Arsip tag dak tahun 2012

Swakelola bukan Swalaksana

12 Feb

[ Serial Swakelola ]

Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

    Dari pernyataan ayat diatas ketika konfirmasi dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 akan sedikit melakukan koreksi pemikiran yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah hanya soal memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa.

    Pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi2 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

    Kalau digabungkan pasal 1 ayat 20 dengan pasal 1 ayat 1 akan berbunyi bahwa Swakelola adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

    Dengan kata lain swakelola tidak hanya sekedar melaksanakan pengadaan barang/jasa tapi juga tentang merencanakan dan mengawasinya. Lebih jauh lagi kalau kita kupas kata dasar pembentuk swakelola. Baca lebih lanjut

Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

30 Des

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.

    Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan adalah hak penyedia. Akibat pemahaman ini muncul praktik-praktik yang sifatnya menambah-nambah ketentuan. Contoh dimasukkannya persyaratan pernyataan tidak akan menuntut uang muka dalam dokumen kualifikasi.

    Ingat pasal 56 ayat (10) Kelompok Kerja ULP101/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. Mari kita bahas satu persatu. Baca lebih lanjut

Kontrak dan Tahun Anggaran

23 Jan

    Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun kontrak dengan memperhatikan akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja.

    Untuk itu komponen utama kontrak disisi pengelolaan keuangan negara adalah komponen pembebanan dana pada tahun anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pembebanan dana pada tahun anggaran harus terjaga akuntabilitasnya dari sisi administratif. Pelaksanaan anggaran harus terjaga akuntabilitasnya secara administratif sekaligus juga kinerja secara ekonomis, efisien dan efektif. Baca lebih lanjut

Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

22 Jan

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ada dua pertanyaan umum dalam bahasan Jaminan Pembayaran terkait keterlambatan yaitu:

  1. Apakah boleh pemerintah membayar sisa pekerjaan yang belum dikerjakan (mengingat Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004 menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima) kemudian dikompensasi dengan Garansi Bank? Baca lebih lanjut

PPK Penegak Amanat UUD

21 Jan

Mengerucut kepada solusi akhir tahun. Tugas dari PA/KPA yang dapat didelegasikan kepada PPK adalah melaksanakan pengadaan dalam ruang lingkup paket pekerjaan. PPK memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Tujuannya adalah pencapaian output secara efektif, efisien dan akuntabel.

Ruang lingkup seorang PPK berada diwilayah persiapan, kontrak dan pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan baik dari penyedia maupun kepada PA/KPA. PPK bertanggungjawab secara internal dan eksternal sekaligus. Internal bertanggungjawab kepada PA/KPA. Secara eksternal bertanggungjawab atas kontrak dengan penyedia dan sekaligus kepada aparatur hukum. Baca lebih lanjut

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Negara

20 Jan

Keterlambatan diakhir tahun dalam ruang lingkup masalah pengadaan memerlukan solusi akhir tahun. Solusi akhir tahun membawa implikasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang membahas kontrak dan pelaksnaan kontrak di Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Termasuk juga kaitannya dengan Pasal 93 dan 120 yang membuka diskusi tentang kesempatan ‘terlambat’ dan denda keterlambatan.

    Terbersit pemikiran dalam struktur perundang-undangan sebenarnya pengadaan ini berada diranah mana? P54/2010 jelas menegaskan dalam salah satu konsideran mengingat menyebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU 1/2004 ini tentu saja merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 adalah juga anak kandung dari UU 17/2003.

  Baca lebih lanjut

Menyoal Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pemerintah (Lagi)

12 Jan

    Seperti catatan berulang. Desember 2012 berita di media massa menyangkut proyek pemerintah ditaburi cerita tentang keterlambatan pelaksanaan. Cerita ini kemudian menjadi sorotan dari berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, pengamat, auditor dan juga aparat hukum. Banyaknya pihak yang menyoroti membuat aparatur pelaksana pengadaan jengah dan bisa saja salah tingkah. Utamanya mereka yang proyeknya mengalami masalah.

    Desember 2011 melalui Mimbar Opini Banjarmasin Post sudah pernah diulas tentang Masalah Pengadaan dan Pengadaan Bermasalah. Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada pencapaian hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara. Dalam menilai permasalahan penyelesaian pekerjaan kita harus membedakan apakah ini masalah pengadaan atau pengadaan bermasalah. Baca lebih lanjut

Terlambat Hak Penyedia??

8 Jan

pict by : http://muslimpoliticians.blogspot.comBanyak fenomena menarik diseputar pelaksanaan pekerjaan akhir tahun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fenomena menarik tersebut adalah soal keterlambatan. Ini utamanya muncul dari tanggapan dan diskusi mengenai solusi akhir tahun yang dipublish oleh para pendiri P3I termasuk dalam blog ini. Lihat artikel Langkah-Langkah Akhir Tahun untuk APBD dan Alternatif II : Langkah Akhir Tahun Versi Permendagri 37/2012.

Pernyataan menarik dari beberapa kalangan bahwa keterlambatan adalah hak penyedia?
Benarkah demikian? Mari kita cermati lagi aturan yang tertuang dalam Perpres 54/2010 sebagaimana telah dirubah melalui Perpres 70/2012. Khususnya pada pasal 93 dan pasal 120.

Perpres 70/2012 merubah diksi dan pemahaman tentang keterlambatan. Keterlambatan tidak lagi dilekatkan dengan sanksi yaitu denda. Sebagaimana telah diulas dalam artikel P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda. Hal ini kemudian membawa dampak pada pemahaman tentang keterlambatan disatu sisi dan denda keterlambatan disisi lain. Baca lebih lanjut

P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda

27 Des

ilustrasi: http://wakakapedia.comAda hal baru yang sangat menarik ketika mencoba memperdalam pemahaman melalui buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang saya susun. Hal ini dikaitkan dengan ketertarikan membahas langkah-langkah akhir tahun dari berbagai versi.

    Temuan ini tentang essensi dari “denda” dan “keterlambatan” dan penggunaannya dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Salah satu yang saya sangat yakini adalah bahwa ilmu pengadaan itu adalah cabang ilmu manajemen, bukan cabang ilmu hukum. Procurement is a part of Supply Chain Management. Hal ini sangat kontras dengan yang terjadi saat ini, seolah-olah pengadaan identik hanya dengan persoalan hukum sehingga sering saya menyebutkan Procurement be a part of Supply Chain Law. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pembicaraan seputar pengadaan lebih banyak terkait kasus hukumnya.

    Sindrom inilah yang kemudian membuat seorang Said Didu, mantan Sekretaris menteri BUMN, berpendapat bahwa “Langkah Kementerian BUMN Gandeng LKPP, Dinilai Kurang Tepat“. Menurutnya, “Kalau dilihat dari sisi LKPP, maka kemungkinan yang akan terjadi proses proyek pengadaan itu akan aman tetapi belum tentu efektif, dan belum tentu efisien…”. Aman ini menurut pandangan saya adalah identik dengan persoalan “hukum”. Said Didu mungkin tidak salah karena yang mengelilingi pengadaan barang/jasa pemerintah masanya adalah hanya soal hukum. Said Didu tidak sadar bahwa peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang tidak seperti era Keppres 80/2003 atau sebelumnya. Baca lebih lanjut

Alternatif II : Langkah Akhir Tahun Versi Permendagri 37/2012

27 Des

http://cdn.designbuildsource.com.auDari berbagai diskusi dan konsultasi terkait artikel Langkah-Langkah Akhir Tahun dapat diambil kesimpulan bahwa para pemegang kebijakan masih banyak yang menghindari “Solusi” Perpanjangan Jaminan Pembayaran. Pertanyaannya kemudian langkah apa yang dapat diambil. Langkah yang paling prosedural namun “terpaksa” membebani penyedia dengan memperberat beban sanksi yaitu selain sanksi keterlambatan melalui denda keterlambatan juga terlambatnya pembayaran/sisa pembayaran hingga ditetapkan APBD Perubahan.

Dasar Hukum

Permendagri 13/2006 pada pasal Pasal 138 berbunyi :

  1. Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
  2. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
  3. Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:
    1. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
    2. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
    3. SP2D yang belum diuangkan.
  4. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
  5. Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini.

Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: