Tag Archives: pengadaan barang dan jasa’ pengendalian kontrak

Modus Pecah Anggaran Demi Pengadaan Langsung

24 Mar

Beberapa kalangan merasa risau dengan maraknya pengadaan langsung pada awal tahun 2013 yang ditengarai akibat dilonggarkannya batasan pengadaan langsung dari s/d 100.000.00,- menjadi s/d 200.000 untuk barang/jasa non konsultansi.

Saya mencoba membuktikan hipotesa ini secara statistik. Logikanya dengan semakin banyaknya paket pengadaan langsung akan menurunkan jumlah paket pelelangan. Meskipun sebenarnya penurunan jumlah paket lelang tidak hanya dikarenakan pengadaan langsung, bisa juga karena mulai diterapkannya konsolidasi paket pekerjaan ke dalam paket pengadaan ataupun lainnya. Namun paham konsolidasi paket pengadaan saya coba nafikan mengingat kedewasaan strategi pengadaan sebagian besar K/L/D/I, saya asumsikan, masih belum sampai semasif itu.

Dari perbandingan progres data paket lelang 2012 dan 2013 pada medio 3 bulan yang sama yaitu Januari, Maret dan April ternyata kerisauan ini tidak menunjukkan wujudnya. Dilihat dari total paket 3 bulan yang sama progres paket lelang secara keseluruhan justru semakin meningkat. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung Tidak Wajib!

10 Mar

Peraturan Presiden No. 54/2010 yang telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Presiden No. 70/2012 menyusun aturan pengadaan atas prinsip dan kebijakan. Konsepsi ini menurut saya mirip sekali dengan konsepsi perintah shalat bagi umat Muslim.

Shalat secara prinsip wajib 5 waktu. Ini artinya setiap umat muslim wajib melaksanakan shalat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kemudian disusun rukun atau tata cara baku yang telah ditentukan. Misal Dhuhur dan Ashar masing-masing 4 rakaat dan seterusnya. Simpulnya wajib 5 waktu dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan.

Namun dalam kondisi tertentu disisi cara atau metode terdapat kebijakan. Misal apabila umat muslim dalam perjalanan atau sebagai musafir maka tata cara bahwa Dhuhur dan Ashar masing-masing 4 rakaat dapat dirubah. Yaitu disisi waktu Dhuhur dan Ashar dikerjakan pada salah satu waktu dengan Jama’ takdim atau takhir. Kemudian masing-masing rakaat di Qashar menjadi hanya 2 rakaat. Baca lebih lanjut

Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

3 Mar

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi :

Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran?

Begitu banyaknya aturan perundangan yang dibuat, dan dengan tumpang tindihnya petunjuk pelaksanaan PBJ, dimana satu dengan lainnya kurang serasi dan selaras, sejujurnya membuat kami sebagai penyedia barang/ jasa linglung

PerPres PBJ mengamanatkan Petunjuk Teknis pelaksanaannya LKPP, sementara Kementerian misal PU juga membuat SE Men PU seputar petunjuk teknis pelaksanaan pada Kementeriannya

Masalah Surat Jaminan Penawaran Asli itu, mengikuti yang mana?, membaca tulisan pa Samsul bahwa aslinya tidak perlu disampaikan (mengacu PerKa LKPP), tapi pada SE Men PU mewajibkan diserahkan sebelum pembukaan penawaran (kasus kami pada Kementerian PU), dimana terdapat penyedia barang/ jasa yang tidak menyerahkan sebelum pembukaan penawaran, dan menurut kami karena kegiatan itu pada pu.go.id, mengacu pada SE Men PU, salahkah? Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung (V)

28 Feb

Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung (IV)

27 Feb

Pengadaan Langsung Konsultan Badan Usaha

  1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
    1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
    2. bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
  3. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  4. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung konsultan badan usaha sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.
  5. Untuk pengadaan langsung konsultan yang menggunakan SPK sebaiknya menggunakan formulir isian kualifikasi sederhana seperti yang disebutkan dalam SDP Pengadaan Langsung Konsultan Badan Usaha pada Perka 15/2012. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung (III)

27 Feb

 

Pengadaan Langsung Konsultan Perorangan

 

  1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
    1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
    2. bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
  3. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  4. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung Konsultan sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a. Baca lebih lanjut

Pengadaan Langsung (II)

26 Feb

 

Pengadaan Langsung Konstruksi

 

  1. Pengadaan Langsung konstruksi dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
    2. teknologi sederhana;
    3. risiko kecil; dan/atau
    4. dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi.
  3. Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi.
  4. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  5. Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan kuitansi atau SPK. Baca lebih lanjut
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.294 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: