Pengadaan Langsung (III)

27 Feb

 

Pengadaan Langsung Konsultan Perorangan

 

  1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
    1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
    2. bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
  3. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  4. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung Konsultan sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.

 

Dokumen Pengadaan

 

Dokumen pengadaan langsung menggunakan SPK mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Perka 15/2012.

 

 Tahapan Pengadaan Langsung

 

  1. Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:
    1. Survei pasar untuk memilih calon Penyedia;
    2. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima Penyedia perorangan berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
    3. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
    4. menerima bukti transaksi.
  2. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.

 

Tanda Bukti Perjanjian

 

Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuknya adalah Surat Perintah Kerja (SPK).

 

 Teknis Pengadaan Langsung Konsultan Perorangan

 

  1. Pejabat Pembuat Komitmen meminta Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.

 

Permintaan ini dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan rincian paket pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang nilai paketnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengadaan langsung. Misal PPK membuat rekapitulasi paket pekerjaan yang tertuang dalam RUP dalam bentuk tabel paket pekerjaan dengan nilai dibawah 200 juta rupiah. Kemudian tabel ini diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk ditetapkan metode pengadaan dan dilakukan proses. Tabel atau surat perintah minimal berisi Volume pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS), Spesifikasi (teknis) dan bukti perjanjian yang akan didapatkan.

 

Dalam menetapkan bukti perjanjian yang didapatkan PPK harus mempertimbangkan ketentuan mekanisme perbendaharaan negara/daerah terkait metode pembayaran disisi keuangan lihat artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian.

 

  1. Pejabat Pengadaan melakukan kaji ulang atas surat perintah/tabel paket pekerjaan.

 

Dalam proses kaji ulang ini pejabat pengadaan dapat mengusulkan perubahan spesifikasi, HPS serta bukti perjanjian.

 

  1. Pejabat Pengadaan menetapkan cara pengadaan langsung.

 

Pejabat pengadaan menetapkan apakah akan dilakukan pembelian/pembayaran langsung atau permintaan penawaran penyedia.

 

  1. Pengadaan Langsung adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau benilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia dengan menggunakan SPK, meliputi antara lain :
    1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya, antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik.
    2. Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
    3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi. Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
    4. Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
    5. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
    6. Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan.
    7. Ketentuan negosiasi biaya:
      1. dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Penyedia;
      2. dalam hal negosiasi biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan diadakan Pengadaan Langsung ulang;
      3. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Biaya.
      4. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
        1. uraian singkat pekerjaan;
        2. nama peserta;
        3. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;
        4. unsur-unsur yang dievaluasi;
        5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
        6. tanggal dibuatnya Berita Acara.
        7. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.
        8. PPK menandatangani SPK sekaligus sebagai SPMK bagi Konsultan untuk segera melaksanakan pekerjaan.

 

 

 

About these ads

12 Tanggapan to “Pengadaan Langsung (III)”

  1. sikampong April 12, 2013 at 10:56 am #

    pengadaan langsung jasa lainnya blum ya pak? ato udah lewat?.. mau nanya ni bro, di instansi sy segera akan melakukan lelang pengadaan jasa asuransi pasar (kebakaran), trus sy bingung dlm menentukan HPS dan spesifikasi teknisnya gimana? soalnya beda dg pengadaan barang atau konstruksi yg udah jelas harga satuannya.. trus gimana cara PPK menntukan HPSnya sedang qt ga tau brpa nilai preminya satu pasar.. sbg informasi anggaran utk 3 Pasar sentral di DPA kami sebesar 900jt yg sebenarnya plan utk 12 bulan.. tolong mas bro?? secepatnya

  2. samsulramli April 12, 2013 at 2:41 pm #

    Sudah pak di
    Untuk HPS bisa dilakukan survey ke beberapa penyedia jasa asuransi yang mempunyai produk terkait, kemudian juga bisa dicari kontrak-kontrak sejenis dengan survey kepada pengguna jasa baik pemerintah maupun swasta yang pernah menggunakan..

  3. gema wahyu adinata April 21, 2013 at 4:36 pm #

    apakah dalam pengadaan langsung wajib mencantumkan PPH 21? padahal perusahaan tersebut tidak pernah membayar PPH 21 karena tidak memiliki karyawan…

  4. samsulramli April 21, 2013 at 5:24 pm #

    Perpres 54/2010 pasal 56 ayat 4a menegaskan bahwa proses penilaian kualifikasi untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak dilakukan. Hal ini juga ditegaskan dalam Perka 14/2012 tentang pengadaan langsung barang bahwa penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk pengadaan langsung. Sehingga terkait laporan pajak PPh 21 dalam pengadaan langsung dapat tidak dilakukan.. Meskipun demikian terkait dengan peraturan perpajakan maka disisi bukti pembayaran pejabat pengadaan dan PPK harus tetap memperhatikan kelengkapan pembayaran seperti bukti pembayaran PPN untuk nilai pembelian diatas Rp.1.000.000,- dan PPH untuk nilai diatas Rp.2.000.000,-. Termasuk juga kewajiban memiliki NPWP bagi pemilik usaha mikro atau NPWP Badan Usaha untuk usaha kecil atau koperasi kecil.

  5. zainul arifin April 24, 2013 at 1:23 am #

    apa sama prosesnya dengan pengadaan langsung konsultansi badan usaha ya pak? dari keterangan bapak, disini saya tidak melihat adanya prakualifikasi. apa memang prakualifikasi tidak diperlukan untuk pengadaan langsung jasa konsultansi?

  6. samsulramli April 24, 2013 at 9:14 am #

    ada disini pak

  7. zainul arifin April 24, 2013 at 8:58 pm #

    terima kasih pak samsul atas jawabannya. adalagi pertanyaan yang mengganjal saya ……
    apabila ada pengadaan jasa konsultansi perencana senilai 1,2 juta pengawas 900ribu (pekerjaan pemavingan halaman kantor), apa boleh dokumen disederhanakan, hanya berisi : undangan, contoh pakta integritas; contoh formulir isian kualifikasi; KAK; contoh dokumen penawaran; dan contoh kontrak/SPK. berita acaranya sama dengan yang dokumen lengkap mulai survei sampai penyerahan ke PPK. jika boleh diringkas seperti itu, apa evaluasi (administrasi, teknis, biaya) dilakukan seperti evaluasi yang ada dokumen lengkap, dimana undangan tidak disebutkan dasar peniaian teknis. jika tidak boleh diringkas, bagaimana yang seharusnya dilakukan, mengingat pagunya yang sangat kecil.
    mohon bantuan dari bapak

  8. samsulramli April 24, 2013 at 9:33 pm #

    Pengadaan konsultan sekecil apapun nilainya tetap lebih kompleks dari pengadaan barang.. jadi sebaiknya secara essensi evaluasi dilakukan sesuai dengan dokumen yang ada…

  9. weelhia Mei 20, 2013 at 11:05 am #

    pak samsulramli yth;
    saya punya kasus melakukan pengadaan langsung konsultansi perorangan baik perencanaan pagar yag nilainya Rp. 8.000.000, mengingat pekerjaannya sangat sederhana, maka pertanyaan saya adalah :
    1. apakah boleh saya mengundang seorang sarjana sipil yang baru tamat S-1, yang belum memiliki sertifikat tenaga ahli?
    2. bagaimana pembayaran ppn dan pph? apakah dilakukan pemotongan langsung dari instansi terkait atau konsultan perorangannya yang membayar langsung?

  10. samsulramli Mei 20, 2013 at 11:26 am #

    1. Untuk konsultan saya tidak menemukan pengecualian SKA namun untuk non konsultan masih bisa untuk paket sederhana hanya menggunakan ijazah (SKA bila diperlukan)
    2. PPN dan PPh dapat dibayarkan oleh penyedia kemudian bukti bayar diserahkan ke pengguna atau langsung dipotong untuk dibayarkan oleh pengguna dan copy bukti pembayaran utk penyedia…

  11. weelhia Juni 11, 2013 at 7:28 am #

    satu lagi pak,. apakah konsultansi perorangan hanya dilakukan oleh satu orang atau bisa dikerjakan oleh 2 orang?

  12. samsulramli Juni 11, 2013 at 9:59 pm #

    Konsultan perorangan hanya bekerja dan bertanggungjawab sendiri….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.294 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: