Badan Usaha dan Kualifikasi Usaha

17 Mei

Dalam diskusi atau obrolan tentang pengadaan barang/jasa seringkali muncul distorsi pemahaman tentang badan usaha dan kualifikasi usaha. Sehingga muncul “UU Kebiasaan“, kenapa saya istilahkan demikian ternyata ini dibawah sadar telah mempengaruhi penerapan dilapangan. Misal ketika Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menawar pada pengadaan diasumsikan bahwa kualifikasi usaha perusahaan tersebut adalah non kecil (menengah atau besar).

    Sekarang mari kita kupas sedikit tentang definisi Badan Usaha dan Kualifikasi Usaha. Kupasan ini didasarkan pada beberapa literatur utamanya literatur peraturan.

Badan Usaha

    Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Kemudian “Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum).

Dua macam Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah :

  1. Natuurlijke Persoon (natural person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata).
  2. Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdata)

    Selain itu UUD 1945 sebagai sumber dari segala aturan di Indonesia menaungi hak terkait Badan Usaha ini melalui pasal 33 yaitu :

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Meski sebagai subyek hukum Badan Usaha tidak sama dengan Badan Hukum. Badan usaha sebagai kelembagaan ekonomi sedang Badan Hukum adalah kelembagaan hukum. Untuk itu kemudian muncul berbagai jenis badan usaha di Indonesia yaitu:

  1. Usaha Perseorangan/Usaha Dagang yaitu Perusahaan milik perseorangan yang menjalankan usaha perdagangan.
  2. Firma yaitu suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan. Ciri – ciri perseroan Firma:
  • Para persero aktif dalam kegiatan bada usaha sesuai bidang tugasnya
  • Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama ( solider ).
  • Tidak berbadan hukum
  1. Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) yaitu badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya. Ciri – ciri Perseroan Komanditer:
  • Ada persero aktif dan diam.
  • Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.
  • Tidak berbadan hukum
  1. Perseroan
    Terbatas
    (PT) yaitu organisasi bisnis berbadan hukum resmi yang dimiliki minimal dua orang dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT di butuhkan sejumlah modal dan berbagai persyaratan lainnya. Ciri dan Sifat PT :
  • Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
  • Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
  • Kepemilikan mudah berpindah tangan
  • Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
  • Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
  • Berbadan hukum
  1. Perusahaan Persero yaitu Badan Usaha Milik Negara yang terbentuk perseroan terbatas ( PT ) yang modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar keuntungan.
  2. Perusahaan Umum ( Perum ) yaitu
    perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
  3. Perusahaan Daerah (PD) yaitu Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.
  4. Koperasi yaitu
    badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan dan berbadan hukum.
  5. Yayasan yaitu suatu badan usaha yang tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa persyaratan dari Badan Usaha tidak menyinggung besaran modal, kekayaan bersih atau omset. Ini murni hanya tentang badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.

Kualifikasi Usaha

Bagaimana dengan kualifikasi usaha. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha. Kualifikasi usaha acuan dasarnya adalah UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Pasal 1 ayat 1 s/d 4 menjelaskan definisi kualifikasi usaha yaitu :

  • Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti tertuang pada pasal 6 ayat 1 :
    • memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    • memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  • Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria pada pasal 6 ayat 2:
    • memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    • memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  • Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana pasal 6 ayat 3:
    • memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    • memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
  • Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Persyaratan utama penetapan kualifikasi usaha adalah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan (omset usaha).

Dari dua kesimpulan yang ada maka cukup beralasan untuk mengatakan bahwa mengaitkan kualifikasi usaha terhadap bentuk badan usaha adalah tidak tepat. Tidak ada hubungannya antara bentuk badan usaha PT dengan usaha besar. Demikian juga bentuk badan usaha CV dengan usaha kecil.

Izin Usaha

Selain itu yang menurut saya perlu juga dibahas adalah tentang Surat Izin Usaha. Surat Izin Usaha adalah surat perijinan untuk melaksanakan kegiatan usaha baik itu perdagangan atau lainnya. Macam-macam izin usaha tergantung kepada ruang lingkup instansi yang mengeluarkan perijinan. Izin usaha bukan hanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih banyak izin usaha lain seperti : Izin Bidang Agraria, Izin Bidang Rekreasi dan Hiburan, Izin Bidang Industri, Izin Bidang Kesehatan, Izin Bidang Perdagangan, Izin Bidang Pariwisata, Izin Umum dan lainnya. Kompleksnya sistem perijinan tidak menutup kemungkin satu lapangan usaha dapat dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki izin perdagangan atau izin hiburan.

Untuk itu berhati-hati membatasi sebuah pengadaan dengan hanya satu syarat izin usaha. Hal ini akan berdampak pada terlanggarnya prinsip-prinsip pengadaan seperti prinsip terbuka dan adil tidak diskriminatif. Kebiasaan yang terjadi adalah persyaratan izin usaha hanya mensyaratkan SIUP. Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70/2012 pada pasal 19 ayat 1 huruf a hanya menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Kemudian Perka 14/2012 tentang Juknis Perpres 70/2012 menyebutkan memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan.

Kemudian pada Standart Bidding Document (SBD) dikonsep dengan narasi peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha ______ [isi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan] dan surat izin______[isi sesuai dengan surat izin lain yang dipersyaratkan]. Agar tidak menghambat persaingan karena keterbatasan pengetahuan terkait izin usaha maka pada SBD perlu ditambahkan narasi “atau memiliki surat izin usaha pada bidang/sub bidang usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali peserta perorangan”.

Tentang SIUP

Sedikit membahas SIUP seperti diatur pada 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah dirubah melalui Permendag Nomor : 46/M-DAG/PER/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jenis SIUP ada 3 yaitu SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang didasarkan hanya pada kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Apabila mengacu pada UU 20/2008 sebagai tata aturan hukum yang lebih tinggi maka kualifikasi usaha perdagangan tidak hanya bergantung pada kepemilikan jenis SIUP. Karena SIUP kecil, menengah dan besar hanya bergantung pada Kekayaan Bersih. Sementara UU 20/2008 juga mensyaratkan hasil penjualan tahunan (omset usaha) yang dapat dilihat dari data isian pengalaman usaha.

Semoga dengan uraian ini proses evaluasi terkait badan usaha, kualifikasi usaha dan izin usaha menjadi lebih berkualitas.


About these ads

4 Tanggapan to “Badan Usaha dan Kualifikasi Usaha”

  1. Akbar Hikmi, ST Maret 18, 2014 at 6:09 pm #

    Ass wr wb,
    Salam Kenal Pak Samsul, Saya Akbar, Pokja Pengadaan Barang Jasa pemerintahan pada ULP Aceh.
    Pertanyaan saya adalah Kualifikasi usaha yang dimaksud pada Perpres no. 54 thn 2010 apakah mengacu pada UU No. 20 tahun 2008….?
    Bila dikaitkan dengan perpres sangat jelas korelasinya dengan UU dimana pada uu tersebut dijelaskan bahwa untuk usaha kecil beromzet sampai dengan 2,5 milyar, bila suatu pekerjaan pengadaan barang dengan nilai 2,5 milyar berarti ditujukan untuk kriteria usaha kecil,yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bila ada pekerjaan pengadaan dengan nilai 25 milyar berarti itu untuk kriteria/kualifikasi usaha non kecil (menurut PERPRES) bila kita kaitkan kembali ke Undang-undang kriteria usaha apa yang harus kita persyaratkan pada dokumen lelang (menengah atau besar) mohon penjelasan.

  2. samsulramli Maret 19, 2014 at 10:56 pm #

    sesuai dengan pasal 19 saja pak..

  3. yudi April 1, 2014 at 10:09 pm #

    maaf sy mau tanya u/ CV sy, hr ini sdh jd SIUP&TDPnya sy kmrn pakai usaha konveksi,pengadaan barang&jasa. tapi ini jdnya malah perdagangan pakaian jadi pdhl di dlm HO ada konveksi&pengadaan barang jasa> Apakah ini nntnya bs dipakai u/ ikut lelang pengadaan seragam? u/ skala kecil modal 100jt. terimakasih

  4. samsulramli April 3, 2014 at 4:43 am #

    jika pengadaan seragam berupa pembuatan seragam yang masuk kategori jasa lainnya menurut saya konveksi, jika pengadaan seragam adalah barang jadi maka adalah barang (pedagangan) menurut saya Bapak bisa minta tambah atau ubah klasifikasi bidang usaha saja ada badan perijinan. seingat saya proses ini tidak perlu waktu lama…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.294 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: