Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

22 Okt

    Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian.

    Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari penjuru nusantara ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu.

    Setidaknya ada 4 pasal terkait pengadaan langsung yang relevan dengan materi bahasan kali ini, yaitu :

Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

    Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan:

  1. kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Pasal 57 ayat 5 mengurai bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

  1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Peker¬jaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
  2. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Perlu juga sebagai bahan pertimbangan kita perhatikan pasal 66 ayat 1 bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

    Kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 jelas bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah proses untuk mendapatkan barang/jasa, bukan sebuah proses untuk mendapatkan bukti perjanjian. Tanda bukti perjanjian tertuang dalam pasal 55 ayat 1 terdiri dari bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat perjanjian.

    Terlebih kalau ditelaah secara seksama bahwa pasal 55 berada dalam hirarki Bagian Ketiga tentang Pemilihan Sistem Pengadaan. Bagian ini terdiri dari 7 paragraf yang masing-masing terdiri dari :

  1. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
  2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
  3. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
  4. Penetapan Metode Evaluasi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  5. Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
  6. Penetapan Jenis Kontrak
  7. Tanda Bukti Perjanjian

Dengan struktur seperti ini jelas bahwa tanda bukti perjanjian bukan merupakan tujuan dari proses pengadaan tapi merupakan bagian dari sistem pengadaan yang dipilih untuk mendapatkan barang/jasa.

Pengadaan langsung sesuai dengan besaran nilainya dapat disandingkan dengan 4 tipe bukti perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari batasan pasal 55 ayat 2 s/d 5 bahwa :

(2)    Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)    Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4)    SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain¬nya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5)    Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari pemahaman ini maka dapat disimpulkan bahwa korelasi metode pemilihan penyedia tidak bersifat statis terhadap tanda bukti perjanjian. Pengadaan langsung dengan sampai dengan Rp10.000.000,00 dapat disandingkan dengan nota, kuitansi, SPK bahkan surat perjanjian. Pengadaan langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 dapat menggunakan kuitansi, SPK ataupun surat perjanjian, dan seterusnya.

Logika ini tentu juga bisa digunakan sebaliknya. Misal apabila didapatkan sebuah bukti pembelian maka metode pemilihan yang digunakan belum tentu pengadaan langsung. Bisa saja bukti pembelian didapatkan dengan metode pelelangan umum ataupun pelelangan sederhana.

Seperti dituliskan dalam artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box bahwa tujuan awal dari proses pengadaan adalah mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan. Maka dari itu metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa yang dicari. The right methode for the right product.

Petunjuk prosedur sangat jelas dalam P54/2010 dan seluruh perubahannya. Mulai dari tetapkan kebutuhan, jenis barang, susun detail spesifikasi, baru kemudian pilih dan tetapkan metode pengadaan yang tepat. Dimulai dari penentuan apakah akan di rencanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri melalui swakelola dan/atau melalui penyedia.

Jika membutuhkan penyedia maka pilih dan tetapkan secara berurut metode pemilihan penyedia, penyampaian dokumen, metode evaluasi, penetapan jenis kontrak hingga tanda bukti perjanjian yang diperlukan.

Ambil contoh untuk barang dengan kriteria operasional, teknologi sederhana, resiko kecil dan/atau dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil dan koperasi kecil kemudian nilainya tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 maka dapat dilakukan pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilaksanakan dengan 2 metode yaitu pembelian langsung dan permintaan penawaran disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pengadaan. Hal ini sudah diulas tuntas pada artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box.

Semoga dengan artikel ini tidak ada lagi pemahaman bahwa pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia yang bertujuan mendapatkan tanda bukti perjanjian. Sejatinya metode pemilihan penyedia hingga penggunaan tanda bukti perjanjian adalah untuk mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan.

About these ads

83 Tanggapan to “Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian”

  1. Rahfan Mokoginta Oktober 22, 2012 pada 11:24 pm #

    Mantap Om Ulasannya, lebih menambah wawasan dan pemahaman tentang Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian :)

  2. samsulramli Oktober 22, 2012 pada 11:30 pm #

    Makasih Mas mohon koreksinya…

  3. Khalid Mustafa Oktober 23, 2012 pada 7:16 am #

    Ada satu lagi yang menjadi permasalahan, yaitu slide pembelajaran tingkat dasar disebutkan bahwa bukti pembelian hanya untuk barang/jasa lainnya.
    Padahal dalam Pasal 55 itu disebutkan pengadaan barang/jasa yang berarti seluruh istilah pengadaan barang/jasa (Pasal 4) dapat menggunakan bukti pembelian, termasuk pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi.
    Nah, gimana tanggapan pak sam?

  4. samsulramli Oktober 23, 2012 pada 7:26 am #

    Wah Pak KM terimakasih banyak beda juga rasanya diskusi via blog sendiri dengan Pak KM…hehehe.. Ini juga yang sering dipermasalahkan oleh beberapa teman Pak karena diwilayah penafsiran.. saya terkesan dengan pendapat teman di Bandung bahwa mestinya ada juga Panduan Cara Menafsirkan Perpres 54/2010 yang tepat dan benar :) agak bercanda memang tapi ada benarnya…

    Secara essensi sebenarnya saya setuju pak Kalau konstruksi dan konsultan sebaiknya jangan gunakan Bukti Pembelian terkait kompleksitas dan resiko yang saya coba konversikan ke matrik Krajilc Box.. namun sayangnya ini tidak tertulis dengan tegas di P70/2012. Saya hanya bisa mengaitkan yang mungkin agak kuat adalah pada pasal Pasal 66 ayat (1) bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Dalam bayangan saya sangat mustahil Konstruksi dan Konsultan tanpa HPS karena sarat proses….

    Demikian pak pendapat saya mohon koreksi

  5. Kusyanto Oktober 26, 2012 pada 10:02 am #

    habis baca artikel pak syamsul…, sy jd inget oleh2 temen satu kantor yg baru sj mengikuti sosialisasi perpres 70/2012 yg disampaikan oleh trainer sebuah kementerian dan alumni TOT LKPP…, yg mengatakan bahwa pengadaan di bawah 200 juta dilarang menggunakan Surat Perjanjian…, dan pada akhirnya butuh perjuangan ekstra untuk “menyadarkan” kembali pemahaman temen saya.., meskipun berbagai logika dan pemahaman sudah saya sampaikan….

  6. samsulramli Oktober 26, 2012 pada 10:09 am #

    Memang pak kus kalau kita tidak memulai membaca P54 secara struktur dan filosofi akan terjebak pada pemahaman statis yang berbahaya…. Ini salah satu alasan saya menyusun buku cara mudah membaca P54 setidaknya mudah bagi saya memahami alur pikir penyusun P54….

  7. Abdurrahman Doank November 20, 2012 pada 4:21 pm #

    Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kuitansi seperti apa Pak Ramli….. apa seperti kuitansi yg di ketik oleh bendahara pengeluaran untuk setiap pengeluaran di SKPD

  8. samsulramli November 20, 2012 pada 5:17 pm #

    Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kuitansi seperti apa Pak Ramli….. apa seperti kuitansi yg di ketik oleh bendahara pengeluaran untuk setiap pengeluaran di SKPD

    Untuk bukti perjanjian tidak ada bentuk baku kuitansi pak.. Inti utama dari kuitansi jelas siapa yang membayr dan menerima barang dan jelas sip yang menyerahkan barang dan menerima pembayaran… Sedangkan bukti pembayaran bentuk kuitansi disesuaikan dengan format yang ada pada bendahara pengeluaran… Untuk kemudahan apabila memungkinkan bentuk kuitansi bukti perjanjian dan pbukti embayaran dapat disamakan….

  9. Joel Desember 21, 2012 pada 3:55 pm #

    Iya Ya

  10. razita aksani Januari 1, 2013 pada 9:40 pm #

    pa utk belanja s/d 50 jt itu, bolehkah menggunakan SPP/SPM LS Bendahara, tanpa menggunakan pihak ketiga. thanks

  11. samsulramli Januari 1, 2013 pada 9:54 pm #

    bisa diperjelas jenis barang/jasanya?

  12. sikampong Januari 23, 2013 pada 12:58 pm #

    pak ramli, di daerah kami sedang melakukan kerjasama dg pihak asuransi, dan masing unit kerja mempertanggungkan mobil dinasnya masing2, ada yg nilainya s/d 20 juta, ada juga diatas 20 jt s/d 175jt.. nah kl berdasar perpres 71 tentunya memakai sistem pengadaan langsung, ..na yg sy tanyakan.. apakah administrasi premi dibawah 20 jt “BISA” dg hny menggunakan bukti pembelian/kuitansi saja beserta ikhtisar polis dari asuransi?? kalo masih kurang mohon penjelasan skaligus contoh dokumennya..

  13. samsulramli Januari 23, 2013 pada 7:55 pm #

    Dari sisi pengadaan s/d 50juta boleh menggunakan kuitansi.. namun dari sisi pembayaran diatur oleh DPPKAD setempat.. menurut saya karena jasa lainnya tidak bermasalah disisi keuangan… untuk dokumen silakan gunakan yang ada dalam pusataka pengadaan pada blog ini…

  14. sikampong Januari 28, 2013 pada 2:14 pm #

    makasih atas infonya.. sukses terus dan senantiasa bahagia dengan isteri dan buah hati..

  15. samsulramli Januari 28, 2013 pada 2:21 pm #

    Aamiin sama-sama Pak..

  16. Heppy Januari 31, 2013 pada 12:53 am #

    Senang bisa membaca blog bapak, yang saya ingin tanyakan kalau belanja barang s.d 50 jt, apakah tetap diperlukan penentuan HPS dgn survey/membandingkan harga. Dan kalau bapak tdk keberatan saya mohon diemail contoh SPK pengadaan langsung, lengkap dgn semua proses dan dokumennya…kirim ke heppysatarjo79@gmail.com. Terima kasih

  17. samsulramli Januari 31, 2013 pada 9:30 am #

    Untuk Pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS… langsung survey/membandingkan info harga yang rendah sesuai kualitas yang dibutuhkan dan dapatkan bukti pembelian… Silakan Bapak cari di pustaka data saya semoga sesuai dengan yang diinginkan…

  18. Heppy Januari 31, 2013 pada 10:09 am #

    jadi seperti kita belanja langsung aja? survey cari harga termurah/terbaik terus bayar gitu, apakah tidak memerlukan dokumen yg memuat spesifikasi teknis,permintaan penawaran harga, klarifikasi dan negosiasi, dan membuat berita acara hasil pengadaan dsb? mohon penjelasannya , terima kasih.

  19. samsulramli Januari 31, 2013 pada 10:52 am #

    Untuk bukti pembelian s/d 10juta… diatas 10 juta tetap memerlukan HPS.. pengadaan langsung ada dua metode pembelian langsung dan meminta penawaran untuk lebih rinci silakan bapak lihat pada artikel saya ttg pengadaan langsung dan tabel perbandingan…

  20. Heppy Januari 31, 2013 pada 11:42 am #

    Untuk Pengadaan langsung barang apakah diperbolehkan kita menunjuk rekanan misalnya dari jakarta atau kota besar lainnya dikarenakan selisih harga antara daerah kita dgn jakarta sangat jauh, dan bagaimana proses/jadwal pengadaannya, apakah cukup melalui surat menyurat atau by phone mengenai negosiasi harga dan bertemu hanya saat penandatangan SPK mohon penjelasannya.

  21. samsulramli Januari 31, 2013 pada 11:53 am #

    Sesuai prinsip terbuka maka penyedia mana saja boleh mengikuti pengadaan. Terpenting prinsip efisien dan efektif tetap menjadi pertimbangan. Jalur komunikasi yang digunakan bebas terpenting barang/jasa baru dibayar setelah 100% dan bukti perjanjian sah secara hukum….

  22. Heppy Januari 31, 2013 pada 12:10 pm #

    Baik.terima kasih banyak penjelasannya pak, semoga bapak makin sukses, dan mohon jgn bosan ya menjawab pertanyaan2 saya, krn saya kebetulan terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa.

  23. samsulramli Januari 31, 2013 pada 12:27 pm #

    Silakan pak..sharing aja ya..

  24. muhlislakodi Februari 5, 2013 pada 5:34 pm #

    terimah kasih atas ulasannya…….

  25. samsulramli Februari 5, 2013 pada 7:22 pm #

    Sama2 pak

  26. andhikaputri Februari 18, 2013 pada 11:06 am #

    pagi pak, saya ingin bertanya. kantor saya akan melaksanakan pengadaan huruf timbul (papan nama kantor) dengan HPS 30 juta. menurut lkpp, pengadaan ini termasuk pekerjaan konstruksi. yang ingin saya tanyakan, apakah utk pengadaan ini tanda bukti perjanjiannya cukup dengan kuitansi?dan apakah proses pengadaannya bisa hanya seperti pembelian langsung (tanpa harus penyedia melakukan pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran)?

  27. samsulramli Februari 18, 2013 pada 12:09 pm #

    Karena terdapat proses pembuatan, sederhana dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dari sisi bukti perjanjian menggunakan kuitansi tidak masalah. Kemudian pengadaan langsung dengan metode pembelian langsung dengan tetap menggunakan HPS. Terkecuali metode pengadaan langsung-nya menggunakan pemasukan penawaran maka ada proses pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.

  28. andhikaputri Februari 18, 2013 pada 12:19 pm #

    berarti apabila tahapan yang saya tempuh adalah melakukan survei harga dan kualitas ke 2 penyedia kemudian melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga, membuat bahpl dan lalu langsung melakukan pembelian dgn memintakan bukti perjanjian berupa kuitansi, itu sudah benar?(jadi tidak perlu ada tahapan mengundang penyedia utk memasukan dokumen,pemasukan penawaran,evaluasi). mohon penjelasannya.terima kasih

  29. samsulramli Februari 18, 2013 pada 12:36 pm #

    Apabila menggunakan metode pengadaan langsung dengan pembelian atau pembayaran langsung sudah benar disisi pengadaannya… Kalau perlu ke lebih dari 2 penyedia juga ga papa survey-nya untuk mencari harga yang paling terendah dengan kualitas yang dibutuhkan…

    Pasal 57 ayat (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:93
    a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta
    Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
    b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang
    menggunakan SPK.

  30. andhikaputri Februari 18, 2013 pada 12:53 pm #

    jadi kelengkapan dokumen yang seharusnya ada di saya adalah hps, hasil survey ke 2 penyedia, bahpl dan kuitansi?apakah saya tetap harus membuat SBD?jika iya,SBD mana yg harus saya gunakan?karena di web lkpp tidak ada SBD untuk pekerjaan konstruksi dengan pengadaan langsung yang menggunakan kuitansi.

  31. samsulramli Februari 18, 2013 pada 1:09 pm #

    Betul sekali LKPP hanya menyediakan SDP untuk pengadaan langsung menggunakan SPK atau pengadaan langsung dengan permintaan penawaran… sebagai catatan tolong dicek lagi disisi Bukti Pembayaran (Bagian Keuangan/DPPKAD/KPPN) apakah menerima kuitansi sebagai bukti pembayaran untuk belanja modal… sebagai referensi silakan dibaca artikel saya tentang Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

  32. andhikaputri Februari 18, 2013 pada 2:22 pm #

    apabila dari sisi bukti pembayaran ke KPPN tidak menerima kuitansi (menerimanya SPK), apakah ini berarti tahapan proses yg hrus saya lalui adalah seperti pengadaan langsung dgn SPK (dlm hal ini berarti hrus ada pemasukan dok,evaluasi,membuat SBD dll) atau hanya dibuatkan saja SPKnya?

  33. samsulramli Februari 18, 2013 pada 3:14 pm #

    Betul mengacu pada Pasal 57 ayat (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
    b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

  34. Prasetyo D September 11, 2013 pada 10:12 pm #

    terimakasih pencerahannya. Mohon info, apakah pengadaan jasa konstruksi pemerintah tidak harus menggunakan perpres (bisa menggunakan aturan suatu instansi) untuk dana 15 juta ? perlukah adanya survey harga untuk menentukan HPS untuk membandingkan dan mencari harga yang terendah sebagai HPS kemudian mengundang penawar yang terendah tadi ? Mohon pencerahan ya Pak ini terjadi di sebuah instansi, trimakasih

  35. samsulramli September 12, 2013 pada 6:02 am #

    Seluruh kegiatan yang menggunakan dana APBN/APBD baik sebagian atau seluruhnya mengacu pada Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Untuk Pengadaan langsung yang menggunakan Bukti Pembelian tidak diperlukan HPS maka otomatis Survey HPS juga tidak diperlukan. Namun untuk yang menggunakan Kuitansi, SPK dan SP wajib menyusun HPS sehingga survye HPS juga wajib. HPS ini kemudian menjadi salah satu informasi pegangan bagi pejabat pengadaan melakukan perbandingan harga dalam rangka menetapkan penawar harga terendah sebagai penyedia.

  36. Jono J September 22, 2013 pada 2:58 am #

    pas banget dengan apa yg saya butuhkan, pak…
    tapi ada yg mau saya tanyakan, untuk jasa konsultansi 40 juta, dengan bukti SPK, apakah HPS disusun dengan harga perkiraan/asumsi sendiri ( misal untuk biaya sewa kantor konsultan.. kita asumsikan/survey ke sekitar tetapi tentu tidak ada bukti ) atau dengan survey dengan bukti resmi? kalau survey, surveynya apakah juga harus ke Perusahaan konsultansi, pak? terima kasih sebelumnya

  37. samsulramli September 22, 2013 pada 4:22 am #

    Biaya langsung non personil konsultan survey HPS nya seperti layaknya pengadaan barang, yaitu survey harga pasar setempat. Survey harga buktinya adalah kertas kerja yang berisi rincian data survey mulai dari waktu survey, lokasi survey dan sumber informasi (catatan:tidak harus ada stempel atau ttd sumber).

  38. eganugraha97 September 26, 2013 pada 11:44 am #

    Selamat Siang Pa, saya mohon diberikan pencerahan, dalam hal pengadaan sewa hotel untuk pelaksanaan meeting dengan nilai dibawah 50juta dan selama 3 hari apakah cukup dengan bukti kuitansi saja?? Padahal ada permintaan ini itu (jumlah peserta, kamar, ruang meeting) yang harus di jelaskan sebelum tanda bukti perjanjian ditetapkan (Contoh Kuitansi), nah bagaimana proses yang sebaiknya digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban yang ada??
    terima kasih atas tanggapan nya yaa pak

  39. samsulramli September 28, 2013 pada 8:59 pm #

    Kalau ada syarat dan ketentuan sebaiknya menggunakan SPK.. tidak ada kewajiban menggunakan kuitansi…

  40. basuki November 8, 2013 pada 8:01 pm #

    Salam Kenal Pak Samsul,
    Mau tanya, saya sesorang pejabat pengadaan di Instansi Pemerintah
    Nah PPK menyuruh saya untuk mengadakan ATK dan Percetakan dibawah 50 Juta. Namun karena bendahara tidak mau menggunakan G.U. Maka saya harus menggunakan LS (langsung transfer). Apakah saya tetap harus menggunakan SPK? Kalau iya, apakah cukup hanya dengan surat permintaan penawaran atau harus menggunakan proses negosiasi dan sebagainya? padahal hanya dibawah 50 juta. Mohon pencerahan dan terima kasih.

  41. samsulramli November 9, 2013 pada 6:47 pm #

    Sangat tergantung dari kebijakan perbendaharaan daerah Pak jika LS dipersyaratkan SPK maka proses pengadaan langsungnya dilakukan lengkap dengan permintaan penawaran dan negosiasi meskipun dibawah 50juta…

  42. basuki November 11, 2013 pada 3:49 pm #

    Kalau boleh saya simpulkan, proses pencairan dia menggunakan LS maka harus pake SPK ya pak (untuk dimasukkan nomernya ke aplikasi SPM). Atau sebenarnya tidak perlu SPK hanya dimasukkan nomer invoice atau nota di aplikasi SPM? Terima kasih atas bantuannya. Semoga ilmunya menjadi berkah :-)

  43. samsulramli November 11, 2013 pada 10:02 pm #

    Di beberapa daerah yang sempat saya tau seperti itu pak.. harapan saya sih nomer invoice atau kuitansi cukup ya utk LS dimasukkan dalam aplikasi SPM sehingga lebih memudahkan.. Aamiin sama-sama berkah pak…

  44. basuki November 13, 2013 pada 11:09 am #

    Pagi Pak, numpang tanya lagi nich.
    Kami mau mencetak buku dengan nilai 55 juta. apakah perlu meminta pemasukkan penawar harga dari 2 penyedia nanti kita pilih salah satu. atau cukup minta kepada 1 penyedia saja untuk menawarkan harga. Terima kasih banyak pak. Mudah2an gak bosan :-)

  45. samsulramli November 13, 2013 pada 4:03 pm #

    Karena sifatnya jasa lainnya dan nilainya diatas 50juta maka bukti perjanjian minimal adalah SPK maka prosesnya melalui penawaran dari beberapa penyedia..

  46. razan November 14, 2013 pada 2:59 pm #

    Salam kenal pak. mau tanya kalau sewa gedung kantor dengan nilai 200 juta lebih pakai metode apa pak? apakah boleh penunjukkan langsung atau harus lelang terbatas. Terima kasih atas bantuannya.

  47. Faizal November 15, 2013 pada 3:51 pm #

    Salam Pak. Ramli …. pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pada pasal 57 ayat 5 huruf b yg dimaksud dari kalimat permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. yg dimaksud pada kalimat diatas apakah setelah menerima HPS,Spesifikasi Teknis dan rancangan SPK dari PPK selanjutnya Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan permintaan penawaran terhadap 1 atau 2 penyedia Pak….? next disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga. apakah dlm hal ini bisakah Pejabat Pengadaan melakukan permintaan penawaran kepada penyedia yg berbadan usaha CV. Pak………..?

  48. samsulramli November 17, 2013 pada 1:15 am #

    sewa gedung dengan nilai 200jt dapat dilakukan dengan pelelangan atau pengadaan langsung…

  49. samsulramli November 17, 2013 pada 1:18 am #

    prosesnya sdh benar pak… dan yang disebut penyedia dapat perorangan atau badan usaha.. badan usaha diantaranya UD, CV, PT dan lainnya… usaha kecil adalah badan usaha yang nilai kekayaan bersihnya s/d 500jt atau omsetnya s/d 2,5 M

  50. ary Desember 9, 2013 pada 11:08 am #

    Untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan Biaya Rp.1.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- Apakah Menggunakan Kuitansi atau SPK Pak? Mohon Pencerahaannya.Tq

  51. samsulramli Desember 10, 2013 pada 10:23 am #

    Konsultan adalah Jasa yang didalamnya ada klausul pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak jadi minimal pakai SPK…

  52. Ruhamah Desember 14, 2013 pada 7:59 am #

    Salam kenal Pak, mohon bantuannya. Di instansi kami ada belanja pemeliharaan gedung yaitu rehab kamar mandi yaitu penggantian wc dan keramik yang rusak, plafon dan pemasangan wastafel dengan nilai total 38 juta untuk 2 buah kamar mandi. Apakah bisa dengan kuitansi pembelian dari toko dan upah tukang saja atau perlu HPS dan SPK Pak ? Terima kasih atas bantuannya semoga selalu sehat dan bahagia sekeluarga. Amin YRA.

  53. samsulramli Desember 15, 2013 pada 5:48 pm #

    Menurut saya pemeliharaan adalah pekerjaan yang mengikat syarat dan ketentuan serta pertanggungan hasil atau kualitas pemeliharan sehingga tidak bisa sederhana pakai kuitansi sebaiknya menggunakan SPK. Aamiin atas doanya bu.. teriring doa yang lebih baik buat ibu sekeluarga.

  54. tavip Desember 24, 2013 pada 11:02 am #

    selamat pagi pak .. kemarin saya sempat berdebat dengan teman mengenai pemeliharaan gedung pak yang nilainya di bawah 50 juta, teman saya mengatakan bahwa kalau pemeliharaan boleh dilaksanakan dengan cara membayar kunitansi toko dan upah tukang dengan alasan dibawah 10 juta ( pemeliharaan dengan jangka waktu 1 th dengan nilai dibawah 50 juta dilaksanakan beberapa kali pengadaan)…sementara saya berpendapat kita tidak boleh melaksanakan pemeliharaan secara swakelola karena tidak memenuhi syarat2 untuk dilaksanakan secara swakelola, jadi pengadaan harus tetap dilaksanakan dengan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) meskipun nilainya dibawah 50 juta..mohon penjelasan pak…

  55. samsulramli Desember 25, 2013 pada 8:25 am #

    Pemeliharaan gedung dapat dilakukan dengan swakelola apabila ada unit kerja teknis yang mampu melaksanakan dan mempunyai tupoksi terkait pemeliharaan.. jadi jika diswakelolakan maka tenaga kerja minimal 50% dari instansi teknis kemudian peralatan semaksimal mungkin menggunakan peralatan milik sendiri atau sewa kemudian material dengan penyedia.. tujuannya meningkatkan kompetensi tenaga teknis unit kerja dan meminimialisasi pembiayaan meningkatkan outcame…
    Jika unit teknis tidak ada maka sebaiknya dilakukan dengan penyedia….

  56. razan Januari 2, 2014 pada 3:08 pm #

    Assalamualaikum, Mohon informasi lagi nich pak (mudah2an gak bosen)

    1. Untuk pengadaan langsung (diatas 50 Juta tetapi dibawah 200 juta) apakah cukup mengundang satu penyedia barang?

    2.Kami ada pengadaan meubelair dengan anggaran diatas 1 Milyar, apakah kami bisa memunculkan item/pekerjaan dari PAGU yang ada? soalnya kami kesulitan dalam menentukan HPS barang. kalau bisa auran mana yang bisa kami jadikan pegangan.

    Terima kasih banyak ya pak, semoga barokah ilmunya :-)

  57. samsulramli Januari 2, 2014 pada 6:03 pm #

    1. Semakin banyak semakin baik.. minimal membandingkan 2 informasi harga…a
    2. Pertama saya perlu konfirmasi terkait yang dimaksud dengan memunculkan item/pekerjaan pada pagu anggaran itu apa ya? Untuk barang yang itemnya beragam sebaiknya daftar kuantitas disertakan agar penyedia dapat mengetahui item barang/jasa yang disediakan.. sedangkan untuk rincian harga satuan bersifat rahasia…

  58. razan Januari 3, 2014 pada 11:15 am #

    Terima kasih pak, namun saya masih bingung mengenai penjelasannya :

    1. Membandingkan 2 informasi, cukup hanya survei ke toko dan hasilnya kita catat atau harus mengirim surat permintaan penawaran ke penyedia barang dan kita pilih harga terendah?

    2. Jadi begini pak Ramli, di POK ada anggaran pengadaan meubelair sebesar 1 Milyar. nah pertanyaan kami apakah dari dana 1 Milyar tersebut bisa kami pisahkan menjadi perencanaan, pengawasan dan sebagainya. Hal ini ingin kami lakukan karena keterbatasan kami dalam menyusun HPS dan RAB.

    Terima kasih banyak ya Pak, semoga gak bosan.

  59. samsulramli Januari 9, 2014 pada 5:10 pm #

    1. Membandingkan 2 informasi harga dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk cara yang seperti Bapak sampaikan diantaranya… HPS yang disampaikan oleh PPK ke Pejabat pengadaan juga adalah bagian dari informasi…. dalam menyusun HPS PPK harus mengumpulkan informasi harga dari berbagai sumber..
    2. Pengadaan barang tidak diatur perencanaan dan pengawasan seperti konstruksi (Perencana dan pengawas) terkecuali barang tersebut bersifat khusus sehingga menyusun spesifikasinya memerlukan konsultan khusus….

  60. Rio Januari 15, 2014 pada 1:14 am #

    1) pak kalau kita sewa hotel ada akomodasi dan konsumsi dgn nilai dibawah 20 juta apakah dokumen pengadaannya cukup spesifikasi teknis, HPS, BA NEgosiasi dan SPK? ataukah dapat lebih disederhanakan lagi prosesnya?

    2) Kalau Menggunakan penunjukan langsung untuk sewa hotel dibawah 20 juta apakah dokumen pengadaanya sama dengan pengadaan langsung seperti Speksifikasi teknis, HPS, BA Negosiasi dan SPK?

    3) Untuk sewa hotel akomodasi dan konsumsi di bawah 20 juta manakah metode yang terbaik apakah pengadaan langsung atau penunjukan langsung?

  61. samsulramli Januari 15, 2014 pada 11:10 am #

    1) Setau saya jika penunjukan langsung sewa hotel sudah termasuk akomodasi dan konsumsi jadi menurut saya sudah cukup dengan SPK sewa hotel atau istilahnya paket Fullboard atau full meeting…
    2) Penunjukan Langsung berbeda dengan pengadaan langsung..untuk itu dokumen pengadaanya telah diatur tersendiri sesuai dengan P54/P70 dan Perka 14/2012..
    3) Sewa hotel berdasarkan tarif resmi hotel lebih efektif dengan penunjukan langsung sesuai kebutuhan dan harga yang paling efisien…

  62. Rio Januari 15, 2014 pada 8:24 pm #

    kalau untuk pengadaan langsung paket fullboard (sewa hote termasuk akomodasi dan konsumsi) dibawah 20 juta kelengkapan dokumennya apakah tetap harus ada HPS dan BA Negosiasinya?

  63. samsulramli Januari 17, 2014 pada 8:17 am #

    Setiap pengadaan langsung selain yang menggunakan “bukti pembelian” dilengkapi HPS dan BA Negosiasi…

  64. Yuni Januari 19, 2014 pada 12:06 am #

    PEngadaan langsung diatas 10 juta Pengadaan akomodasi dan konsumsi (sewa hotel) paket fullboard/full day yg menggunakan SPK, berati dokumen yg harus dimiliki pejabat pengadaan kalau nanti ditanya oleh BPK atau APIP apakah cukup hanya HPS dan BA Negosiasi saja? BA penetapan Penyedia dan Berita Acara Hasil PEngadaan langsung apakah masih diperlukan?

  65. samsulramli Januari 20, 2014 pada 7:51 pm #

    silakan dibaca disini mba https://samsulramli.wordpress.com/2013/02/28/pengadaan-langsung-v/

  66. Yuni Januari 20, 2014 pada 10:26 pm #

    Saya td membuka tautan yg bapak berikan namun masih bingung.

    PEngadaan langsung dengAN Nilai 12 juta berupa Pengadaan akomodasi dan konsumsi (sewa hotel) paket fullboard/full day yg menggunakan SPK kalau menurut saya dokumen pengadaanya :

    1) HPS
    2) BA NEGOSIASI

    namun sy pernah membaca perlu BAHPL dan Penetapan penyedia. menurut Bapak dokumen yang sekurang kurangnya harus ada untuk jenis pengadaan tersbut apa saja?

  67. samsulramli Januari 21, 2014 pada 8:23 pm #

    Karena ada proses maka memang Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) ini sebagai dasar PPK menandatangani kontrak (SPK)… apakah diperlukan penetapan saya pikir BAHPL sudah cukup..

  68. Yuni Januari 22, 2014 pada 12:40 am #

    saya menarik kesimpulan berati untuk Pengadaan jasa LAinnya sewa hotel (akomodasi dan konsumsi) dengan nilai 13 juta menggunakan SPK dan pangadaan langsung tersebut berati hanya perlu kelengkapan dibawah ini seblum jd SPK:

    1) HPS
    2) BA Negosiasi
    3) BAHPL

    benarkah seperti itu pak?

  69. samsulramli Januari 22, 2014 pada 8:48 pm #

    Iya Mba…

  70. andre@yahoo.com Januari 23, 2014 pada 1:46 am #

    Pak Samsul melihat diskusi yg cukup panjang tersebut apakah malah kalau hanya pakai tahapan yg HPS, BA NEGO dan BAHPL itu tidak melanggar PERKA 15 tentang standar Dokumen? bukankah pengadaan langsung dengan SPK itu dokumennya tidak hanya itu saja?

    ini agak rancu dan membingungkan karna auditor umumnya tidak mau menerima hanya bukti perjanjian berupa kuitasi waau pengadaanya jasa sewa lainnya (sewa hotel) hanya bernilai kataknlah 11 juta saja. karna itu mau tidak mau kita menggunakan SPK, namun dari membaca banyak referensi belum ada yg membahas dokumen apa saja yg harus ada untuk pengadaan dengan nilai katanlah belasan juta tersebut.

  71. samsulramli Januari 23, 2014 pada 9:05 pm #

    Menurut saya tidak juga bertentangan karena hal ini tertuang dalam Perka 14/2012 tentang Juknis P70/2012 disisi lain secara substansi proses pengadaan langsung sudah tergambar disini.. BAHPL sudah dilengkapi dengan kronologis proses, penawaran dan kualifikasi.. kemudian HPS dan BA Negosiasi…
    Yang menentukan adalah aturan pembayarannya ketika aturan pembayaran mempersyaratkan dokumen lain maka mau tidak mau pengadaan harus mengikuti jika tidak dituruti tentu akan terkendala dalam pembayaran…

  72. Yuni Januari 24, 2014 pada 12:12 am #

    Terima kasih atas penjelasaanya pak, sangat membantu. ada contoh BAHPL dan BA negokah pak?

  73. samsulramli Januari 24, 2014 pada 9:04 am #

    silakan kirim email ke saya nanti saya hubungkan dengan dropbox saya…

  74. Roel Nicolas Januari 25, 2014 pada 8:46 am #

    Mohon Penceraah Bang.
    Misalkan ada pengadan Belanja Modal Komputer di instansi pemerintah senilai 250 juta , yaitu terdiri dari :
    1. Pengadaan Komputer PC 90 juta,
    2. Laptop 150 juta
    3. Printer 10 juta.
    apakah mekanismenya bisa dilakukan pengadaan Langsung, dimana pengadaan dipecah menjadi tiga pengadaan Langsung sebagaimana tersebut diatas.
    Trims.

  75. samsulramli Januari 26, 2014 pada 10:20 pm #

    JIka berada dalam 1 rekening objek kegiatan sebaiknya tidak dilakukan pemecahan…

  76. LUTFI Januari 27, 2014 pada 3:55 pm #

    mohon pencerahan bang,

    mengikuti diskusi dengan mba yuni, kemungkinan mirip dengan pengadaan saya.
    Jadi kntor saya akan mengadakan pengadaan sewa kantor dengan nilai 35juta. Berarti, berdasarkan pasal 39, bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Kemudian cukup dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran.

    Nah, yang mau saya tayakan bang,
    apakah sperti mba yuni, saya harus menyusun HPS, BA Nego, BAHPL juga?
    Kalau iya, saya minta tolong dikirimi juga ya bang format2 dokumen tersebut.
    email saya: lupi.piya@gmail.com

    terimakasih sebelumnya bang samsul, sukses selalu.

  77. samsulramli Januari 31, 2014 pada 11:48 am #

    Sewa adalah jasa lainnya yang bersifat pekerjaan dimana pasti terdapat syarat dan ketentuan selama pekerjaan berlangsung.. berbeda dengan barang yang syarat dan ketentuannya bersifat jangka pendek atau sederhana sehingga cukup dengan nota atau kuitansi… untuk itu Sewa minimal pakai SPK. Kemudian kelengkapannya minimal menurut saya seperti yang saya sebutkan. Selain itu juga untuk sewa penyedia diminta memasukkan penawaran sewa maka dari itu akan ada undangan, surat penawaran dan evaluasi penawaran.

  78. vian Maret 19, 2014 pada 8:08 pm #

    Selamat mlm pak. Di Satker kami ada pengadaan sewa kendaraan roda empat senilai 50 juta yang rencananya akan dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. apakah bisa sewa kendaraan tersbut melalui inividual//perorangan?
    2. atau apakah bisa melalu perusahaan yang biasa melakukan sewa menyewa kendaraan tp tidak mempunyai SITU SIUP terkait ijin sewa menyewa kendaraan?
    3. karena menggunakan SPK, apakah sudah keharusan membuat pembanding? Mhon balasannya pak. Mkasih

  79. samsulramli Maret 21, 2014 pada 3:55 am #

    1. Peroranga dapat menjadi penyedia selama memnuhi syarat legal dan kompetensi untuk penyewaan mobil
    2. Jika usaha perorangan tidak wajib SIUP untuk badan usaha wajib ijin usaha.
    3. Informasi pembanding wajib

  80. Sadriyanto April 7, 2014 pada 3:53 pm #

    Salam hormat pak,, saya mohon pencerahan lagi, dalam penentuan HPS, apabila harga satuan pagu anggaran sudah kami jadikan sebagai HPS karna harga tersebut sudah sesuai dengan survey yang kami lakukan sebagai contoh apabila pagu senilai Rp. 1.000.000 juta maka demikianpula HPS yang kami tentukan..terimakasih pak..

  81. samsulramli April 8, 2014 pada 5:51 am #

    HPS adalah harga 28 hari sebelum batas akhir pemasukan dan sebaiknya harga pasar yang berlaku.. untuk itu jika memang Harga Pasar lebih rendah dari Pagu maka HPS lebih rendah dari pagu namun jika Harga pasar lebih tinggi dari pagu lihat kembali kebutuhannya apakah mungkin spek diturunkan atau kalau tidak mungkin saja pagu anggaran dijadikan HPS karena sifat pasar yang tidak bisa kita prediksi…

  82. Sadriyanto April 10, 2014 pada 2:30 pm #

    terima kasih atas pencerahannya pak.. sekiranya tak bosan-bosan bpk membantu kami dan rahmat Allah SWT senantiasa bersama bapak dan keluarga…amiinn

  83. samsulramli April 10, 2014 pada 2:49 pm #

    Sams-sama Bapak.. terimakasih doa yang luar biasa ini.. doa yang lebih baik buat Bapak sekeluarga

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.071 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: