimana didalamnya terdapat klausul denda dan keterlambatan. Pengklasifikasian saya beri tanda warna huruf tebal. Warna merah untuk mewakili klausul Denda dan warna biru untuk keterlambatan.

    Pada K80/2003 dan P54/2010 sebelum perubahan jelas sekali tidak ada pemisahan antara Denda dan Keterlambatan. Dengan demikian ketika ada kata keterlambatan maka pasti ada kata denda. Dalam bacaan saya, setiap ada keterlambatan membawa konsekwensi atau sanksi terkena denda yang besarannya 1/1000/hari. Dan besaran ini diperjelas dalam pasal 37 K80/2003 dan pasal 120 P54/2010 sebelum perubahan.

    Contoh kasus: Penyedia A sesuai kontrak wajib menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 21 Desember. Kemudian diperjalanannya pada tanggal 21 penyedia “belum” bisa menyelesaikan pekerjaan. Maka penyedia memiliki pilihan apakah akan berhenti atau meneruskan pekerjaan namun dikenakan denda 1/1000/hari sampai maksimal nilainya sama dengan 5% jaminan pelaksanaan. Atau secara tersirat 5/100 dibagi dengan 1/1000 sama dengan 50 hari keterlambatan. Ukuran pemberian 50 hari keterlambatan adalah akumulasi nilai denda itu sendiri. Sehingga selesai atau tidak selesai sejak tanggal 22 telah berjalan argo denda 1/1000/hari.

    Hal ini berbeda dengan P54/2010 setelah dirubah dengan P70/2012. Klausul Denda dan Keterlambatan benar-benar dipisahkan. Pasal 93 ayat 1 huruf a.1., a.2. bercerita hanya tentang keterlambatan. Seperti tertuang pada ayat a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, maka dilakukan pemutusan kontrak. Tapi apabila berdasarkan penelitian PPK penyedia mampu melaksanakan maka penyedia berhak diberikan perpanjangan waktu atau keterlambatan maksimal 50 hari. Sama sekali tidak berbicara denda pada pasal 1 ini. Artinya pemberian keterlambatan adalah upaya PPK mencapai output pekerjaan. Sehingga PPK diberi kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan dan penilaian apakah penyedia memenuhi syarat diberikan masa keterlambatan atau tidak.

    Ayat 2 huruf c baru kita temui klausul Denda Keterlambatan. Itupun dengan terlebih dahulu dibatasi oleh klausul pasal 2 yang berbunyi dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Artinya kalau kita baca secara lengkap “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan.

    Dengan demikian denda hanya berlaku atau ditagih atau dikenakan apabila terjadi pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia. Kalau penyedia setelah diberikan masa keterlambatan bisa menyelesaikan pekerjaan dan keterlambatan tersebut bukan kesalahan penyedia, sehingga tidak putus kontrak, maka denda pun tidak dapat dikenakan. Sebuah perubahan pemahaman yang perlu dicermati. Jangan sampai PPK salah menagih atau mengenakan Denda Keterlambatan pada kontrak yang diberikan perpanjangan sampai masa keterlambatan, karena tidak ada dasar hukumnya.

Yang patut diperhatikan adalah tentang pemberian kesempatan terlambat melalui addendum waktu pelaksanaan menurut saya mengikat pada pasal 93 ayat 1 sehingga denda keterlambatan baru dapat dikenakan apabila putus kontrak. Sedangkan Penyedia yang diberikan masa keterlambatan tanpa addendum, karena kesalahan penyedia, terkena pasal 120 ayat 1: selama masa keterlambatan diberikan denda 1/1000/hari.

    Pemberian wewenang yang lebih besar kepada PPK untuk meneliti dan memutuskan apakah penyedia layak diberikan masa keterlambatan atau tidak, adalah soal manajemen pengambilan keputusan. Ada tuntutan profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas yang melekat pada tugas dan fungsi PPK. Untuk itulah unsur kemampuan manajerial dari PPK tidak boleh diperlonggar hal ini agar lingkaran persoalan hukum tidak lantas mengurung pengadaam lagi. Karena pengadaan itu haruslah mengutamakan efisien, efektif, kompetitif dan akuntabel.

     Perbandingan Denda dan Keterlambatan Pada Peraturan Pengadaan

Kepres 80/2003

Perpres 54/2010

Perpres 70/2012

Pasal 35
(4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan
kontrak secara sepihak apabila denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
Pasal 93
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
Pasal 93
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar
denda keterlambatan; dan
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Pasal 37
(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaanakibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000(satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
About these ads

26 Tanggapan to “P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda”

  1. jharwo Januari 14, 2013 at 12:29 pm #

    terima kasih pak samsul atas tulisannya, menambah wawasan.
    “tidak selamanya terlambat itu terkena denda”

  2. samsulramli Januari 14, 2013 at 1:51 pm #

    Asas adil.. kalau keterlambatan bukan kesalahan penyedia maka tidak dikenakan denda…

  3. ariobe Januari 16, 2013 at 7:30 am #

    Keterlambatan, putus kontrak, dan addendum waktu…….hmmm asiik juga……, yg pasti gak ada addendum waktu untuk kesalahan penyedia.

  4. ariobe Januari 16, 2013 at 7:47 am #

    sebagian besar kesalahan terjadi karena keterlambatan pemerintah dalam penyerapan “pendapatan”, dari yg saya tau sering pemerintah tidak dapat membayar penyedia pada triwulan I, II bahkan III, pada tahun berjalan. Untuk itu sebagian besar pemerintah mengambil inisiatif untuk mulai pelelangan pengadaan barang jasa pada triwulan III dan IV. Nah di sini mulai masalahnya, lelang terlambat, lelang gagal, pelaksanaan molor karena cuaca (sebagian besar indonesia memasuki musim hujan). Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi penyedia, kalaupun pelelangan sudah dari awal tahun, mereka akan rugi kalo dikerjakan lebih awal, toh di bayar juga akhir tahun, daripada modal mengendap di proyek yang dilaksanakan mending di putar dulu untuk kegiatan usaha laennya. Inilah “Indonesia”, dan biasanya hanya terjadi di “Indonesia”. (sekedar komentar bang Ramli, lagi galau soalnya……wkwkwkw)

  5. samsulramli Januari 16, 2013 at 8:35 am #

    Hehehe wah ada yang sedang galau nih… Iya Mas kalau pekerjaan terlambat karena kesalahan penyedia diaddendum ya kapan selesainya..:D Wilayah budgetting jelas bukan wilayah pengadaan sehingga tanggungjawab keterlambatan pekerjaan akibat lemahnya perencanaan disisi budgetting mestinya tidak dibebankan kepada para pihak dalam pengadaan, ini menurut saya yang harus dimasukkan dalam perencanaan pengadaan termasuk manajemen resiko ditahap awal.. titik kendala proses pengadaan menjadi poin penting yang harus terus dipelajari dan dicarikan solusi agar output tercapai namun disisi administratif minim masalah… that’s why some people say Procurement is Management and Management is Art…:D

    Jangan lama-lama galaunya Mas….

  6. rudiansyah Februari 5, 2013 at 5:12 pm #

    ass….
    salam kenal bang,,
    minta penjelasan tentang luncuran bang,,kena denda ap tdk?kalo dr PMK 25 2012 pasal 5 kena denda tp pasal 6 ayat 2 dendanya stlh 50 hr. gmn dg luncuran yg diakibatkan add wktu akibat masalah yg timbul diluar kendalipenyedi?trims sblmnya,,,
    rudiansyah
    rudiuluhitah@yahoo.com

  7. samsulramli Februari 6, 2013 at 4:18 am #

    waalaikumsalam…
    Salam kenal juga..

    Seperti yang saya tulis dalam artikel ini kesempatan terlambat bukan merupakan bagian dari addendum waktu (perubahan kontrak) yang diatur dalam pasal 87. Apabila terjadi perubahan kontrak dengan addendum waktu berarti jangka waktu pelaksanaan kontrak tidak terjadi keterlambatan, dengan demikian tidak ada klausul denda keterlambatan, lagi pula kontrak akan berubah menjadi kontrak tahun jamak. Dan perubahan kontrak pasal 87 P54/2010 disebutkan karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis atau terjadi perubahan ruang lingkup karena ini mestinya tidak dikenakan denda karena kesalahan bukan karena penyedia.

    Yang dimaksud dengan keterlambatan yang diganjar dengan denda keterlambatan pada pasal 120 adalah keterlambatan yang terjadi akibat kesalahan penyedia sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian kontrak dan memasuki masa keterlambatan s/d 50hari. PMK 25 mengatur tentang keterlambatan ini pasal 5 mengatur tentang klausul pengenaan denda keterlambatan. Sedang pasal 6 ayat 2 menegaskan tentang denda maksimum. artinya pasal 5 menjelaskan bahwa keterlambatan dikenakan denda perhari. Kemudian pasal 6 ayat 2 menegaskan apabila setelah 50 hari tidak jg dapat menyelesaikan dikenakan denda maksimal 50 hari.

    Demikian Pak menurut saya…

  8. rudiansyah Februari 6, 2013 at 4:39 pm #

    harpan kami, proses tahun jamak bisa singkat, ternyata cukup panjang prosesnya. apa dgn add bisa jadi dasar utk pelaksanaan pekerjaan lanjutan di thn berikutnya?

  9. samsulramli Februari 6, 2013 at 7:06 pm #

    Bagaimanapun proses addendum atau perubahan jadwal pelaksanaan ketika melewati tahun maka kontrak menjadi kontrak tahun jamak…

  10. rudiansyah Februari 7, 2013 at 11:07 am #

    tq pak Samsul,,

  11. Keke Viernia (@viernia) Maret 21, 2013 at 1:25 pm #

    Pak, mau nanya untuk di PP 70/2012, apakah ada aturan yang mengatur mengenai denda maksimal 5%? Jika penyedia terlambat 60 hari (karena kesalahan penyedia) apakah bisa dikenakan denda 6% dari bagian kontrak yang belum diselesaikan?
    terima kasih sebelumnya..

  12. samsulramli Maret 22, 2013 at 12:44 am #

    Masa keterlambatan hanya boleh diberikan maksimal selama 50 hari ini yang diatur oleh P54/2010 sehingga denda maksimal hanya mungkin maksimal 5% dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Sesuai pasal 93.

  13. dharmawanagung Oktober 4, 2013 at 2:30 pm #

    Pada KONTRKA LUMPSUM pengadaan bahan lab, rekanan telah melakukan PO, tetapi dari Distributor Tunggal mendapat surat PENDING PO beberapa item s/d 3 bulan. apakah hal tersebut dapat dijadikan dasar Adendum waktu? jika bisa pada bagian mana dari perpres atau perka yg bisa kami gunakan sbg dasar? terima kasih

  14. samsulramli Oktober 7, 2013 at 8:29 pm #

    Untuk kontrak Lumpsum tidak dapat dilakukan perubahan sesuai pasal 87. Terkait dengan Pending PO merupakan resiko penyedia yang sudah terikat perjanjian. Pasal 93 memberi peluang bagi PPK untuk memberikan kesempatan terlambat kepada penyedia yang dinilai pasti mampu menyelesaikan pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan tidak berdampak besar terhadap kepentingan pengguna akhir, dengan syarat setiap 1 hari keterlambatan dikenakan denda 1/1000/hari selama masa keterlambatan.

    Apabila PPK menilai penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan meski telah diberi masa keterlambatan maka dapat dilakukan putus kontrak dan seluruh sanksinya.

  15. bardansyah hia November 7, 2013 at 4:33 pm #

    bila terjadi proses keterlambatan yg mengakibakan denda selama 50 hari bagai mana dengan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka apakah harus diperpanjang atau tidak, bila diperpanjang berdasarkan apa jaminan tersebut diperpanjang, apakah PPK harus menerbitkan Addendum Penambahan waktu selama 50 hari dalam masa denda tersebut

  16. samsulramli November 7, 2013 at 5:29 pm #

    Perpanjangan jaminan berdasarkan pemberian masa keterlambatan/penundaan pemutusan kontrak, addendum yang dilakukan pada kontrak bukan penambahan waktu pelaksanaan tapi pada metode pembayaran atau hal-hal lain yang sebelumnya tidak diatur dalam kontrak sebelumnya…

  17. seseorang November 11, 2013 at 8:53 pm #

    Malam… saya mau berbagi, sekilas dari bacaan diatas bahwa perpanjangan dapat dilakukan ppk apabila belum selesai, tanpa addendum, dan tidak dikenai denda. (kata penulis adalah ilmu managemen). Penulis menurut saya hanya nembaca pasal 93 tanpa disinkronkan dengan pasal 120 yang menyatakan waktu yang sebagaimana ditetapjan dalam kontrak karena kesalahan penyedia pbj dikenakan denda 1/1000.. jadi segala keterlambatan yg disebabkan kesalahan penyedia pbj wajib kena denda, bukan pakai jurus kira2 selesai gak ya? Mohon dicermati.. pasal 93 hanya membahas PEMUTUSAN KONTRAK (LIHAT JUDUL PASALNYA) BUKAN SANKSI. sanksi dapat dilihat pada bagian keempat mulai pasal 118.. perubahaan pasal 93 berkaitan agar tidak tumpang tindih dengan pasal 120 tentang sanksi.. maaf penulis menurut saya meralat tulisan ini karena salah kaprah..

  18. samsulramli November 11, 2013 at 10:14 pm #

    Terimakasih kepada Bapak Deny..Terimakasih banyak atas upaya koreksinya mungkin ada kalimat saya yang sulit dipahami oleh bapak jikapun berkenan saya coba menjelaskan ada 2 alenia dengan konteks berbeda yang Bapak tanggapi secara serampangan sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran..sekali lagi mungkin karena gaya penulisan saya yang kurang jelas buat bapak ataupun mungkin rekan pembaca yang lain..

    Dua alenia terakhir adalah berbeda konteks. Alenia 12 bercerita tentang pasal 93 tentang pengenaan denda keterlambatan pada kejadian pemutusan kontrak. Dalam alenia tersebut saya tidak memunculkan satu kesimpulan untuk itulah saya memasukkan kalimat “Sebuah perubahan pemahaman yang perlu dicermati” artinya terbuka ruang diskusi yang luas untuk kita bahas bersama. Agar PPK bisa membedakan antara “Pelaksanaan Pekerjaan yang terlambat” dengan “kontrak yang diberikan perpanjangan sampai masa keterlambatan” karena klausul “kontrak yang diberikan perpanjangan sampai masa keterlambatan” tidak dapat lagi dikatakan keterlambatan karena kontrak diperpanjang. Dalam hal ini sama halnya terjadi perubahan kontrak terkait perpanjangan masa pelaksanaan.

    Kemudian Alenia 13 bercerita tentang kalimat pasal 93 ayat 1 poin a.1. berdasarkan penelitian PPK.. Artinya PPK wajib mempunyai kemampuan manajerial untuk meneliti dan memutuskan apakah penyedia layak diberikan masa keterlambatan atau tidak.. bukan tentang PPK tidak memberikan denda keterlambatan atas terlambatnya melaksanakan pekerjaan seperti diatur pasal 120…

    Dan tentang pasal 120 saya sepakat dengan Bapak ketika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi masa pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan wajib kena sanksi 1/1000/hari.. untuk itulah dalam tabel tetap saya sertakan pasal 120.

    Hal berharga yang dapat saya ambil adalah dengan penjelasan ini semoga tulisan pendapat pribadi saya ini menjadi lebih mudah dipahami sehingga tidak terjadi lagi pemahaman yang salah kaprah seperti yang dialami Bapak Deny yang saya hormati.. atas koreksinya saya ucapkan terimakasih berkali-kali…

  19. andry tanrang November 30, 2013 at 12:04 pm #

    Terima kasih, tulisan anda sangat bermanfaat. Sukses buat Pak Ramli.

  20. samsulramli Desember 2, 2013 at 8:19 am #

    sama-sama Pak…

  21. roesthody Januari 23, 2014 at 1:13 am #

    Assalamualaikum..
    Salam kenal pak samsul..
    Langsung aja pak..jika dalam masa ketrlambatan dengan btas waktu 50 hari tersebut dengan secara otomatis melewati akhir tahun, bagimana peran pengawas lapangan thd pembangunan/ konstruksi Dan bertanggungjawab kepada siapa serta dasar hukumnya sebagai pngawas lapangan

  22. samsulramli Januari 23, 2014 at 9:00 pm #

    Tergantung kontrak pengawasnya menurut saya umumnya kontrak pengawas dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima
    kedua pekerjaan. Sehingga menurut saya jika didalam kontrak dibunyikan sistem pembayaran prosentase seperti ini maka konsultan pengawas juga mengikuti keterlambatan…

  23. chrystofel Juli 8, 2014 at 4:39 pm #

    selamat sore pak,
    mohon pencerahannya. apabila yang terjadi wanprestasi dari instansi, dimana pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan telah dilakukan penandatanganan BAPP dan BAST namun instansi belum dapat melakukan pembayaran 100%. hal ini disebabkan instansi tersebut menggunakan dana PNBP terpusat, dan Maksimal Pencairan dana PNBP belum turun. yang mengakibatkan pagu minus apabila dilakukan pencairan dana. terima kasih pak.

  24. samsulramli Juli 9, 2014 at 1:55 pm #

    Secara perdata penyedia dapat menggugat PPK sesuai klausul kontrak. Salah satu kompensasi adalah denda sebesar nilai bunga bank per hari keterlambatan.

  25. panca Agustus 21, 2014 at 8:43 am #

    Semangat Pagi Pak Samsul,
    Jika setelah diberikan kesempatan 50 hari masa keterlambatan kepada Penyedia ternyata tidak dapat diselesaikan dan hasil SCM menyepakati memberikan lagi 50 hari masa keterlambatan tentu dengan konsekuensi denda. Apakah ini diperbolehkan menurut P70/2012 ? Terima Kasih

  26. samsulramli Agustus 21, 2014 at 9:53 am #

    Pak Panca : Perpres menggunakan kata “dapat” jadi menurut saya ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Namun hati-hati karena ini celah hukum yang belum ada penetapannya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan yang berdampak pada masalah hukum…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.293 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: