Tag Archives: pengadaan barang dan jasa’ pengendalian kontrak

Pengadaan Langsung

24 Feb

Ada banyak pertanyaan yang masuk ke inbox saya baik sms, bbm ataupun email yang menanyakan tentang prosedur pengadaan langsung dibawah Rp.50.000.000,-. Kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara yang menjadi ruh dari pengadaan langsung ternyata justru menjadi topik yang menjadi ‘tidak sederhana’ ditingkat pelaksanaan.

Saya kembali teringat pada artikel Sadar Hukum atau Taat Peraturan, pada tingkat praktis sebuah kebijakan strategis memang tidak bisa dipaksakan untuk dipahami secara hukum-nya atau essensi-nya. Sehingga aturan rinci masih diperlukan, meski sebenarnya ditingkat praktis justru akan menjadi permasalahan tersendiri. Karena aturan rinci selalu berpatokan pada kondisi normal dan ideal pada saat aturan dibuat, sedangkan pada sisi praktek tidak selalu kondisi normal atau ideal. Baca lebih lanjut

Kupas Kata “Langsung” dalam Pengadaan Perpres 54/2010

9 Feb

Saat mencoba mempelajari tentang Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung terlintas pemikiran untuk menelaah dari sisi susunan kata dikaitkan dengan term Purchase and Supply Chain Management  (P&SCM).

Dalam artikel Barang/Jasa dan Penyedia telah dibahas tentang kompleksitas barang/jasa dikategorisasi melalui Krajilc Box dengan melihat faktor risiko dan nilai pembelian. Yang dalam P&SCM disebut pendekatan Supply Positioning Model. Disisi penyedia kemudian dikenal Supplier Perception Model.

Ketika muncul kebutuhan akan barang/jasa maka hal pertama yang harus ditetapkan adalah penyedianya. Bisa itu perorangan, toko, mini market, usaha kecil, koperasi kecil, usaha menengah atau besar. Sehingga dapat disimpulkan dalam pengadaan ada dua hal pokok yang dicari yaitu barang/jasa (supply) dan penyedia (supplier).

Kompleksitas barang/jasa mempengaruhi cara memilih penyedia barang/jasa. Demikian juga kompleksitas dalam memilih penyedia barang/jasa juga mempengaruhi kita untuk menetapkan kebutuhan terkait barang/jasa. Disinilah tools P&SCM, yang dibahas dialenia awal, berperan. Baca lebih lanjut

Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

7 Feb

P54 Update copy

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5

(1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a.      bukti pembelian;
b.     kuitansi;
c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d.     surat perjanjian

Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait pengadaan barang/jasa non konsultansi yaitu :

-          Bukti Pembelian dari s/d Rp.5.000.000,- menjadi s/d Rp.10.000.000,-.

-          Kuitansi dari s/d Rp.10.000.000,- menjadi s/d Rp.50.000.000,-.

-          SPK dari s/d Rp.100.000.000,- menjadi s/d Rp.200.000.000,-.

-          Surat Perjanjian diatas Rp.100.000.000,- menjadi diatas Rp.200.000.000,-.

 

Baca lebih lanjut

Swakelola dan Persiapan Pemilihan Penyedia

5 Feb

P54 Update copy

Pasal 26

 (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

a.     pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;

Pasal ini memasukkan klausul pekerjaan operasi dan pemeliharaan baik yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat setempat atau langsung dikelola oleh K/L/D/I dalam kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola.

Pasal 33 ayat 2

(2)   Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan

Ayat ini menegaskan bahwa Rencana Umum Pengadaan adalah proses awal. Sehingga proses persiapan pemilihan penyedia tidak bisa dilakukan sebelum penetapan RUP.

Rencana Umum Pengadaan

4 Feb

P54 Update copy

Pasal 22 ayat 3 huruf c angka 4

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

c. menetapkan kebijakan umum tentang:

1) pemaketan pekerjaan;

2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;

4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.

 PA/KPA dalam menyusun rencana umum pengadaan sejak awal menetapkan tentang paket pekerjaan menggunakan produk dalam negeri.

 Pasal 23

(1)  Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

(2)  K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:

a.      honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b.     biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
c.      biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
d.     biaya lainnya yang diperlukan.

(3)  K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(4)  K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Ayat 1 mengamanatkan percepatan penyusunan RUP dilakukan pada TA sebelumnya. Artinya RUP sudah dapat disusun sejak Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun, sehingga ketika APBN/APBD ditetapkan diawal tahun maka RUP juga tepat diawal tahun.

Ayat 2 dan 3 mengamanatkan agar biaya pendukung seperti honorarium dan operasional lainnya disediakan dalam APBN/APBD. Terkait honorarium K/L/D/I diberikan mandat dalam  ayat 4, untuk dapat mengusulkan besaran standar biaya dalam standar biaya umum pemerintah atau daerah.

 Pasal 25 ayat 1a, 1b, 3

(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

(3)     Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi45 masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Ayat 1a merubah ketentuan bahwa proses pengadaan segera dapat dimulai sejak RKA disetujui oleh DPRD maju menjadi sejak APBD disetujui oleh DPRD. Boleh dibilang ini sebagai kemunduran dari upaya percepatan proses pengadaan.

Ayat 1b menegaskan bahwa RUP bukan dokumen statis namun masih bisa dirubah untuk kemudian diumumkan kembali.

Ayat 3 menegaskan tentang website K/L/D/I bagi daerah tempat pengumuman pengadaan adalah website Pemerintah Daerah bukan website SKPD atau unit kerja.

Organisasi Pengadaan dan Tentang PPK

2 Feb

P54 Update copy

Pasal 7 ayat 2.b1, 2a, 4

b1.   ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan

(2a)    Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran

(4)   Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Ayat b1. Memasukkan klausul Tim Pengadaan dalam organisasi pengadaan swakelola hal ini biasanya terdapat dalam pelaksanaan swakelola tipe 3 yaitu Kelompok Masyarakat.

Ayat 2a. Menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran.

Ayat 4. Menyerahkan format keorganisasian ULP kepada Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) perangkat pemerintahan.

 Pasal 11 ayat 1 huruf c

(1) [PPK ] c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.

 Ayat ini menegaskan bahwa untuk bukti pembelian tugas PPK cukup menyetujui, sedangkan untuk Kuitansi, SPK dan Surat Perjanjian bertugas untuk menandatangani.

 Pasal 12 ayat 2 huruf f, ayat 2a, 2b

2.f.   tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

(2a)    Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(2b)    Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

 Ayat 2 huruf f  menegaskan tentang klausul PPK tidak menjabat sebagai pengelola keuangan adalah tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. Kemudian ayat 2a membuat pengecualian syarat tidak sebagai PPSPM untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Ayat 2b. menjelaskan pengecualian syarat PPK harus mempunyai sertifikat ahli pengadaan dikecualikan untuk PPK yang dijabat pejabat eselon I dan II dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

31 Jan

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III angka 3 tentang jaminan terkait dan dampaknya terhadap jaminan terhadap resiko acquistion cost disisi pemerintah. Ternyata terdapat persoalan lain yang harus dipelajari lebih jauh.

    Khususnya menjawab pertanyaan teman di atas. “Apakah penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran masih berlaku?”. Secara essensi seperti yang saya tulis pada artikel Gugur Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? menurut saya tidak perlu berubah. Namun karena telah kebijakan telah dibuat maka ketentuan penyerahan jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Berikut kronologisnya. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.294 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: