Tag Archives: Perpres 70

Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

31 Des

    Banyak diskusi tentang kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal ini karena ruang lingkup tugas PPHP dalam pengadaan barang/jasa secara teknis sangat terbatas referensinya.

    Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 membahas PPHP pada pasal 1 ayat 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Kemudian pasal 18 tugas-tugas PPHP dibahas pada ayat 5 :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    Ditambah sedikit pada pasal 95 terkait Serah Terima Pekerjaan pada ayat :

    (2)    PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

    (3)    Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak

    (4)    Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Baca lebih lanjut

UU Pengadaan Barang/Jasa Riwayatmu Kini

10 Okt

    Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema “Dilema Pengadaan Barang/Jasa di Akhir Tahun” pada salah satu acara talk show live.

    Pengalaman talk show live seperti ini terus terang menjadi pengalaman baru yang sangat mendebarkan. Meski sejak awal sudah dapat dibayangkan bahwa tanggapan yang masuk pasti akan lebih banyak paradigma negatif terhadap pengadaan, tetap saja keterkejutan itu ada.

    Pengadaan barang/jasa ternyata diidentikan dengan korupsi. Banyak yang muak dan tidak percaya bahwa proses pengadaan barang/jasa ada yang dilaksanakan dengan baik. Bahkan parahnya tidak ada lagi yang percaya bahwa pengadaan barang/jasa adalah tools penting dalam menjalankan roda pembangunan. Baca lebih lanjut

Kontroversi Hati PPK, Putus Kontrak atau Terus Saja

24 Sep

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dinilai memenuhi tujuh prinsip ini dengan melihat content dokumen pengadaan. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dari kepatuhan atau ketaatan tata laksana pemilihan sesuai dokumen pengadaan. Pelaksanaan kontrak dinilai dari komitmen kedua belah pihak, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, dalam mematuhi kesepakatan dalam dokumen kontrak. Demikian juga dengan serah terima hasil pekerjaan, dinilai dari kesesuaian output yang tertuang dalam kontrak dengan kondisi riil barang/jasa yang diberikan penyedia.

Selama koridor penilaian memenuhi ini, maka proses pengadaan barang/jasa sudah berada dalam track sistem. Kita harus memisahkan antara masalah pengadaan dengan pengadaan bermasalah. Masalah pengadaan mengakibatkan terganggunya pencapaian hasil namun proses pengadaan tersebut masih dalam manajemen resiko yang dituangkan dalam dokumen pemilihan atau kontrak. Berbeda dengan pengadaan bermasalah yang lebih menjurus pada pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan.

Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Dan ingat prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara.

Apabila keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan masih dalam lingkup masalah pengadaan, mestinya tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelanggaran. Baca lebih lanjut

Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Gak Nyaman?

6 Sep

    Sejak artikel tribute to Tabalong (Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan) ditayangkan, berbagai komentar dan tanggapan berdatangan. Diantara komentar tersebut ada satu yang cukup menggelitik. “Apa Peraturan Presiden 54/2010 sebagaimana telah dirubah terakhir kali melalui Perpres 70/2012 tidak cukup memberikan perlindungan kepada pelaksana pengadaan lewat pasal-pasalnya?”

    Seorang teman dengan lantang berujar, “selama hanya berbentuk Perpres bukan Undang-Undang (UU) pengadaan barang/jasa, kondisinya akan tetap seperti ini!” Boleh jadi ada benarnya. Namun menunggu UU Pengadaan, yang telah digadang-gadang sejak tahun 2012 bahkan sudah masuk PROLEGNAS, tentu akan terjebak pada ketidakpastian.

    Untuk itu memperdalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya akan menjadi solusi terdekat. Saya mencoba menalari rimba hukum semampu daya pikir, pengetahuan, referensi dan dengan bantuan mbah google tentunya :D Pasti akan ada kekurangan tapi pemikiran harus disampaikan.

    Pasal kunci berkaitan dengan proses hukum pidana pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pasal 117. Baca lebih lanjut

Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan

2 Sep

radarbanjarmasinHalaman depan Harian Radar Banjarmasin, 30 Agustus 2013, memuat berita yang mengejutkan. Dengan Headline “Takut Dipidana, Panitia Pengadaan Tabalong mundur” terus terang tetap sangat mengagetkan, meski kekhawatiran ini memang sempat menjadi prediksi saya.

Pernyataan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP), Husin Anshari, menguatkan prediksi bahwa ternyata virus ketakutan terhadap implikasi hukum pidana pengadaan barang/jasa semakin menggejala. Hal ini tentu sejurus dengan semakin gegap gempitanya upaya pemberantasan korupsi. Husin menjelaskan bahwa memang ada kelalaian dalam proses input evaluasi namun tidak bersifat substansi terhadap kualitas pekerjaan. Baca lebih lanjut

Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa

2 Sep

    banjarmasinpostKabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong juga terancam terhenti. Meski sudah memasuki triwulan III Kabupaten yang mempunyai APBD TA. 2013 sekitar 1,07 triliun ini tentu masih menyisakan paket-paket pelelangan yang mendesak. Belum lagi ada hajatan besar Pemilukada dan APBD-P.

    Dari informasi yang tersebar dengan cepat, pemicu pengunduran diri seluruh pokja ULP ini akibat ditetapkannya 5 anggota pokja ULP sebagai tersangka pada pengadaan dan pemasangan lampu pedestrian di Tanjung Tengah dan Hikun pada Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong.

    Dalam berita tersebut Sekretaris ULP mengungkapkan, “Kalau hanya kesalahan administrasi seharusnya tidak perlu dipidanakan, sebagai panitia lelang tentunya kami turut resah dan sebagai solidaritas maka Pokja ULP yang beranggotakan 35 orang mulai hari ini menyatakan mundur”. Baca lebih lanjut

Aanwizjing bukan Musyawarah Mufakat

4 Agu

    Sejak dibuat Forum Diskusi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa memperluas perspektif memahami pengadaan barang/jasa. Banyak diskusi menarik dari berbagai forum diskusi. Saalh satunya adalah tentang Acara Penjelasan Pekerjaan atau era K80/2003 dikenal dengan Aanwizjing yang diambil dari bahasa Belanda. Pada P70/2012 kata ini kemudian dihapuskan.

    Salah seorang penyedia curhat terkait jawaban sanggah dari pokja yang menyalahkan penyedia kenapa baru sekarang keberatan dengan persyaratan dokumen pemilihan, kenapa tidak disampaikan pada saat Acara Penjelasan.

    Kemudian di Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan seorang anggota pokja bimbang karena mendapatkan sanggahan dari penyedia yang keberatan atas keputusan Pokja tidak merubah masa pelaksanaan pekerjaan. Padahal pada saat acara penjelasan semua penyedia keberatan dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

    Dua pertanyaan ini memancing saya untuk menelusuri lebih dalam pada Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 dan seluruh petunjuk teknisnya. Acara Penjelasan dikupas pada Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 pasal 77. Tujuan dari Acara Penjelasan adalah Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Kalimat ini sangat tegas tertuang pada ayat 1. Baca lebih lanjut

Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

2 Okt

Masih banyaknya pertanyaan mengenai kualifikasi penyedia dan klasifikasi paket usaha, seperti apakah boleh usaha kecil menang di paket non kecil atau di atas 2,5 Milyar? Mendorong untuk mengupas ini dalam bentuk tulisan sederhana. Kalau dikaitkan dengan 2 hal pokok yang dicari dalam pengadaan barang/jasa yaitu penyedia dan barang/jasa, maka kualifikasi penyedia mengarah pada kompetensi penyedia. Sedangkan klasifikasi paket usaha mengarah pada barang/jasa-nya yang diorientasikan pada nilai/value harga. Baca lebih lanjut

Bahan Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012

13 Sep

Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP.

berikut Bahan Sosialisasi Perpres 70 2012 28 Agustus

Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box

4 Sep

Kraljic Box Matrix adalah tools yang digunakan Peter Kraljic memetakan proses pembelian barang ke dalam 4 box kuadran. Disusun berdasarkan dua sumbu utama yaitu tingkat resiko dan nilai pembelian. Kraljic Box ini sudah umum dipakai dalam berbagai analisa purchasing dan supply chain management.

    Ada yang menarik bagi saya ketika membuat matrik perbandingan metode pengadaan langsung berbasiskan Perka LKPP 6 tahun 2012. Perka 6/2012 ini merupakan petunjuk teknis dari Perpres 70/2012 perubahan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal menarik ini adalah secara tersirat dari sisi metode nampaknya kuadran Kraljic Box bersinergi dengan metode pengadaan langsung.

    Secara esensi Kraljic Box ingin mengatakan bahwa metode pengadaan disesuaikan dengan tipe barang/jasa. The right method for the right product. Ini menempatkan metode tidak hanya sekedar aturan yang kaku tapi juga membutuhkan kematangan dari pelaksana dalam memahami tipe barang. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.163 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: