Kapan Perpres 70/2012 dapat Diterapkan?

30 Agu

Pertanyaan menggelitik dan mendasar diungkapkan seorang teman sekaligus trainer Pengadaan B/J tentang sejak kapan Perpres 70/2012 (P70/2012), tentang Perubahan Kedua Perpres 54/2010 (P54/2010), dapat dilaksanakan. Pertanyaan ini tentu sangat penting dan jawabannya ditunggu banyak penggiat pengadaan pemerintah.

Beberapa trainer pengadaan lain menganggap pertanyaan ini tidak perlu dipertanyakan karena dasar dari diterbitkannya P70/2012 adalah percepatan penyerapan anggaran maka pelaksanaan sejak tanggal berlaku yaitu 1 Agustus 2012.

Pertanyaan selanjutnya adalah terkait pasal II ayat 3 P70/2012 yang berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pemahaman Proses

Diskusi bergulir dengan pertanyaanapa yang disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa? Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi1 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

    Dua kata kunci yang saya pegang yaitu proses dan perencanaan kebutuhan. Karena pertanyaan dasarnya adalah sejak kapan P70/2012 dapat diterapkan? Untuk itu patut dilihat runtutan proses perencanaan kebutuhan. Sayangnya secara tertulis memang tidak secara harfiah proses perencanaan kebutuhan didefinisikan dalam P54/2010 dan perubahannya, namun apabila kita melihat pada urutan pasal akan ditemukan bahwa tahapan proses pengadaan barang/jasa adalah:

  1. Persiapan meliputi kegiatan Perencanaan Umum, Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan dan Perencanaan Pemilihan.
  2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia meliputi kegiatan pengumuman hingga penetapan pemenang dan penangan sanggah/sanggah banding.
  3. Penandatanganan & Pelaksanaan Kontrak meliputi persiapan dan pelaksanaan kontrak, pelaporan dan penyerahan barang/jasa.

Ketika dipahami sebagai satu kesatuan proses maka titik awal Pengadaan Barang/Jasa adalah perencanaan umum lewat penyusunan Rencana Umum Pengadaan oleh PA. Ini tertuang pada BAB IV pasal 22 ayat 2 dan 3.

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a.     mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;

b.    menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c. menetapkan kebijakan umum tentang:

  1. pemaketan pekerjaan;
  2. cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
  4. penetapan penggunaan produk dalam negeri.

d.      menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Nah, apabila melihat runtutan ini “Pengadaan Barang/Jasa” adalah sebuah proses dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pemahaman “proses” ini sebagai satu kesatuan utuh yang tertuang jelas dalam kalimat pasal 1 ayat 1.

Artinya apabila proses identifikasi kebutuhan sudah dilaksanakan menggunakan P54/2010 maka sesuai amanat Pasal II ayat 3, pengadaan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan P70/2012.

Sebagai bahan tambahan dalam P54/2010 tidak ada proses yang mengakomodir perubahan identifikasi kebutuhan dalam RUP, yang diatur hanyalah perubahan kebijakan umum pengadaan yaitu terkait pemaketan hal ini tertuang dalam pasal 34.

 Pemahaman Ruang Lingkup

Pada diskusi selanjutnya muncul kenyataan lain. Ketika pemahaman “proses” ini dihadapkan pada beberapa pasal lain, dalam catatan saya terdapat lebih dari 30 kalimat yang memunculkan kata pengadaan barang/jasa, yang tidak dapat dipahami dengan logika proses pasal 1 ayat 1.

Misalkan kata Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang pada Pasal 1 ayat 7 dan 8.

  1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  2. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Apabila Pasal 1 ayat 7 dipahami sebagai “proses” maka PPK bertanggungjawab sejak identifikasi kebutuhan. Ini tentu bertentangan dengan BAB IV pasal 22 ayat 1 yang menyatakan bahwa RUP disusun oleh PA. Tidak mungkin PA yang menyusun RUP kemudian PPK yang bertanggungjawab. Demikian juga halnya dengan Pasal 1 ayat 8.

Disini saya menyebut definisi Pengadaan Barang/Jasa dipahami sebagai ruang lingkup, artinya sebagian atau seluruhnya dapat disebut pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan pelaksana. Untuk itulah kemudian nomenklaturnya menjadi “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”

Apabila paham “ruang lingkup” ini yang menjadi acuan maka Pasal II ayat 3 dipahami dengan pengertian bahwa penerapan P70/2012 dapat dilakukan dalam ruang lingkup RUP. Meskipun identifikasi kebutuhan tetap dan rencana penganggaran tidak berubah atau tetap mengacu dokumen awal. Titik sentral perubahan ada pada kaji ulang yang diatur pada pasal 34.

Usulan Penjelasan

Sayangnya penggunaan kalimat “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa” tidak seragam digunakan dalam P70/2012. Ketetapan ini apabila ingin kalimat “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa” dipahami secara konsisten berbeda dengan definisi “Pengadaan Barang/Jasa” yang diatur Pasal 1 ayat 1. Sebagian besar isi Perpres memang menggunakan kalimat “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa” namun di pasal 1 ayat 8 menggunakan kalimat “melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”. Kemudian di Pasal II ayat 3 menggunakan “Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan”.

Meski pemaknaannya bisa sama secara substansi namun konsistensi tentu akan memudahakan pemahaman tentang definisi. Meski hanya kritisi minor tidak ada salahnya usul ini disampaikan melalui penambahan penjelasan.

Termasuk Penjelasan Pasal 1 ayat 1 agar tidak dipahami dari sisi “proses” dapat diberikan penjelasan bahwa Pengadaan Barang/Jasa meliputi proses perencanaan kebutuhan sampai dengan diperolehnya barang/jasa sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan pelaksana.

Demikian kiranya yang dapat saya pahami dari beragam diskusi yang hadir terkait kapan P70/2012 dapat dilaksanakan dengan dua kesimpulan alternatif yaitu:

  1. Apabila mengikuti pemahaman “proses” (Pengadaan Barang/Jasa), P70 hanya bisa dilaksanakan utk kegiatan yang benar-benar baru dianggarakan saja.
  2. Apabila mengikuti pemahaman Ruang Lingkup (Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa) berarti P70 dapat dilaksanakan segera dengan mengubah RUP lewat kaji ulang yg diatur pasal 34.

Artikel ini hanya sebagai bahan pemikiran tidak dapat dijadikan acuan resmi karena bagaimanapun juga keputusan dan keyakinan diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana. Kemudian acuan resmi kebijakan hanya LKPP yang paling berkompeten sesuai amanat Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007.

About these ads

9 Tanggapan to “Kapan Perpres 70/2012 dapat Diterapkan?”

  1. Husin Ansari Agustus 30, 2012 pada 3:47 pm #

    Tulisannya bagus om, semoga bisa memberikan gambaran bagi Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa, agar tidak salah jalan dalam pengambilan keputusan.

  2. samsulramli Agustus 30, 2012 pada 3:49 pm #

    Makasih Om tapi perdebatannya panjang sekali… Alhamdulillah semoga bisa dijadikan referensi pengambil kebijakan..

  3. M. Taufik Agustus 30, 2012 pada 7:04 pm #

    Waduh mas, kita sudah jalan ini, habis konsultasi di fb kemaren…

  4. samsulramli Agustus 30, 2012 pada 7:42 pm #

    Yang mana Mas Taufik karena sebelum ini sy belum berani merekomendasikan melaksanakan P70… Mohon saya diberi penjelasan…

  5. samsulramli Agustus 30, 2012 pada 8:20 pm #

    Maksudnya yang mana mas Taufik karena sebelum ini saya belum berani rekomendasikan laksanakan P70… mohon penjelasannya mas agar bisa lebih fokus barangkali saya bisa membantu..

  6. M. Taufik Agustus 31, 2012 pada 10:58 pm #

    Sudah di kirim via private mssg fb link nya, bukan bapak yang merekomendasi, kebetulan yang menjawab waktu itu anggota group yang lain.Terima kasih.

  7. samsulramli Agustus 31, 2012 pada 11:00 pm #

    Oke mas terimakasih atas keteranganya…

  8. dunia pns September 4, 2012 pada 1:14 am #

    Sangat bermanfaat

  9. samsulramli September 4, 2012 pada 2:47 am #

    Terimakasih, alhamdulillah semoga bermanfaat….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: