Menyoal Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pemerintah (Lagi)

12 Jan

    Seperti catatan berulang. Desember 2012 berita di media massa menyangkut proyek pemerintah ditaburi cerita tentang keterlambatan pelaksanaan. Cerita ini kemudian menjadi sorotan dari berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, pengamat, auditor dan juga aparat hukum. Banyaknya pihak yang menyoroti membuat aparatur pelaksana pengadaan jengah dan bisa saja salah tingkah. Utamanya mereka yang proyeknya mengalami masalah.

    Desember 2011 melalui Mimbar Opini Banjarmasin Post sudah pernah diulas tentang Masalah Pengadaan dan Pengadaan Bermasalah. Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada pencapaian hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara. Dalam menilai permasalahan penyelesaian pekerjaan kita harus membedakan apakah ini masalah pengadaan atau pengadaan bermasalah.

    Tanpa ingin membela pihak manapun, namun ketika ada permasalahan pengadaan pasti ujungnya apriori dan curiga. Sebagai penyeimbang patut disosialisasikan beberapa masalah pengadaan terkait keterlambatan dan penanganannya. Dengan indikator ini tidak hanya keterlambatan sebagai masalah pengadaan yang dipahami, keterlambatan sebagai indikator pengadaan bermasalah pun bisa dideteksi.

    Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinaungi oleh Peraturan Presiden nomor 54/2010 yang telah diubah untuk kedua kalinya melalui Perpres 70 tahun 2012. Tentang keterlambatan disinggung dalam 2 pasal yaitu pasal 93 dan pasal 120.

Pasal 93 ayat 1 huruf a.1 menjelaskan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

    Kemudian huruf a.2 berbunyi a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

    Dari pasal ini jelas bahwa keterlambatan merupakan masalah kontrak yang ada dalam peraturan. Keterlambatan seperti apa yang diakui peraturan? Yaitu keterlambatan yang diberikan berdasarkan penelitian PPK bahwa Penyedia Barang/Jasa akan “mampu” menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan masa maksimal 50 hari. Titik kritisnya ada pada penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Disinilah pentingnya PPK mempunyai kompetensi yang cukup sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa mewakili negara/daerah. Persyaratan kompetensi ideal bukan hanya tentang aturan, tapi merupakan kebutuhan. PPK wajib mengendalikan kontrak tahap demi tahap, jangan sampai mengetahui ada kendala pelaksanaan dimasa-masa akhir kontrak.

    Pasal 120 berbunyi, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

    Pada pasal ini kesalahan penyedia yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan, dikenakan denda selama masa keterlambatan. Lama maksimal masa keterlambatan dapat kita lihat pada pasal 93, yaitu maksimal 50 hari.

    Sanksi keterlambatan ada beberapa cara, diatur oleh Perpres 54 tahun 2010. Terdapat klausul pemutusan kontrak, denda, pencairan jaminan pelaksanaan dan blacklist. Semua diatur tegas didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

    Apakah keterlambatan boleh melewati tahun anggaran? Pasal 93 sama sekali tidak menyebutkan batas tahun anggaran, sehingga masa keterlambatan bisa saja melewati tahun anggaran.

Apakah semua pekerjaan boleh terlambat? Jawabannya tentu tidak bagi pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak dan/atau menurut penilaian PPK penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan, meski diberi masa keterlambatan.

    Simpulannya keterlambatan merupakan masalah kontrak.

    Beberapa aturan dibuat untuk penanganan masalah kontrak diakhir tahun. Untuk APBN ada Perdirjen Perbendaharaan 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun 2012, yang memperkenalkan Jaminan Pembayaran. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2011 dengan solusi sisa pembayaran dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

    Sementara untuk APBD satu-satunya acuan adalah Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, yang solusinya mirip PMK 25/PMK.5/2011. Solusi jaminan pembayaran untuk daerah tidak ada dasar hukumnya. Perlu terobosan kebijakan daerah apabila ingin menerapkan jaminan pembayaran sebagai salah satu solusi.

    Agar keterlambatan tadinya masalah pengadaan tidak berubah menjadi pengadaan bermasalah daerah harus berani dan segera menyusun perangkat peraturan daerah yang mengantisipasi keterlambatan di akhir tahun mendatang.

About these ads

2 Tanggapan to “Menyoal Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pemerintah (Lagi)”

  1. didin Februari 6, 2014 pada 1:22 am #

    Mohon diberikan petunjuk untuk cara penyetoran denda keterlambatan, karena 3 x bayar tp tidak bisa? Caranya melali Bank apa dan bagaimana teknisnya? Tq

  2. samsulramli Februari 6, 2014 pada 10:00 am #

    Denda keterlambatan sebenarnya dipotong dari pembayaran prestasi.. sehingga dipotong langsung dari pembayaran termin… jika pola pembayarannya benar saya yakin pada saat terlambat persentase sisa pembayaran tidak akan lebih kecil dari denda…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: