Rumus Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan

1 Jan

rumuskontrak“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. It’s essentials are competent parties, an mutuality obligation…the writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation.” (Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary).

Kurang lebih menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan secara sebagian. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan… dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para pihak, dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban. (Black’s Law Dictionary)

Perpres 54/2010 pasal 1 ayat 22 menjelaskan hal serupa tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Dalam modul Tingkat Menengah yang dikeluarkan LKPP menyebutkan bahwa prakteknya tidak dibedakan antara kontrak (contract) dan nama lainnya. Nama lain dari kontrak (contract) adalah:

  1. Perjanjian (Agreement)
  2. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement)
  3. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
  4. Surat Pernyataan Keinginan (Letter of Intent)
  5. Treaty
  6. Convenant
  7. Accord

Berdasarkan keterangan ini saya berkesimpulan bahwa bentuk lain dari kontrak dalam pengadaan barang/jasa adalah Dokumen Pengadaan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 21 disebutkan Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Artinya Dokumen pengadaan adalah merupakan persetujuan para pihak yang terlibat dalam sebuah proses pemilihan barang/jasa.

Simpulannya pada tahap pemilihan penyedia persetujuan awal antara para pihak adalah dokumen pengadaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan status persetujuan awal ditingkatkan menjadi kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan yang disebut dengan perjanjian (kontrak).

Jenis Kontrak dalam P54/2010

Jenis kontrak dijelaskan lengkap dalam pasal 50 seperti ini:

  1. PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.
  2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
    1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
    2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
    3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
    4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
  3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    1. Kontrak Lump Sum;
    2. Kontrak Harga Satuan;
    3. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
    4. Kontrak Persentase; dan
    5. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
  4. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    1. Kontrak Tahun Tunggal; dan
    2. Kontrak Tahun Jamak.
  5. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
    1. Kontrak Pengadaan Tunggal;
    2. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
    3. Kontrak Payung (Framework Contract).
  6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
    1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
    2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Lumpsum dan Satuan

Tulisan kali ini akan membahas jenis kontrak yang pada intinya mendasari jenis-jenis kontrak pengadaan barang/jasa dan paling sering digunakan. Kontrak ini adalah kontrak berdasarkan cara pembayaran jenis Lumpsum dan Satuan.

Untuk memahami ini saya sering menggunakan rumus sederhana seperti gambar yang saya pakai sebagai penanda tulisan ini. Komponen kontrak terdiri dari item pekerjaan, volume, harga satuan dan total nilai kontrak.

Secara sederhana kemudian dirumuskan sebagai berikut :

Item Pekerjaan : Harga Satuan x Volume = Total

  • Item Pekerjaan adalah komponen yang membentuk daftar kuantitas dan harga.
  • Harga Satuan adalah nilai harga pasar per satuan item pekerjaan.
  • Volume adalah jumlah item pekerjaan dalam satu satuan. Volume ini tidak sama dengan kuantitas. Volume mengikat pada pencapaian Value for Money (VFM) bahasannya ada pada artikel Pembangunan Yang Terjebak Harga atau Barang/Jasa dan Penyedia dan beberapa lagi. Jadi volume disini terdiri dari komponen kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi.
  • Total adalah total biaya bukan total harga. Pada artikel Pembangunan Yang Terjebak Harga telah dibahas perbedaan antara biaya (cost) dan harga (price). Biaya mengandung 5 unsur VFM sedangkan harga adalah salah satu pembentuk biaya itu sendiri.

Komponen item pekerjaan dan harga satuan dalam kontrak merupakan komponen tetap, yang hanya bisa berubah pada keadaan tertentu atau kahar.

  • Item pekerjaan dalam penawaran dan kontrak penyedia tidak boleh berubah terkecuali dalam keadaan kahar atau terjadi perubahan ruang lingkup atas perintah pengguna barang/jasa.
  • Harga Satuan bersifat tetap baik itu dalam dokumen penawaran maupun dokumen kontrak. Terkecuali terjadi keadaan kahar seperti diatur dalam pasal 91 ayat 2 ataupun juga untuk kontrak yang melewati 12 bulan seperti diatur dalam pasal 92 ayat 2.

Komponen volume dan total biaya adalah dua hal yang saling mempengaruhi dan dapat berubah sesuai jenis kontrak. Dalam hal volume harus melalui screaning atau penyesuaian antara dokumen pengadaan/pemilihan dan dokumen penawaran penyedia. Proses screaning ini disebut dengan koreksi aritmatik. Tentang ini Insya Allah akan dibahas dalam artikel berbeda.

Fleksibilitas Volume dan Total Biaya inilah yang membedakan antara jenis Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan.

Kontrak Lumpsum

    Kontrak Lumpsum mengikat pada Total Biaya. Ketepatan pencapaian keseluruhan komponen sesuai kontrak terkait item pekerjaan, harga satuan dan volume menjadi ukuran mutlak. Dalam konsepsi ini maka kontrak Lumpsum, selama tidak terjadi keadaan kahar, tidak mengenal adanya perubahan kontrak.

Untuk itu dalam kontrak lumpsum kebutuhan barang/jasa harus diperhitungkan dengan detail dan setepat mungkin utamanya item pekerjaan. Kontrak lumpsum lebih tepat untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana dan volume mudah diperhitungkan ketepatan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi dan harga/biayanya.

Item Pekerjaan : Harga Satuan x Volume = Total

TETAP

Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 51 yang menyatakan bahwa :

  1. Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
    2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
    3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
    4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
    5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
    6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak Harga Satuan

    Kontrak Harga Satuan mengikat pada komponen Harga Satuan dan item pekerjaan. Dengan sendirinya Total Biaya dan Volume tidak mengikat dan bersifat perkiraan. Dalam konsepsi ini Kontrak harga satuan harus disadari dapat berubah atau dapat dilakukan perubahan kontrak seperti diatur dalam pasal 87.

Dapat terjadi tambah/kurang namun total biaya sesuai perkiraan awal atau CCO (Contract Change Order) ataupun juga pekerjaan tambah atau addendum dengan syarat tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10% atau batas ketersediaan anggaran/pagu. Kontrak harga satuan lebih tepat untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan volume sulit diperhitungkan ketepatan dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi dan harga/biayanya.

TETAP

Item Pekerjaan : Harga Satuan

x Volume = Total

Hal ini selaras dengan pasal 51 yang menyatakan bahwa :

  1. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa ataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
    2. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
    3. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
    4. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

    Yang menjadi catatan adalah bahwa dalam kontrak harga satuan, item pekerjaan ideal harus dicantumkan dalam RAB atau Rancangan Daftar Kuantitas. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi lapangan apabila dimungkinkan terjadinya optimalisasi output. Maka tidak mengherankan apabila dalam Daftar Kuantitas ditemukan satu item pekerjaan dalam Dokumen Pemilihan Harga Satuannya ada namun Volumenya = 0 dan harus juga ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran.

    Untuk itu effort terhadap jenis harga satuan sangat berbeda dengan kontrak lumpsum.

    Contoh :

    Jumlah Anggaran/Pagu    : 300.000.000,-

    Daftar Kuantitas & Harga

    PENJELASAN TENTANG PEKERJAAN

    Harga Satuan

    Volume

    SAT

    Total

    Pembuatan dinding partisi    500,000.00

    360

    m2

      180,000,000.00

    Pembuatan kusen pintu 250,000.00

    2

    unit

              500,000.00

    Pemasangan pintu 350,000.00

    2

    unit

              700,000.00

    Pengecatan Dinding 150,000.00

    360.00

    m2

        54,000,000.00

    Pemasangan kunci 150,000.00

    2

    unit

              300,000.00

    Pemasangan kaca film 200,000.00

    4

    unit

              800,000.00

    Pemasangan wall cover 200,000.00

    0

    m2

     -

    Jumlah Pekerjaan II

    236,300,000.00

    PPN 10%

    23,630,000.00

    Jumlah + PPN 10 %

    259,930,000.00

Contoh ini hanya untuk mempermudah pemahaman bukan perhitungan riil.

Item Pekerjaan Pemasangan wall cover meskipun Volume 0, tetap ditawar oleh penyedia dalam Harga Satuan Penawaran. Hal ini dimaksudkan apabila memungkinkan pengecatan dinding diganti dengan wall cover akibat optimalisasi selisih Harga Satuan Penawaran dengan Harga Satuan HPS. Sehingga target minimal pekerjaan tadinya hanya berupa pengecatan dapat dioptimalisasi dengan Wall Cover melalui perubahan kontrak (CCO).
Untuk jenis kontrak lainnya seperti Gabungan, Persentase maupun Turnkey pada dasarnya diilhami oleh jenis kontrak lumpsum dan satuan disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa yang dibutuhkan.
About these ads

75 Tanggapan to “Rumus Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan”

  1. Raighin Maret 14, 2013 at 8:33 pm #

    Terima kasih atas penjelasannya pak…. Semoga ilmu yg bermanfaat yang dibagikan menjadi amal jariah bagi anda…

  2. samsulramli Maret 14, 2013 at 8:35 pm #

    sama-sama Aamiin atas doanya… doa yang lebih baik juga buat bapak..

  3. nurslan Maret 24, 2013 at 1:58 pm #

    Apakah y mnjadi konsekuensi apabila penambahan pekerjaan pada kontrak harga satuan y melebihi 10%??

  4. samsulramli Maret 24, 2013 at 2:01 pm #

    Melanggar ketentuan pasal 87 ayat 2 huruf a. Kontrak yang melanggar Ketentuan Peraturan diatasnya berpotensi menjadi kontrak yang tidak halal secara KUHPerdata, maka kontrak batal demi hukum.

  5. ainurozanah April 19, 2013 at 4:22 pm #

    Kalau kontrak lumpsum terjadi wanprestasi oleh penyedia barang/jasa, sehingga harus diputus. Apakah pemberi kerja wajib membayar sebesar progress pekerjaan yang dilaksanakan penyedia B/J pada saat diputus, atau tidak ada kewajiban membayar karena pemberi pekerjaan dirugikan karena pekerjaan tidak selesai?

  6. samsulramli April 19, 2013 at 8:22 pm #

    Lumpsum mengikat pada total pekerjaan jd kalau tdk selesai td bisa dibayar

  7. fahlevi as Mei 11, 2013 at 8:48 pm #

    apakah bisa diterapkan pada pengadaan ATK pak..? dibawah 50 juta, apakah bunyi kontrak/perjanjiannya cukup dibuat pada BAHPL/Surat Pesanan..?? mengingat dibawah 50 juta cukup hanya menggunakan Surat Pesanan.

  8. fahlevi as Mei 11, 2013 at 8:51 pm #

    upzz..ada yang kelewatan pak.. seandainya barang mau dipesan dengan 4 kali pesanan..,dapatkan pembayaran dilakukan untuk setiapkali barang yang dipesan(dalam artian 4 kali pembayaran)..?

  9. samsulramli Mei 12, 2013 at 2:08 am #

    Untuk pengadaan langsung yang sifatnya sederhana cukup lumpsum saja karena dari sisi jumlah sudah bisa dipastikan… pada P54/2010 tidak disebutkan Surat Pesanan untuk pengadaan yang menggunakan Bukti Pembelian/Kuitansi.. saya pikir itu ada diwilayah peraturan pembayaran ya Pak jadi silakan cek ketentuannya di PMK salah satunya PMK 190/2012 atau Perda Pengelolaan Kueuangan daerah masing-masing…

    Untuk pembayaran disesuaikan dengan berapa kali pemesanan menurut saya tidak masalah sejauh tetap efektif dan efisien… misal kontrak pengadaan ATK selama satu tahun kemudian pemesanan setiap triwulan kemudian pembayaran juga setiap triwulan tinggal diatur dalam klausul pembayaran pada SPK/SP…

  10. didik Mei 13, 2013 at 3:59 am #

    Selamat malam mau menanyakan bagaimana aritmatik kalau volume benar tetapibarang yang ditawar salah misal aspal acwc 38 m3 ditawar aspal acbc 38 m3, dibetulkan atau dianggap tidak menawar, terima kasih

  11. samsulramli Mei 13, 2013 at 4:57 am #

    Terkait item pekerjaan Perpres 70/2012 hanya menambahkan tentang koreksi atas item pekerjaan yang tidak ada, namun tidak memberikan kewenangan pokja untuk membetulkan item pekerjaan yang ada namun tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.. Sehingga menurut saya hal tersebut tidak termasuk bagian yang dikoreksi aritmatik dan dapat digugurkan pada evaluasi teknis karena spesifikasi teknis tidak sesuai dengan yang diminta.

  12. Linda Ho Mei 25, 2013 at 2:15 pm #

    Untuk kontrak lumsump, bila setelah koreksi aritmatika, nilai penawaran peserta melebihi HPS, apakah peserta tersebut gugur atau bagaimana ?? thanks pak

  13. samsulramli Mei 25, 2013 at 2:32 pm #

    Untuk kontrak lumpsum koreksi artimatik tidak dilakukan terhadap perkalian Harga satuan dengan volume tetapi hanya pada volume saja sehingga tidak akan ada harga penawaran terkoreksi… untuk itu apabila penawaran masih dibawah HPS tidak mungkin terjadi nilai penawaran melebihi HPS…

  14. weelhia Juli 8, 2013 at 12:41 pm #

    pak samsul yth;

    Di daerah saya pernah ada kasus seperti ini pak, pada paket pekerjaan gedung dengan kontrak lumpsum senilai 500jt, pada awal pekerjaan kontraktor menarik uang muka sebesar 30%.
    di akhir pekerjaan kontraktor lebih memilih tidak mengerjakan pekerjaan keramik yang di dalam RAB hanya sebesar 20jt karena jika dikerjakan kontraktor harga riil di lapangan sekitar 50 jt (artinya harga riil lebih besar dibanding harga penawaran).
    1. Jika dilakukan pemutusan kontrak berapakah yang harus di bayar pada kontraktor tersebut? (bobot 96%)
    2. Disisi lain ppk merasa keberatan membayar sebesar 96% karena ada item pekerjaan lain yang harga satuannya besar sedangkan harga riil kecil. namun tidak bisa berbuat banyak karena menimbang pembobotan yang ada dalam RAB?
    3. Kontaktor tersebut adalah orang “kuat” yang nekankan pembayaran harus sesuai pembobotan dalam RAB walaupun kontrak lumpsum ditambah lagi kebiasaan di daerah kami lumpsum dibayarkan sesuai progres.
    4. Diatas saya mengutip kalimat bapak “Lumpsum mengikat pada total pekerjaan jd kalau tdk selesai td bisa dibayar” seandainya kalimat bapak bisa diterapkan bagaimana solusi karena uang muka sudah di tarik 30%?

    Terima kasih atas bantuannya pak, Sukses Selalu!!

  15. samsulramli Juli 8, 2013 at 1:21 pm #

    1. Jika dilakukan pemutusan kontrak berapakah yang harus di bayar pada kontraktor tersebut? (bobot 96%) karena Kontrak lumpsum maka pekerjaan hanya bisa dibayar 100% apabila pekerjaan telah selesai 100%. Apabila sampai akhir kontrak penyedia tidak menyelesaikan maka penyedia dinyatakan wanprestasi Jaminan Pelaksanaan dicairkan, jaminan uang muka dicairkan, apabila telah dilakukan pembayaran termin maka pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh penyedia dan berlaku sanksi blacklist.
    2. Disisi lain ppk merasa keberatan membayar sebesar 96% karena ada item pekerjaan lain yang harga satuannya besar sedangkan harga riil kecil. namun tidak bisa berbuat banyak karena menimbang pembobotan yang ada dalam RAB? Jawaban seperti diatas konsekwensi kontrak lumpsum baru bisa dibayar 100% setelah pekerjaan 100% selesai
    3. Kontaktor tersebut adalah orang “kuat” yang nekankan pembayaran harus sesuai pembobotan dalam RAB walaupun kontrak lumpsum ditambah lagi kebiasaan di daerah kami lumpsum dibayarkan sesuai progres?
    PPK wajib melakukan proses penagihan untuk pembayaran termin yang telah dibayar termasuk mengeluarkan Surat Peringatan yang menunjukkan PPK telah melaksanakan kewajiban untuk menyelamatkan uang negara.
    4. Diatas saya mengutip kalimat bapak “Lumpsum mengikat pada total pekerjaan jd kalau tdk selesai td bisa dibayar” seandainya kalimat bapak bisa diterapkan bagaimana solusi karena uang muka sudah di tarik 30%? Uang muka yang sudah ditarik karena sudah dijamin dengan jaminan uang muka maka Jaminan bisa dicairkan ketika penyedia wanprestasi…

  16. inspektoratbanjar Juli 9, 2013 at 11:25 am #

    Maaf, saya membaca komen terakhir ada kerancuan antara kontrak lumpsum dan turnkey kontrak berkaitan dengan cara pembayaran

  17. samsulramli Juli 9, 2013 at 11:30 am #

    Bisa dijelaskan persisnya Pak.. agar bisa dikoreksi..

  18. inspektoratbanjar Juli 9, 2013 at 1:18 pm #

    seingat saya (berdasarkan pengalaman praktis), pekerjaan hanya bisa dibayar 100% apabila pekerjaan telah selesai 100% itu pada turnkey contract

    Sementara cara pembayaran untuk lumpsum dilakukan dengan sistem termyn berdasarkan pencapaian fisik pada prosentase tertentu (sesuai kontrak) yang di hitung berdasarkan bobot setiap iem pekerjaan

    Salah satu permasalahan yang disampaikan oleh bpk/ibu weelhia (yang bisa saya tangkap) adalah “memberi bobot item pekerjaan sebagai bahan pembayaran termyn berdasarkan pada dokumen penawaran kontraktor”, seharusnya pembobotan pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan sehingga nggak akan terpengaruh oleh permainan kontraktor dalam menempatkan harga satuan penawaran.

    kedua, mengelompokan pekerjaan lumpsum sebagai cara pembobotan (yang biasanya sangat banyak) harus memperhatikan satu kesatuan fungsional pekerjaan, sehingga apabila ada pekerjaan yang tidak terselesaikan, maka penghitungannya berdasarkan nilai bobot kesatuan funsional pekerjaan tersebut

    Apabila pekerjaan hanya bisa dibayar 100% ketika pekerjaan telah selesai 100% berlaku di kontrak lumpsum, maka Kita bisa membayangkan pada suatu ketika ada kontrak lumpsum dengan nilai 1 trilyun, karena terjadi putus kontrak pada fisik mencapai 95%, maka kontraktor harus mengembalikan semua termyn2 yang pernah diambil, Mungkinkah ini bisa kita lakukan dan tidak melanggaran aturan ? padahal filosofi pembayaran termyin adalah suatu bentuk pengakuan atas barang/jasa yang telah diserahkan, karena termyn tidak sama dengan Uang Muka.

    Maaf, ini sekedar pendapat dari orang yang lupa-lupa ingat

  19. samsulramli Juli 9, 2013 at 9:55 pm #

    Pasal 51
    (1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
    b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
    c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
    d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
    e. total harga penawaran bersifat mengikat

    Sepemahaman saya ada perbedaan antara Lump Sum dari sisi penilaian output yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan dan Lump Sum dari sisi pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. Terkait klausul pembayaran kontrak lumpsum memang tidak dilarang membayar dengan termin/persentase namun Output tidak boleh kurang yang diperjanjikan disinilah yang saya maksud dengan Kontrak lumpsum maka pekerjaan hanya bisa dibayar 100% apabila pekerjaan telah selesai 100%.

    Karena sifat lump sum yang mengikat pada total pekerjaan/biaya apabila kemudian pekerjaan dibayar berdasar progres maka telah terjadi perubahan output yang tadinya 100% menjadi kurang dari 100%. Melekatkan kontrak lumpsum dengan metode pembayaran termyn dan prosentase, yang filosofinya satuan, meski tidak dilarang tapi beresiko untuk kedua belah pihak. Bagi penyedia disisi prestasi pekerjaan dan pembayaran dan PPK disisi pertanggungjawaban pembayaran yang telah direalisasikan. Untuk itulah harus sangat berhati-hati menerapkan kontrak lumpsum pada pekerjaan yang output/volume-nya sukar untuk dipastikan, nilainya sangat besar dan item pekerjaan yang beragam, apalagi untuk konstruksi. Untuk konstruksi disarankan menggunakan kontrak harga satuan atau gabungan lumpsum dan satuan. Hal ini selaras dengan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum, antara lain:
    1. pengadaan kendaraan bermotor;
    2. pengadaan patung;
    3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;
    4. pembuatan aplikasi komputer.

    Dalam kasus bpk/ibu weelhia penyedia sudah tidak berniat menyelesaikan pekerjaan 100% karena dalam RAB Penawaran Harga Satuan sangat rendah dan dianggap kecil dibanding 96% pekerjaan yang dianggap selesai, ini sudah merupakan pengingkaran atas ketentuan kontrak lumpsum. “di akhir pekerjaan kontraktor lebih memilih tidak mengerjakan pekerjaan keramik yang di dalam RAB hanya sebesar 20jt”.

  20. Hendri Juli 10, 2013 at 6:29 am #

    Bagaimana dgn pengadaan bibit ikan pagu 60jt, dilakukan penarikan dana 6x pemecahan sesuai dengan kondisi lapangan. Apa bisa dilaksanakan kegiatan menurut Harga Satuan?

  21. samsulramli Juli 10, 2013 at 6:57 am #

    menurut saya kalau volume dapat dipastikan sebaiknya lumpsum dan metode pembayaran sekaligus (100%) karena jumlah dana yang relatif kecil… bisa diinformasikan kondisi lapangan yang mempengaruhi pembayaran dengan hanya 60jt?

  22. inspektoratbanjar Juli 10, 2013 at 11:32 am #

    Bila kontrak lumpsum menggunakan pembayaran 100 % setelah pekerjaan selesai,lalu apa bedanya dengan turnkey contract ?

    Kalau saya, untuk pekerjaan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 52 ayat 1 (yang berbunyi “dapat”) akan saya gunakan turnkey contract karena dalam pekerjaan tersebut tidak perlu proses (pentahapan) dan transfer pengetahuan.

    saya memahami kontrak lumpsum dipergunakan untuk pekerjaan yang volumenya pasti, sementara pekerjaan yang volumenya tidak pasti menggunakan kontrak harga satuan.

    di Bidang infrastruktur, pekerjaan yang volumenya pasti itu biasanya bangunan sehingga digunakan kontrak lumpsum, dan oleh karena “kepastiannya” maka bagi konsultan perencana maupun pengawasnyapun telah dan dapat ditentukan prosentase besaran biayanya.

    Sementara untuk ke bina margaan dan sumber daya air (irigasi) memiliki volume yang tak pasti sehingga kontrak yang digunakan harga satuan (unit price).

    Jenis kontrak berdasarkan pembayaran tidak terlepas dari cara pembayarannya sendiri. Kontrak Lumpsum dibayar berdasarkan Termyn sesuai bobot dengan prosentase tertentu ( tidak sama dengan harga satuan), Kontrak Harga satuan biasanya dengan sertifikat bulanan (monthly Certificate yang dibayar berdasarkan volume terpasang),

    sementara kontrak prosentase dibayar berdasarkan prosentase yang dikaitkan dengan kegiatan lain, dalam arti yang saya pahami kontrak prosentase (yang biasanya ada konsultan pengawas) dibayar sesuai dengan kemajuan fisik dari pekerjaan yang diawasi

    sesuai namanya, untuk turnkey contract dibayar apabila pekerjaan telah diterima 100 %

  23. samsulramli Juli 10, 2013 at 11:21 pm #

    Pertanyaan yang sama juga sempat saya tanyakan dengan beberapa senior yang kebetulan juga berkontribusi dalam konsep p54 dan memang ada paradigma yang berbeda antara P54 dengan Kemen PU. P54 memahami lumpsum sebagai output total sehingga muncul kalimat dalam kontrak lumpsum tidak boleh ada perubahan dan semua resiko ditanggung penyedia.

    Sementara di Kemen PU ada PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan Lump Sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa “sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah”. Artinya Lumpsum masih mungkin ada perubahan karena perubahan ruang lingkup dalam hal ini dokumen perencanaan berubah misalnya…

    Kebetulan saya sepakat dengan P54/2010 karena memang latar belakang pengetahuan saya yang mungkin terbatas. Jadi saya berpendapat kontrak lumpsum sesuai P54/2010 sebaiknya digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat sederhana dimana bisa dipastikan tidak terjadi perubahan volume dalam kondisi apapun. Disisi praktis tentu justifikasi peraturan bisa dipakai salah satu dalam lingkup Konstruksi Ke-PU-an tentu sah saja menggunakan PP 29/2000.

    Pemahaman bapak tentang kontrak lumpsum dipergunakan untuk pekerjaan yang volumenya pasti, sementara pekerjaan yang volumenya tidak pasti menggunakan kontrak harga satuan saya sepakat dan Alhamdulillah artikel saya tidak bertentangan.

    Yang saya keliru, terimakasih telah diluruskan, adalah kalimat saya “apabila telah dilakukan pembayaran termin maka pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh penyedia” karena setelah juga berdiskusi dengan beberapa teman di P3I perbedaan disisi pembayaran (bukan output) kontrak lumpsum dan turnkey adalah pada kontrak lumpsum yang dimaksud pasal 51 ayat 1 bahwa c. pembayaran didasarkan pada “tahapan produk/keluaran” yang dihasilkan “sesuai dengan isi Kontrak” bukan total loss seperti yang saya pahami, tetapi tahapan pekerjaan yang diperjanjikan.

    Sehingga untuk kasus ibu/bapak weelhia penyedia masih bisa dibayar sesuai progres yang bisa dibayar sesuai yang diperjanjikan dalam hal ini tentu tidak 96% tapi dibayar misal 65%, apabila tahapan termin yang disepakati adalah 65%, meski progress fisik sudah 96%. Dengan demikian apabila penyedia berkeras tidak mau menyelesaikan maka penyedia hanya dibayar 65%, diputus kontrak, jaminan pelaksanaan 5% dicairkan dan penyedia di BL dalam hal ini negara tidak dirugikan… ini menurut teman2 P3I yang bisa saya terima logikanya.

    Untuk ibu/bapak weelhia saya mohon maaf, utk Pak Inspektorat Banjar terimakasih telah diluruskan….

  24. inspektoratbanjar Juli 11, 2013 at 10:13 am #

    Memang ketika kita mempersepsikan bahwa kontrak lumpsum itu berorientasi output “total” ( memisahkan secara tegas kriteria tersebut dengan kriteria pentahapan ) , maka seolah P54 berbeda dengan aturan kementerian teknis lainnya bahkan dengan PP

    Namun, apabila kita memperhatikan peraturan tentang oengadaan sebelumnya (mulai keppres 29/84 sampai keppres 80/2003), saya pikir tidak ada perbedaan PP 54 dan kepmen, karena memahami output tidak pada hasil total ( istilah “total” tidak disebutkan secara tersurat dalam P54). Tetapi “berorientasi output” tetap dikaitkan dengan “pentahapan”. Jadi output tersebut berkaitan dengan hasil dari suatu tahapan Dan tahapan tersebut berkaitan dengan pembobotan yang nantinya dijadikan dasar untuk pembayaran termyn.

    KIta sama2 belajar karena belajar itu ibadah…………………

  25. samsulramli Juli 12, 2013 at 7:05 am #

    Siap Pak terimakasih atas pencerahannya untuk sama-sama belajar…

  26. ilham Juli 29, 2013 at 10:54 pm #

    apakah jenis kontrak harga satuan bisa diubah menjadi kontrak lumpsum pada saat pelaksanaan telah berjalan

  27. samsulramli Juli 30, 2013 at 3:43 am #

    Menurut saya tidak bisa Pak.. karena penetapan rancangan kontrak bukan tentang kontrak semata tapi tentang “peta persaingan” sehingga perubahan jenis kontrak ditengah pelaksanaan pekerjaan akan mencederai peta kompetisi awal pada saat pemilihan penyedia.

  28. Sutrisno Juli 31, 2013 at 2:24 pm #

    Maaf saya masih perlu pemahaman lebih banyak, ketika dalam pelaksanaan terjadi kesalahan pemasukan data volume misal volume kolom masuk ke volume balok, dan sebaliknya dari volume balok masuk ke volume kolom, bagaimana menanggapi permasalahan ini, apa kita perlu cco terhadap volume tersebut..mohon saran penjelasannya kontrak gabungan ( lunsum dan satuan ).

  29. samsulramli Juli 31, 2013 at 2:42 pm #

    Bisa diperjelas dulu pak kesalahan pelaksanaan ini maksudnya apa ya..
    Kalau kesalahan ada di dok penawaran penyedia maka volume tersebut mengikat kepada item pekerjaan yang ditawar.. kalau volumenya tidak memenuhi spesifikasi otomatis gugur…

    Kalau kesalahan ada dalam dok pemilihan maka item pekerjaan tersebut tetap mengikat ke volume yang tertuang pada Dok Pemilihan atau addendum kalau ada addendum dokumen pemilihan… Apabila sudah terlanjur kontrak maka perubahan hanya bisa dilakukan hanya untuk item pekerjaan yang sifatnya Harga Satuan..

  30. ulin Agustus 2, 2013 at 10:39 am #

    pak, kalau pengertian jenis kontrak lampsum fix press, itu seperti apa? thx

  31. ulin Agustus 2, 2013 at 10:43 am #

    o maaf pak, “lumpsum fixed price” mungkin ya.. :)

  32. samsulramli Agustus 2, 2013 at 10:50 am #

    Kontrak Lump Sum bagian dari jenis fixed priced contract atau harga tetap yang terdiri atas fixed price lump sum contract (harga tetap mengikat harga total) dan fixed priced unit rate contract (harga tetap mengikat bagian/unit kontrak).

  33. ulin Agustus 4, 2013 at 8:48 am #

    trimakasih pak penjelasannya, akan tetapi saya msh sedikit bingung dg salah satu penjelasan yg kemarin saya terima dr salah seorang anggota Proyek, bahwa :

    jenis kontrak “lumpsum” = volume bisa berubah dan harga satuan juga bisa berubah.
    dan jenis kontrak “lumpsum fixed price” = Volume bisa berubah, akan tetapi harga satuan tetap.
    Apa penjelasan itu tepat pak? Terimakasih :)

  34. samsulramli Agustus 4, 2013 at 6:29 pm #

    berarti berbeda dengan apa yang saya pelajari dan pahami Pak..

    Kontrak Lumpsum mengikat pada Volume sesuai ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, sehingga volume tetap selama ruang lingkup pekerjaan tidak terjadi perubahan. Misal untuk gedung kantor: Direncanakan membangun MCK luasan 4x4m (Lumpsum) maka tidak boleh berubah dari 4x4m kecuali ruang lingkup dirubah menjadi membangun gardu jaga, dimana berarti dok perencanaan juga berubah.

    Untuk Harga Satuan kecuali untuk keadaan kahar atau melewati 12 bulan baru diperbolehkan ada perubahan/penyesuaian.

    Menurut saya pendapat tersebut keliru…

  35. rebimun Agustus 16, 2013 at 10:48 am #

    minta saran pak, saya sedang melaksanakan pekerjaan dg kontrak lumpsump design and build pekerjaan jalan raya, waktu pelaksanaan 7 bulan. karena ada kenaikan BBM apa bisa mengajukan eskalasi harga, karena di kontrak tidak ada pasal eskalasi harga. terima kasih.

  36. samsulramli Agustus 16, 2013 at 9:08 pm #

    Pasal 91 Keadaan kahar termasuk f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
    ayat (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak

    Jadi menurut saya selama memenuhi pasal 91 tersebut perubahan kontrak termasuk melakukan eskalasi… yang menjadi catatan tidak untuk penambahan pekerjaan…

  37. Udin September 2, 2013 at 10:14 am #

    bagaimana jika terjadi kekeliruan dari proses perencanaan dalam memasukkan volume beton misalnya. Volumenya sangat tinggi dibandingkan dengan real volume lapangan/semestinya. Jika sistem kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Apa solusinya, karena dihawatirkan dianggap mark up dalam proses perencanaan.trims

  38. samsulramli September 2, 2013 at 11:33 am #

    Untuk kasus2 aplikatif seperti ini memang harus mempelajari kronologis dan dokumen secara komprehensif.. namun dari yang bisa saya tangkap kesalahan diperencanaan artinya bukan kesalahan pelaksana.. pelaksana harus mengerjakan sesuai perencanaan apabila ini termasuk dalam item lumpsum.. kalau termasuk dalam item satuan dapat dilakukan perubahan kontrak…

  39. La Ode Yusuf Efendi September 16, 2013 at 9:52 pm #

    Assalamu Alaikum Warrohmatullahi Wabbarrokatuh, kami ingin menambambah wawasan selaku kontraktor, untuk itu kami sangat memerlukan input dari sahabat – sahabat kami diforum ini, dan ini mengenai gabungan kontrak lumpsum dan harga satuan, kita sebut saja pekerjaan pembuatan patung yang membutuhkan keahlian khusus atau pekerjaan spesifik, petanyaan kami apakah pekerjaan seni yang merupakan hak kekayaan intelektual Negara, apakah bisa dibatasi keuntungan yang harus diperoleh kontraktor seperti halnya pekerjaan sipil dan arsitektur yakni 15 % maksimal keuntungan. mohon input dari sahabat yang mengerti tentang proyek seni dan tolong dengan landasan hukumnya. wassalam ………………

  40. samsulramli September 18, 2013 at 8:50 pm #

    Waalaikumsalam pak.. saya pikir konteks antara jenis kontrak dengan keuntungan harus dipisahkan ya pak… Untuk kontrak ssaya tidak melihat ada pertanyaan.
    Menurut saya harus dipisahkan antara konstruksi patung dan desain patung… Untuk konstruksi patung tetap mengikat perhitungan keuntungan yang wajar dalam HPS silakan dibaca artikel tentang HPS http://samsulramli.wordpress.com/2012/05/14/lika-liku-menyusun-hps/

    Untuk desain patung sepakat adalah karya seni yang mengandung HAKI dan tidak ada Harga satuannya sehingga tidak dapat disusun HPS maka yang paling tepat adalah metodenya pemilihannya adalah Sayembara….

  41. Fathurrahman Oktober 10, 2013 at 12:00 pm #

    siang pak, apakah kontrak lunsum untuk jasa konsultan bisa dilakukan perubahan jadwal dikarenakan ketidaksiapan PPK/KPA? apa syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan jadwal?

  42. samsulramli Oktober 11, 2013 at 10:41 am #

    Kontrak lumpsum mengikat pada total biaya dan total kuantitas termasuk waktu sehingga adalah hak penyedia utk dibayar sesuai kontrak dalam tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang diperjanjikan. Saya pikir ketidaksiapan PPK/KPA adalah bukan hal yang dapat dijadikan dasar perubahan kontrak. Ketika kontrak telah ditandatangani adalah kewajiban PPK/KPA mempersiapkan semuanya maksimal 14 hari setelah di ttd kontrak utk kemudian dibuat SPMK bagi penyedia…

  43. Najwan November 12, 2013 at 12:18 pm #

    Pekerjaan saya bersifat lump sum, ada kesalaha dalam BOQ ynag di buat oleh penyelengara pengadaan. dimana Perhitungan PPN menjadi Double. SPMK sudah di tanda tangani dengan harga awal sebelum revisi sebutlah sebesar Rp. 1.000, lalu revisi oleh pihak PPK menjadi Rp. 800 di karenakan PPN yang double. sedangkan saya mengitung keuntungan dari Rp. 1.000, BISAKAH HAL ini terjadi? perubahan sepihak yang di lakukan PPK.

  44. samsulramli November 13, 2013 at 4:00 pm #

    Apabila sudah dalam tahap kontrak menurut saya segala hal yang dilakukan terhadap kontrak harus disepakati kedua belah pihak tidak bisa dilakukan sepihak terkecuali terjadi wanprestasi atau kondisi yang telah diatur membolehkan salah satu pihak bisa bertindak secara sepihak..

  45. wulan November 22, 2013 at 5:18 pm #

    mohon info, untuk kontrak lumpsum, apakah harga satuan dari setiap item tidak boleh melebihi harga yang tercantum di DPA? contoh: benang bedah, di DPA : Rp 50000,di rincian penawaran rekanan Rp 55000. apakah hal ini menyalahi aturan? meskipun nilai totalnya dibawah HPS. mohon sharingnya. terimakasih.

  46. samsulramli November 23, 2013 at 8:27 am #

    Apabila lebih dari 110% maka harga satuan tersebut adalah harga satuan timpang. Dan hal ini sah saja.

  47. TitisDarsono November 27, 2013 at 10:58 am #

    Bagaimana dengan kontrak unit rate dimana pada saat ini ada kenaikan BBM yg mempengaruhi kenaikan material, apakah bisa dilakukan eskalasi harga?

  48. samsulramli November 27, 2013 at 6:42 pm #

    Eskalasi hanya utk kontrak yang melebihi 12 bulan atau keadaan kahar salah satunya gangguan industri yang ditetapkan oleh menteri terkait….

  49. royan2 Desember 1, 2013 at 10:38 pm #

    Salam Pak…
    mau numpang konsultasi ni…
    bagaimana prosedur yang harus di lalui oleh konsultan supervisi apabila pekerjaan konstruksi tidak selesai sesuai tanggal kontrak karena kelalaian kontraktornya…
    dari pihak konsultan sudah memberikan laporan kerja pada ppk dan surat teguran berulangkali yang tidak di hiraukan oleh kontraktor yang bersangkutan, yang pada akhirnya konsultan melaporkan dan merekomendasikan untuk tidak memberikan adendum waktu dengan alasan walau diberikan waktu selama 30 hari pekerjaan tetap tidak akan selesai.kontrak fisik adalah lumsump sehingga tidak ada pembayaran pada masa akhir kontraknya.
    apakah pihak konsultan berhak mendapat pembayaran atau tidak ?
    apabila konsultan tidak meminta pembyaran karena merasa gagal dalam pengawasan, apakah ada sanksi hukum yang akan mengenainya…
    sekian dan terima kasih atas pencerahannya.
    salam…

  50. samsulramli Desember 2, 2013 at 11:47 pm #

    Tergantung pada kontrak konsultannya menurut saya… kalau pekerjaan fisiknya tidak selesai maka konsultan pengawas selama tidak wanprestasi tetap dibayar berdasarkan prestasi/progres pekerjaan yang dapat dibayar. Untuk Kontrak lumpsum berdasarkan termin yang disepakati. Sedangkan untuk kontrak satuan/persentase sesuai prestasi pekerjaan secara berkala.

    Sekali lagi sanksi hanya bisa dikenakan kepada pihak yang wanprestasi, apabila kegagalan pelaksanaan memang benar-benar disebabkan pengawasan maka harus kena sanksi. Apabila pengawasan telah dilakukan dengna baik sesuai tahapan yang diatur dalam kontrak meskipun pelaksanaan gagal tetap dapat dibayar sesuai dengan prestasi yang dapat dibayarkan.

  51. mufti kh Desember 4, 2013 at 11:45 am #

    Ass. Wr. Wb

    Terkait dengan diskusi kontrak ini, yang ingin kami tanyakan terkait dengan jawaban perubahan kontrak yang semula kontrak harga satuan kemudian dalam pelaksanaaannya menjadi kontrak lumpsum (apakah jenis kontrak harga satuan bisa diubah menjadi kontrak lumpsum pada saat pelaksanaan telah berjalan dan ditanggapi sebagai berikut :”Menurut saya tidak bisa Pak.. karena penetapan rancangan kontrak bukan tentang kontrak semata tapi tentang “peta persaingan” sehingga perubahan jenis kontrak ditengah pelaksanaan pekerjaan akan mencederai peta kompetisi awal pada saat pemilihan penyedia” apakah ada hubungannya dengan pernyataan : “Kontrak yang melanggar Ketentuan Peraturan diatasnya berpotensi menjadi kontrak yang tidak halal secara KUHPerdata, maka kontrak batal demi hukum”. Apabila berdasarkan bangunan berfikir demikian dan akhirnya kontrak dinilai/dikatagorikan tidak halal dan batal demi hukum, pertanyaanya siapakah pihak yang berwenang menilai/mengkatagorikan kontrak batal demi hukum (pada gilirannya kontrak tidak bisa dibayar) (PTUN kah, KPPU kah atau siapa). Selanjutnya kami mohon pertimbangan untuk perubahan kontrak ini dengan kejadian sbb : Kontrak jasa travel (jenis kontrak lumpsum misal nilainya 250 juta) akan diubah menjadi kontrak harga satuan dengan alasan, peserta semula 25 orang (25 x 10 juta=250 juta) yang jadi berangkat 15 orang (15 x 10 jt = 150 juta). apabila tetap menggunakan kontrak lumpum maka akan terjadi kelebihan pembayaran 250 juta-150 juta = 100 juta. artinya apakah dengan pertimbangan prinsip efesiensi perubahan kontrak dapat dilakukan. Selanjutnya tentang koreksi aritmatika yang tidak berpengaruh terhadap harga kontrak lumpsum, kejadiannya pada pengadaan komputer. Penyedia kurang cermat menghitung volume (metoda evaluasi sistem gugur, tidak dilakukan klarifikasi karena penawaran peserta jelas/tidak meragukan, dalam dokumen pengadaan dipersyaratkan 37 unit, oleh penyedia terbacara 32 unit dan menawarakan harga dengan perhitungan 32 x harg.satuannya). pada saat ditetapkan jadi pemenang (sistem gugur dan terendah) Penyedia tersebut keberatan ditetapkan sebagai pemenang, ketidak sediaaanya tentu berdampak pencaian jaminan penawaran dan berpotensi blacklist. pertanyaannya apakah sikap pokja sudah cukup tepat, dan bagaimana penjelasannya. Terima Kasih

  52. samsulramli Desember 5, 2013 at 4:31 am #

    Terkait dengan diskusi kontrak ini, yang ingin kami tanyakan terkait dengan jawaban perubahan kontrak yang semula kontrak harga satuan kemudian dalam pelaksanaaannya menjadi kontrak lumpsum (apakah jenis kontrak harga satuan bisa diubah menjadi kontrak lumpsum pada saat pelaksanaan telah berjalan dan ditanggapi sebagai berikut :”Menurut saya tidak bisa Pak.. karena penetapan rancangan kontrak bukan tentang kontrak semata tapi tentang “peta persaingan” sehingga perubahan jenis kontrak ditengah pelaksanaan pekerjaan akan mencederai peta kompetisi awal pada saat pemilihan penyedia” apakah ada hubungannya dengan pernyataan : “Kontrak yang melanggar Ketentuan Peraturan diatasnya berpotensi menjadi kontrak yang tidak halal secara KUHPerdata, maka kontrak batal demi hukum”. Apabila berdasarkan bangunan berfikir demikian dan akhirnya kontrak dinilai/dikatagorikan tidak halal dan batal demi hukum, pertanyaanya siapakah pihak yang berwenang menilai/mengkatagorikan kontrak batal demi hukum (pada gilirannya kontrak tidak bisa dibayar) (PTUN kah, KPPU kah atau siapa).

    SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
    Syarat SUBJEKTIF
    1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
    2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
    Syarat OBJEKTIF
    1. Suatu hal tertentu
    2. Sebab yang halal

    Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

    Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

    Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

    Karena Jenis Kontrak ditetapkan pada saat rancangan pelaksanaan pengadaan oleh PPK kemudian menjadi komponen dokumen pemilihan yang dipersaingkan dalam pelelangan maka jenis kontrak tidak dapat diubah dalam pelaksanaan kontrak. Boleh jadi akibat perubahan ini maka kontrak melanggar syarat obyektif “kehalalan” kontrak. Namun perlu diingat hal ini berada dalam ranah perikatan perjanjian atau ranah perdata. Maka dari itu harus diselesaikan hanya antara para pihak yang berikat kontrak. Keputusan hukum tentang syarat sah sebuah perjanjian apabila terjadi permasalahan adalah peradilan perdata atau non peradilan seperti diatur dalam kontrak seperti melalaui arbitrase.

    Selanjutnya kami mohon pertimbangan untuk perubahan kontrak ini dengan kejadian sbb : Kontrak jasa travel (jenis kontrak lumpsum misal nilainya 250 juta) akan diubah menjadi kontrak harga satuan dengan alasan, peserta semula 25 orang (25 x 10 juta=250 juta) yang jadi berangkat 15 orang (15 x 10 jt = 150 juta). apabila tetap menggunakan kontrak lumpum maka akan terjadi kelebihan pembayaran 250 juta-150 juta = 100 juta. artinya apakah dengan pertimbangan prinsip efesiensi perubahan kontrak dapat dilakukan.

    Prinsip efisien dan efektif juga tidak boleh melanggar prinsip akuntabilitas. Akan melanggar prinsip keadilan ketika penyedia juga menanggung akibat dari sebab kesalahan penetapan jenis kontrak yang ditetapkan PPK. Kemudian berkurangnya peserta yang berangkat juga bukan kesalahan penyedia.

    Selanjutnya tentang koreksi aritmatika yang tidak berpengaruh terhadap harga kontrak lumpsum, kejadiannya pada pengadaan komputer. Penyedia kurang cermat menghitung volume (metoda evaluasi sistem gugur, tidak dilakukan klarifikasi karena penawaran peserta jelas/tidak meragukan, dalam dokumen pengadaan dipersyaratkan 37 unit, oleh penyedia terbaca 32 unit dan menawarakan harga dengan perhitungan 32 x harg.satuannya). pada saat ditetapkan jadi pemenang (sistem gugur dan terendah) Penyedia tersebut keberatan ditetapkan sebagai pemenang, ketidak sediaaanya tentu berdampak pencaian jaminan penawaran dan berpotensi blacklist. pertanyaannya apakah sikap pokja sudah cukup tepat, dan bagaimana penjelasannya.

    Koreksi aritmatik terhadap kontrak lumpsum hanya pada penyesuaian komponen Volume antara Dok Pemilihan dan Dok Penawaran. Ketika terjadi perbedaan dan dilakukan penyesuaian (koreksi aritamatik) maka pokja “wajib melakukan klarifikasi” kewajaran harga kepada penyedia walaupun total harga tidak berubah. “Jelas/tidak meragukan” bukan soal kejelasan bacaan saja tapi soal kejelasan dasar perhitungan dan penawaran. Menurut saya perbedaan volume antara Dok Pemilihan dan Dok Penawaran sudah indikasi ketidakjelasan yang harusnya menimbulkan keraguan bagi pokja dalam menilai penawaran penyedia. Maka mestinya dilakukan klarifikasi.
    Dalam kasus ini menurut saya kesalahan ada di Pokja yang tidak melakukan klarifikasi sehingga ketika penyedia menolak menjadi pemenang sah-sah saja. Dan Penyedia tidak dapat dikenakan sanksi apapun.

    Terima Kasih

  53. mufti kh Desember 5, 2013 at 9:59 am #

    saya pernah melihat jawaban lkpp seperti ini :

    Apakah ULP/Pejabat Pengadaan melakukan kekeliruan bilamana melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen penawaran peserta lelang, dimana kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum?
    Jawaban:
    Untuk jenis kontrak lumpsum, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran (Lampiran II/III bagian B.1.f.3)).
    e). Namun bilamana pengadaan tersebut menggunakan kontrak lumpsum, maka rincian DKH tidak diperlukan;
    Jika dalam dokumen pengadaan disebutkan jenis Kontrak lumpsum, bukan harga satuan, maka yang diperlukan Panitia memang hanya harga total tidak perlu perincian harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jadi jika Kontrak lumpsum, maka hal tersebut tidak mengugurkan dan tidak menggagalkan penawaran, sehingga harga total itu dianggap mencakup harga seluruh item

    Pertanyaanya : apakah dengan demikian kesalahan penyedia dalam dokumen penawarannya (daftar kuantitas dan harga) menjadi risiko yang harus ditanggungnya.

    terima kasih

  54. samsulramli Desember 6, 2013 at 1:57 pm #

    Koreksi aritmatik terkait kontrak lumpsum adalah koreksi atas penyesuaian volume dalam Dokumen Pemilihan dengan Dok Penawaran. Dalam hal penyedia tidak terdapat DKH maka dianggap seluruh volume telah sesuai dengan kebutuhan dalam dokumen pemilihan. Sehingga resiko penyedia adalah apabila menawarkan volume yang kurang dari yang diminta, sedang jika volumenya lebih maka pengguna tidak berhak menggunakan kelebihan tersebut.

  55. Aryheryanto Putro Februari 3, 2014 at 2:14 pm #

    Assalamualaikum
    Kantor kami mengadakan kontrak pengadaan bahan makan dengan harga satuan. Kami menyusun HPS berdasarkan kebutuhan bahan makan yang sudah diatur dalam permen. Ketika kontrak sudah berjalan, ada edaran dari pimpinan bahwa kebutuhan gas yang semula 0,256g/orang sehari berubah menjadi 0,175g/orang sehari. Walaupun tidak merubah harga satuan, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap total harga karena volume barang yang dikirim berubah. Yang ingin kami tanyakan, apakah dibenarkan membuat adendum perubahan volume barang tersebut ?
    Terimakasih semoga menjadi pencerahan bagi kami

  56. samsulramli Februari 3, 2014 at 3:03 pm #

    Boleh selama total kontrak bertambah maksimal 10% dan tersedia pagu anggaran yang cukup..

  57. zulkarnain Februari 27, 2014 at 3:44 am #

    Assalamuaalaikum pak..
    mohon penjelasannya tentang gabungan kontrak harga satuan dan lump sum, kaitannya dengan pemilahan pada item pekerjaan di RAB… kira kira gimana pak, kalo boleh dengan contohnya… misal pekerjaan pembangunan gedung sekolah…

  58. samsulramli Februari 27, 2014 at 12:50 pm #

    Bagian lumpsum dalam RAB biasanya menggunakan satuan LS atau Kegiatan atau paket… sedangkan bagian Harga Satuan biasanya menggunakan satuan yang merujuk pada unit misal buah, item, bungkus, sak dll.. Pada pekerjaan konstruksi biasanya terdapat pada bagian persiapan atau pembongkaran yang satuannya sulit dirinci….

  59. Alfha Maret 21, 2014 at 1:49 am #

    Assalamu’alaiku wr wb
    Saya ingin bertanya satu hal, Pak Samsul. Apakah penyesuaian harga/eskalasi harga wajib diberikan untuk kontrak dengan durasi masa pelaksanaan lebih dari 12 bulan atau penyesuaian harga/eskalasi harga dapat tidak diberikan untuk kontrak dengan durasi masa pelaksanaan lebih dari 12 bulan?

    Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih.

  60. samsulramli Maret 21, 2014 at 3:42 am #

    Sesuai Pasal 92 ayat 2 huruf a untuk kontrak yang melewati 12 bulan diberlakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga tidak hanya bertujuan untuk menaikan harga satuan tapi juga mengkoreksi harga satuan sehingga mungkin saja turun meski umumnya naik.

  61. jack Mei 11, 2014 at 6:46 pm #

    dalam klarifikasi dan negosiasi konsultan apakah jenis kontrak dapat digunakan,,?,,mohon penjelasan,pengertiannya dan apakah perubahan yg dimaksud itu pada saat kontraknya sudah ditanda tangani

  62. samsulramli Mei 13, 2014 at 8:47 am #

    Jenis kontrak adalah kesepakatan awal yang harus disepakati pada saat penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan oleh PPK untuk itu Jenis Kontrak tidak mungkin berubah pada saat kontrak. Perubahan kontrak tidak termasuk perubahan jenis kontrak menurut saya.

  63. jack Mei 13, 2014 at 4:59 pm #

    dalam klarifikasi dan negosiasi pokja melakukan salah satu klarifikasi dan negosiasi harga sebagai berikut :
    1. CV TA setelah dikoreksi OB nya lebih kecil dari yg disyaratkan dlm KAK misal : dlm CV 7 thn dalam KAK 10 thn
    2. Pokja melakukan negisosiasi harga sesuai OB dalam CV tersebut
    3. Jenis kontraknya Gabungan lumpsum dan harga satuan

    mohon penjelasannya pak ?

  64. samsulramli Mei 13, 2014 at 7:19 pm #

    bisa diperjelas pak ini paket pengadaan apa ya?

  65. jack Mei 14, 2014 at 6:09 am #

    jasa konsultan pak,

  66. samsulramli Mei 16, 2014 at 6:58 pm #

    yang saya agak bingung pada contoh ini adalah OB nya kok ada dalam CV (Curriculum Vitae) dan 7 tahun… sepemahaman saya yang ada dalam CV adalah terkait pengalaman bukan tentang volume yang ditawarkan… dan pengalaman adalah kualifikasi teknis yang diukur melalui nilai teknis bukan kemudian dinegosiasikan… mungkin bisa lebih detail melalui email saya pak.. samsulramli@yahoo.com

  67. dadang Arifin Mei 17, 2014 at 12:57 pm #

    Ijin tanya mas..klo penyajian boq untuk lelang pasca kualifikasi kontraktor unk lelang lump sum, harga satuan atau gabungan ada bedanya gak?

  68. samsulramli Mei 17, 2014 at 9:46 pm #

    Pak Dadang Arifin: Lumpsum, harga satuan dan gabungan adalah jenis kontrak bukan jenis lelang… BoQ/DKH/RAB tidak ada perbedaan yang berbeda hanya pada metode koreksi aritmatik dan perlakukan terhadap komponen kontrak…

  69. Miftah Mei 19, 2014 at 2:33 am #

    Assalamu’alaikum Pak. Mohon pertimbangan, bagaimana menyikapi penyedia yang dlm penawarannya sengaja mengatur harga satuan dan juga bobot item- item pekerjaan menjadi timpang dan tidak wajar (di atas 140 % hps atau di bawah 20% hps). Pada saat volume untuk harga yang timpang harus bertambah sekitar 10% saja , maka item dengan harga tidak wajar terpaksa dihilangkan karena tdk tersedia anggaran. Padahal jika penyedia tersebut menawar dengan harga yg wajar, semua item pekerjaan dapat terlaksana walaupun ada yang harus mengalami penambahan volume.
    Mohon saran dari Bapak.

  70. Miftah Mei 19, 2014 at 2:40 am #

    Maaf Pak, ada yang lupa saya sampaikan
    Kontrak pekerjaan tersebut harga satuan. Dan untuk kelebihan volume sudah dikalikan juga dengan harga satuan di HPS pada item yang memiliki harga timpang. Tks

  71. samsulramli Mei 20, 2014 at 6:53 pm #

    @Miftah: Saya coba menangkap pertanyaan dulu…
    HPS
    item A : 10 x 10.000 = 100.000
    item b : 20 x 10.000 = 200.000
    Total: 300.000
    HPS
    item A : 10 x 12.000 = 120.000
    item b : 20 x 6.000 = 120.000
    Total : 240.000
    Selisih Total HPS dan Penawaran = 300.000 – 240.000 = 60.000
    Jika terjadi penambahan volume pada item A sebanyak 6 satuan maka perubahan kontrak menjadi:
    item A : 10 x 12.000 = 120.000
    Item A+ : 6 x 10.000 = 60.000
    item b : 20 x 6.000 = 120.000
    Total : 300.000

    Ilustrasinya seperti ini…

  72. Abdul hairin Juni 12, 2014 at 1:30 am #

    Ass, pak sy mohon bantuan bisa tidak dikirimkan contoh format atau dokumen untuk CCO atau format adendum kontrak untuk pekerjaan pengadaan bahan makanan pasien soalx ditempat sy kerja pengadaan tersebut rutin dilakukan setiap tahun. Kalau bisa lewat email ini : hairinabdul@yahoo.co.id. sy sangat berharap skali terima kasih banyak

  73. samsulramli Juni 12, 2014 at 5:39 pm #

    saya kebetulan tidak punya pak.. karena memang tidak ada format bakunya.. dalam prakteknya dokumen perubahan kontrak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kontrak awal sehingga dalam dokumen perubahan hanya menjelaskan klausul yang dirubah beserta rinciannya…

  74. sutikno Juli 10, 2014 at 10:30 am #

    bisa untuk sharing terkait pengadaan, baru gabunga

  75. samsulramli Juli 11, 2014 at 8:18 am #

    silakan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.163 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: