Arsip tag keuangan daerah

Honor Ganda

22 Jul

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan ini, mungkin karena standar biaya ini memang merupakan input yang diproses dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dimana RKA sebagai outputnya.

    Yang menarik diulas adalah tentang komposisi Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan,
Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan dan PPHP. Dalam lingkup Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan disebutkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, Bendahara dan staf pengelola keuangan. Sementara dalam lingkup Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan disebutkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan. Untuk PPHP sudah jelas. Baca lebih lanjut

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15 Jul

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.

    Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012: Baca lebih lanjut

Bicara Surat Dukungan

5 Jul

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal.

Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada baiknya kita buka wawasan tentang definisi Principal Dalam PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA SKK MIGAS Nomor: 007 REVISI-II/PTK/IX/2011.

Yang dapat saya sarikan beberapa definisi sebagai berikut :

  1. Principal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menunjuk agen atau distributor utk melakukan penjualan barang/jasa yang dimiliki.
  2. Principal Produsen adalah Produsen/Pabrikan yang menunjuk agen/distributor baik tunggal ataupun tidak.
  3. Principal Supplier adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk Principal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen/distributor
  4. Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama principal

Baca lebih lanjut

Sedikit tentang Persekongkolan dalam Pengadaan

2 Jun

    Seperti biasa Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan selalu membawa pencerahan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama tentang pengadaan barang/jasa. Dalam satu kesempatan diskusi muncul request via inbox untuk mengulas tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Tidak banyak yang bisa dikupas namun paling tidak bahasan ini bisa menjadi triger buat diskusi lebih lanjut.

    Mari kita runut dari Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan tidak sehat dengan persekongkolan. Baca lebih lanjut

EPurchasing Obat = Pemecahan Paket ?

24 Mei

    Kembali membahas sistem ePurchasing Obat menggunakan eCatalog. Karena sistem ini tergolong baru penerapannya di Indonesia, maka wajar banyak perspektif dan dinamika yang terjadi. Bahasan kali ini sedikit berdiskusi tentang dampak ePruchasing obat di daerah.

    Setiap kali mengajar kelas pengadaan barang/jasa di daerah, pembahasan hangat pastilah tentang dibentur-benturkannya aturan diwilayah pengadaan dan wilayah pembayaran. Aturan pengadaan dan pembayaran lahir dari rahim yang sama yaitu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara. Pengadaan dinaungi oleh Perpres 54/2012 dan seluruh perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembayaran untuk daerah dinaungi oleh PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Baca lebih lanjut

Persyaratan Perpajakan di Lelang Awal Tahun

28 Mar

    Dalam sebuah pesan BBM masuk sebuah pertanyaan yang menggelitik saya untuk kembali membuka-buka kasus lama, yang mengaitkan pengadaan barang/jasa dengan perpajakan. Essensi dari pentingnya persyaratan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa oleh Perpres 54/2010 ditempatkan pada poin kebijakan yaitu Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

    Diharapkan dengan dipersyaratkannya kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang/jasa akan mendorong ketaatan pajak dari para pihak terutama penyedia barang/jasa. Jadi essensi syarat perpajakan adalah ketaatan pajak.

    Dalam pasal 19 ayat1 huruf l dan m bahwa sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

    Pemenuhan persyaratan perpajakan ini sepenuhnya didasarkan pada bukti pemenuhan kewajiban perpajakan seperti diatur dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diantaranya diatur pasal 1 ayat 11 s/d 14 menyebutkan:

  1. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  4. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Baca lebih lanjut

Modus Pecah Anggaran Demi Pengadaan Langsung

24 Mar

Beberapa kalangan merasa risau dengan maraknya pengadaan langsung pada awal tahun 2013 yang ditengarai akibat dilonggarkannya batasan pengadaan langsung dari s/d 100.000.00,- menjadi s/d 200.000 untuk barang/jasa non konsultansi.

Saya mencoba membuktikan hipotesa ini secara statistik. Logikanya dengan semakin banyaknya paket pengadaan langsung akan menurunkan jumlah paket pelelangan. Meskipun sebenarnya penurunan jumlah paket lelang tidak hanya dikarenakan pengadaan langsung, bisa juga karena mulai diterapkannya konsolidasi paket pekerjaan ke dalam paket pengadaan ataupun lainnya. Namun paham konsolidasi paket pengadaan saya coba nafikan mengingat kedewasaan strategi pengadaan sebagian besar K/L/D/I, saya asumsikan, masih belum sampai semasif itu.

Dari perbandingan progres data paket lelang 2012 dan 2013 pada medio 3 bulan yang sama yaitu Januari, Maret dan April ternyata kerisauan ini tidak menunjukkan wujudnya. Dilihat dari total paket 3 bulan yang sama progres paket lelang secara keseluruhan justru semakin meningkat. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung Tidak Wajib!

10 Mar

Peraturan Presiden No. 54/2010 yang telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Presiden No. 70/2012 menyusun aturan pengadaan atas prinsip dan kebijakan. Konsepsi ini menurut saya mirip sekali dengan konsepsi perintah shalat bagi umat Muslim.

Shalat secara prinsip wajib 5 waktu. Ini artinya setiap umat muslim wajib melaksanakan shalat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kemudian disusun rukun atau tata cara baku yang telah ditentukan. Misal Dhuhur dan Ashar masing-masing 4 rakaat dan seterusnya. Simpulnya wajib 5 waktu dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan.

Namun dalam kondisi tertentu disisi cara atau metode terdapat kebijakan. Misal apabila umat muslim dalam perjalanan atau sebagai musafir maka tata cara bahwa Dhuhur dan Ashar masing-masing 4 rakaat dapat dirubah. Yaitu disisi waktu Dhuhur dan Ashar dikerjakan pada salah satu waktu dengan Jama’ takdim atau takhir. Kemudian masing-masing rakaat di Qashar menjadi hanya 2 rakaat. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung (V)

28 Feb

Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung (IV)

27 Feb

Pengadaan Langsung Konsultan Badan Usaha

  1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
    1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
    2. bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
  3. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  4. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung konsultan badan usaha sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.
  5. Untuk pengadaan langsung konsultan yang menggunakan SPK sebaiknya menggunakan formulir isian kualifikasi sederhana seperti yang disebutkan dalam SDP Pengadaan Langsung Konsultan Badan Usaha pada Perka 15/2012. Baca lebih lanjut
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: