Arsip tag undang undang republik indonesia

Honor Ganda

22 Jul

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan ini, mungkin karena standar biaya ini memang merupakan input yang diproses dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dimana RKA sebagai outputnya.

    Yang menarik diulas adalah tentang komposisi Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan,
Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan dan PPHP. Dalam lingkup Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan disebutkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, Bendahara dan staf pengelola keuangan. Sementara dalam lingkup Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan disebutkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan. Untuk PPHP sudah jelas. Baca lebih lanjut

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15 Jul

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.

    Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012: Baca lebih lanjut

Bicara Surat Dukungan

5 Jul

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal.

Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada baiknya kita buka wawasan tentang definisi Principal Dalam PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA SKK MIGAS Nomor: 007 REVISI-II/PTK/IX/2011.

Yang dapat saya sarikan beberapa definisi sebagai berikut :

  1. Principal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menunjuk agen atau distributor utk melakukan penjualan barang/jasa yang dimiliki.
  2. Principal Produsen adalah Produsen/Pabrikan yang menunjuk agen/distributor baik tunggal ataupun tidak.
  3. Principal Supplier adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk Principal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen/distributor
  4. Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama principal

Baca lebih lanjut

Sedikit tentang Persekongkolan dalam Pengadaan

2 Jun

    Seperti biasa Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan selalu membawa pencerahan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama tentang pengadaan barang/jasa. Dalam satu kesempatan diskusi muncul request via inbox untuk mengulas tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Tidak banyak yang bisa dikupas namun paling tidak bahasan ini bisa menjadi triger buat diskusi lebih lanjut.

    Mari kita runut dari Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan tidak sehat dengan persekongkolan. Baca lebih lanjut

Status Pengadaan Barang/Jasa pada KPUD

8 Feb

Beberapa hari terakhir mendapat beberapa konsultasi tentang pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pertanyaan inti adalah seputar status pengadaan di KPUD yang notabene adalah afiliasi lembaga nasional ditingkat pusat yaitu KPU kemudian sumber pendanaan kegiatannya berasal dari Hibah Daerah.

Atas dasar ini saya mencoba mengumpulkan referensi aturan yang berkaitan untuk memastikan beberapa hal yaitu:

  1. Status kelembagaan KPUD.
  2. Status Ketua KPUD dan Sekretaris KPUD dalam organisasi pengadaan barang/jasa
  3. Status dana hibah daerah kepada KPUD dan metode pengadaan menyangkut dana hibah tersebut.
  4. Status pemberlakuan Perpres 54/2010 untuk pengadaan barang/jasa di KPUD Baca lebih lanjut
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: