Tag Archives: perpres 54

Swakelola bukan Swalaksana

12 Feb

[ Serial Swakelola ]

Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

    Dari pernyataan ayat diatas ketika konfirmasi dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 akan sedikit melakukan koreksi pemikiran yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah hanya soal memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa.

    Pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi2 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

    Kalau digabungkan pasal 1 ayat 20 dengan pasal 1 ayat 1 akan berbunyi bahwa Swakelola adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

    Dengan kata lain swakelola tidak hanya sekedar melaksanakan pengadaan barang/jasa tapi juga tentang merencanakan dan mengawasinya. Lebih jauh lagi kalau kita kupas kata dasar pembentuk swakelola. Baca lebih lanjut

Kepala ULP tidak Berwenang dalam Pelelangan

31 Jan

    Memasuki tahun 2014 posisi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi semakin dikenal oleh semua pihak, khususnya para insan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran sentral dan strategis ULP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dirasakan. Apalagi Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 130 ayat 1 tegas sekali mengamanatkan bahwa ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.

    Kemudian pasal 1 ayat 8 pada perpres yang sama mendefinisikan ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Peluang posisi struktural ataupun penguatan peran kelembagaan menjadi sisi yang cukup menggiurkan sebagian pihak. Baca lebih lanjut

Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

31 Des

    Banyak diskusi tentang kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal ini karena ruang lingkup tugas PPHP dalam pengadaan barang/jasa secara teknis sangat terbatas referensinya.

    Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 membahas PPHP pada pasal 1 ayat 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Kemudian pasal 18 tugas-tugas PPHP dibahas pada ayat 5 :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    Ditambah sedikit pada pasal 95 terkait Serah Terima Pekerjaan pada ayat :

    (2)    PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

    (3)    Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak

    (4)    Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Baca lebih lanjut

Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

30 Des

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.

    Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan adalah hak penyedia. Akibat pemahaman ini muncul praktik-praktik yang sifatnya menambah-nambah ketentuan. Contoh dimasukkannya persyaratan pernyataan tidak akan menuntut uang muka dalam dokumen kualifikasi.

    Ingat pasal 56 ayat (10) Kelompok Kerja ULP101/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. Mari kita bahas satu persatu. Baca lebih lanjut

UU Pengadaan Barang/Jasa Riwayatmu Kini

10 Okt

    Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema “Dilema Pengadaan Barang/Jasa di Akhir Tahun” pada salah satu acara talk show live.

    Pengalaman talk show live seperti ini terus terang menjadi pengalaman baru yang sangat mendebarkan. Meski sejak awal sudah dapat dibayangkan bahwa tanggapan yang masuk pasti akan lebih banyak paradigma negatif terhadap pengadaan, tetap saja keterkejutan itu ada.

    Pengadaan barang/jasa ternyata diidentikan dengan korupsi. Banyak yang muak dan tidak percaya bahwa proses pengadaan barang/jasa ada yang dilaksanakan dengan baik. Bahkan parahnya tidak ada lagi yang percaya bahwa pengadaan barang/jasa adalah tools penting dalam menjalankan roda pembangunan. Baca lebih lanjut

Kontroversi Hati PPK, Putus Kontrak atau Terus Saja

24 Sep

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dinilai memenuhi tujuh prinsip ini dengan melihat content dokumen pengadaan. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dari kepatuhan atau ketaatan tata laksana pemilihan sesuai dokumen pengadaan. Pelaksanaan kontrak dinilai dari komitmen kedua belah pihak, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, dalam mematuhi kesepakatan dalam dokumen kontrak. Demikian juga dengan serah terima hasil pekerjaan, dinilai dari kesesuaian output yang tertuang dalam kontrak dengan kondisi riil barang/jasa yang diberikan penyedia.

Selama koridor penilaian memenuhi ini, maka proses pengadaan barang/jasa sudah berada dalam track sistem. Kita harus memisahkan antara masalah pengadaan dengan pengadaan bermasalah. Masalah pengadaan mengakibatkan terganggunya pencapaian hasil namun proses pengadaan tersebut masih dalam manajemen resiko yang dituangkan dalam dokumen pemilihan atau kontrak. Berbeda dengan pengadaan bermasalah yang lebih menjurus pada pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan.

Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Dan ingat prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara.

Apabila keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan masih dalam lingkup masalah pengadaan, mestinya tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelanggaran. Baca lebih lanjut

Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Gak Nyaman?

6 Sep

    Sejak artikel tribute to Tabalong (Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan) ditayangkan, berbagai komentar dan tanggapan berdatangan. Diantara komentar tersebut ada satu yang cukup menggelitik. “Apa Peraturan Presiden 54/2010 sebagaimana telah dirubah terakhir kali melalui Perpres 70/2012 tidak cukup memberikan perlindungan kepada pelaksana pengadaan lewat pasal-pasalnya?”

    Seorang teman dengan lantang berujar, “selama hanya berbentuk Perpres bukan Undang-Undang (UU) pengadaan barang/jasa, kondisinya akan tetap seperti ini!” Boleh jadi ada benarnya. Namun menunggu UU Pengadaan, yang telah digadang-gadang sejak tahun 2012 bahkan sudah masuk PROLEGNAS, tentu akan terjebak pada ketidakpastian.

    Untuk itu memperdalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya akan menjadi solusi terdekat. Saya mencoba menalari rimba hukum semampu daya pikir, pengetahuan, referensi dan dengan bantuan mbah google tentunya :D Pasti akan ada kekurangan tapi pemikiran harus disampaikan.

    Pasal kunci berkaitan dengan proses hukum pidana pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pasal 117. Baca lebih lanjut

Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan

2 Sep

radarbanjarmasinHalaman depan Harian Radar Banjarmasin, 30 Agustus 2013, memuat berita yang mengejutkan. Dengan Headline “Takut Dipidana, Panitia Pengadaan Tabalong mundur” terus terang tetap sangat mengagetkan, meski kekhawatiran ini memang sempat menjadi prediksi saya.

Pernyataan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP), Husin Anshari, menguatkan prediksi bahwa ternyata virus ketakutan terhadap implikasi hukum pidana pengadaan barang/jasa semakin menggejala. Hal ini tentu sejurus dengan semakin gegap gempitanya upaya pemberantasan korupsi. Husin menjelaskan bahwa memang ada kelalaian dalam proses input evaluasi namun tidak bersifat substansi terhadap kualitas pekerjaan. Baca lebih lanjut

Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa

2 Sep

    banjarmasinpostKabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong juga terancam terhenti. Meski sudah memasuki triwulan III Kabupaten yang mempunyai APBD TA. 2013 sekitar 1,07 triliun ini tentu masih menyisakan paket-paket pelelangan yang mendesak. Belum lagi ada hajatan besar Pemilukada dan APBD-P.

    Dari informasi yang tersebar dengan cepat, pemicu pengunduran diri seluruh pokja ULP ini akibat ditetapkannya 5 anggota pokja ULP sebagai tersangka pada pengadaan dan pemasangan lampu pedestrian di Tanjung Tengah dan Hikun pada Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong.

    Dalam berita tersebut Sekretaris ULP mengungkapkan, “Kalau hanya kesalahan administrasi seharusnya tidak perlu dipidanakan, sebagai panitia lelang tentunya kami turut resah dan sebagai solidaritas maka Pokja ULP yang beranggotakan 35 orang mulai hari ini menyatakan mundur”. Baca lebih lanjut

Ngobrolin Peran PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa

26 Apr

    Rasanya terlalu lama tidak update blog karena ada beberapa pekerjaan yang menyita sebagian waktu. Terlintas pemikiran untuk membahas peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Topik ini selalu menjadi perdebatan hangat disetiap kelas atau even diklat pengadaan barang/jasa didaerah.

    Jadi untuk mengisi kekosongan updating blog, coba-coba ngobrol tentang PPTK, barangkali saja bisa dijadikan pendulum yang berarti diranah perbaikan secara praktis.

    Klausul PPTK ini muncul hanya untuk pemerintah daerah tepatnya melalui PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 1 ayat 16 menyebutkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

     Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.163 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: