Waspada Swakelola DAK Pendidikan

16 Jan

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline yang cukup menarik. Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK).

Pada tahun anggaran 2009 dan 2010 DAK Pendidikan sempat dilaksanakan dengan metode swakelola. Namun apa lacur kalau kemudian kebijakan ini menuai banyak masalah dan menelan korban. Selain masalah keterlambatan turunnya anggaran, soal terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan.

Disisi lain keterbatasan kemampuan SDM di sekolah yang memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggiring pelaksana swakelola ke ranah hukum. Tidak sedikit Kepala Sekolah yang terpaksa mendekam di hotel prodeo karena terperangkap penyalahgunaan dana DAK Pendidikan.

Seperti diakui diberbagai media publikasi, banyaknya penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009 dan 2010 adalah karena minimnya pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya para Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab. Disisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa ini terjadi karena kelemahan juklak dan juknis.

Pertanyaannya sekarang pantaskah semua kesalahan ditanggung oleh pelaksana swakelola. Analogi sederhana! Apa jadinya kalau kita memberikan uang senilai 1 juta rupiah kepada anak umur 5 tahun? Ketika anak tersebut membeli sebungkus permen dengan harga 1 juta rupiah, siapa yang patut dipersalahkan? Jelas yang harus dipersalahkan orang tua yang memberi uang tanpa menghiraukan pemahaman si anak akan nilai uang.

Sekarang setelah proses pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2011 dikembalikan kepada proses pemilihan penyedia dan masih menghadapi masalah yang sama yaitu keterlambatan yang diakibatkan terlambatnya juklak dan juknis, proses dikembalikan kepada mekanisme swakelola. Akankah tragedi tahun 2009 dan 2010 akan terulang?

Pokok soal sebenarnya bukanlah pada metode pelaksanaan. Dengan penyedia atau swakelola tetap dapat menghasilkan output yang diharapkan selama prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dijadikan ukuran dan pedoman.

Persoalan keterlambatan pelaksanaan DAK Pendidikan selama ini terletak pada penerbitan Juklak dan Juknis dan penganggaran. Untuk 2012 juklak dan juknis telah terbit lebih awal, melalui Permendikbud No. 56 dan 57 tahun 2011, semoga ini pertanda bahwa telah ada perbaikan.

Tentang Swakelola

Seperti diungkap media, bahwa sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah ketidak mengertian kepala sekolah terhadap prosedur swakelola. Untuk mengantisipasi ini perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif meningkatkan kompetensi terhadap kepala sekolah tentang swakelola lebih jauhnya tentang pengadaan barang/jasa.

Selain itu ada beberapa kesalahan umum umum tentang swakelola. Pertama; dikotomi antara swakelola dengan pemilihan penyedia. Padahal dalam proses swakelola dimungkinkan pemilihan penyedia. Pasal 3 Perpres 54/2010 menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Kata dan/atau mengindikasikan kumulatif alternatif, sehingga salah kalau ada pemahaman dalam swakelola tidak diperlukan penyedia, kontrak, lelang ataupun seleksi.

Kedua; pemahaman bahwa setiap pengadaan barang/jasa dalam swakelola adalah pengadaan langsung yang cukup dilengkapi kwitansi/nota saja. Pemahaman simplikasi ini banyak menjerumuskan pelaksana swakelola ke dalam pasal merugikan negara atau korupsi.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Sehingga ada 3 tipe swakelola dalam pasal ini yaitu tipe 1 : oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran. Tipe 2 : instansi pemerintah lain dan tipe 3: oleh kelompok masyarakat.

Bagi DAK pendidikan swakelola yang dilaksanakan oleh sekolah negeri, yang merupakan satker atau instansi pemerintah, termasuk dalam tipe 1. Sedangkan untuk sekolah swasta termasuk dalam tipe 3. Perbedaan tipe ini berdampak terhadap standar operasional prosedur yang berlaku. Meski merujuk pada juklak dan juknis yang sama namun keduanya berbeda perlakuan.

Dari pengertian swakelola dapat dilihat runtutan pelaksanaan didahului dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap akhir terdapat tugas pelaporan. Karena sangat detail maka pelaksanaan swakelola memerlukan kemampuan manajerial pengadaan barang/jasa yang jauh lebih baik dibanding hanya melalui penyedia. Ini pula makna dari swakelola diletakkan pada pilihan pertama dalam metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Perpres 54/2010 pasal 3.

Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap memaksakan diri mengembalikan DAK Pendidikan kepada sekolah dengan metode swakelola, maka tidak ada pilihan selain mengupayakan peningkatan kompetensi pelaksana swakelola DAK Pendidikan.

Pihak sekolah yang selama ini sangat jauh dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, harus didorong untuk mengikuti bimtek pengadaan barang/jasa. Bahkan idealnya Kepala Sekolah, sebagai penanggunjawab pelaksanaan swakelola, harus memiliki sertifikat ahli pengadaan. Untuk keperluan bimtek Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) telah menyusun standarisasi bimtek pengadaan barang/jasa yang telah teruji.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil langkah fantastis ini tentu telah melalui kajian yang komprehensif. Namun adalah satu kewajiban bagi seluruh entitas pengadaan untuk mengingatkan sebelum dampak negatif benar-benar terjadi. Mengingat pengalaman 2009 dan 2010 adalah bukti otentik yang tak terbantahkan. \

Pertanyaan mendasar dan menggelitik lainnya adalah tanpa mengurus pengadaan saja pihak sekolah sudah menanggung tanggungjawab yang besar dalam core businessnya yaitu pendidikan. Akan menjadi lucu kalau kemudian pihak sekolah lebih konsentrasi mengurus pengadaan daripada usaha peningkatan kualitas pendidikan.

Jangan sampai niat baik tentang percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan justru memakan korban dari entitas pendidikan itu sendiri. Kita sudah punya Unit Layanan Pengadaan, LPSE, Ahli Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan perangkat profesional pengadaan lainnya. Kenapa perangkat yang sedemikian lengkap tidak dimanfaatkan, kemudian harus membebani para guru dan kepala sekolah dengan urusan pengadaan?

Kalau bukan kita yang waspada siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan disini dimana lagi.

About these ads

22 Tanggapan to “Waspada Swakelola DAK Pendidikan”

  1. atasyudaks yuda Januari 17, 2012 pada 11:56 am #

    emang agak susah kalau ngomong pendidikan
    orang pusat “jarang” turun ke lapangan/daerah, untuk melihat komplikasi yang diakibatkan juklak juknis mereka.
    sangat naif, nekat dan tidak masuk akal …….

  2. Rahfan Mokoginta Januari 23, 2012 pada 11:18 pm #

    Kasihan Kepala Sekolahnya, akhirnya nggak konsentrasi lagi mengajar tapi lebih banyak ngurusin proyek.
    Kesalahan yang sama kok masih dibuat lagi, ada apa dengan DAK Pendidikan ?

  3. samsulramli Januari 24, 2012 pada 3:18 am #

    Kebijakan yang tidak dapat diidentifikasi arahnya, sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi akan sulit diukur, sesuatu yang sulit diukur akan sulit dikendalikan…. demikianlah masa depan DAK Pendidikan… kecepatan mungkin akan menghasilkan hal yang luar biasa tapi akan ada banyak hal yang tertinggal dan terlupa kalau kita tidak persiapkan segalanya dengan baik… tks Mas Rahfan..

  4. samsulramli Januari 24, 2012 pada 3:30 am #

    Begitulah Mas Yuda kondisi riil kebijakan pengadaan di negeri kita… Masalah komunikasi juga menjadi kendala yang besar dalam Kementerian Pendidikan, saya yakin sekelas Menteri Pendidikan yang sekarang punya argumentasi hanya saja tidak secara transparan dan jelas diutarakan… semoga ada perbaikan..aamiin

  5. ariadi Januari 29, 2012 pada 1:22 pm #

    menurut pengamatan saya selama proses DAK diswakelolakan, banyak skali pekerjaan yg masih belum sesuai juga dengan keinginan. ini dikarenakan tata cara pembayaran disamakan. tidak melihat prosentase fisik pekerjaan. ada juga oknum kepsek tertentu yg hanya memikirkan keuntungan proyek sehingga memunculkan kesenjangan sosial terhadap guru dan komite. karena tdk ada tindakan tegas dari DINAS terkait. karena kemungkinan pemahaman swakelola antar kabupaten berbeda tata cara pelaksanaannya….

  6. samsulramli Januari 29, 2012 pada 1:40 pm #

    Apa yang dungkapkan Pak Ariadi merupakan rahasia umum yang terjadi pada proses pelaksanaan DAK sekolah dan juga swakelola pokmas pada umumnya untuk itulah kompetensi pelaksana yang terlebih dahulu diutamakan baru dilimpahkan wewenang… Sementara itu pengadaan mestinya ditangani oleh ahlinya..saat ini mekanisme pengadaan meski belum sempurna tapi mengalami kemajuan ditingkat pemerintah daerah yaitu melalui ULP yang telah dibentuk.. Sayangnya kemendiknas mengeluarkan regulasi…

  7. sikampong Februari 6, 2012 pada 4:21 pm #

    kl sy si sbg orang kampung, yg udah 3 (tiga) kali tes, ga lulus2 sertifikasi. mikirnya simpel.mas.. kemindiknas mesti duduk bersama dg stakeholders pembuat perpres lainnya deee, terserah disitu sbelum pembahasan, mau langsung makan roti bakar dulu atau sama2 bakar roti dulu baru dimakan sama2.. yg penting diantara mereka ga ada kebagian margarinnya aja, atau rotinya aja, atau bahkan gosongannya aja.. agar nantinya pd saat penerapan aturan dikampung kami, yg mmg pikirannya sedikit kampungan malah tambah puyeng, krn adanya aturan yg baku hantam.. terkait pendapat pak @ARIADI, sama pak, ga diswakelola juga banyak ko dana dislewengkan, kontraktor punya “bursa efek sendiri”, pemenang satu jual kekontraktor 2, kontraktor 2 jual ke kontraktor 3, bayangkan kl masing2 kontraktor pingen untung 15% jadi udah 45% duit negara hilang sebelum pengerjaan dimulai..

  8. samsulramli Februari 7, 2012 pada 3:23 pm #

    waduh Pak Orang kampung atau kota tidak ada bedanya. Saya juga sering mentrainer peserta diklat PBJ dari daerah dan Alhamdulillah lulus. Perbedaannya mungkin hanya dipersiapan saja. Ujian sertifikasi sifatnya pemahaman sama sekali bukan hapalan. Yang jelas sertifikasi bukan halangan untuk belajar pengadaan. Dengan persiapan yang lebih baik Insya Allah bapak bisa lulus.

    Saya adalah orang yang yakin bangsa ini bisa lebih baik kalau kita secara pribadi terus memperbaiki diri. Kita dinilai atas apa yang kita perbuat dan sama sekali tidak ada wewenang menentukan hasil apakah nanti akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hanya Ikhtiar untuk menjadi lebih baik yang dapat mengubah negara ini menjadi lebih baik, setidaknya untuk diri kita.. Jangan matikan harapan ya Pak kita akan rugi berkali2..

  9. leonardud April 2, 2012 pada 7:32 pm #

    mnurut hemat sy justru yg dikelola oleh skolah lebih bagus mutunya.ktimbang dikelola pihak ke tiga,karena antara rekanan dan pengguna anggarN(kpl dinas)selalu ada deal tertentu.

  10. samsulramli April 5, 2012 pada 1:59 pm #

    Pak Leonardud soal deal antara kepala dinas itu persoalan yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama melalui pengawasan yang lebih baik.. tapi bukan berarti menyerahkan resiko hukum kepada pihak sekolah. Saya tidak perlu menunjukkan berapa banyak kepala sekolah dan komite yang tersandung kasus pengadaan… Disisi lain manajemen pengadaan bidang pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan memindahkan resiko dan tanggungjawab pengadaan kepada sekolah karena pengadaan barang/jasa bukan tupoksi sekolah… inilah pentingnya kita membangun kualitas ULP. Meski sekarang ULP baru sebatas memilih penyedia ke depan ULP harus diisi tenaga profesional yang independen, tidak hanya memilih penyedia tapi juga mampu mengendalikan kontrak.,.

  11. Dery Zasa Juli 4, 2012 pada 11:21 am #

    Kalo Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) betul-betul menjalankan tugasnya dengan benar-benar memikirkan keselamatan anak-anak sebagai pengguna, Insya Allah semua akan selamat dari hukum…dan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan yang tertulis dgn kata lain tidak ada permainan di lapangan akan menghasilkan proyek yang berkualitas dibandingkan dengan proses tender

  12. samsulramli Juli 4, 2012 pada 11:26 am #

    Itu yang kita harapkan bersama Pak Dery.. satu juga catatan penting kadang kesalahan bukan karena niat buruk tapi banyak juga karena ketidaktahuan… sehingga penting buat pihak sekolah memahami prinsip dan aturan yang ada termasuk tentang pengadaan barang/jasa…

  13. andrew Juli 27, 2012 pada 9:02 am #

    apakah pihak lkpp telah melakukan kajian terhadap juknis mendikbud ini sehingga tidak menjerumuskan kepala sekolah ???

  14. samsulramli Juli 27, 2012 pada 10:44 am #

    Pak Andrew hal yang sama juga terus kita dorong kepada pihak-pihak terkait seperti Kemendikbud, LKPP dan pemeriksa utk duduk bersama memberikan arahan yang jelas kepada daerah dalam pelaksanaan DAK Pendidikan ini. Saya hanya bisa menyarankan agar daerah membuat peraturan atau kebijakan utk menyikapi dua aturan yang seoalh saling bertentangan ini.. kemudian disisi sekolah para pelaksana Kepsek, Komite dan lainnya harus diberi pembekalan terkait pengadaan barang/jasa sehingga tidak terjebak dalam kasus hukum yang sebenarnya tidak dipahami…

  15. bambang September 27, 2012 pada 12:13 am #

    kalau saya boleh berorientasi hasil dari pekerjaan swakelola vs kontraktual di daerah saya ko ga se seram yg disampaikan penulis… pekerjaan swakelola terutama di bidang pendidikan di daerah saya (kab. malang) hanya ada 2 sekolah saja yg bermasalah (total sktr 120 lembaga). sedangkan untuk DAK 2011 yg dikerjakan secara kontraktual penyedia barang/jasa hanya ada bbrp sekolah saja (setahu saya tidak sampai separuh yg tanpa keluhan) yg tuntas seusai perencanaan. dan sampai saat ini DAK 2011 masih diusut terus oleh pihak berwajib.

    kalau yg ditakutkan itu adalah bagaimana kepsek/sekolah bisa mengurus pekerjaan swakelola tersebut..kan dijuknis sudah disebutkan bentuk tim pelaksana… mulai dari ketua bendahara kalo perlu bisa pakai jasa teknisi perencana pengawas sampai kepada tukang. saya rasa tidak ribet kalau memang pengelolaan dana nya sesuai aturan yg ada. karena dari 2 lembaga yg saya sebutkan diatas permasalahannya hanya personal yaitu uangnya dipakai kepala sekolah untuk keperluan pribadi…

  16. samsulramli September 27, 2012 pada 2:56 am #

    Saya bersyukur sekali kalau memang sama sekali tidak ada masalah terkait DAK Sekolah… harapan saya pelaksanaan DAK Sekolah tidak bermasalah karena pemahaman akan keselarasan antara Perpres 54/2010 dan Juknis DAK Pendidikan sendiri sering bermasalah.. Jadi kalau patokannya hanya Juknis saja menurut saya juga tidak tepat karena tentu Perpres 54/2010 lebih tinggi daripada Juknis yang hanya setingkat Menteri/Permen. Bagi saya 1 saja pelaksanaan DAK Sekolah bermasalah adalah tetap masalah…

    Agar tidak ada salah pengertian saya tidak mempermasalahkan kontraktual vs swakelola karena keduanya adalah metode pengadaan yang ada dalam P54/2010. Titik sentralnya adalah penerapan metode pengadaan mestinya disesuaikan dengan kondisional sumber daya dan sumber dana yang ada..sehingga ketika ada kebijakan memilih salah satu metode secara massal analisis serta pertimbangan kesiapan harusnya dilakukan agar tidak terjadi masalah ditingkat teknis pelaksanaan….

    Bagi daerah Bapak yang memiliki kesiapan mungkin tidak masalah, tapi fakta berkata lain. Dari hasil searching saya diinternet saja mudah sekali menemukan berita penyimpangan DAK Sekolah… dan masalah personal yang Bapak maksudkan ternyata sangat bermasalah ketika dilakukan banyak pelaksana….

  17. Kresno Dipojono, SH. Oktober 11, 2012 pada 8:52 am #

    ada yang sampai sekarang masih mengganjal dalam pengertian “swakelola”. Berdasarkan perpres yang mengatur barang dan jasa ( ter akhir perpres no 70 tahun 2012) ada persyaratan swakelola adalah pekerjaan yang “tidak” diminati oleh penyedia barang/jasa. padahal nilai proyek swakelola yang rata rata diatas 200 jt jelas diminati oleh para penyedia barang/jasa.

  18. samsulramli Oktober 12, 2012 pada 9:18 pm #

    Terimakasih pak Kresno yang bisa saya contohkan pengadaan barang jasa diarea konflik seperti perbatasan atau lainnya.. Dalam kondisi2 ini maka yang paling efektif adalah swakelola tipe 2 misal Bekerjasama dengan TNI….

  19. Hertanto Desember 5, 2012 pada 12:55 pm #

    Semoga tahun depan anggaran dana untuk pendidikan terutama dak bisa bertambah dan semakin membuat pendidikan kita lebih maju dan tidak tertinggal dengan negara tetangga. Aamiin.

  20. samsulramli Desember 6, 2012 pada 5:49 am #

    betul pak… semoga masalah hukumnya juga berkurang…

  21. wiriyanti Agustus 30, 2013 pada 1:08 pm #

    juknis dak mengatakan bahwa dak pendidika dilaksanakan dengan swakelola jadi tidak ada pilihan lain utk memilih penyedia lagi..itu gmn pak? makasih

  22. samsulramli Agustus 30, 2013 pada 10:27 pm #

    Didalam swakelola ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.. didalam pelaksanaan tetap ada pemilihan penyedia seperti pengadaan bahan/material atau sewa/beli peralatan Mba.. yang perlu didefinisikan adalah mana bagian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dikerjakan sendiri dan mana bagian pelaksanaan yang harus dengan penyedia…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: