Pengadaan Langsung (V)

28 Feb

Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS.

Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian/ kuitansi, penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi. Untuk yang menggunakan SPK, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan Penyedia memang memiliki kompetensi, formulir isian kualifikasi juga tidak diwajibkan.

Metode ini dikenal juga dengan preknowledge yaitu pejabat pengadaan cukup menilai kompetensi penyedia berdasarkan pengetahuan awal. Misal untuk pengadaan langsung jasa percetakan maka penyedia jika yang memiliki usaha percetakan, tidak perlu dipaksa untuk mengisi formulir isian kualifikasi.

Perpres 54/2010 pasal 56 ayat 4a menegaskan bahwa proses penilaian kualifikasi untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak dilakukan. Hal ini juga ditegaskan dalam Perka 14/2012 tentang pengadaan langsung barang bahwa penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk pengadaan langsung.

Meskipun demikian terkait dengan peraturan perpajakan maka disisi bukti pembayaran pejabat pengadaan dan PPK harus tetap memperhatikan kelengkapan pembayaran seperti bukti pembayaran PPN untuk nilai pembelian diatas Rp.1.000.000,- dan PPH untuk nilai diatas Rp.2.000.000,-. Termasuk juga kewajiban memiliki NPWP bagi pemilik usaha mikro atau NPWP Badan Usaha untuk usaha kecil atau koperasi kecil.

Dokumen pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian/kuitansi menggunakan dokumen pengadaan sederhana seperti yang pernah diatur dalam pasal 3a Perka LKPP Nomor 2 tahun 2011. Isi dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak menggunakan SPK sekurang-kurangnya memuat:

  1. Volume pekerjaan
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS)
  3. Spesifikasi (teknis).

Sebagai tambahan sebaiknya semua proses dibuatkan kertas kerja berisi riwayat proses pengadaan langsung. Format tidak baku terpenting poin-poin proses termaktub didalamnya.

Pemilihan Penyedia Barang dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan dua cara yaitu:

  1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
  2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan barang yang menggunakan SPK. Untuk Dokumen pengadaan silakan download SDP Perka 15/2012.

Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

Tahapan dan Jadwal Pengadaan Langsung

  1. Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:
    1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
    2. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK;
  1. Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.

 

Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung

  1. Pejabat Pembuat Komitmen meminta Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.

Permintaan ini dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan rincian paket pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang nilai paketnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengadaan langsung. Misal PPK membuat rekapitulasi paket pekerjaan yang tertuang dalam RUP dalam bentuk tabel paket pekerjaan dengan nilai dibawah 200 juta rupiah. Kemudian tabel ini diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk ditetapkan metode pengadaan dan dilakukan proses. Tabel atau surat perintah minimal berisi Volume pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS), Spesifikasi (teknis) dan bukti perjanjian yang akan didapatkan.

Dalam menetapkan bukti perjanjian yang didapatkan PPK harus mempertimbangkan ketentuan mekanisme perbendaharaan negara/daerah terkait metode pembayaran disisi keuangan lihat artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian.

  1. Pejabat Pengadaan melakukan kaji ulang atas surat perintah/tabel paket pekerjaan.

Dalam proses kaji ulang ini pejabat pengadaan dapat mengusulkan perubahan spesifikasi, HPS serta bukti perjanjian.

  1. Pejabat Pengadaan menetapkan cara pengadaan langsung.

Pejabat pengadaan menetapkan apakah akan dilakukan pembelian/pembayaran langsung atau permintaan penawaran penyedia.

    1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain:
      1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
      2. Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan);
      3. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan);
      4. negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan);
      5. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.
    1. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:
      1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
      2. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
      3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
      4. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
      5. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
      6. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan harga serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
      7. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
      8. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
      9. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
        1. nama dan alamat Penyedia;
        2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
        3. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
        4. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
        5. tanggal dibuatnya Berita Acara.
    1. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
    2. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
      1. bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      2. kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
      3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
About these ads

19 Tanggapan to “Pengadaan Langsung (V)”

  1. Mulud Subarkah Februari 28, 2013 pada 3:00 pm #

    alhamdulillah… terima kasih banyak informasinya,, barokallohulaka,,

    salam hormat, barkah

    ________________________________

  2. samsulramli Februari 28, 2013 pada 3:01 pm #

    Aamiin.. terimakasih Bapak Barakallah buat kita semua..

  3. sutar Maret 1, 2013 pada 12:22 pm #

    preknowledge itu prosesnya bagaimana pak , sampai bisa mengetahui apakah ada kewajiban membuat daftar pendek atau bagaimana….

  4. samsulramli Maret 1, 2013 pada 1:59 pm #

    Tidak perlu daftar pendek Pak karena preknowledge bukan penilaian kualifikasi tapi pengetahuan awal… seperti saya contohkan kalau mau beli laptop ditoko komputer maka tidak perlu lagi penilaian karena sudah pasti penyedia/toko mampu menyediakan laptop…

  5. msibarani Maret 1, 2013 pada 3:34 pm #

    Apakah perlu pejabat penerima hasil pekerjaan dalam pengadaan langsung?

  6. samsulramli Maret 1, 2013 pada 3:42 pm #

    Saya tidak menemukan pengecualian Pak.. hanya saja mungkin teknisnya disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Karena pengadaan langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaan maka sebaiknya cukup oleh Pejabat PHP tidak perlu pakai Panitia PHP…. Dan proses PHP disederhanakan jangan justru memperpanjang proses…

  7. kotatebingtinggi Maret 6, 2013 pada 4:47 pm #

    Masih bingung dengan istilah PENGADAAN LANGSUNG. Baca dulu nih biar mantrabss. Tapi ada ANALOGI yg umumkah? Terima kasih atas jawabannya

  8. Roel Nicolas Maret 15, 2013 pada 8:38 pm #

    Salam kenal mas Syamsul….
    Sesuai pasal 51 Perpres 70 th 2012 artinya jika kita belanja barang pakai habis <10 jt, harus ada ;
    1. Bukti pembelian.
    2. Kwitansi
    3. SPK…?
    Apakah demikian ?
    Trims

  9. samsulramli Maret 16, 2013 pada 12:19 am #

    Pasal 51 berisi tentang tipe kontrak Pak Roel, mungkin yang dimaksud pasal 55… Untuk belanja s/d 10juta dapat menggunakan Bukti Pembelian saja.. atau Kwitansi atau juga SPK..

  10. Roel Nicolas Maret 25, 2013 pada 1:11 pm #

    Ok trims.
    Kalo belanja Barang Pakai Habis yang nilainya misalkan Rp 1 juta / < 10 juta apakah juga harus ada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa ?
    Trims.

  11. samsulramli Maret 25, 2013 pada 1:55 pm #

    Pengadaan barang jasa selalu memerlukan PPK dan Pejabat pengadaan hanya saja utk pembelian langsung transaksi dapat didelegasikan kepada pihak lain

    HPS tidak diperlukan utk pengadaan langsung barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian.

  12. Muhammad Alamsyah Mei 14, 2013 pada 11:09 am #

    Ass!.. mohon penjelasan pak…dalam PBJ pada P54.2010 dan P70.2012.untuk melakukan proses Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung di laksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan. pertanyaan saya:
    1. apakah dibolehkan mengangkat Pejabat Pengadaan pada Instansi yang belum memiliki LPSE, dimana kami panitia dalam proses e.lelang hanya mengikut pada LPSE terdekat,
    2. siapa yang berhak mengangkat Pejabat Pengadaan pada Instansi kami apakah KPA atau Kepala ULP,
    3. pekerjaan Tambah Daya Listrik PLN di bawah 200jt dengan tarif resmi yang sudah ditetapkan pemerintah dapat dilakukan Penunjukan Langsung terhadap satu penyedia yang merupakan rekanan dari PLN dan jika dilakukan dengan proses Pengadaan Langsung harus melakukan survei harga minimal dua penyedia.

  13. samsulramli Mei 14, 2013 pada 1:13 pm #

    1. Pejabat pengadaan/Pokja tidak mengikat dengan LPSE jadi instansi yang melaksanakan pengadaan wajib mengangkat pejabat pengadaan/pokja sesuai batas kewenangan tugas..
    2. Pejabat pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA
    3. Untuk pekerjaan tambah daya listrik dgn nilai s/d 200jt dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk penunjukan langsung adalah hanya untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PLN sendiri dalam hal pemasokan listrik dan sudah ada tarif resminya.. untuk rekanan PLN sifatnya penyedia yang tidak dapat ditunjuk langsung…

  14. SANTY HANDAYANI Oktober 8, 2013 pada 6:14 am #

    Mohon pencerahaannya dari Pak Samsul. Sekolah kami ( Sekolah Tinggi swasta ) mendapat hibah dari Ditjen Dikti sebesar 200 juta sesuai proposal akan kami gunakan untuk pekerjaan konstruksi. Masalahnya apakah perlu Pejabat/Panitia Pengadaan dan PPK seperti Instansi Pemerintah? seperti diketahui di sekolah kami tidak ada yang bersertifikat. Apa perlu HPS juga . Dan apa tetap memperhitungkan PPN terima kasih Pak Samsul sebelumnya.

  15. samsulramli Oktober 8, 2013 pada 2:06 pm #

    Sifatnya swakelola tipe 3 yaitu swakelola kelompok masyarakat, sebaiknya perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh PTS kemudian pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh PTS apabila mampu atau menggunakan tenaga teknis perorangan atau tenaga ahli perorangan dengan sistem upah sedangkan bahan, material dan peralatan dikelola oleh tim pelaksana… Mengenai Pejabat Pengadaan/Panitia dapat meminta bantuan PNS yang bersertifikat atau non PNS yang bersertifikat… untuk PPK langsung dipegang oleh PA/KPA atau dalam hal ini Dekan/Rektor

  16. SANTY HANDAYANI Oktober 8, 2013 pada 7:04 pm #

    Terima kasih atas jawabannya pak Samsul. Namun dapatkah proyek tersebut tidak di swakelolakan alias dilelangkan dengan pengadaan langsung, mohon penjelasannya.

  17. Yoshiatri 'Ochi' Maret 13, 2014 pada 1:02 pm #

    Assalamualaikum pak, saya mau tanya tentang perjanjian dengan media massa, misalnya di tempat kami ada 5 media massa dan kami melakukan perjanjian dengan ke-5 media massa tersebut, masing2 media massa berbeda nilai perjanjiannya (ada yang 25jt/bulan, ada 30 jt/bln dan ada 35jt/bln, perbedaan ini berdasarkan perbedaan spek teknis), apakah bs dilaksanakan dengan pengadaan langsung? sedangkan perjanjian ini dilakukan utk 12 bulan namun proses pencairan dilakukan bertahap/termijn, atau apakah sebaiknya dilakukan dengan proses penunjukkan langsung?

    mohon penjelasannya pak, karena kami berusaha menghindari kesalahan dalam proses administrasinya, mengingat anggaran untuk ini besar (total anggran utk 5 media massa senilai lebih dari Rp 2 M)

    atas perhatiannya diucapkan terima kasih

    wassalam

  18. samsulramli Maret 13, 2014 pada 8:13 pm #

    Di beberapa daerah perjanjian dengan media massa melalui jasa agency media sehingga polanya dilelang.. menurut saya ini paling aman..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.074 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: