Tag Archives: perpres 54

Cadangan 1 dan 2 Apa Harus di Undang Pembuktian Kualifikasi?

20 Agu

    Seorang teman Pokja galau ketika mendapat sanggahan dari salah seorang penyedia yang sudah masuk peringkat 2 dan 3 atau cadangan 1 dan 2 tapi tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi. Yang jadi masalah adalah klausul dalam dokumen pengadaan terkait tata cara pembuktian kualifikasi. Berikut bunyi Standar Dokumen Pengadaan (SDP) menurut Perka LKPP 15/2012.

“Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).”

Praktiknya temen pokja ini mengundang calon pemenang (Peringkat 1) untuk pembuktian kualifikasi. Dengan pemikiran jika calon pemenang memenuhi syarat pembuktian kualifikasi maka cadangan 1 dan 2 tidak perlu diundang. Pertimbangannya adalah pertama, alasan efisiensi waktu mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan. Kedua, karena cadangan 1 dan 2 berada di luar daerah maka pembuktian kualifikasi akan memakan biaya besar buat penyedia. Sementara pemenang sudah ditemukan dan dapat ditetapkan.

Dua pertimbangan ini sebetulnya sangat kuat dan tidak ada unsur negatif. Namun apa lacur kalau kemudian putusan ini ternyata tidak diterima penyedia yang merasa tidak ditetapkan sebagai pemenang. Maka disampaikan lah sanggahan bahkan kabarnya memasuki proses sanggah banding.

Untuk mengurai ini saya mencoba menelusuri substansi dari adanya proses pembuktian kualifikasi. Saya coba mencari definisi terkait pembuktian kualifikasi dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Dari batang tubuh dan penjelasan yang saya temukan hanyalah terkait tahapan pembuktian kualifikasi yang selalu ada menyertai evaluasi kualifikasi atau evaluasi sampul 2 dimana didalamnya terdapat juga form isian kualifikasi. Baca lebih lanjut

SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

12 Agu

    Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah hubungan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Kalau berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat pernikahan kedua mempelai mengadakan akad nikah dengan landasan saling curiga. Maka bisa dibayangkan rumah tangga yang akan terjadi :D. Lha malah bicara nikah hehehe..

    Salah satu yang kerap menjadi topik “pertengkaran” adalah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam pekerjaan konstruksi. SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja, dengan kata kunci “ahli”. Sedangkan SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja dengan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya luar biasa.

Penyedia menganggap PPK mempersyaratkan SKA dan SKT sebagai salah satu cara untuk mengunci paket untuk penyedia tertentu. Apesnya pokja yang terkena getahnya. Dalam setiap kesempatan diskusi dengan teman-teman penyedia selalu saja pokja yang dipersalahkan karena mempersyaratkan SKA dan SKT yang cenderung berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga sebagai perwakilan pengguna beralasan bahwa penyedia kebanyakan hanya pinjam meminjam tenaga yang memiliki SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal akan berdampak pada pekerjaan.
Baca lebih lanjut

Kurikulum Kelas Pengadaan Barang/Jasa Non Sertifikasi

4 Agu

Pada beberapa obrolan seringkali teman-teman menanyakan tentang kurikulum kelas pelatihan pengadaan barang/jasa non sertifikasi yang bisa dilaksanakan. Menurut mereka ketidaktahuan tentang materi bahasan yang dibutuhkan dan bisa diadakan kadang menjadi kendalam dalam menyusun program peningkatan kompetensi bagi pelaksanaan pengadana barang/jasa pemerintah.

Sedikit artikel ringan ini semoga bisa memberikan gambaran kelas seperti apa saja yang dapat dibangun dan diprogramkan dalam rangka peningkatan kompetensi. LKPP-RI sebenarnya telah menyusun berbagai silabus dan kurikulum resmi tidak hanya untuk pelatihan tingkat dasar tapi juga tingkat menengah. Bahkan khusus untuk jabatan fungsional pengadaan telah disusun kurikulum khusus yang sangat sistematis. Informasi lengkap dapat diakses pada website http://www.lkpp.go.id.

Kesempatan kali ini saya mencoba menginformasikan beberapa materi bahasan atas dasar pengalaman mengajar selama ini. Teman-teman didaerah kerapkali terkendala pada faktor pendanaan dan juga regulasi terkait pelaksanaan pelatihan oleh unit kerja non badan diklat/BKD dalam melaksanakan pelatihan. Untuk itu seringkali dari permintaan yang ada umumnya alokasi waktu pelatihan non sertifikasi yang diprogramkan hanya 2 hari saja.

Berbeda dengan bimtek tingkat dasar yang saat ini minimal 30 jam (umumnya 3 hari) s/d 50 jam (umumnya 5 hari). Dengan adanya regulasi Perka LKPP-RI No. 9/2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa hanya Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan pada K/L/D/I yang dapat melaksanakan fasilitasi ujian sertifikasi maka pelaksanaan bimtek tingkat dasar juga mengikuti aturan ini.

Berikut sharing beberapa materi bahasan yang mungkin dapat dijadikan benchmark buat unit kerja non pendidikan/pelatihan seperti ULP, Biro/Bagian Bina Program dan lain-lain dalam menyusun program pelatihan peningkatan kompetensi. Hal ini berdasarkan pengalaman dan bahan yang telah tersedia dalam silabus saya pribadi.
Baca lebih lanjut

Swakelola bukan Swalaksana

12 Feb

[ Serial Swakelola ]

Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

    Dari pernyataan ayat diatas ketika konfirmasi dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 akan sedikit melakukan koreksi pemikiran yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah hanya soal memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa.

    Pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi2 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

    Kalau digabungkan pasal 1 ayat 20 dengan pasal 1 ayat 1 akan berbunyi bahwa Swakelola adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

    Dengan kata lain swakelola tidak hanya sekedar melaksanakan pengadaan barang/jasa tapi juga tentang merencanakan dan mengawasinya. Lebih jauh lagi kalau kita kupas kata dasar pembentuk swakelola. Baca lebih lanjut

Kepala ULP tidak Berwenang dalam Pelelangan

31 Jan

    Memasuki tahun 2014 posisi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi semakin dikenal oleh semua pihak, khususnya para insan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran sentral dan strategis ULP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dirasakan. Apalagi Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 130 ayat 1 tegas sekali mengamanatkan bahwa ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.

    Kemudian pasal 1 ayat 8 pada perpres yang sama mendefinisikan ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Peluang posisi struktural ataupun penguatan peran kelembagaan menjadi sisi yang cukup menggiurkan sebagian pihak. Baca lebih lanjut

Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

31 Des

    Banyak diskusi tentang kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal ini karena ruang lingkup tugas PPHP dalam pengadaan barang/jasa secara teknis sangat terbatas referensinya.

    Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 membahas PPHP pada pasal 1 ayat 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Kemudian pasal 18 tugas-tugas PPHP dibahas pada ayat 5 :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    Ditambah sedikit pada pasal 95 terkait Serah Terima Pekerjaan pada ayat :

    (2)    PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

    (3)    Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak

    (4)    Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Baca lebih lanjut

Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

30 Des

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.

    Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan adalah hak penyedia. Akibat pemahaman ini muncul praktik-praktik yang sifatnya menambah-nambah ketentuan. Contoh dimasukkannya persyaratan pernyataan tidak akan menuntut uang muka dalam dokumen kualifikasi.

    Ingat pasal 56 ayat (10) Kelompok Kerja ULP101/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. Mari kita bahas satu persatu. Baca lebih lanjut

UU Pengadaan Barang/Jasa Riwayatmu Kini

10 Okt

    Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema “Dilema Pengadaan Barang/Jasa di Akhir Tahun” pada salah satu acara talk show live.

    Pengalaman talk show live seperti ini terus terang menjadi pengalaman baru yang sangat mendebarkan. Meski sejak awal sudah dapat dibayangkan bahwa tanggapan yang masuk pasti akan lebih banyak paradigma negatif terhadap pengadaan, tetap saja keterkejutan itu ada.

    Pengadaan barang/jasa ternyata diidentikan dengan korupsi. Banyak yang muak dan tidak percaya bahwa proses pengadaan barang/jasa ada yang dilaksanakan dengan baik. Bahkan parahnya tidak ada lagi yang percaya bahwa pengadaan barang/jasa adalah tools penting dalam menjalankan roda pembangunan. Baca lebih lanjut

Kontroversi Hati PPK, Putus Kontrak atau Terus Saja

24 Sep

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dinilai memenuhi tujuh prinsip ini dengan melihat content dokumen pengadaan. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dari kepatuhan atau ketaatan tata laksana pemilihan sesuai dokumen pengadaan. Pelaksanaan kontrak dinilai dari komitmen kedua belah pihak, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, dalam mematuhi kesepakatan dalam dokumen kontrak. Demikian juga dengan serah terima hasil pekerjaan, dinilai dari kesesuaian output yang tertuang dalam kontrak dengan kondisi riil barang/jasa yang diberikan penyedia.

Selama koridor penilaian memenuhi ini, maka proses pengadaan barang/jasa sudah berada dalam track sistem. Kita harus memisahkan antara masalah pengadaan dengan pengadaan bermasalah. Masalah pengadaan mengakibatkan terganggunya pencapaian hasil namun proses pengadaan tersebut masih dalam manajemen resiko yang dituangkan dalam dokumen pemilihan atau kontrak. Berbeda dengan pengadaan bermasalah yang lebih menjurus pada pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan.

Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Dan ingat prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara.

Apabila keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan masih dalam lingkup masalah pengadaan, mestinya tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelanggaran. Baca lebih lanjut

Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Gak Nyaman?

6 Sep

    Sejak artikel tribute to Tabalong (Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan) ditayangkan, berbagai komentar dan tanggapan berdatangan. Diantara komentar tersebut ada satu yang cukup menggelitik. “Apa Peraturan Presiden 54/2010 sebagaimana telah dirubah terakhir kali melalui Perpres 70/2012 tidak cukup memberikan perlindungan kepada pelaksana pengadaan lewat pasal-pasalnya?”

    Seorang teman dengan lantang berujar, “selama hanya berbentuk Perpres bukan Undang-Undang (UU) pengadaan barang/jasa, kondisinya akan tetap seperti ini!” Boleh jadi ada benarnya. Namun menunggu UU Pengadaan, yang telah digadang-gadang sejak tahun 2012 bahkan sudah masuk PROLEGNAS, tentu akan terjebak pada ketidakpastian.

    Untuk itu memperdalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya akan menjadi solusi terdekat. Saya mencoba menalari rimba hukum semampu daya pikir, pengetahuan, referensi dan dengan bantuan mbah google tentunya :D Pasti akan ada kekurangan tapi pemikiran harus disampaikan.

    Pasal kunci berkaitan dengan proses hukum pidana pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pasal 117. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.285 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: