SE Kementerian PU tentang Jaminan yang bikin Galau

28 Feb

Mengisi waktu menunggu penerbangan menuju Bali dari Bandara Juanda, Surabaya, terpikir untuk sedikit mempelajari 2 surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berkaitan dengan jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Artikel Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah? seolah mendapat counter keras akibat dari keluarnya dua surat edaran ini.

Sontak SE ini menjadi isu hangat dalam diskusi baik melalui Forum Diskusi Pengadaan Kalimantan, @239FA608 dan blog ini. Para pokja sontak menjadi galau, karena merasa SE ini seolah menempatkan Pokja pada posisi yang dilematis menerima Jaminan terbitan asuransi atau tidak. “Alamat panen sanggahan tahun ini”, ujar salah seorang anggota pokja.

    Surat edaran tersebut adalah SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 tentang Jasa Asuransi untuk Jaminan Penawaran Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Dirjen Bina Marga dan Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014 tentang Surat Jaminan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Bidang Pekerjaan Umum.

SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 yang terbit tanggal 19 Februari 2014 intinya berisi :

  1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan dan sudah pada tahap pemasukan/pembukaan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 17 Februari 2014, Jaminan Penawaran atas pengadaan barang/jasa harus sesuai sebagaimana ditetapkan dalam dokumen/addendum lelang.
  2. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dilaksanakan proses pengadaannya dan atau masih dalam tahap sebelum pembukaan penawaran pada tanggal 17 Februari 2014, agar jaminan penawaran pada dokumen lelang disesuaikan dengan SE OJK SE-04/NB/2013.

Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014 yang terbit pada tanggal 20 Februari 2014 intinya mengatur hal sebagai
berikut :

Tata cara pemberlakuan Surat Jaminan dalam Proses Pengadaan

  1. Surat jaminan yang diterbitkan sebelum tanggal 20 Februari 2014 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 pasal 1 butir 35 mengatur bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
    2. Peraturan Menteri PU nomor 7 tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi mengatur bahwa Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN :
      1. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
      2. tidak :
        1. menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
        2. menandatangani Kontrak; atau
        3. hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;
      3. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
    3. Surat Jaminan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan angka 1.a dan angka 1.b dinyatakan tidak berlaku.
  2. Surat Jaminan yang diterbitkan setelah tanggal 20 Februari 2014 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. substansi telah mengikuti Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012, Perka LKPP 15/2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan dan Peraturan Menteri PU nomor 7 tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
    2. Diterbitkan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan angka 2.a dan tidak bertentangan dengan ketentuan dari Lembaga Pemerintah yang mengatur kegiatan sektor jasa keuangan.

Sekilas pintas kedua SE ini memang seolah-olah merupakan penegasan bahwa jaminan pengadaan yang mengikuti Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013, tentang Pencantuman Klausula dalam Suretyship untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dapat menjadi jaminan dalam pengadaan.

Namun jika kita baca lebih teliti lagi SE ini ternyata justru merupakan penegasan bahwa Jaminan yang diterbitkan oleh Lembaga Jasa Keuangan termasuk didalamnya perusahaan asuransi apabila menerbitkan surat jaminan harus memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 dan Peraturan Menteri PU nomor 7 tahun 2011 dan tidak boleh bertentangan dengan SE OJK.

Setelah membaca dengan cermat termasuk melemparkan case ini ke forum trainer pengadaan maka simpulan saya atas kedua SE ini adalah:

SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 :

  1. Untuk pelelangan sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 wajib mengikuti ketentuan yang tertuang dalam dokumen lelang. Yaitu bahwa sesuai Perpres 54/2010 pasal 1 ayat 35 bahwa jaminan penawaran harus unconditional, jika tidak maka jaminan penawaran dianggap tidak memenuhi syarat.
  2. Untuk pelelangan setelah tanggal 17 Februari jaminan penawaran harus mengikuti SE OJK. Artinya jaminan penawaran dari asuransi tidak dapat lagi menjadi jaminan penawaran dalam pengadaan karena tidak unconditional.

Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014 :

  1. Tata cara pemberlakuan Surat Jaminan dalam Proses Pengadaan, poin 1 dapat disimpulkan untuk pelelangan sebelum tanggal 20 Februari 2014 wajib memenuhi klausul unconditional, jika tidak maka jaminan tersebut tidak berlaku.
  2. Poin 2 untuk pelelangan setelah tanggal 20 Februari 2014 juga tidak berubah hanya saja akibat keluarnya SE OJK SE-04/NB/2013 maka berlaku ketentuan baru bahwa selain harus memenuhi klausul unconditional, jaminan dalam pengadaan juga harus mematuhi SE OJK.

Simpulannya adalah kedua SE ini menegaskan bahwa Jaminan Pengadaan dari Asuransi semestinya tidak dapat diterima lagi sebagai jaminan dalam pengadaan. Ini karena jaminan yang diterbitkan oleh asuransi (surety) sesuai SE OJK SE-04/NB/2013 tidak boleh unconditional.

Jika ada jaminan dari asuransi yang tidak mengikuti SE OJK maka secara substansi tidak melanggar Perpres 54/2010 dan Permen PU 7/2011 dan bisa diterima sebagai jaminan dalam pengadaan. Namun aksi nekat ini akan berdampak kepada perusahaan asuransi karena tidak patuh dan tunduk pada SE OJK. Tentu OJK juga telah menyiapkan sanksi untuk ini.

Bahkan jika ada perusahaan asuransi yang tidak patuh terhadap OJK berpotensi pula tidak patuh pada SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 dan Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014. Tentu bagi pokja pengadaan, dilingkup Dirjen Bina Marga dan pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Bidang Pekerjaan Umum, tidak akan berani mengabaikan ketentuan ini dalam menyusun dokumen pengadaan setelah tanggal 20 Februari 2014.

Untuk itu menjadi jelas bahwa jawaban atas pertanyaan pada artikel Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah? adalah Ya.

Sekarang yang galau saya yakin teman-teman dari asuransi karena tidak lagi dapat melayani jaminan pengadaan. Mungkin memang perlu dilakukan penelitian terkait dampak jaminan terbitan asuransi terhadap proses pengadaan selama ini dibanding jaminan terbitan lembaga keuangan lain. Selayaknya lah teman-teman praktisi asuransi, jika menganggap pasar pengadaan adalah pasar potensial, untuk mensponsori penelitian ini. Agar ada telaah akademis terkait kebijakan unconditional suretyship. Monggo yang mau bikin tesis atau desertasi. J

About these ads

41 Tanggapan to “SE Kementerian PU tentang Jaminan yang bikin Galau”

  1. Yudha Maret 4, 2014 at 11:47 am #

    Asalamualikum pa samsul

    Bener-bener galau menyikapi tender tahun ini, saya yakin banyak program-program pemerintah ndak jalan akibat dari kegalauan pokja juga untuk mengevaluasi dokumen penawaran contoh kami submit tender tanggal 27 januari 2014 sampai tanggal 4

    maret 2014 jam 10.41 AM ini belum juga diumumkan padahal kami juga peringkat 1. Namun yang saya lihat kasus ini mem-blow up hanya di kementerian pekerjaan umum saja karena kami ikut lelang di kementerian perhubungan pas diaawizjing kami tanya mengenai format jaminan tsb mereka bersedia mengikuti ketentuan dari OJK nah ini bagaimana setiap instansi punya analis masing-masing ?

    Dilain pihak artinya jika jaminan penawaran tidak dapat menggunakan asuransi maka ulasan bapak http://samsulramli.wordpress.com/2013/11/01/jaminan-dari-asuransi-tidak-berlaku-lagi-dalam-pengadaan-pemerintah/ sangat yang kutipannya “Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dengan diperkenankannya perusahaan asuransi menerbitkan Surety Bond antara lain adalah :

    Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan / atau pembelian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah.
    Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang lebih baik
    Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka
    Penunjukan perusahaan asuransi sebagai pengelola Surety Bond dimaksudkan agar insurance minded dikalangan masyarakat, khususnya bagi kontraktor / pemborong / pemasok dapat semakin bertambah.” tidak berpihak pada kami kontraktor kecil, apakah tidak sebaiknya perpres itu direvisi supaya ikil persaingan sehat bisa kami lakukan di yang akan datang ? mohon pencerahannnya

    wasalam

  2. samsulramli Maret 5, 2014 at 6:30 pm #

    Seperti yang saya sebutkan dibagian akhir tulisan untuk menjawab ini harus ada penelitian yang komprehensif apakah sejak 1994 s/d sekarang, peranan yang diharapkan dengan dibukanya kran surety bond sebagai penjamin proyek sudah tercapai atau malah sebaliknya… 20 tahun adalah waktu yang terlalu lama jika ternyata surety bond tidak mampu mendorong tujuan2 tersebut….

  3. choes Maret 6, 2014 at 3:20 pm #

    bisa minta SE nya pak…? kalo berkenan.., mohon di email ke : koes0976@yahoo.com, trims sebelumnya…

  4. samsulramli Maret 7, 2014 at 3:23 pm #

    saya upload di dropbox saya nanti Bapak silakan bergabung dengan dropbox saya… silakan approve invite saya..

  5. martin Maret 13, 2014 at 6:31 am #

    Tolong diemailkan pak SE Mentri PU & SE Dirjennya. Trimakasih…

  6. martin Maret 13, 2014 at 11:50 am #

    Menurut saya sebaiknya lkpp menyikapi dan mengikuti jaminan penawaran yg diterbitkan asuransi sesuai SE OJK kalo masih berlaku pepres 70 agar terjadi persaingan yg sehat terutama bagi badan usaha kecil. Sampai hari ini LKPP belum ada menerbitkan surat terkait hal ini padahal tembusan SE OJK ini disampaikan ke lkpp. Lkpp berdiri krn pepres 70 dan 106. Kemen PU sudah menerbitkan surat edaran tetapi lkpp belum. Sebaiknya lkpp menindaklanjuti sesuai prinsip2 pengadaan pd pepres 70 yaitu terbuka, bersaing, transparan n akuntabel, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan menengah sesuai UU ttg usaha mikro, kecil dan menengah karena pepres memerintahkan membina usaha kecil, produk dlm negeri

  7. samsulramli Maret 13, 2014 at 7:36 pm #

    Silakan cari di folder OJK pak sudah saya invite dropbox…

  8. samsulramli Maret 13, 2014 at 7:46 pm #

    Silakan di pelajari lagi SE Kemenpu pak.. SE Kemen PU justru mempertegas bahwa jaminan asuransi tidak lagi dapat dipakai dalam pengadaan barang/jasa.. ini sudah saya kupas dalam artikel ini.. kadang2 kita keliru membaca aturan karena lebih mendahulukan persepsi kebiasaan…

  9. Smc Rzls Maret 21, 2014 at 9:54 pm #

    tanya pak, bagaimana kalau jadwal pembukaan penawarannya mulai tanggal 10 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Pebruari 2014, Jaminan mana yang dipakai?? apakah SE OJK atau SE KemenPU???

  10. samsulramli Maret 22, 2014 at 3:20 pm #

    SE OJK maupun SE KemenPU sama pak…artinya jaminan dari asuransi harus bersifat conditional dan ini bertentangan dengan Perpres 54 dan dokumen lelang yang wajib unconditional…. lihat substansi unconditionalnya pada jaminan…

  11. kodek April 3, 2014 at 12:58 pm #

    selamat siang pak, mau tanya pak bagaimana menurut bapak kalau semua lembaga penjamin, seperti asuransi dan bank tidak bisa menjamin KKN dan pemalsuan dokumen, terus dimana saya bisa membuat jaminan yang sesuai dengan dokumen lelang…?

  12. Nell Yunelda Asra April 3, 2014 at 10:10 pm #

    ass…, klo format jaminan ada memuat kata unconditinal gimana pak ? , seperti contoh format sbb :

    JAMINAN PENAWARAN

    Nomor Jaminan : xxxxxxxxxxx Nilai : Rp.19.785.000,-
    ( Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah )
    1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : xxxxxxxxxxxxx , beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., alamat: xxxxxxxxxxxxxx. sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut “PENERIMA JAMINAN” atas uang sejumlah Rp.19.785.000,- ( Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah )..

    2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk Pelaksanaan Pelelangan pekerjaan “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

    3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN :
    a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
    b. tidak :
    1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
    2) menandatangani Kontrak;
    3) hadir dalam klarifikasi dan / atau verifikasi sebagai calon pemenang;
    Dan, surat Jaminan ini tidak berlaku apabila terbukti adanya :
    a) praktek KKN
    b) penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran,
    c) tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas,

    4. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (ENAM PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 04 APRIL 2014 sampai dengan tanggal 02 JUNI 2014.

    5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji / wanprestasi.

    6. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

    7. Tuntutan Pencairan Terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini

    Dikeluarkan di : xxxxxxxxxxxxxxxxx
    pada tanggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    CV.xxxxxxxxxxxx
    (TERJAMIN)

    JULI ANDRI
    DIREKTRUR PT. ASURANSI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    (PENJAMIN)

    xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Kepala Cabang

    SC 169.361

  13. Nell Yunelda Asra April 3, 2014 at 10:18 pm #

    contoh format jaminan penawaran tersebut bersifat uncundional ( point 5 ) , apakah masih tetap tidak berlaku jaminan penawaran dgn format seperti itu pak ?

  14. tenan rek April 4, 2014 at 10:17 pm #

    Pasal 1 Perpres 54/2010 angka 35 disebutkan bahwa :
    Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh :

    Bank Umum / Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi

    yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk
    menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

    artinya yang berhak menerbitkan surat jaminan menurut Perpres 54 adalah hanya 3 pihak (Bank umum, perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi),

    sedangkan perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi merupakan objek utama yang menjadi sasaran SE OJK, sehingga dg dmikian seharusnya mreka terikat dg SE OJK tsb.

    sedangkan Bank Umum walaupun bukan menjadi objek utama atas SE OJK, mereka menerima DAMPAK berupa keterbatasan mengalihkan risiko kerugian yang mgkn dpt diderita sehubungan dg klausul KKN (pengajuan kontra bank garansi dari Bank Umum tidak dapat di-cover oleh perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi).

    Sehingga risiko tsb mnjadi tanggungan Bank Umum sepenuhnya. Hal demikian tentunya akan memaksa Bank Umum utk melakukan mitigasi risiko lainnya yang kebanyakan justru memberatkan Penyedia Barang/Jasa (ex. mensyaratkan agunan tambahan/cash coll)

    Bahkan tidak menutup kemungkinan Bank Umum melakukan tindakan aman utk tdk menerbitkan surat jaminan. (*)

    Jika hal tersebut (*) terjadi, lalu siapa yang “berani” menerbitkan surat jaminan???

    nb. sepertinya pencantuman klausul pada surat jaminan menurut SE OJK tidak menyebutkan hanya atas surat jaminan penawaran saja, jd dpt mgkn utk semua jenis surat jaminan.

  15. samsulramli April 5, 2014 at 5:32 am #

    Secara aturan surat jaminan ini unconditional dan tidak bertentangan dengan P54/2010 dan turunannya namun saya juga dengar bahwa asuransi yang tidak taat OJK akan dikenakan sanksi yang berat dan dapat berdampak pada keabsahan polish asuransi yang diterbitkan…

  16. samsulramli April 5, 2014 at 5:48 am #

    Sepembacaan saya SE OJK hanya ditujukan pada perusahaan asuransi. Lihat angka 2 pada SE OJK “Kepada “Perusahaan Asuransi” Kerugian yang memasarkan produk “asuransi” suretyship…

  17. samsulramli April 5, 2014 at 5:49 am #

    Sepembacaan saya SE OJK hanya ditujukan pada perusahaan asuransi. Lihat angka 2 pada SE OJK “Kepada “Perusahaan Asuransi” Kerugian yang memasarkan produk “asuransi” suretyship…

    Betul SE OJK mencakup seluruh jaminan pengadaan namun hanya untuk asuransi saja….

  18. martin April 5, 2014 at 3:09 pm #

    Semoga saja pemerintahan yg akan datang dpt memperbaiki kekacauan ini..ya pak samsul…

  19. samsulramli April 5, 2014 at 3:20 pm #

    Aamiin Pak..

  20. Nell Yunelda Asra April 5, 2014 at 11:22 pm #

    jadi pak .., format asuransi seperti yang telah saya post kan sebelumnya bisa di pakai atau tidak? krn sekarang kami lagi proses evaluasi penawaran…, yang mana jaminan penawaran mengunakan asuransi. krn kami masih galau pak :(

  21. samsulramli April 7, 2014 at 8:56 am #

    Maaf Bu saya lupa formatnya yang Ibu kirim.. namun yang jelas semestinya format sesuai dengan yang ada dalam SBD.. atau secara substansi harus “unconditional” tidak ada syarat apapun..

  22. godek April 7, 2014 at 9:28 am #

    Perlu bapak samsul garis bawahi bahwa tentang penjelasan bapak bahwa SE OJK mencakup seluruh jaminan pengadaan ..hanya berlaku pada asuransi saja, setahu saya mencantumkan klausul KKN dan pemalsuan dokumen dalam SE OJK hanya pada JAMINAN PENAWARAN SAJA, jadi pada Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan tidak ada kata kata KKN dan Pemalsuan Dokumen.

  23. samsulramli April 7, 2014 at 9:33 am #

    Silakan dibaca lagi SE-OJK terkait tidak satupun kalimat dalam SE OJK tersebut yang menyebutkan hanya jaminan penawaran namun menyebutkan kata “Suretyship” untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh Praktek KKN. Suretyship adalah jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi apapun itu. Mohon dikoreksi jika saya salah.

  24. Nell Yunelda Asra April 7, 2014 at 10:03 am #

    inti dari formatnya ada kata kta unconditional dan memuat juga ketentuan OJK.

  25. samsulramli April 7, 2014 at 10:05 am #

    Bukan Mba Unconditional adalah tentang substansi bukan hanya kata unconditional.. dan jelas mengikuti OJK adalah “conditional”

  26. godek April 8, 2014 at 3:04 pm #

    maksud saya pak, dari format jaminan yang ada di dokumen lelang, cuma jaminan penawaran yang menyebutkan tentang kkn dan pemalsuan dokumen. Sedangkan di Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Pemeliharaan tidak ada kata2 mengenai KKN dan pemalsuan dokumen. Jadi Untuk jaminan Pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan Pihak asuransi bisa mengikuti sesuai format dokumen lelang pak.

  27. solehin April 8, 2014 at 3:52 pm #

    maaf nich pak bukannya su’ujon kebapak samsul ramli yth, disini saya melihat bapak sangat menjatuhkan pihak asuransi karena adanya SE OJK tersebut bukanya membantu memberi pencerahan kepada OJK agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dimonopoli. bukankah ke 3 lembaga ini sama2 berada dibawah OJK, ko malah cuma asuransi yang mendapat SE OJK sedangkan bank dan lembaga penjamin tidak mendapatkan SE.

  28. samsulramli April 8, 2014 at 6:01 pm #

    Silakan dibaca lagi pak SE OJK apakah menyebutkan hanya untuk “jaminan penawaran dari asuransi” atau untuk “Jaminan” dari asuransi atau yang disebut “suretyship”

    Pihak asuransi dapat saja menerbitkan “Jaminan” sesuai Perpres 54/2010 namun demikian berarti bertentangan dengan SE OJK.

  29. samsulramli April 8, 2014 at 6:37 pm #

    Alhamdulillah kalau bukan Suudzon pak… saya tidak berkepentingan sama sekali untuk menjatuhkan teman-teman asuransi. Silakan dipelajari dengan jernih SE OJK sama sekali tidak menyebutkan “Jaminan Penawaran” tapi hanya “Jaminan” dari asuransi yang disebut “suretyship”. SE Tersebut sama sekali tidak menyebutkan Bank Guarantee. Dalam hal ini tentunya Bapak lebih mengerti dari saya.

    Saya hanya berupaya obyektif menilai, jaminan pengadaan dari asuransi sudah 20 tahun dibuka krannya oleh pemerintah sudahkah memberi manfaat positif? ini pertanyaan utama yang harus dijawab oleh teman-teman asuransi. Jika positif maka beralasan untuk teman2 memperjuangkan. Hal ini sudah saya sampaikan dalam artikel. 20 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menunjukkan kinerja semestinya dan sudahkah kita mengukurnya.

  30. andi April 15, 2014 at 7:06 pm #

    Ikut komen sikit :

    Dan, surat Jaminan ini tidak berlaku apabila terbukti adanya :
    a) praktek KKN
    b) penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran,
    c) tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas

    @ nell , @ godek : bila jaminan (penawaran, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan) mengandung kalimat diatas maka jaminan tersebut bersipat conditional akibatnya jaminan tersebut tidak berlaku karena tidak sesuai aturan pbj.
    Berdasarkan info yg saya denger dari salah satu penerbit surety, saat beberapa perusahaan asuransi penerbit surety sedang mengajukan peninjauan ulang se ojk kepada lembaga terkait dan mereka tetap mengeluarkan produk surety sesuai dengan aturan pbj (tidak mematuhi se ojk). Semoga kedepan se ojk dapat di revisi karena se ojk ini tidak mendukung dan melindungi pemerintah (dalam hal ini proses pbj).
    Wass… Kalo salah mohon di perbaiki..

  31. samsulramli April 15, 2014 at 7:27 pm #

    Silakan pak..
    Semoga sinkronisasi peraturan dan indikator pencapaian perbaikan semakin diperhatikan pembuat kebijakan..

  32. surya Mei 1, 2014 at 6:41 am #

    Untuk Standar pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi di lingkungan Kementerian PU sudah ada Permen PU no. 14 / 2013 terkait dengan. Jaminan Penawaran
    1 Penggunaan jaminan penawaran:
    a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
    rupiah) yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menggunakan surat jaminan
    yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan
    Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta
    diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP; atau
    b. Paket pekerjaan di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
    menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat mudah
    dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta diserahkan oleh Penyedia
    Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP.

    Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa semua jaminan penawaran harus unconditional, malah untuk di atas Rp. 2,5 M dikeluarkan oleh Bank, bukan Perusahaan Asuransi. Masa Dirjen mo ngalahin Menteri ?

  33. surya Mei 1, 2014 at 7:01 am #

    Sayangnya ada klausul lain terkait Surat Jaminan Penawaran : Jaminan Penawaran akan disita dan dicairkan
    apabila sebagai:
    a. peserta terlibat KKN (untuk jaminan yang
    dikeluarkan oleh bank umum). sedangkan untuk usaha kecil, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, tidak ada klausul tersebut. Dengan demikian pengusaha kecil tidak usah takut KKN karena jaminannya tidak akan dicairkan. Sungguh peraturan yang ambigu.

  34. samsulramli Mei 3, 2014 at 8:18 pm #

    Pak Surya : :) Perdirjen dan SE Kemen PU justru mendukung Permen PU 14/2013 ini pak.. karena sebenarnya SE Kemenpu dan dirjen juga berdasarkan Permen PU.. hanya saja kita “keliru” memahaminya…

  35. samsulramli Mei 3, 2014 at 8:19 pm #

    Betul Pak saya sepakat….

  36. Muhammad Jihad (@Freaks_MJ) Mei 7, 2014 at 10:20 am #

    boleh d share file SE2 d atas pak ?
    freaksmj@gmail.com

  37. samsulramli Mei 9, 2014 at 4:36 pm #

    sudah saya invite ke dropbox saya pak..

  38. surya Mei 10, 2014 at 5:32 am #

    Sekarang SE OJK sudah dicabut, berarti Permen PU 14/2013 juga harus direvisi terutama terkait dengan jaminan penawaran, terutama yang diterbitkan asuransi.

  39. samsulramli Mei 13, 2014 at 8:35 am #

    Permen PU 14/2013 jauh lebih tinggi dibanding SE OJK sehingga ketentuan untuk konstruksi bangunan tetap mengacu pada Permen PU 14/2013

  40. Senior hutagalung Agustus 13, 2014 at 1:25 am #

    Saya melihat Surat edaran OJK dimaksud tidak bermaksud Perusahaan asuransi tidak boleh memberikan jaminan kepada penyedia hanya klausa menjamin penyedia jika terlibat KKN dihilangkan.
    Sangat keliru jika banyak yang menafsirkan tanpa syarat itu adalah perusahaan asuransi menjamin tanpa syarat. Pada hal yg dimaksud tanpa syarat itu adalah perusahaan asuransi mencairkan jaminan dimaksud atas klaim yang ajukan oleh PPK/POKJA tanpa syarat jika penyedia wantiprestasi ( tidak memenuhi sesuai clausa dalam jaminan asuransi tersebut).

  41. samsulramli Agustus 13, 2014 at 7:59 am #

    Pak Senior Hutagalung : pemikiran yang menarik.. dan saya sepakat jika Perpres sepakat dengan tidak dijaminnya KKN sebagai risiko yang harus ditanggung oleh Jaminan Penawaran. Yang menarik adalah Perpres justru menuntut agar jaminan penawaran juga menjamin agar penyedia tidak KKN jika KKN maka sanksi yang diambil adalah pencairan jaminan. Nah menurut saya menjadi hal yang rancu secara perikatan ketika penjamin tidak sepakat dengan persyaratan yang ditetapkan Perpres….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.294 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: