Tag Archives: pengadaan barang dan jasa’ pengendalian kontrak

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

31 Jan

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III angka 3 tentang jaminan terkait dan dampaknya terhadap jaminan terhadap resiko acquistion cost disisi pemerintah. Ternyata terdapat persoalan lain yang harus dipelajari lebih jauh.

    Khususnya menjawab pertanyaan teman di atas. “Apakah penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran masih berlaku?”. Secara essensi seperti yang saya tulis pada artikel Gugur Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? menurut saya tidak perlu berubah. Namun karena telah kebijakan telah dibuat maka ketentuan penyerahan jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Berikut kronologisnya. Baca lebih lanjut

Pejabat Pengadaan

30 Jan

P54 Update copy

 

Pasal 1 ayat 9 :
(9) Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.

Peningkatan batas nilai Pengadaan Langsung non konsultansi dari s/d Rp.100.000.000,- menjadi Rp.200.000.000,- berpotensi meningkatkan beban pejabat pengadaan. Untuk itu Pejabat Pengadaan difokuskan hanya untuk pengadaan langsung.
Hal ini kemudian dipertegas lagi melalui Pasal 16 ayat 3: Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Dengan demikian bunyi Pasal 16 ayat (1) bahwa Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. Dapat dipahami bahwa metode pengadaan selain pengadaan langsung meski nilainya s/d Rp.200.000.000,- harus tetap dilaksanakan oleh Pokja ULP.

Perubahan Penting P54/2010 dalam P70/2012

29 Jan

P54 Update copy

Pasal 1 ayat 4a :

a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Ini mempertegas huruf D pada K/L/D/I adalah untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 1 ayat 8 :

(8) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pasal ini menjelaskan tentang definisi ULP permanen yang dimaksudkan oleh P54/2010. ULP Permanen adalah baik yang berdiri dalam unit tersendiri ataupun juga yang melekat pada unit kerja pemerintahan yang sudah ada. Hal ini menghilangkan perdebatan tentang perlu atau tidaknya penambahan unit kerja yang berpotensi menambah beban pemerintah/pemerintah daerah. Titik tekannya adalah pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Kontrak dan Tahun Anggaran

23 Jan

    Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun kontrak dengan memperhatikan akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja.

    Untuk itu komponen utama kontrak disisi pengelolaan keuangan negara adalah komponen pembebanan dana pada tahun anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pembebanan dana pada tahun anggaran harus terjaga akuntabilitasnya dari sisi administratif. Pelaksanaan anggaran harus terjaga akuntabilitasnya secara administratif sekaligus juga kinerja secara ekonomis, efisien dan efektif. Baca lebih lanjut

Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

22 Jan

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ada dua pertanyaan umum dalam bahasan Jaminan Pembayaran terkait keterlambatan yaitu:

  1. Apakah boleh pemerintah membayar sisa pekerjaan yang belum dikerjakan (mengingat Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004 menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima) kemudian dikompensasi dengan Garansi Bank? Baca lebih lanjut

PPK Penegak Amanat UUD

21 Jan

Mengerucut kepada solusi akhir tahun. Tugas dari PA/KPA yang dapat didelegasikan kepada PPK adalah melaksanakan pengadaan dalam ruang lingkup paket pekerjaan. PPK memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Tujuannya adalah pencapaian output secara efektif, efisien dan akuntabel.

Ruang lingkup seorang PPK berada diwilayah persiapan, kontrak dan pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan baik dari penyedia maupun kepada PA/KPA. PPK bertanggungjawab secara internal dan eksternal sekaligus. Internal bertanggungjawab kepada PA/KPA. Secara eksternal bertanggungjawab atas kontrak dengan penyedia dan sekaligus kepada aparatur hukum. Baca lebih lanjut

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Negara

20 Jan

Keterlambatan diakhir tahun dalam ruang lingkup masalah pengadaan memerlukan solusi akhir tahun. Solusi akhir tahun membawa implikasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang membahas kontrak dan pelaksnaan kontrak di Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Termasuk juga kaitannya dengan Pasal 93 dan 120 yang membuka diskusi tentang kesempatan ‘terlambat’ dan denda keterlambatan.

    Terbersit pemikiran dalam struktur perundang-undangan sebenarnya pengadaan ini berada diranah mana? P54/2010 jelas menegaskan dalam salah satu konsideran mengingat menyebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU 1/2004 ini tentu saja merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 adalah juga anak kandung dari UU 17/2003.

  Baca lebih lanjut

Menyoal Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pemerintah (Lagi)

12 Jan

    Seperti catatan berulang. Desember 2012 berita di media massa menyangkut proyek pemerintah ditaburi cerita tentang keterlambatan pelaksanaan. Cerita ini kemudian menjadi sorotan dari berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, pengamat, auditor dan juga aparat hukum. Banyaknya pihak yang menyoroti membuat aparatur pelaksana pengadaan jengah dan bisa saja salah tingkah. Utamanya mereka yang proyeknya mengalami masalah.

    Desember 2011 melalui Mimbar Opini Banjarmasin Post sudah pernah diulas tentang Masalah Pengadaan dan Pengadaan Bermasalah. Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada pencapaian hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara. Dalam menilai permasalahan penyelesaian pekerjaan kita harus membedakan apakah ini masalah pengadaan atau pengadaan bermasalah. Baca lebih lanjut

Terlambat Hak Penyedia??

8 Jan

pict by : http://muslimpoliticians.blogspot.comBanyak fenomena menarik diseputar pelaksanaan pekerjaan akhir tahun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fenomena menarik tersebut adalah soal keterlambatan. Ini utamanya muncul dari tanggapan dan diskusi mengenai solusi akhir tahun yang dipublish oleh para pendiri P3I termasuk dalam blog ini. Lihat artikel Langkah-Langkah Akhir Tahun untuk APBD dan Alternatif II : Langkah Akhir Tahun Versi Permendagri 37/2012.

Pernyataan menarik dari beberapa kalangan bahwa keterlambatan adalah hak penyedia?
Benarkah demikian? Mari kita cermati lagi aturan yang tertuang dalam Perpres 54/2010 sebagaimana telah dirubah melalui Perpres 70/2012. Khususnya pada pasal 93 dan pasal 120.

Perpres 70/2012 merubah diksi dan pemahaman tentang keterlambatan. Keterlambatan tidak lagi dilekatkan dengan sanksi yaitu denda. Sebagaimana telah diulas dalam artikel P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda. Hal ini kemudian membawa dampak pada pemahaman tentang keterlambatan disatu sisi dan denda keterlambatan disisi lain. Baca lebih lanjut

Rumus Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan

1 Jan

rumuskontrak“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. It’s essentials are competent parties, an mutuality obligation…the writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation.” (Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary).

Kurang lebih menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan secara sebagian. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan… dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para pihak, dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban. (Black’s Law Dictionary)

Perpres 54/2010 pasal 1 ayat 22 menjelaskan hal serupa tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.163 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: