Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

22 Jan

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ada dua pertanyaan umum dalam bahasan Jaminan Pembayaran terkait keterlambatan yaitu:

  1. Apakah boleh pemerintah membayar sisa pekerjaan yang belum dikerjakan (mengingat Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004 menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima) kemudian dikompensasi dengan Garansi Bank?

    Pertanyaan bisa dijawab dengan benchmark mekanisme uang muka dan jaminan uang muka. Pada saat diberikan uang muka 20% s/d 30% dari nilai kontrak penyedia menyerahkan garansi bank sebagai uang muka. Pekerjaan masih 0% namun penyedia telah mendapatkan dana 20% s/d 30%.

    Hal ini tidak berbeda dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank. Dan pasal 21 ayat 1 UU 1/2004
    sama sekali tidak dilanggar, karena pembayaran tetap sesuai output pekerjaan. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk material dana menjadi jaminan berupa garansi bank yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena dijamin UU 7/1992 dan KUHPerdata.

  2. Apakah boleh Jaminan Pembayaran melewati tahun anggaran apabila digunakan untuk masa keterlambatan?

    Pertanyaan ini juga bisa dijawab dengan mekanisme pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan. Selama masa pemeliharaan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dan masa pemeliharaan diperbolehkan melewati tahun anggaran. Tentu Jaminan pembayaran pun boleh melewati tahun anggaran.

Garansi Bank

Garansi Bank dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah dikenal lama dalam mekanisme penjaminan. Perpres 54/2010 Bagian Kedelapan Pasal 67 s/d 71 mengulas lengkap tentang ini. Jaminan dapat berupa suretyship ataupun garansi bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada pasal 6 menyebutkan bahwa “bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.”

Pada penjelasan huruf n disebutkan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dimaksud adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Pasal inilah yang memperkuat bank garansi sebagai satu produk layanan perbankan yang sah. Kemudian Bank Indonesia sebagai regulator sentral perbankan mengeluarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi). SK ini merupakan turunan resmi dari UU No. 7/1992 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan wajib dipatuhi oleh seluruh penggiat perbankan.

Dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 2 dan atau SE Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 4 disebutkan bahwa dalam penerbitan Bank Garansi pihak penerbit Bank Garansi (Bank) memuat ketentuan sebagai berikut yaitu transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan disesuaikan dengan jenis garansi bank.

Ini berarti Garansi Bank adalah perjanjian yang didasarkan atau didahului oleh perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, Bank Garansi putus secara hukum jika perjanjian awal berakhir.

Kita bisa lihat jenis garansi bank harus didasari atas dokumen awal seperti :

  1. Tender Bond atau Bid Bond atau Jaminan Penawaran disyaratkan adanya Undangan/Pengumuman Lelang/Dokumen Lelang.
  2. Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan disyaratkan adanya Agreement/ Kesepakatan setara perikatan kontrak, dan lainnya.

Secara ringkas bahwa pemberian Bank Garansi sebagai proses hukum terjadinya suatu pengalihan kewajiban seperti yang dipersyaratkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak sebelumnya.

Kajian dari sisi KUH Perdata mengkategorikan Bank Garansi dalam klausul penanggungan yang ada pada pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. Pasal 1820 menyebutkan Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Kemudian Pasal 1821 menerangkan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.

Pasal 1820 muncul kalimat “bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” ini kemudian dikenal dengan definisi wanprestasi.

Yang harus dijelaskan terkait perikatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tentang para pihak yang terlibat. Pihak kreditur adalah PPK kemudian debitur adalah penyedia dan pihak penjamin adalah bank.

Inilah dasar Mariam Darus Badrulzaman dalam buku Kompilasi Hukum Perikatan, menyatakan bahwa ingkar janji (wanprestasi) wujud dari tidak memenuhi perikatan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu :

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

b. Debitur terlambat memenuhi perikatan

c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dapat disimpulkan unsur kelalaian adalah tidak memenuhi, terlambat memenuhi dan/atau keliru atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kemudian pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Kewajiban ganti rugi bagi debitur/penyedia menurut KUH Perdata harus ada unsur kelalaian yang dinyatakan oleh kreditur/PPK. Sehingga surat pernyataan wanprestasi dari PPK adalah ketentuan hukum yang tertuang dalam kontrak/garansi bank. Seperti dijelaskan lengkap Pasal 1238 KUH Perdata bahwa “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank, sebagai berikut:

  1. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;
  2. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga;
  3. garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank (penjamin) untuk membayar kepada kreditur jika pihak yang dijaminkan (debitur) wanprestasi. Dengan demikian, maka bank garansi yang digunakan untuk menggaransikan pekerjaan termasuk ke dalam bentuk sebagaimana diuraikan pada no. 3 di atas, yaitu garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Disisi likuiditas Garansi Bank telah dijamin oleh Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila terjadi wanprestasi kreditor dapat menuntut :

  1. Pemenuhan perikatan.
  2. Ganti kerugian seperti yang tertuang dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata diantaranya berupa biaya, kerugian dan bunga.

Untuk itulah beralasan kiranya Perdirjen 37/PB/2012 dan PMK 25/PMK.05/2012 menggunakan Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran dalam langkah-langkah mengatasi permasalahan pelaksanaan diakhir tahun. Selain jaminan pasal ganti kerugian dari KUH Perdata, dua instrumen peraturan ini juga menyebutkan persyaratan jaminan pembayaran bersifat transferable kepada kuasa penerima pembayaran. Ini memangkas resiko kendala pencairan. So, Garansi Bank sangat akuntabel disisi administratif dan liquid dan secure dalam pencapaian kinerja.

About these ads

22 Tanggapan to “Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran”

  1. ikhsan Januari 23, 2013 at 10:00 am #

    Ass. Om, sangat rinci sekali penjelasannya cuman masih blm dong hehhee… saya mau tanya, bolehlah? Apabila penyedia sesuai dengan batas kontrak yang berakhir desember, namun penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan atau putus kontrak misalnya hanya 76%, apakah boleh penyedia mengambil/mencairkan uang pemeliharaan 5 % karena sebagian beranggapan bahwa uang pemeliharaan boleh tetap dicairkan sebesar persentasi pekerjaannya? mohon penjelasan. terimakasih, firdaus kotabaru kalsel.

  2. samsulramli Januari 23, 2013 at 10:24 am #

    jaminan pemeliharaan berlaku untuk pekerjaan yang telah selesai 100%.. ketika putus kontrak maka tidak ada kewajiban para pihak lain setelah itu.. disinilah pentingnya pengukuran prestasi pekerjaan yang fungsional/operasional yang dapat dibayar… jaminan pemeliharaan/retensi adalah bagian dari keseluruhan nilai kontrak jadi ketika putus kontrak dan prestasi pekerjaan telah dinilai sudah mencakup itu dan tidak ada pembayaran sesudah putus kontrak…

  3. Denis S. Singawilastra Februari 22, 2013 at 4:20 am #

    Yth. Bpk. Syamsul Ramli.
    Mohon beberapa pencerahan mengenai mekanisme pencairan bank garansi.
    Untuk pekerjaan yang habis masa kontraknya tanggal 31 desember 2012 dan kemudian penyedia jasa memberikan bank garansi senilai 80% nilai kontrak (karena alasan proses penilaian laporan antara perlu waktu, tim teknis menangguhkan pembayaran termin ll sehingga nilai bank
    Garansi merupakan akumulasi tetmin ll dan lll)
    Pada tanggal 20 januari 2013 waktu sebelum habis masa bank garansi (31 januari 2013) penyedia jasa disodori surat pernyataan untuk menyetujui bahwa pembayaran pekerjaan berdasarkan penilaian hasil evaluasi tim teknis (bukan berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai kontrak). Dan pada tanggal 28
    Januari 2013 penerima jasa memberikan penilaian yg tidak masuk akal (menurut penyedia jasa) dan cenderung subjektif bahwa pembayaran yang bisa diterima oleh penyedia jasa cuma 6,5% padahal menurut kurva s sudah lebih dari 90% (versi penyedia jasa). Untuk penilaian tsb penyedia jasa belum menyatakan setuju dg hasil penilaian tim teknis dan belum menandatangani berita acara hasil penilaian. Namun tanggal 29 januari 2013, pihak penerima jasa (ppk) udah memerintahkan pihak penjamin (bank) untuk mencairkan pembayaran sebesar 6,5% dari 80% yang dijaminkan (hal ini sangat merugikan penyedia jasa). Tanggal 30 januari 2013 penyedia jasa melayangkan surat permohonan penangguhan pembayaran sampai dengan adanya penjelasan metoda penilaian dan kesepakatan nilai prosentase pembayaran.
    Pada saat itu posisi dana 80% sudah berada di rek escrow penyedia jasa (sudah dibayarkan kppn dg sudah disertai pemotongan ppn dan pph).
    Tanggal 20 januari 2013, karena akan mengajukan pertemuan dg pihak penerima jasa maka penyedia jasa mengecek saldo escrow dan berdasarkan hasil cek saldo diketahui bahwa dana yg tersimpan 80% tsb pada tanggal 7 januari 2013 telah dilakukan pengiriman dana 6,5% ke rekening giro penyedia jasa dan 73,5% telah ditarik secara tunai.
    Pertanyaan saya :
    1. Bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan bank garansi oleh pihak penerima jasa ?
    2. Apakah ppk berhak mencairkan bank garansi ?
    3. Apakah memang tidak diharuskan ada persetujuan/pemberitahuan kepada penyedia jasa secara resmi/tertulis bahwa telah dilakukan penarikan dana mengingat rekening tsb adalah milik penyedia jasa dan lapiran saldo rekening koran pada tgl 31 jan 2013 masih 80% ?
    4. Setelah ditarik tunai penerima jasa, kemana dana tsb berjalan, apabila akan disetorkan ke kas negara, bagaimana kita mengetahui nya ?
    5. Bagaimana pihak penyedia jasa menjelaskan kpd petugas pajak mengenai bukti pemotongan pajak untuk nilai 80% sementara sebenarnya yang penyedia jasa terima cuma 6,5% ?

    Demikian pertanyaan saya, mohon untuk diberikan pencerahan/penjelasan nya, karena saya harus juga melakukan pemaparan dan memberikan penjelasan di sidang dewan direksi, dewan komisaris dan investor. Untuk penjelasannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

    Regards,
    Denis S. Singawilastra

  4. Denis S. Singawilastra Februari 22, 2013 at 4:28 am #

    Mohon maaf ada ralat di komentar sebelum nya, yaitu :
    1. Tertulis tanggal 20 januari 2013 dilakukan pengecekan saldo, ralat, yang betul tanggal 20 februari 2013.
    2. Tertulis tanggal 7 januari 2013 telah dilakukan penarikan tunai oleh penerima jasa, ralat, yang betul tanggal 7 februari 2013.

    Demikian ralat tsb. Terima kasih.
    -Denis S. Singawilastra-

  5. samsulramli Februari 22, 2013 at 5:30 pm #

    Terimakasih Pak saya mencoba memahami semampu saya.. namun sebelumnya ada pertanyaan yang harus saya ajukan.

    Pertanyaan saya apakah ini Kontrak harga satuan? Atau kontrak Lumpsum atau kontrak Gabungan Lumpsum dan Satuan? Kemudian bagaimana mekanisme pembayaran yang diatur dalam SSKK? Kejelasan ini penting untuk mencari benang merah yang tepat.

    Selain itu menurut saya harus dipisahkan antara masa pelaksanaan kontrak normal yang ‘terganggu’ oleh adanya batas akhir pencairan SPM dengan Masa Keterlambatan. Saya melihat kontrak seperti tidak dikendalikan, mestinya keberadaan (resiko) masa pelaksanaan terganggu pada tanggal 17 desember (APBN) akibat masa akhir pencairan SPM sudah diantisipasi sejak awal. artinya ada batas waktu yang cukup sebelum memasuki tanggal 17 untuk menilai progress pekerjaan. Sehingga ketika misal 1 minggu sebelum tanggal 17 progress sudah dilakukan penilaian dan ada waktu seminggu sebelum tanggal 17 desember bagi PPHP untuk menentukan sudah sejauh mana progress yang bisa dibayar. Dalam pemahaman saya Garansi Bank yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran melingkupi sisa progress pekerjaan… Bukan menjamin pembayaran prestasi pekerjaan yang semestinya disepakati untuk dibayar berdasarkan jenis kontrak dan metode pembayaran.

    Kemudian untuk masa keterlambatan yaitu terhitung setelah akhir kontrak hingga maksimal 50 hari harus didasarkan pada penelitian PPK bahwa penyedia dari kondite atau prestasinya selama ini akan mampu menyelesaikan dalam masa keterlambatan dan dikenakan denda keterlambatan.

    Dari paparan Bapak saya coba menjawab menurut pengetahuan saya yang serba sedikit terkait kasus ini.
    1. Bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan bank garansi oleh pihak penerima jasa? Mekanisme pencairan bank garansi sesuai dengan klausul yang terdapat pada sertifikat bank garansi diantaranya Conditional atau unconditional… kalau unconditional maka ketika penyedia wanprestasi seperti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada jangka waktu yang diberikan maka pemegang sertifikat dapat mencairkan secara langsung… berbeda dengan conditional maka ada kondisi-kondisi tertentu yang harus disepakat sebelum pencairan seperti pengukuran bersama, pernyataan dari pemilik sertifikat dan seterusnya….
    Kemudian paling minimal sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 Garansi Bank harus terdapat:
    • Penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas)hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berakhirnya Garansi Bank;
    • Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdata atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata.

    2. Apakah ppk berhak mencairkan bank garansi ?
    Sesuai klausul Sertifikat Garansi (Unconditional) dapat dilihat bahwa PPK bertugas mengeluarkan pernyataan wanprestasi kemudian berdasarkan itu KPPN mencairkan sertifikat garansi yang mestinya sdh disepakati transferable ke rekening KPPN.
    3. Apakah memang tidak diharuskan ada persetujuan/pemberitahuan kepada penyedia jasa secara resmi/tertulis bahwa telah dilakukan penarikan dana mengingat rekening tsb adalah milik penyedia jasa dan lampiran saldo rekening koran pada tgl 31 jan 2013 masih 80% ? Kalau Unconditional tidak perlu persetujuan/pemberitahuan begitu terjadi wanpretasi dapat dicairkan. Berbeda kalau Conditional tentu terikat kondisi-kondisi yang disepakati.
    4. Setelah ditarik tunai penerima jasa, kemana dana tsb berjalan, apabila akan disetorkan ke kas negara, bagaimana kita mengetahui nya ?
    Proses pencairan mestinya bersifat transferable artinya langsung kerekening Kas Negara dalam hal ini KPPN, bukan PPK.
    5. Bagaimana pihak penyedia jasa menjelaskan kpd petugas pajak mengenai bukti pemotongan pajak untuk nilai 80% sementara sebenarnya yang penyedia jasa terima cuma 6,5% ? Ini yang saya maksud dipendahuluan mestinya penilaian pekerjaan dulu baru keluar jaminan pembayaran terkait sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan tidak termasuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan (termin progress). Dan inipun tergantung pada jenis kontrak.

  6. eko fiftadi April 7, 2013 at 2:56 am #

    Yth. Bpk. Syamsul Ramli.
    Apakah Jaminan Pelaksanaan dapat diklaim apabila Wanprestasi dinyatakan setelah masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut berakhir ?
    Masa berlaku jaminan pelaksanaan tertulis sampai dengan tanggal 24 Desember 2012,
    kontrak berakhir tanggal 20 Desember 2012 dan dilakukan adendum terhadap waktu pelaksanaan selama 8 (delapan) hari kerja, tetapi tidak dilakukan perpanjangan masa jaminan pelaksanaan dan perusahaan dinyatakan wanprestasi pada tanggal 28 Desember 2012.
    Mohon diberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku
    Terimakasih, eko

  7. eko fiftadi April 7, 2013 at 3:05 am #

    Yth. Bpk. Syamsul Ramli.
    Mohon juga Penjelasan tentang pasal-pasal pada jaminan pelaksanaan karena ada perbedaan dalam menafsirkan hal-hal sebagai berikut :
    1. Pasal 3 (tiga) Mengenai Masa Berlaku Jaminan selama masa kontrak
    2. Pasal 5 (lima) Mengenai Masa Pembayaran oleh Penjamin selama 14 Hari Kerja
    3. Pasal 7 (tujuh) tentang masa tuntutan pencairan selama 30 Hari Kalender
    dan apakah wanprestasi tersebut harus dinyatakan dalam masa berlaku jaminan (pasal3) atau bisa diluar masa berlaku jaminan (pasal 3) tetapi masih masuk masa tuntutan pencairan (pasal 7). jaminan masih bisa dicairkan ?
    Demikian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
    Eko Fiftadi

  8. samsulramli April 7, 2013 at 3:27 pm #

    Jaminan Pelaksanaan yang harus dilihat adalah :
    1. Masa laku Jaminan Pelaksanaan
    2. Cara melakukan klaim


    3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

    4. Jaminan ini berlaku apabila:

    a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
    b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

    Ini menunjukkan bahwa Jaminan Pelaksanaan berlaku selama masa laku jaminan pelaksanaan, apabila dalam tenggat masa laku tersebut penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak atau pada masa itu diputus kontrak…

    Dalam kasus yang Bapak ajukan karena sampai pada tanggal 24 Desember 2012 (Masa Berlaku) tidak ada wanprestasi karena pada tanggal 24/12/2004 waktu pelaksanaan diaddendum s/d 28 Desember 2012. Artinya klausul pencairan jaminan tidak berlaku lagi karena s/d 24/12/2012 penyedia tidak memenuhi poin a dan b.

    Kemudian sejak tanggal 25/12/2012 s/d 28/12/2012 pekerjaan sudah tidak dijamin oleh jaminan pelaksanaan. Disini letak kekeliruan dari PPK sebelum berakhirnya masa laku jaminan pelaksanaan tidak melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan, sehingga wanprestasi/putus kontrak pada tanggal 28 Desember 2012 tidak berakibat terhadap jaminan pelaksanaan karena pada dasarnya sejak tanggal 25/12/2012 pelaksanaan sudah tidak dijamin lagi.

    1. Pasal 3 (tiga) Mengenai Masa Berlaku Jaminan selama masa kontrak (dalam kasus ini selama masa kontrak yang dijamin adalah s/d 24/12/2012.)

    5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

    2. Pasal 5 (lima) Mengenai Masa Pembayaran oleh Penjamin selama 14 Hari Kerja. (dalam kasus ini seandainya wanprestasi dan dinyatakan terjadi dalam masa kontrak yang dijamin artinya s/d 24/12/2012 maka meskipun surat tuntutan pencairan disampaikan diluar tanggal 24/12/2012 tetap sah dan Penjamin harus mencairkan jaminan terhitung 14 hari kerja sejak surat disampaikan ke penjamin)

    7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

    3. Pasal 7 (tujuh) tentang masa tuntutan pencairan selama 30 Hari Kalender. (Batas tuntutan pencairan jaminan paling maksimal 30 hari sejak berakhirnya masa laku jaminan, artinya surat tuntutan harus disampaikan paling lambat sebelum 30 hari kalender sejak tanggal 24 12/2012

  9. joni su joni April 28, 2013 at 9:03 am #

    gimana terkait pengakuan asetnya? per 31 des diakui apa? iya kali selesai, kalau tidak selesai gmn? misal fisik 80% uang 100%? di neraca spt apa? kalo gitu laporan keuangan bukan 31 des dong, bikin aja sekalian UU bahwa laporan keuangan berakhir 19 feb tahun berikutnya…..??

  10. samsulramli April 28, 2013 at 10:44 pm #

    Untuk aset dalam pengerjaan dikenal istilah Konstruksi Dalam Pengerjaan KDP yaitu aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi dan ini masuk dalam aset tetap pada neraca…

    Untuk laporan keuangan pada dasarnya tetap 100% karena sertifikat jaminan pembayaran tidak berbeda dengan jaminan pemeliharaan….

  11. ryano Agustus 13, 2013 at 10:17 am #

    kalau misalkan BG tersebut diterbitkan atas nama Bank Penerbit itu sendiri/menjamin diri sendiri bisa kah? semisal Bank Penerbit mengikuti tender untuk pengadaan valas RM (Ringgit Malaysia) di kementrian yang mengurus pemberangkatan TKI.

  12. samsulramli Agustus 13, 2013 at 10:38 am #

    Maaf Saya terus terang belum punya pengalaman dan pengetahuan yang pasti tentang ini Pak.. Namun dari sisi fungsi dan sifat perikatan yang terjadi dengan BG antara Surety, Oblige dan Principal mestinya tidak dalam satu kendali atau tidak ada pertentangan kepentingan..

  13. Budi November 26, 2013 at 10:17 am #

    mas saya bisa tanya gak kalo untuk buat bank garansi performance bond itu biasa prosedur brapa lama, katakanlah semua persyaratan lengkap? Maksud saya bukan prosedur pengajuannya, tapi prosedur dari mengajukan sampe bener2 dapet BGnya? Saya ngerti tiap bank berbeda2 tapi ada waktu perkiraan ga yah? Trims.

  14. samsulramli November 27, 2013 at 6:41 pm #

    Terus terang saya belum pernah membuat jaminan pelaksanaan karena belum pernah menjadi penyedia… dari info beberapa teman katanya 2 s/d 7 hari….

  15. koko Desember 30, 2013 at 5:57 pm #

    Ass.wrwb…mau minta penjelasan mas tentang BG Pembayaran dalam menghadapi akhir tahun, apakah diperbolehkan apabila pekerjaan belum selesai tetapi agar dana APBD/APDN dapat dicairkan maka penyedia jasa hrs memberikan BG Pembayaran pdhl seharusnya pekerjaan itu wanprestasi karena sudah selesai waktunya sesuai kontrak..misal masa kontrak selesai tgl.25 desember 2013 tetapi ketika tgl.25 desember 2013 progres pekerjaan misal 80% jd masih kurang 20% sehingga penyedia harus membuat BG Pembayaran sebesar 20%..apakah hal ini tidak melanggar ketentuan kontrak krn jangka waktu proyek sudah selesai, kenapa tidak dilakukan wanprestasi atau mungkin addendum kontrak..
    Mohon apa dasar hukum BG Pembayaran? apakah di perpres no.70 thn 2012 yg terbaru ada mas..?
    terima kasih sebelumnya….

  16. samsulramli Desember 30, 2013 at 7:43 pm #

    Selama menurut Penelitian PPK penyedia mempunyai motivasi dan kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 26-31 Desember untuk APBN tidak masalah.. untuk APBD jika diatur oleh peraturan daerah menyebutkan penggunaan BG juga tidak masalah… silakan dipelajari Perdirjen 42/2013…

  17. lakku Januari 30, 2014 at 6:56 am #

    kami di putus kontrak karna wanprestai pekerjaan kami tdk sampai 30% sesuai uang muka yg cair hasilnya hanya 17,92% otomatis penyedia harus mengganti uang muka dipotong hasil pekerjaan ke ppk, kami blm terima uang termin, pertanyaan kami apakah jaminan pelaksanaan dpt di klaim ppk ke penyedia sementara penyedia hanya menerima uang muka/ mohon petunjuk – terima kasih

  18. samsulramli Januari 31, 2014 at 11:57 am #

    Sanksi wanprestasi adalah pencairan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

  19. zakianwar Februari 19, 2014 at 10:54 pm #

    Yth Bapak samsulramli..saya ingin bertanya dua hal tentang Bank Garansi
    1. Apakah ada undang2 yang mengatur ttg jumlah jaminan pemeliharaan yg dpt dibayarkan oleh bank kepada pemerintah jika terjadi wanprestasi selama masa pemeliharaan..apakah keseluruhan 5% atau sejumlah nilai kerusakan yg timbul
    2. Menurut undang2..ke rekening manakah dibayarkan klaim bank garansi..apakah rekening kas negara atau boleh dibayarkan ke rekening bendahara proyek dinas atau ada perbedaan nomor rekening menurut jenis bank garansi yang diklaim..
    Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih

  20. samsulramli Februari 20, 2014 at 3:21 pm #

    1. besaran jaminan pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak diatur dalam perpres 54/70 pasal 70 ayat 6 huruf b dan pasal 71 ayat 2
    2. Pencairan jaminan dimasukkan ke kas negara/daerah melalui rekening BUD (Bendahara Umum Daerah)

  21. Nawie Ridwan Achmad Mei 27, 2014 at 9:16 pm #

    Yth. Bapak Samsu Ramli

    Bagaimana dengan Jaminan Pelaksanaan yg kadaluarsa? Apakah jaminan pelaksanaan yang kadaluarsa dapat diklaim ke Penyedia? (dalam hal ini Penyedia bersedia dipotong jaminan pelaksanaan dari uang pembayaran, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai 6000). Jadi perhitungannya uang pembayaran – pajak – denda – jaminan pelaksanaan). Memang PPK telah lalai secara kepatuhan, namun kami ingin kelalaian ini tidak sampai muncul kerugian terhadap negara. Bila bisa, Bagaimana prosedur ke KPPN nya. Mohon pencerahan. Terimakasih

  22. samsulramli Mei 29, 2014 at 8:20 am #

    Jaminan yang kadaluarsa tidak mungkin dapat dicairkan. Namun demikian menurut hemat saya jika penyedia bersedia dipotong pembayaran sebesar jaminan pelaksanaan tidak masalah. Hanya saja pertanyaannya pekerjaan selesai atau tidak karena syarat sah dicairkan jaminan adalah tidak selesainya pekerjaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.292 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: